Wapres Gibran memberikan pembekalan kepada peserta P3N XXVII dan P4N LXIX Lemhannas RI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Foto: BPMI Setwapres)
Realitakini.com -- Jakarta Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2026 di Gedung Utama II, Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Dihimpun dari BPMI Sekretariat Wakil Presiden, Pembekalan tersebut diikuti peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintahan, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga peserta mancanegara yang tengah mengikuti program pendidikan kepemimpinan nasional Lemhannas RI.
Wapres menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang efektif tidak hanya lahir dari perencanaan yang matang, tetapi juga dari pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan persoalan yang terjadi di lapangan.
“Pemimpin harus memahami secara langsung apa yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan menyelesaikan persoalan yang ada,” ujar Wapres.
Sebagai contoh, Wapres menyinggung penyederhanaan regulasi distribusi pupuk yang sebelumnya terkendala banyak aturan yang tumpang tindih. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan petani dalam memperoleh akses terhadap pupuk yang dibutuhkan untuk mendukung produktivitas pertanian.
Menurutnya, persoalan seperti itu menunjukkan pentingnya kehadiran pemimpin yang memahami kondisi riil masyarakat sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Oleh karena itu, Wapres mendorong para peserta pendidikan Lemhannas untuk lebih sering turun ke lapangan, berinteraksi langsung dengan masyarakat, serta membangun komunikasi yang intensif guna memperoleh gambaran nyata mengenai berbagai tantangan yang dihadapi di daerah.
Melalui pendekatan tersebut, para calon pemimpin diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang responsif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas kepemimpinan nasional di masa depan. (*)
