Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) kembali meraih penghargaan tingkat nasional terkait pelayanan publik bersama empat kabupaten lainnya se-Indonesia Penhargaan tersebut di teriman Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto, dari Menteri Desa Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Senin (10/12)
.
"Pasaman Barat menjadi salah satu dari lima kabupaten terbaik se-Indonesia dalam pelayanan publik. Semoga piagam ini menjadi kado indah dalam momentum ulang tahun Pasaman Barat pada 7 Januari 2019 nanti," kata Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto usai menerima penghargaan di Jakarta melalui telephone genggamnya, Senin.
Ia mengharapkan dengan penghargaan yang diperoleh, kedepannya menambah semangat semua pihak agar pelayanan publik akan semakin baik. Menurutnya penghargaan itu terkait kepatuhan terhadap Undang-undang (UU) No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang di laksanakan setiap tahunnya oleh Ombudsman Republik Indonesia kepada seluruh unit penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah.
"Piagam ini diserahkan langsung oleh Menteri Desa Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo," ujarnya.
Ia menegaskan penghargaan itu dipersembahkan sebagai kado ulang tahun Pasaman Barat kepada seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat.
"Mudah-mudahan pelayanan akan semakin baik kedepannya. Tentunya kami berharap kerjasama dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pelayanan publik," ujarnya.
Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pasaman Barat, Lenggo Apriyanti mengatakan untuk Pasaman Barat tahun ini adalah keikutsertaan yang kedua kalinya. Pada tahun 2017 lalau, Pasaman Barat masih berada pada zona kuning. Tahun ini berada pada zona hijau dengan nilai tinggi 98,88 dan meraih penghargaan.
"Pencapaian ini berkat kerja keras jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas bimbingan bupati dan wakil bupati serta dorongan semengat masyarakat," katanya.
Ia mengatakan penilaian terhadap pelayanan publik di Pasaman Barat dimulai sejak bulan Mei sampai September 2018. OPD yang dinilai adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UKM, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial.
"Tim penilai tersebut rata-rata puas akan tingkat pelayanan publik di Pasaman Barat yang sudah semakin baik dari tahun sebelumnya," katanya. (*)
Tags:
Pasaman Barat