“Sesuai dengan RPJMD Sumbar, pengentasan kemiskinan merupakan prioritas. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Dinsos harus fokus terhadap hal ini,” ujar Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Aristo Munandar saat melakukan Rapat Evaluasi Mitra Kerja, Senin (8/1).
Dinas Sosial (Dinsos) dikucuri anggaran melalui pos dana aspirasi dewan (pokir) sebesar Rp 70 miliar dari 31 dewan. Komisi V DPRD Sumatera Barat (Sumbar) meminta satuan perangkat kerja daerah ini mesti aktif dalam program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana alam.,”ujar Aristo Munanadar
Tidak hanya itu kata Aristo, program Sumbar untuk penanggulangan bencana alam juga harus diprioritaskan. Dimana secara geografis, daerah ini termasuk dalam daftar daerah yang rawan bencana.
Penanggulangan bencana akan lebih optimal dimana SKPD saling berkordinasi, begitu juga dengan program kemiskinan. Saat ini, pemerintah terus berupaya dalam hal anggaran agar setiap realisasi yang bermuara kepada fokus permasalahan tersebut sehingga banyak masalah yang dapat diselesaikan.
Untuk kemiskinan sendiri lanjut Aristo, Dinsos harus melakukan langkah pemetaan terhadap presentasenya. Sehingga realisasi program dapat lebih tepat sasaran dan dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat yang berada pada garis kemiskinan.
Dia menambahkan, koordinasi antara Kabupaten/Kota mesti juga dilakukan agar akurasi pendataan lebih optimal. Begitu juga perihal kebencanaan.
“Jika di tempat yang berpotensi menimbulkan bencana mesti disediakan infrastruktur pencegahan atau penanggulangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sumbar abdul Ghofar mengatakan, data yang dihimpun oleh Dinsos per September 2018, angka kemiskinan mencapai sekitar 359 ribu. Namun angka tersebut masih akan dikoordinasikan lagi dengan Kabupaten/Kota untuk akurasi pendataan.
“Secara regulasi, Dinsos memiliki tanggungjawab dalam program pengentasan kemiskinan. Sehingga kucuran dana akan diprioritaskan untuk ini,” ujarnya.
Dalam realisasi Pokir, Dinsos akan melaksanakan sejumlah program prioritas yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan pada 2019. Diantaranya adalah Bimbingan Keterampilan Berwirausaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dengan sasaran 15.890 orang serta alokasi dana yang mencapai Rp 53 Miliar.
Selanjutnya, Bantuan Pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM dengan sasaran 225 kelompok dan alokasi dana yang mencapai Rp 5 Miliar.
Kemudian, bantuan Penumbuhan Usaha Mandiri melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Pedesaan dengan sasaran 1.000 Kepala Keluarga (KK) dan alokasi dana yang mencapai Rp 2,4 Miliar. Sementara itu, pada APBD tahun 2018, alokasi anggaran untuk Dinsos sebesar Rp 51 Miliar. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 47 Miliar.(Wt/Pl)
Tags:
Parlemen