Realita Kini

Elly Thrisyanti: pungutan liar membebani orang tua murid SMP dan SD.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBH5kivxus2q7jn8mmXFy4emOKggoYEWirYrnvXAbxp8-FXaW0jMhgv_SYVsR4Wduh76iyIz1mUXjwac5K02g3rQD0ztM7vEg95L0K4rfrXcMGC2p2vk6HYBHHujpZo7dlmOD8TEdy8Xo/s1600/ELI+KETUA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBH5kivxus2q7jn8mmXFy4emOKggoYEWirYrnvXAbxp8-FXaW0jMhgv_SYVsR4Wduh76iyIz1mUXjwac5K02g3rQD0ztM7vEg95L0K4rfrXcMGC2p2vk6HYBHHujpZo7dlmOD8TEdy8Xo/s640-rw/ELI+KETUA.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
DPRD Kota Padang,  dalam Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD tentang LKPj Kota Padang 2017 di Padang, Senin. (30/4) memberikan 10 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pemerintah kota Padang  tahun anggaran 2017 untuk menjadi acuan dalam memaksimalkan kinerja dimasa yang akan datang. Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD tentang LKPj Kota Padang 2017  yang dipimpin Ketua  DPRD Padang Elly Thrisyanti menyampaikan 10 rekomendasi  atas kinerja Pemko Padang di antaranya, mengenai pendidikan di Kota Padang yang dinilai belum maksimal karena masih terdapatnya pungutan liar yang membebani orang tua serta murid SMP dan SD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan rekomendasi ini kami berharap kinerja dan program-program yang diselenggarakan Pemerintah Kota Padang lebih baik lagi," kata Ketua DPRD setempat, Elly Thrisyanti  oleh sebab itu ia meminta Dinas Pendidikan agar meningkatkan pengawasan kepada sekolah agar mutu pendidikan di Padang lebih baik pada masa mendatang.Selanjutnya DPRD Padang memandang koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang masih lemah sehingga terdapat perbedaan jumlah pemilih antara dua lembaga itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Data penduduk yang berhak memilih dari Disdukcapil sebanyak 630.000 orang sedangkan yang tercatat di KPU sekitar 530.000 pemilih atau terdapat perbedaan sekitar 100.000 pemilih.Rekomendasi lainnya adalah, pihaknya menyarankan agar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar lebih mengoptimalkan kinerja dalam bidang pengelolaan dan pelayanan karena dari segi pendapatan retribusi masih ada yang belum dipungut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga hendaknya mengembangkan tempat wisata yang lainnya sehingga tidak terfokus pada satu atau dua objek wisata saja," kata Elly.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Padang agar mengajukan Ranperda Tentang Pengelolaan Sampah yang ada di lingkungan kawasan objek wisata .Kemudian Elly meminta Pemerintah Padang agar memperhatikan nasib pegawai honorer dan tenaga kontrak yang gajinya cukup rendah antara Rp950 sampai Rp1,3 juta sementara Upah Minimum Provinsi untuk Padang sejumlah Rp1,7 juta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD  juga menyarankan agar membangun komunikasi dan interaksi yang bagus dengan pelaku usaha sehingga terbukanya peluang investasi di Kota Bengkuang ini.Pihaknya menyorot mengenai parkir meter yang tidak berfungsi sebagaiman mestinya, karena itu Elly meminta dinas terkait agar mengeveluasi hal itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
DPRD juga mendesak agar terisinya beberapa jabatan stuktural di Pemerintahan Kota Padang seperti Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta jabatan kecamatan dan Direktur Utama PDAM yang masih pejabat sementara.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Pejabat Sementara Wali Kota Padang, Alwis mengatakan Pemerintah Kota Padang dan  jajarannya akan menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan tersebut.Kami jadikan ini rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Padang," ungkap Alwis.(*wt)</div>
</div>

Elly Thrisyanti: pungutan liar membebani orang tua murid SMP dan SD.

Realitakini.com-Padang DPRD Kota Padang, dalam Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD tentang LKPj Kota Padang 2017 di Padang, Senin. (30/...

9 Rancangan Peraturan Daerah Disampaikan DPRD Sumbar Di Penghujung Masa Sidang Pertama

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8qfKu4jbSUTTi5nEYOYb53lttkcPO14zPy8-vMiKs8zh2qRTtdg80PWI9FQ1kmS5SY4k94KoErK4-tN56eUrUxMYaffWHyuYPaUa1DzNwfE0IfCU_VNIu369VCO6eLCCngV0XinTzew4/s1600/dprd+prov+1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="435" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8qfKu4jbSUTTi5nEYOYb53lttkcPO14zPy8-vMiKs8zh2qRTtdg80PWI9FQ1kmS5SY4k94KoErK4-tN56eUrUxMYaffWHyuYPaUa1DzNwfE0IfCU_VNIu369VCO6eLCCngV0XinTzew4/w640-h435-rw/dprd+prov+1.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Selama masa sidang pertama  tahun 2018- dprd provinsi sumatera barat Telah berhasil menuntaskan 9 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). 4 Ranperda yang merupakan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2018  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal ini disamapaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano pada rapat paripurna Penyampaian  laporan hasil reses dan  penutupan masa sidang pertama sekaligus pembukaan masa sidang kedua tahun 2018, Senin (30/4).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
,Lebih lanjut Arkadius Datuak Intan Bano mengatakan,” 9 Rancangan Peraturan Daerah telah disampaikan di penghujung masa sidang pertama Hal itu sesuai dengan target yang telah direncanakan pada awal masa sidang, dimana Ranperda tersebut merupakan tunggakan dari masa sidang terakhir tahun 2017 9 Ranperda yang sudah berhasil dituntaskan tersebut diantaranya Perda Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau Kecil, Perda Nagari, Perda Propem Perda, Perda Pengelolaan Sampah Regional dan Perda tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dijelaskan Arkadius  Ranperda yang akan dilakukan pembahasan tingkat pertama pada masa sidang 2  tahun ini menurut adalah Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, Ranperda tentang  Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga ,  Ranperda tentang Pelaksanaan e-Government  dan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen. Ranperda Perlindungan Konsumen dimana  Ranperda ini adalah usul  prakarsa DPRD Sumbar.Jelas Arkadius</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Ia juga mengatakan,”Tahun 2018, DPRD Sumbar  melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) menyusun agenda pembahasan terhadap 19 Ranperda. Memperhatikan capaian kinerja DPRD selama masa sidang pertama..Sebagai fungsi pengawasan, anggota DPRD  akan melakukan pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, menuntaskan tugas-tugas panitia khusus, melakukan pembahasan tindaklanjut LHP BPK serta tugas-tugas pengawasan lainnya sesuai ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD ungkap Dikatan Arkadius , </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu  pada paripurna ini disampaikan pelaksanaan reses perorangan anggota DPRD ke daerah pemilihan masing-masing. Dalam kunjungan masa reses anggota DPRD ke daerah pemilihan, cukup banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan yang tentunya diharapkan dapat dimasukkan ke dalam program pembangunan Arkadius berharap, laporan reses ini menjadi perhatian  pemerintah daerah untuk diakomodir dalam program pembangunan. (Wt*)</div>
</div>

9 Rancangan Peraturan Daerah Disampaikan DPRD Sumbar Di Penghujung Masa Sidang Pertama

Realitakini.com-Padang Selama masa sidang pertama tahun 2018- dprd provinsi sumatera barat Telah berhasil menuntaskan 9 Rancangan Perat...

Bahas Kesiapan Menghadapi Setiap Bencana

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvGkDx1mO8Qab1MDp-9UY0idkv0cu8ycX93Qfx2n8FXNnC_tk9xixMijwUS7MXm9NVUsrni3Y0CaVHApZ0it4jvtMSaW9CIvp7_O_SaICYlWfeLy01_z7YCmv_G1cTjdo2LiLWyN9ei5I/s1600/30+pk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvGkDx1mO8Qab1MDp-9UY0idkv0cu8ycX93Qfx2n8FXNnC_tk9xixMijwUS7MXm9NVUsrni3Y0CaVHApZ0it4jvtMSaW9CIvp7_O_SaICYlWfeLy01_z7YCmv_G1cTjdo2LiLWyN9ei5I/s640-rw/30+pk.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com-Padang</div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Kota (Pemko) Padang mendapat dukungan dalam kesiapan menghadapi bencana alam terutama gempa bumi disertai tsunami. Salah satunya dari Universitas Khatolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Jawa barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal itu terlihat, sewaktu rombongan yang dipimpin Rektor Dr. Mangadar Situmorang itu melakukan pertemuan dengan Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang, Drs Alwis beserta para pimpinan OPD terkait di Rumah Dinas Walikota Padang, Senin (30/4) malam. Dimana dalam kesempatan itu dipaparkan kondisi sekaligus hasil penelitian dalam rangka pengurangan risiko bencana (PRB) khususnya gempa dan tsunami di Kota Padang, Sumatera Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Alwis mengatakan, atas nama Pemko sangat menyambut upaya tersebut, karena apa yang dipaparkan baik pihak Unpar dan anggota rombongan lainnya terkait urusan kemanusian itu untuk menjadi masukan dan bahan yang akan disikapi ke depan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Apalagi telah melakukan hasil penelitian terkait potensi dan dampak bencana di Kota Padang. Dan kemudian hal-hal dan upaya yang harus dilakukan dalam mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana,” harap Alwis didampingi Kepala BPBD Edi Hasymi dan Kabag Humas Imral Fauzi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disebutkannya, seperti diketahui kejadian gempar besar 7,6 skala Richter 30 September 2009 lalu setidaknya telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan kota Padang. Pasalnya bencana itu tidak terfikirkan dan tidak terduga, sehingga banyak yang tidak mampu menyelamatkan diri dikarenakan tidak memiliki kesiapan dalam berbagai hal terkait itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Untuk itu, kami Pemerintah Kota Padang melalui BPBD serta OPD terkait, terus melakukan upaya-upaya dalam rangka pengurangan risiko bencana. Seperti mengedukasi masyarakat, di tingkat sekolah dan perguran tinggi untuk menjadi cerdas bencana. Alhamdulillah, itu telah kita lakukan disertai upaya teknis lainnya seperti pembangunan shelter, jalur evakuasi tsunami dan masih banyak lainnya. Sebagaimana kita menginginkan bagaimana Padang menjadi kota cerdas bencana,” imbuhnya mengakhiri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Rektor Unpar Dr. Mangadar Situmorang, mengatakan terima kasih karena pihaknya telah dapat melakukan penelitian terkait kondisi geologis Kota Padang. Sebagai salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia Unpar juga mengemban tugas mulia melalui semangat tri dharma pendidikan yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kota Padang menjadi istimewa bagi kami, karena memiliki warisan sejarah yang luar biasa disertai banyaknya tokoh nasional yang lahir dari Kota Padang, Sumatera Barat tersebut. Semoga, sinergitas antara Unpar dengan Pemko Padang serta beberapa perguruan tinggi yang lainnya selama ini dapat lebih ditingkatkan. Salah satunya tindak lanjut berupa kerja sama,” ucap Mangandar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengungkapkan, sejauh ini ia melihat Padang memang harus disiapkan dalam mitigasi bencana berawal dari pasca gempa 2009 lalu. Baik itu masyarakatnya, bangunan-bangunannya, teknis dan untuk jangka panjang seperti seawall (dinding laut) yang berfungsi mengamankan warga kota dari amukan air laut terutama ketika terjadi tsunami.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kami rasa Pemko Padang telah menyikapinya beranjak dari gempa 2009. Karena memang bencana itu memang tidak bisa kita tentukan kapan dan dimana terjadinya. Namun kita di Kota Padang harus terus melakukan mitigasi bencana,” tukasnya mengakhiri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam pertemuan itu di dalam rombongan juga hadir para pakar peneliti diantaranya Prof. Charlesson dosen Univeristy of Auckland New Zealand tamu istimewa Unpar, Prof. Paulus P Rahardjo selaku Kepala Pusat Penelitian Infrastructure Urban Development, Dr Karyadi Kuslyansiah Kepala Careds yang juga Wakil Dekan Fakultas Teknik Unpar, Dr Budijanto Wijaya juga Wakil Dekan, Dr. Pele Widjaja dan Ir. Yeni MT selaku arsitek. Dr. Aswin Liem (Urban Geoengineering), Kepala Laboratorium Geoteknik Unpar Ir. Anastasia Sri Lestari, MT serta Kepala Laboratorium Trnasportasi Dr. Caroline Sutandi.(wt/hms) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Bahas Kesiapan Menghadapi Setiap Bencana

Realitakini.com-Padang Pemerintah Kota (Pemko) Padang mendapat dukungan dalam kesiapan menghadapi bencana alam terutama gempa bumi dis...

Wagub Nasrul Abit : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tidak Ada Niat Untuk Membeda-Beda

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd7EwMB_uojW4ECl3mohksyrXvdqOA0Fi0hnktLQLy1H8MNRiHbpUwndwxM3mPaVFkaDBooGhHm6TD8zRiNRUl8a85eFJFSWQtuN-nflzHgimU29a8GMBY9qz5SnIxNwmun_qAZUX6INE/s1600/IJTI+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd7EwMB_uojW4ECl3mohksyrXvdqOA0Fi0hnktLQLy1H8MNRiHbpUwndwxM3mPaVFkaDBooGhHm6TD8zRiNRUl8a85eFJFSWQtuN-nflzHgimU29a8GMBY9qz5SnIxNwmun_qAZUX6INE/s640-rw/IJTI+1.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Awasi pemberitaan hoax yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit Nasrul Abit pada saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) III Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Sumatera Barat, di Padang, Sabtu (28/4/2018).Pers nasional diharapkan juga selalu menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI)..harap Nasrul Abit. </div>
<div style="text-align: justify;">
Musyawarah Daerah (Musda) III ini juga di hadiri itu Kadit Humas Polda Sumbar, Kabiro Humas Setdaprov, Ketua IJTI Pusat, Ketua AJI Sumbar serta panitia penyelenggaraan Musda IJTI III 2018. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan Pers dengan kemajuan teknologi informasi terus berkembang pesat dengan jaringan internet, perkembangan informasi dan media sosial hampir tidak terkendali. Saat ini di Indonesia ada 130 juta jiwa penduduk Indonesia yang mempergunakan media sosial apakah itu Facebook, twitter, Whatsapp dan lain-lain, dan masing -masing ada 3.5 jam /perhari orang membaca infornasi tersebut</div>
<div style="text-align: justify;">
. </div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu besarnya perhatian penduduk Indonesia terhadap keberadaannya media sosial dan portal berita di asia, tentunya perlu menjadi pemikiran kita bagaimana menjaga bangsa ini dari berita fitnah, bohong dan rekayasa yang dapat mempengaruhi stabilitas negara. Dan kondisi juga akan menjadi perhatian negara tetangga, karena kegiatan informasi telah menglobal, bisa hal menjadi celah bangsa lain menghancurkan kita. Jadi Pers yang bertanggung jawab dan tetap mencintai bangsa dan negara sendiri, seru Wagub Nasrul Abit </div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgveRZpypj_Lgy1cVYd2VXPrdDaUYSqYHeclb1eUe3znCcHTdDqUHY-ke_DrAVo_ze-DSqGRBh6wt_Z8si2mk7O_3kMp-ubZ1Ck89laUaWmQJ3ZZ2RaVJL2mQg_GwxwZYyFMHHGWJAqHG8/s1600/IJTI.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="252" data-original-width="470" height="210" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgveRZpypj_Lgy1cVYd2VXPrdDaUYSqYHeclb1eUe3znCcHTdDqUHY-ke_DrAVo_ze-DSqGRBh6wt_Z8si2mk7O_3kMp-ubZ1Ck89laUaWmQJ3ZZ2RaVJL2mQg_GwxwZYyFMHHGWJAqHG8/s400-rw/IJTI.jpg" width="400" /></a>Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, kita berharap Musda IJTI ini hendak dapat memilih orang-orang yang bekerja, sehingga organisasi IJTI dapat eksis dan dapat bekerja sama dengan semua pihak.</div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak ada niat untuk membeda-beda setiap kepengurusan wartawan yang diakui Dewan Pers, PWI dibantu karena kawan kawan itu melakukan pendekatan dan mau berdialog, sementara AJI dan IJTI kami belum pernah tahu siapa-siapa kepengurusanya. Diharap kepengurusan IJTI tidak salah dalam menilai ini, pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan pemerintah menfasiltasi, koordinasi dan mengayomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat didaerah ini, terang Nasrul Abit. </div>
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan IJTI memberikan penghargaan kepada kepribadian Nasrul Abit yang dalam karier sejak wakil Bupati Pessel 2000, selalu terbuka dan mudah berkomunikasi dengan wartawan terutama wartawan televisi. kemudian IJTI juga memberikan penghargaan kepada Ketua LBH Pers Padang karena selalu ada dekat dengan wartawan dan melakukan tugas advokasi nya membela kerja wartawan. Penghargaan ini diberikan oleh ketua IJTI Pusat yang didampingi Ema Yohana. (wt/Nawbs)</div>
</div>

Wagub Nasrul Abit : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tidak Ada Niat Untuk Membeda-Beda

Realitakini.com-Padang Awasi pemberitaan hoax yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Hal ini disampaikan Wakil G...

Wagub Nasrul Abit : Searahkan Penghargaan ke PKP RI Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2FTpFULq4JkGkVdVizB8iQZVGlIM629ecHcG021f6fvBqkEQFq6grpXR4iqroa5p0DbTqHUKaIZLzvj63HbFuiWglRxvtpAExL6dW2GA1sckkknCTDHAfZxyxInKYOs3iTfZNwy5rbnQ/s1600/28+ap+na.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="251" data-original-width="472" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2FTpFULq4JkGkVdVizB8iQZVGlIM629ecHcG021f6fvBqkEQFq6grpXR4iqroa5p0DbTqHUKaIZLzvj63HbFuiWglRxvtpAExL6dW2GA1sckkknCTDHAfZxyxInKYOs3iTfZNwy5rbnQ/s640-rw/28+ap+na.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realiatakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
PKP RI Sumbar yang memiliki anggota lebih kurang 85.000 dengan 130 unit se Sumatera Barat telah berjalan dengan baik. Pemerintah provinsi tentu sangat senang, namun untuk kemajuan kesejahteraan perlu juga tambahan kegiatan selain simpan pinjam seperti, minimarket dan kegiatan yang mengabungkan, menguntungkan dan memajukan sektor riil.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sumatera Barat diakui 95 persen sektor ekonomi diperankan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM), tetapi apakah hanya dengan UKM terus menerus tidakkah terpikiran akan pengabungan usaha sehingga dapat menjadi besar 42 miliar modal koperasi Sumbar, yang terus digulir dalam meningkatkan hasil usaha koperasi di daerah ini. Dan kita berharap untuk meningkatkan produktifitas usaha adanya masuk penyertaan modal, melalui perda yang disyahkan oleh DPRD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kenapa perlu penyetaan modal karena pengelolaan koperasi, tingkat kemacetan amat rendah dan tentunya keuntungan dapat menambahkan penerimaan APBD, usul Nasrul Abit. Hal ini disampai Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat memberikan sambutan pada acara Ralat Anggota Tahuan (RAT) PKP RI Provinsi Sumatera Barat, Sabtu malam (28/4/2018).Wagub Nasrul Abit kembali mengingatkan bahwa setiap ASN wajib masuk Koperasi. Koperasi bagian dari gerakan ekonomi masyarakat dalam memaju pertumbuhan ekonomi nasional.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dan saat ini juga menghimbau pemkab Solok Selatan, pemkab Kepulauan Mentawai, agar membentuk kepengurus Pusat Koperasi Daerah di daerah masing-masing. Karena data masih ada 2 daerah yang membuat membentuk perwakilan koperasi daerah, himbaunya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pusat Koperasi Pegawai Repubublik Indonesia (PKP RI) provinsi Sumatera Barat tingkat kredit macetnya nol dan PKP RI Sumbar terbaik secara nasional. Dengan demikian  Wagub Nasrul Abit menyerahkan penghargaan  kepada unit koperasi berprestasi di Sumatera Barat (PNa/wt).</div>
</div>

Wagub Nasrul Abit : Searahkan Penghargaan ke PKP RI Sumbar

Realiatakini.com-Padang PKP RI Sumbar yang memiliki anggota lebih kurang 85.000 dengan 130 unit se Sumatera Barat telah berjalan denga...

Wagub Nasrul Abit Bangga Penampilan Anak Didik Pondok Pesantren Modren Putri Ulul Albab, Yang Mahir Berbahasa Arab Dan Inggris

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWXF4R4VgGg2SIU8ThZSwzg5IqldfmxH992aGYB31pubCN56f33oIELJxzFcLIFPFmJJfpr269-pUT7jM77Xr6a8FPoqfrlbbXAEWw86uhZGomeQZPiV_iI4c6LPB8JWX3-oWOjHHur48/s1600/Pesantren.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="470" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWXF4R4VgGg2SIU8ThZSwzg5IqldfmxH992aGYB31pubCN56f33oIELJxzFcLIFPFmJJfpr269-pUT7jM77Xr6a8FPoqfrlbbXAEWw86uhZGomeQZPiV_iI4c6LPB8JWX3-oWOjHHur48/s640-rw/Pesantren.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: 21px;"><b>Realitakini.com-Dhamasraya</b></span></div>
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Wagub
Nasrul Abit menyampaikan, saat ini banyak pejabat dan menteri kabinet kerja
dari tamatan pondok pesantren, termasuk Rektir UIN Imam Bonjol dari pesantren
Gontor. Ini menandakan sekolah umum dengan pondok pesantren telah sejajar,
bahkan mungkin pendidikan umum kalah dalam pendidikan karakter. <o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Kita Bangga Pesantren Modern Ulul Albab di
Milad yang ke- 7Kampung Dongdan. Kita bangga dan senang peringatan Milad ke-7
Pondok Pesantren Modren Putri Ulul Albab sangat baik, penampilan anak didik
yang mahir berbahasa arab dan inggris adalah sesuatu yang amat dibutuhkan dalam
meningkatkan daya saing SDM Sumatera Barat saat ini. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera
Barat Nasrul Abit pada saat memberikan sambutan diacara Milad Pondok Pesantren
Mo<span class="textexposedshow">dren Ulul Albab di Koto Baru Dhamasraya, Sabtu
(28/4/2018).</span>Hadir dalam kesempatan itu Rektor Univesitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang Dr. Eka Putra Wirman, MA, utusan Kanwil Kemenag Sumbar,
Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, pimpinan dan pengajar Ponpes Ulul Albab
serta utusan para donatur baik dari dalam maupun luar negeri ( timur tengah)<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">.Pemprov. Sumbar semenjak pembagian
kewenangan, SMK dan SMA menjadi tanggungjawab provinsi, telah merubah kondisi
APBD yang semula baik, kini menjadi terbatas, ujar Nasrul Abit. Wagub Nasrul
Abit juga menyampaikan, pendidikan karakter yang dilandasi agama ini tentunya
akan dampak kepribadian yang baik, seperti pepatah, " belajar diwktu kecil
bagai menulis diatas batu, belajar diwaktu tua bagai menulis diatas air " <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Belajar agama itu memang sedari kecil
sehingga besar sudah menjadi pakaian kebiasaan sehari-hari. Pendidikan agama
itu dipaktekan bukan sebatas pengetahuan umum itulah bagian dari pendidikan
berkaraktwe yang berakhlak. Kita senang walau ditempat terpencil dalam kawasan
kebun sawit, lahan sekolah yang 5 (lima) hektar ini tentu butuh pengembangan
dalam mendidik siswanya lebih banyak lagi ditahun tahun mendatang. Perhatian
pemkab Dhamasraya tentu amat dibutuhkan baik dalam bantuan sosial pendidikan
juga bantuan kegiatan sosial sekolah lainnya<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Kita yakin tamatan pondok pesentren Ulul
Albab akan berhasil dalam kariernya apakah jadi pengusaha, pegawai, pemimpin
wanita yang tangguh. Makanya semangat dan belajar itu sungguh-sungguh jangan
terlalu sering mengikuti yang namanya Whast Aap atau media sosial lainnya
karena itu akan menghabiskan waktu. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Berlajar dengan mempelajari buku-buku dan
hal-hal praktek lainnya lebih tepat dan terarah guna meraih apa yang
dicita-citakan, bukan berarti tidak melek informasi akan tetapi membatasi untuk
hal -hal yang positif semata, ajak Nasrul Abit Dt. Malintang Panai. Peringatan
Milad Ke-7 Pondok Pesantren Ulul Albab menampikan pragmen berbahasa arab dan
berbahasa inggris dengan mengisahkan cerita perjuangan Hj. Rangkayo Rasuna Said
dalam pengembangan pendidikan dan politik kaum wanita di Sumatera Barat.(wt/Nawgb)<o:p></o:p></span></div>
</div>

Wagub Nasrul Abit Bangga Penampilan Anak Didik Pondok Pesantren Modren Putri Ulul Albab, Yang Mahir Berbahasa Arab Dan Inggris

Realitakini.com-Dhamasraya Wagub Nasrul Abit menyampaikan, saat ini banyak pejabat dan menteri kabinet kerja dari tamatan pondok pesa...

Padang Elly Thrisyanti, Harapkan Perwako Nomor 11 Tahun 2018 Di Tinjau Ulang

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKkr8V2kIzXybDFAiFBgBhZfTYyTxG4JdJkknQQ9u3BwQcE77sRJmg5fLpmFKsuOn3CpkV4yAul3EnVBQQalpAeuMXNrjEn28MMIGSyraKnqAw6XSzVJUVRGmK56e6Ju3nF7WoBG0-8T0/s1600/ELI+KETUA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKkr8V2kIzXybDFAiFBgBhZfTYyTxG4JdJkknQQ9u3BwQcE77sRJmg5fLpmFKsuOn3CpkV4yAul3EnVBQQalpAeuMXNrjEn28MMIGSyraKnqAw6XSzVJUVRGmK56e6Ju3nF7WoBG0-8T0/s640-rw/ELI+KETUA.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
 Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti, mengatakan, Perwako Nomor 11 Tahun 2018 yang diterbitkan 24 Januari 2018 oleh Walikota (non aktif) Mahyeldi Ansharullah jelang ia cuti Pilkada, memang sangat disayangkan karena aturan Perwako tersebut dinilai membuat terjadinya pemangkasan yang anggaran luar biasa pada kategori besaran anggaran pemberian hibah dan bantuan sosial. Jumat (27/4)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Tapi, apa yang kita harapkan agar Perwako ini untuk ditinjau ulang kembali sudah disampaikan kepada Sekda dan saat ini kan masih belum ada finalisasinya,” kata Elly.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Elly mengatakan, Sekda sendiri tentunya akan menyampaikan hal itu kepada walikota dalam mengambil kebijakan untuk merubahnya. Sementara, walikota sekarang sedang cuti, sehingga dalam mengambil kebijakan tidak bisa dilakukan oleh Pjs walikota dan harus menunggu hingga bulan Juni atau Juli nanti.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut disampaikan, dewan akan membuat agenda untuk duduk bersama lagi guna membahas persoalan mengenai Perwako Nomor 11 Tahun 2018 itu. Intinya adalah, untuk merubah atau mengambil kebijakan harus dilakukan melalui rapat. “Harus duduk bersama antara eksekutif dan legislatif,” ungkap Kader Gerindra tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD Padang Desak Eksekutif dan Legislatif Untuk Revisi Perwako 11 tahun 2018</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu Anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa tetap mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk membatalkan atau merevisi Peraturan Walikota (Perwako) Padang nomor 11 tahun 2018 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kami tetap mendesak perwako tersebut dibatalkan atau direvisi. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap berjuang untuk itu,” tegas pria yang akrab disapa Esa itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bahkan, kata Esa, ia bersama fraksinya tetap meminta Perwako Nomor 11 tahun 2018 yang dianggap mengebiri bantuan sosial kepada masyarakat tersebut untuk dibatalkan. Ia selama ini mendesak agar DPRD Padang mengeluarkan surat rekomendasi pembatalan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Cuma saya tidak tahu, karena ada pimpinan yang bilang tidak usah mengeluarkan rekomendasi, tetapi cukup pembicaraan pimpinan dengan pemko. Sekda memang mengatakan akan memperbaiki, tetapi bagian mana yang diperbaiki, belum kelihatan bagi kita,” ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini.“Selain itu yang menjadi pertanyaan, kenapa perwako tersebut lebih dahulu dikeluarkan, sedangkan Perda nya saja belum lahir,” pungkasnya.(*wt)</div>
</div>

Padang Elly Thrisyanti, Harapkan Perwako Nomor 11 Tahun 2018 Di Tinjau Ulang

Realitakini.com-Padang Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti, mengatakan, Perwako Nomor 11 Tahun 2018 yang diterbitkan 24 Januari 2018 o...

Hendra Irwan Rahim :Lkpj Tahun 2017 Sudah Baik,Tapi Masih Terdapt Beberapa Kelemahan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs9DZTtOIBRmw4yIyOVrgEsVUmr4UHMjKY_jBpEXTLrvQWqB21s5Ti9VYu_JEu5x5RxhngCUPzlIJ4R_tA-hV9HOUJ5lFkTuKBYdI3ZnKvWBECHDL02-h7trXV_0TlDraTZqYqpJS3WCA/s1600/LKPJ.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs9DZTtOIBRmw4yIyOVrgEsVUmr4UHMjKY_jBpEXTLrvQWqB21s5Ti9VYu_JEu5x5RxhngCUPzlIJ4R_tA-hV9HOUJ5lFkTuKBYdI3ZnKvWBECHDL02-h7trXV_0TlDraTZqYqpJS3WCA/s640-rw/LKPJ.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat  mengatakan ,”Dari evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2017, pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa kelemahan sehingga beberapa target kinerja pembangunan daerah belum dapat diwujudkan secara maksimal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Hal ini sampaikannya   Henra saat memimpin Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Penyerahan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat Tehadap LKPj Kepala Daerah Tahun 2017, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (27/4).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanju t Ia mengatakan Terhadapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah baik tentu perlu diapresiasi dan mendapat dukungan,” kata Hendra Irwan Rahim.Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan. Sehingga beberapa target kinerja pembangunan daerah belum dapat diwujudkan secara maksimal.Kelemahan karena kinerja yang belum memuaskan ini tentunya harus dikoreksi demi perbaikan ke depan,” ucapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disebutkan Hendra Irwan Rahim, berdasarkan kajian dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa permasalahan utama yang mendapat perhatian dan koreksi. Empat item kritikan dan koreksi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2017 yang hendaknya menjadi perhatian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pertama adalah, masih lemahnya perencanaan dalam penyusunan program dan kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Kelemahan ini ditunjukkan dengan masih adanya kegiatan yang tidak sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, serta program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” katanya.Permasalahan kedua adalah, lanjut Hendra Irwan Rahim, mengenai pengawasan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Agar Gubernur meningkatkan lagi pengawasan, sehingga hambatan dan permasalahan terkait pelaksanaan program kegiatan dapat diantisipasi lebih dini. Selanjutnya yang menjadi catatan adalah sinkronisasi program kegiatan antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten dan kota serta antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Sinkronisasi program kegiatan masih lemah dan perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga pembangunan yang dibiayai APBD bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Hendra Irwan Rahim seraya mengingatkan Gubernur.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra Irwan Rahim menambahkan, catatan yang diberikan DPRD melalui rekomendasi, hendaknya ditindaklanjuti oleh Gubernur bersama perangkatnya. Dengan demikian, permasalahan dan kelemahan yang masih ditemui saat ini tidak terulang lagi ke depannya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra Irwan Rahim menegaskan, substansi dari rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Rekomendasi adalah sebagai bentuk evaluasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah yang dilakukan dengan objektif dengan tujuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi semakin baik. (Wt /S)</div>
</div>

Hendra Irwan Rahim :Lkpj Tahun 2017 Sudah Baik,Tapi Masih Terdapt Beberapa Kelemahan

Realitakini.com Padang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengatakan ,”Dari evaluasi terhadap Lapor...

Perlakuan Pemerkosaan Turis Denmark Sangat Memealukan Masyarak Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijtYGnbHOUpat7gBmpSo8uSpRjfZYNqMk2rAKq2TEYziW6AP2zvbupCpm5Ifw996RBkH6n9TCB0RsIXhvv60POaf5tsRIAjtmvCArhZ4IGhzCmWjGaeOPmaQB8cWFFbidOnlVDZk-IlFg/s1600/WG.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="251" data-original-width="474" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijtYGnbHOUpat7gBmpSo8uSpRjfZYNqMk2rAKq2TEYziW6AP2zvbupCpm5Ifw996RBkH6n9TCB0RsIXhvv60POaf5tsRIAjtmvCArhZ4IGhzCmWjGaeOPmaQB8cWFFbidOnlVDZk-IlFg/s640-rw/WG.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini,com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah membaca disalah satu media online Sumatera Barat, Kamis malam (26/4/2018).Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit, sangat marah ketika mengetahui ada berita tidak sedap ini,. Ini merusak citra pariwisata Mentawai khususnya dan Sumbar umumnya.”ujar Wagub </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kejadian yang memalukan dan merusak tatanan promosi Pariwisata  Sumatera Barat terutama di Kepulauan Mentawai yang telah mendunia ini,” tegas Nastul Abit.“Kepada pihak keamanan dilokasi agar menindak tegas sipelaku sesuai aturan berlaku, supaya menjadi perhatian bagi yang lain bahwa perbuatan itu amat memalukan masyarakat  Sumbar dan juga akan berdampak pada kunjungan pariwisata yang saat ini sangat meningkat .Tindak tegas dan beri efek jera kepada pelaku pemerkosaan turis warga negara Denmark. ,,” ujar Wagub Nasrul Abit kecewa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wagub Nasrul Abit juga mengingatkan agar setiap wisatawan wanita agar didampingi oleh teman dan keluarga, jangan lagi berpergian sendirian.Kita tahu pengaruh globalisasi informasi saat ini, jika tidak dibarengi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang kuat seseorang akan mudah terpengaruh pada prilaku yang tidak baik</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, agar mampu menjadi tuan rumah dalam memajukan pembangunan kepariwisataan di daerah ini. Pengembangan wisata jika kita kelola dengan baik akan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Oleh karena itu, mari kita jaga keamanan, kenyaman dan ketertiban diwilayah masing-masing untuk kemajuan daerah,” himbau Nasrul Abit.Kejadian tersebut berawal saat korban berinisial SL (24) berjalan kaki di pinggir pantai dan hendak pergi ke Mentawai Surf Camp di Pulau Nyang-nyang, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Menurut keterangan korban, kejadian itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB saat korban sedang berjalan di pinggir pantai,” ujar Kasat Reskrim Polres Mentawai, Iptu Herit Syah, kepada wartawan di Padang.(wt/zrd)</div>
</div>

Perlakuan Pemerkosaan Turis Denmark Sangat Memealukan Masyarak Sumbar

Realitakini,com-Padang Setelah membaca disalah satu media online Sumatera Barat, Kamis malam (26/4/2018).Wakil Gubenur Sumatera Barat...

Aprianto Menilai Perwako No 11 Bagus, Tapi Ada Aturan Yang Perlu Dikoreksi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB6aagdASmHDQeTSXK1ldPf_qfJbmlK_FRlcIQTyogOGPDnrj_kwmk1PFJQmuwl_b3FfNrpDBT8iz49Uv3X530AmkxweU7GbkPBx2_Zv7pf0X1OlDFJo9Jq-Us0ID6fhNpg6_RObzg5wo/s1600/Aprianto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB6aagdASmHDQeTSXK1ldPf_qfJbmlK_FRlcIQTyogOGPDnrj_kwmk1PFJQmuwl_b3FfNrpDBT8iz49Uv3X530AmkxweU7GbkPBx2_Zv7pf0X1OlDFJo9Jq-Us0ID6fhNpg6_RObzg5wo/s640-rw/Aprianto.jpg" width="640" /></a></div>
Realitakin.com –Padang<br />
<div style="text-align: justify;">
Program bantuan modal usaha bagi keluarga tidak mampu sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Padang nomor 11 tahun 2018 dinilai sangat bagus sekali. Namun, untuk realisasinya, tetapi ada yang menerima bantuan dari pemerintah yang sebelumnya telah menerima dan masuk dalam database di Dinas Sosial Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota DPRD Kota Padang, Aprianto berharap agar ada aturan yang dinilai perlu dikoreksi, data untuk bantuan bagi keluarga kurang mampu harus diverifikasi ulang S\\esuai dengan Perwako 11 tahun 2018, di sana ada beberapa item untuk bantuan sosial yakni seperti bantuan modal usaha bagi keluarga tidak mampu dan bantuan pendidikan. Menurutnya, data yang ada saat ini sudah tidak valid lagi. Karena, data yang digunakan diambil dari kelurahan dan Dinas Sosial merupakan data lama, sementara kondisi saat ini tentunya sudah pasti ada perubahan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Ada keluarga yang bisa dikatakan sudah mampu, masih saja menerima bantuan. Sementara, masih banyak keluarga yang betul-betul membutuhkan bantuan sama sekali, tapi tidak pernah menikmati bantuan,” ungkap Perjuangan itu  Rabu (26/4) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan, seharusnya untuk penerima bantuan harus benar-benar keluarga tak mampu sesuai kondisi saat ini. Bantuan jangan hanya bagi keluarga yang sudah pernah medapatkan kartu bantuan yang dahulu saja, bisa jadi saat ini kehidupan mereka sudah membaik.Aprianto menegaskan, selaku wakil rakyat ia tidak ingin masyarakat di Dapil nya yang betul-betul membutuhkan bantuan karena memang keluarga kurang mampu, tapi malah tidak mendapatkan yang pantas mereka dapatkan. Jangan dengan adanya aturan itu, malah akan menjadi ketimpangan sosial di tengah masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Aprianto juga menekankan, bagi keluarga yang tidak mampu tapi belum masuk data di Dinas Sosial, maka itu menjadi tanggung jawab setiap RT untuk melakukan data ulang. Jangan terjadi kongkalikong dalam melakukan pendataan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Minimal satu tahun sekali harus dilakukan verifikasi ulang data warga kurang mampu ini di setiap kelurahan. Tugas RT nanti memberikan data terbaru ke pihak kelurahan setempat dan pihak kelurahan ke Dinas Sosial, sehingga setiap kelurahan mempunyai data valid terbaru,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
I</div>
<div style="text-align: justify;">
a mengingatkan, bantuan adalah bagi mereka yang benar benar dari keluarga tak mampu, jangan main – main untuk realisasinya. Sebab, dalam realisasinya nanti diusulkan melalui pokir dewan. Ia tidak ingin warga di Dapilnya yang betul-betul membutuhkan bantuan menjadi kecewa nanti.Kata kader PDI Perjuangan ini. “Bantuan itu direalisasikan melalui pokir dewan yang disalurkan bagi keluarga tidak mampu. Alangkah bahagianya ketika nanti pokir ini bisa dinikmati oleh keluarga yang benar-benar tidak mampu. Itu adalah kepuasan batin tersendiriwt*)</div>
</div>

Aprianto Menilai Perwako No 11 Bagus, Tapi Ada Aturan Yang Perlu Dikoreksi

Realitakin.com –Padang Program bantuan modal usaha bagi keluarga tidak mampu sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Padang nomor 11 tahun...

Wagub Nasrul Abit : Kebudayaan Bukan Persoalan Seni Budaya Semata Akan Tetapi Berkaitan Dengan Kepribadian Satu Daerah,

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfB8jvaEDBhp0iBECqPjUin9tjCZafIEWzqCkZ-w6-7v_YH_tV-Mf5obDgxlenR4flg0GYASxyeOyOh-T5Cq3xbwilA71aPL2JytFR99Uh05g-dIUD4b3wMSpxuabra0lqnedcrhqkvKQ/s1600/26+ABAP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="252" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfB8jvaEDBhp0iBECqPjUin9tjCZafIEWzqCkZ-w6-7v_YH_tV-Mf5obDgxlenR4flg0GYASxyeOyOh-T5Cq3xbwilA71aPL2JytFR99Uh05g-dIUD4b3wMSpxuabra0lqnedcrhqkvKQ/s640-rw/26+ABAP.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realiatakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil Gubebur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Inna Muara Padang, Kamis malam (26/4/2018).  Lokaraya tersebut di ikuti lebih kurang 80 orang Peserta dari Sumbar dan Bengkulu. Balai Perlesyarian nilai kebudayaan Sumbar, Bengkulu dan Sumsel. Acara Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Direktorat Jendral Kebudayaan, Padang, berlangsung dari tgl 26-28 April 2018</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hadir dalam kesempatan itu Setditjen dan beberapa pejabat eselon II dan III dilingkungan Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mewakili Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi, Kabupaten /Kota Sumatera Barat dan Bengkulu, Kebudayaan bukan persoalan seni budaya semata akan tetapi banyak hal yang berkaitan dengan kepribasian satu daerah, mulai dari llogat bahasa, pakaian, infrastruktur rumah, tata cara kehidupan lainnya yang melekat menjadi kebiasaan masyarakat satu daerah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bicara kebudayaan berarti bicara membangkitkan semangat jatidiri bangsa dalam merajut kembali nilai nilai rasa nasionalisme keaneka ragaman suku, budaya, adat istiadat, yang ada diseluruh Nusantara, tumpah darah IndonesiaLebih lanjut Wakil Gubernur Nasrul Abit, kebudayaan merupakan nilai-nilai kepribadian bangsa yang ada di seluruh daerah sebagai jatidiri yang telah dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam Kebhinekaan Tunggal Ika, yang saat ini karena perkembangan kemajuan zaman hampir ditinggalkan anak bangsa. Kita boleh pandai berbahasa asing, bahasa nasional Indonesia namun jangan pernah melupakan dan malu dengan bahasa ibu dan daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saya jika ketemu dengan orang kampung tetap memakai bahasa kampung dengan logat khas, dimanapun bertemu", ungkap Nasrul Abit. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kita mesti lestarikan ini sebagai kekayaan budaya yang merupakan bahagian dari kecintaan kampung halaman implementasi dari cinta tanah air Indonesia. UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.Menjawab amanat penting tersebut, DPR RI bersama dengan Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melahirkan Undang-undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada 27 April 2017. Undang-undang ini lahir sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, serta membina objek-objek pemajuan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan payung undang-undang ini semua pihak diharapkan dapat bekerjasama gotong-royong memajukan kebudayaan nasional Indonesia, sehingga keragaman budaya yang kita miliki dapat meningkatkan kesejahteraan, memandu pembentukan karakter bangsa, serta mempengaruhi perkembangan peradaban dunia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dan hari ini semua kita diminta menyampaikan pokok-pokok pikiran nilai nilai kebudayaan dimasing-masing daerah yang dihimpun serta nantinya dapat jadi pedoman arah kerja kegiatan kebudayaan dimasing-masing daerah sebagai aset bangsa, terang Wagub Nasrul Abit. Wagub Nasrul Abit juga mengingatkan kembali perlu membangun kebanggaan daerah, apakah dengan membangun setiap kantor, tokoh maupun rumah untuk memasang atap gonjong atau khas minang Sumatera Barat lainnya yang ada dipinggir jalan atau dilokasi lokasi wisata yang unik dan cantik. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mungkin disetiao rumah makan kita dimanapun baik yang ada di ranah maupun dirantau agar membuar asesoris khaa minang, minimal gambar atau lukisan yang mengambarkaj kebudayaan minangkabau. </div>
<div style="text-align: justify;">
Kita mesti bangun rasa kebanggaan daerah sebagai karakter dan jatidiri anak bangsa dalam menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa, seru Nasrul Abit. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Katerina Muliana, staf ahli bidang regulasi Kementrian pendidikan dan kebudayaan menyampaikan, Undang-undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menekankan pada penguatan tata kelola kebudayaan, dengan fokus pada aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, Indonesia kini memiliki pegangan yuridis formal untuk mengelola kekayaan budayanya. Pada tanggal 27 April 2018 kita memperingati satu tahun ditetapkannya UU tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kurun satu tahun berlakunya UU No.5 Tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, sudah mengambil sejumlah langkah untuk melaksanakan amanat UU tersebut, yaitu: Pertama, Sosialisasi UU No.5 Tahun 2017 kepada kalangan seniman dan pegiat budaya, akademisi, satuan kerja pemerintah pusat dan daerah yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan, dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk juga lembaga internasional seperti UNESCO. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedua, Penyiapan alokasi APBN untuk mendukung pemajuan kebudayaan di daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang kebudayaan. Langkah ini merupakan terobosan kebijakan baru yang untuk pertama kalinya dilakukan, dan akan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. DAK bidang kebudayaan akan dibagi untuk pembangunan fisik dan non-fisik, mencakup antara lain bantuan sarana kesenian untuk sekolah, dan Bantuan Operasi Penyelenggaraan (BOP) untuk museum dan taman budaya. </div>
<div style="text-align: justify;">
Ketiga, Mengintegrasikan amanat UU No.5 Tahun 2017 dalam Pedoman Penyusunan APBD bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Dengan langkah ini diharapkan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia dapat menyelaraskan anggaran di bidang kebudayaan dengan amanat UU No.5 Tahun 2017 dan peraturan perundangan lainnya mengenai kebudayaan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keempat, Pengembangan INDONESIANA, sebuah platform pengembangan ekosistem dan penguatan kapasitas penyelenggaraan kegiatan kebudayaan. Platform ini adalah langkah konkret pelaksanaan amanat UU No.5 Tahun 2017 melalui aksi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, seniman dan pegiat budaya, perguruan tinggi, perwakilan negara sahabat, organisasi internasional, sampai pada sektor usaha. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kelima, Penyiapan Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) yang merupakan cikal bakal dibentuknya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Sebagai amanat Undang-undang, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu ini akan menjadi sebuah jaringan data yang menghubungkan pusat-pusat data terkait objek pemajuan kebudayaan yang telah dimiliki oleh berbagai kementerian, lembaga, institusi, perguruan tinggi, dan berbagai pusat-pusat data kebudayaan inisiatif  masyarakat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keenam, Penyusunan regulasi yang diamanatkan UU No.5 Tahun 2017, khususnya yang terkait penyusunan strategi kebudayaan. Berbeda dengan berbagai upaya penyusunan strategi kebudayaan selama ini yang cenderung eksklusif, maka di bawah payung UU ini penyusunan strategi kebudayaan dilakukan dengan metode bottom-up dimulai dari kabupaten/kota dan dengan melibatkan masyarakat luas, khususnya para pelaku budaya</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
Selama bulan April 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPT Ditjen Kebudayaan, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Badan Penelitian dan Pengembangan, bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, sudah memulai proses ini. Diharapkan pada November 2018 seluruh rangkaian bisa diselesaikan dan hasilnya diumumkan dalam Kongres Kebudayaan</div>
<div style="text-align: justify;">
. </div>
<div style="text-align: justify;">
Seluruh rangkaian kegiatan di atas mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian/lembaga, terutama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berbagai elemen masyarakat, khususnya para pelaku budaya, juga turut menyambut lahirnya UU No.5 Tahun 2017. Pada 7-9 Maret 2018 telah berlangsung Konferensi Musik Indonesia di kota Ambon. Diskusi dalam konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi yang berisi 12 butir Rencana Aksi yang selaras dengan amanat UU No. 5 Tahun 2017. Pada 20-22 April 2018 Forum Masyarakat Kesenian Nasional (FMKN) juga menghasilkan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola kesenian yang sesuai dengan amanat UU serta bersepakat untuk mendukung proses penyusunan strategi kebudayaan, ungkapnya(Hps/wt)</div>
</div>

Wagub Nasrul Abit : Kebudayaan Bukan Persoalan Seni Budaya Semata Akan Tetapi Berkaitan Dengan Kepribadian Satu Daerah,

Realiatakini.com-Padang Wakil Gubebur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di...

Nasrul Abit :Pak Irjen Harus Turun Ke Daerah , Kita Sekarang Bicara Kualitas, Bukan Kuantitas,"

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjSqkrfzZ2JjvuMpUUkps404345QYr8YAZ-1pnhM6Qf6MIFeatWDtkYBYqBd0jBSe5aHwkpH0-xt5RM1hyphenhyphen3zIu5qV2yXNNJzhyphenhyphen22zZl_9EuUFcngyKBlCpjGeP_Z21XJrbJnE1-p5TG3s/s1600/26ap+NA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="251" data-original-width="474" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjSqkrfzZ2JjvuMpUUkps404345QYr8YAZ-1pnhM6Qf6MIFeatWDtkYBYqBd0jBSe5aHwkpH0-xt5RM1hyphenhyphen3zIu5qV2yXNNJzhyphenhyphen22zZl_9EuUFcngyKBlCpjGeP_Z21XJrbJnE1-p5TG3s/s640-rw/26ap+NA.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Sumatra Barat yang belum bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Menurt catatan Pemprov, dari 115 SMP, baik negeri dan swasta, dan MTs di Padang baru 28 sekolah yang menjalani UNBKSaya kaget, di Padang masih ada SMP yang ujian nasional dengan kertas. Ini 'prestasi' yang tersendiri. Saya garis bawahi, supaya terus tingkatkan," ujar Muhadjir saat memberikan sambutan peresmian Gedung Baru Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Padang, Kamis (26/4).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan keprihatinannya karena masih banyak SMP/MTs di Kota Padangyang masih ujian dengan kertas,Lebih lanjuta Muhadjir berharap, perubahan nomenklatur dan kewenangan pengelolaan antara SD, SMP, dan SMA kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menyusutkan kepedulian pemerintah daerah untuk membangun fasilitas sekolah. Perlu diingat, melalui UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, pengelolaan SMA/SMK dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Mendikbud tidak ingin adanya saling lempar tanggung jawab dalam upaya pembangunan pendidikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Di lapangan memang sering terjadi masalah, karena seolah itu pembagian yang ekstrem. Padahal itu secara nomenklatur saja. Satu sama lain masih bisa saling back up. Jangan terlalu ekstrem pahami otonomi ini," jelas Muhadjir.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mendikbud mengatakan bahwa sebetulnya alokasi anggaran bagi daerah untuk menyediakan sarana prasarana, termasuk komputer untuk pelaksanaan UNBK, sudah disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat ke daerah. Artinya, semestinya daerah memiliki kewenangan penuh untuk meningkatkan jumlah sekolah yang bisa menjalankan UNBK. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Cuma bagaimana daerah punya kesadaran tinggi untuk optimalkan dana itu sekaligus berikan tambahan dari alokasi dana APBD. Tergantung kemauan Pemda," kata Muhadjir</div>
<div style="text-align: justify;">
. </div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan, sumber pendanaan pembangunan di Sumatra Barat memang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar yang 'hanya' Rp 6,6 triliun. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar juga berkisar di angka Rp 1,6 triliun. Beban APBD Sumbar, lanjutnya, mulai bertambah dengan pindahnya kewenangan kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Akibatnya, belanja daerah untuk gaji pegawai harus bertambah Rp 1,4 triliun. Meski begitu, alokasi pusat ke daerah masih disalurkan sebesar Rp 700 miliar. Kondisi ini mempersempit ruang bagi Pemprov untuk gencar menambah sarana prasarana pendidikan, baik di level SD, SMP, atau SMA. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ini tantangan buat kami. Dikasih uang dari Jakarta pun tidak semuanya fokus ke pendidikan. Saya pikir Pak Irjen harus turun, untuk apa uang dipakai. Karena kita sekarang bicara kualitas, bukan kuantitas," jelas Nasrul. </div>
<div style="text-align: justify;">
Nasrul menekankan pentingnya UNBK bagi siswa, dibanding Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Alasannya, ujian masuk universitas pun dilakukan sudah mulai dilakukan berbasis komputer. Artinya penting bagi pemerintah untuk mulai mengenalkan sistem ujian berbasis komputer kepada siswa. </div>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Burhasman, menambahkan bahwa secara umum proses UNBK berjalan dengan baik. Sejumlah kendala yang terjadi seperti listrik mati dan koneksi internet yang lambat merupakan ganjalan yang sebelumnya sudah diprediksi bakal terjadi. Beberapa solusi pun sudah disiapkan, yakni sesi ujian yang digeser termasuk memindahkan sesi ke Ujian Susulan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tak hanya itu, Burhasman juga mengatakan bahwa SMP atau MTs yang 'bertetangga' dengan SMA/SMK yang memiliki fasilitas komputer memadai, sebetulnya diperbolehkan secara regulasi untuk menumpang ujian. Namun ternyata opsi ini belum banyak dipilih oleh kepala SMP/MTs yang belum menjalankan UNBK. </div>
<div style="text-align: justify;">
"Namun kepala sekolah tadi bilang, mereka lebih khawatir muridnya belum siap. Kenapa belum kerjasama dengan SMA di dekatnya? Kasihan anak-anak kata kepala sekolahnya," jelas Burhasman. Secara rinci, jumlah peserta Ujian Nasional tingkat SMP/MTs di SUmatra Barat sebanyak 99.579 orang. Dari angka tersebut, 49.452 siswa menjalani UNBK dan 50.127 siswa mengikuti UNKP.(Sdb/wt)</div>
</div>

Nasrul Abit :Pak Irjen Harus Turun Ke Daerah , Kita Sekarang Bicara Kualitas, Bukan Kuantitas,"

Realitakini.com-Padang Sumatra Barat yang belum bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Menurt catatan Pemprov, dari ...

Wagub Nasrul Abit : Pelayanan Merupakan Hal Terpenting Bagi Masyarakat

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwpfF5_Hm1ts13qTkLOgHIyjmO0_MflyDWCLNcC1NwAbMwgov01rcpb_5vSnVOPpFMXQbr1u8scPxiWFMepMFzv_iw9t9UB-IO0FwxNcTuZnX7s9aiXowcrTqFKCiw5OlUljhJM8AkEH8/s1600/25+ap+NA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="252" data-original-width="477" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwpfF5_Hm1ts13qTkLOgHIyjmO0_MflyDWCLNcC1NwAbMwgov01rcpb_5vSnVOPpFMXQbr1u8scPxiWFMepMFzv_iw9t9UB-IO0FwxNcTuZnX7s9aiXowcrTqFKCiw5OlUljhJM8AkEH8/s640-rw/25+ap+NA.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Pasaman Barat</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meresmian gedung Safa Marwa Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat, Rabu siang (25/4/2018). Hadir dalam kesempatan itu Bupati Syahiran, Wakil Bupati, Ketua Yayasan, Pimpinan dan pengurus RSI Ibnu Sina, tokoh masyarakat, ketua GOW Pasbar dan anggota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Dalam sambutnya wagub mengatakan,” Pembangunan sektor kesehatan merupakan sebuah kegiatan strategis dalam  menentukan daerah tersebut masuk daerah tertinggal atau lepas dari daerah tertinggal. Dari 27 indikator pembagunan daerah tertinggal ada 8 (delapan) indikator yang berkaitan pada sektor pembangunan kesehatan,”ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, kita bersyukur data sementara kabupaten Pasaman Barat salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat dapat keluar dari kategori daerah tertinggal pada evaluasi tahun 2019, mudah-mudahan ini menjadi kenyataan Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan dengan ada peresmian gedung Safa Marwa RSI Ibnu Sina bangunan yang cukup bagus berlantai empat ini menambah kekuatan peningkatan pelayanan kesehatan di Pasaman Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dan ini menjadikan satu-satunya rumah sakit Islam Ibnu Sina cukup besar di wilayah Pasaman Barat. Selain lokasi mudah dijangkau masyarakat juga fasilitas pelayanan telah lebih baik dari sebelumnyaemerintah Pasaman Barat sendiri juga akan melakukan pembangunan Rumah Sakit Daerah dan telah menyediakan APBD 124 miliar tahun ini, tentunya ini tidaklah menjadi persaingan daerah karena pelayanan kesehatan ditentukan oleh sistem pelayanan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berikanlah pelayanan sebaik mungkin pastinya masyarakat akan datang berobat ke rumah sakit yang disenangi mereka. Mudah-mudahan RSI Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat mampu menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Pembangunan rumah sakit daerah oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah daerah dalam kewajiban memberikan pelayan dalam sektor utama, pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi dan ekonomi sebagai langkah upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Karena keterbatasan pemerintah berupaya juga meningkatkan peran masyarakat ikut serta dalam pembangunan seperti RSI Ibnu Sina saat ini, terang Wagub Nasrul Abit. Bupati Syahiran dalam sambutannya menyampaikan, jika ada Rumah Sakit yang dekat kenapa cari yang jauh. Selain biaya kost yang besar juga bisa bikin repot.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dahulu saya pernah bercanda dengan pengelola RSI Ibnu Sina, dirumah sakit ini jika Bupati sakit apa ada ruangan perawatannya. Saat itu dijawab belum ada, akhirnya dengan siapnya bangunan gedung Safa dan Marwa RSI Ibnu Sina ini, bupati jika sakit bisa mendapat perawatan yang baik di rumah sakit ini, terang Syahiran bangga</div>
<div style="text-align: justify;">
. </div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Yayasan RSI Ibnu Sina Prof. Dr. H. Zainul Daulay, SH.MH dalam kesempatan itu menyampaikan pembangunan Gedung Safa dan Marwa telah dimulai sejak tahun 2014. Ada penambahan 64 kamar hingga menjadi total kamar 110 ditambah dengan gedung yang lama. Pembangunan Gedung Safa dan Marwa yang empat lantai ini baru ada di Pasaman Barat dari semua RSI Ibnu Sina di Sumbar. Kita menyadari Pasaman Barat dan Pasaman merupakan daerah cukup jauh dari ibukota provinsi serta juga memiliki perkembangan dan pertumbuhan sosial ekonomi yang sangat cepat, pelayanan merupakan salah satu hal terpenting bagi masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
RSI Ibnu Sina berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi pasiennya, semoga semua ini menjadi pengabadian dalam mensejahterakan masyarakat di Sumbar khususnya Pasaman Barat dan Pasaman.Dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan Pasaman Barat merupakan daerah yang cepat merespon berbagai upaya pembangunan mengeluarkan Pasaman Barat keluar dari kategori daerah tertinggal. </div>
<div style="text-align: justify;">
" Saya jika ke Pasaman Barat naik mobil bisa tidur dengan nyenyak, jalannya yang sudah mulus, dan gerak pembangunan lebih terasa", ungkap Nasrul Abit senang9PNa/wt) </div>
</div>

Wagub Nasrul Abit : Pelayanan Merupakan Hal Terpenting Bagi Masyarakat

Realitakini.com-Pasaman Barat Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meresmian gedung Safa Marwa Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina ...

Wagub Nasrul Abit: Memuji Pimpinan Yang Dengan Pola Asal Bapak Senang (ABS) Hal Yang Menyesatkan,

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhotAYchMzERA3XQuqq5U9RjldHxw17FncAESaJFZE-Y9UA-oTdO4rfBG2b_traDVpLyq8n4P-qLCcCXKZx9HAx0I3YlJNHcu2tkF6u7wtQqKVQjeLqzM1pVu5kT6lCsOzVI-c0AHpW6eo/s1600/NA+25.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="475" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhotAYchMzERA3XQuqq5U9RjldHxw17FncAESaJFZE-Y9UA-oTdO4rfBG2b_traDVpLyq8n4P-qLCcCXKZx9HAx0I3YlJNHcu2tkF6u7wtQqKVQjeLqzM1pVu5kT6lCsOzVI-c0AHpW6eo/s640-rw/NA+25.jpg" width="640" /></a></div>
<b> Realitakini.com-Bukittinggi </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutannya menyampaikan Tamatan sekolah pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) seharusnya mampu menjadi kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota bukan hanya sebatas camat atau lurah. Sayang saja di Sumbar ini belum memperlihatkan hasil yang lebih baik seperti daerah-daerah lain di Indonesia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal ini  di katakananya pada acara peresmian Monumen Pendidikan Kader Pamongpraja di Bukittinggi, Rabu siang (25/4/2018). Hadir dalam kesempatan itu Walikota Bukittinggi, Wakil Bupati Padang Pariaman, Kepala RS Ahmad Muchtar, Pamong Senior Akmal Firdaus, Djohermansyah Djohan, Aristo Munandar, Rusdi Lubis, Yohannes Dahlan, Damsuar, Nasir Ahmad dan kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sumatera Barat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjutan Wagub Nasrul Abit menyampaikan, seharus setiap kader kepamongan dalam massa tugasnya membangun rasa pertemananya erat dengan siapa saja, tokoh masyarakat, elemen masyarakat ketika memulai karier dari lurah, camat dan lain sebagainya. Dan bagaimana pertemanan itu memberikan rasa simpatik yang hebat saling membesarkan dan mendukung kepada yang bersangkutan setiap program dari setiap pelaksanaan pembangunan. Bukan hanya membangun dan mengalang kekompak dalam kelompok tamatan sekolah semata</div>
<div style="text-align: justify;">
. </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada 3 (tiga) K, yang pertama pemerintah mesti mampu membangun koordinasi dengan semua pihak. Bagaimana koordinasi ini berjalan dengan baik dan dapat menyukseskan setiap pekerjaan. Betapa persoalan koordinasi begitu lemah terjadi selama ini, bukan saja di pemerintahan daerah akan tetapi juga di penyelenggaraan pemerintah pusat.Ketika kami diundang oleh salah satu kementerian ada pertemuan jam 9.00 Wib bersama presiden, tahu-tahu mendadak presiden ada acara dengan yang lain pada jam yang sama. Sehingga ketika presiden akan tiba dilokasi acara kami sudah tidak ada lagi dilokasi acara karena ada jadwal pertemuan lain juga sudah menunggu</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
Betapa koordinasi menjadi sesuatu yang penting dalam menyukseskan sebuah acara dan kegiatan pembangunan yang dilakukan.Kedua, penyelenggaraan pemerintah melakukan kalaborasi, guna mempercepat dan memaksimalkan hasil kerja. Sehingga apa yang ingin dapat dicapai secara baik dan memiliki multi efek yang baik bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yang ketiga, konsensus yang mesti dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Bertanggungjawab dengan dedikasi kepedulian menjalankan apa-apa yang ditekadkan dalam mencapai tujuan keberhasilan yang diinginkan. Bukan berdalih mencari alasan dengan hal-hal yang lain menghindari konsensus. Seorang pimpinan amat menyakitkan apa bila dibohongi, didustai oleh anak buahnya, tegas Wagub Nasrul Abit</div>
<div style="text-align: justify;">
. </div>
<div style="text-align: justify;">
Wagub Nasrul Abit juga menegaskan, bagi saya lebih baik berterus terang dikatakan bapak salah, dan memberikan kebenaran untuk kebaikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.Dari pada memuji kemana, yang berdampak menjerumuskan pimpinan dengan pola Asal Bapak Senang (ABS), pada satu kekeliruan yang menyesatkan, membuat kepercayaan publik menjadi menurun dan tidak baik pada penyelenggaraan pemerintahan, tegur Nasrul Abit</div>
<div style="text-align: justify;">
. </div>
<div style="text-align: justify;">
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, keberadaan monumen Pendidikan Kader Pamongpraja ini dapat menjadi inspirasi dan destinasi wisata bagi Kota Bukittinggi. Kita senang ada pak Aristo Munandar sebagai anggota DPRD Sumbar dengan hanya menyalurkan dana pokir dapat menyelesaikan monumen yang membanggakan bagi Sumatera Barat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sejarah dan perkembangan pendidikan pamongpraja ini menjadi simbol dari peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih baik di Sumatera Barat maupun secara nasional, bahwa di lokasi ini pernah berdiri sekolah kader kepamongan yang mengantarkan penyelenggaraan pemerintah untuk mengabdi dan memberikan kontribusi terbaik dalam menyukseskan pembanguan daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Agar monumen ini dapat terpelihara dengan baik, karena wilayah ini bagian dari kota Bukittinggi sebaiknya kita serahkan kepada Pemko Bukittinggi. Selain akan terawat dengan baik juga akan menambah destinasi wisata Kota Bukittinggi untuk selalu dikunjungi oleh semua orang sebagai daerah wisata di Sumatera Barat, ungkap Nasrul Abit (PNa/wt)</div>
</div>

Wagub Nasrul Abit: Memuji Pimpinan Yang Dengan Pola Asal Bapak Senang (ABS) Hal Yang Menyesatkan,

Realitakini.com-Bukittinggi Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutannya menyampaikan Tamatan sekolah pemerintahan In...

Wagub Nasrul Abit : Otonomi Daerah Cara Efektif Mewujudkan Kesejahteraan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc7qkSQpFBJnwbk5iG2Bsnjx3wGnuDiWbJJfKRfhKL8FTxxZF0j5qq5pq2m2pSu8So3oalycH2aSZpi-pzqFi64Id-iatKtyqn-iKT2QJni_8o1TnAlOoxB4PLtG_lzZsPQCRzaFX3jWU/s1600/OTONOM+NA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc7qkSQpFBJnwbk5iG2Bsnjx3wGnuDiWbJJfKRfhKL8FTxxZF0j5qq5pq2m2pSu8So3oalycH2aSZpi-pzqFi64Id-iatKtyqn-iKT2QJni_8o1TnAlOoxB4PLtG_lzZsPQCRzaFX3jWU/s640-rw/OTONOM+NA.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini,com-Bukittinngi</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Cara efektif mewujudkan kesejahteraan adalah dengan penyelenggara otonomi daerah yang bersih dan demokratis. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela - sela upacara peringatan Hari Otonomi Darerah ke XXII tahun 2018, ditingkat Pemprov. Sumbar, Rabu (25/4/2018). Bukittinggi</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Hadir dalam kesempatan itu, Walikota Bukittinggi, Wakil Bupati Padang Pariaman, Forkopimda, Kepala OPD dilingkungan Pemprov. Sumbar dan OPD Bukittinggi.Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis didasari oleh aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau pun kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraan otonomi daerah taat kepada prinsip bahwa semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, ungkap Nasrul Abit.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyelenggaraan otonomi daerah sudah berjalan XXII tahun ini telah memberikan kontribusi yang baik dalam memberikan pelayanan publik dan sekaligus membangun pemerataan pembangunan daerah. Lebih lanjut Nasrul Abit menyampaikan, dengan rasa percaya diri penduduk 261 juta jiwa yang terdiri dari ratusan suku dan mendiami ribuan pulau terus terpadu bahu membahu meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan guna mewujudkan kejayaan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wagub Nasrul Abit juga menambahkan penyelenggaraan otonomi daerah yang diarahkan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjado syarat utama terwujudnya tujuan otonomi daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing, kreatifitas, swrta inovasi mengandalkan khas daerah</div>
<div style="text-align: justify;">
. </div>
<div style="text-align: justify;">
Namun jika prinsip-prinsil ini diabaikan maka penyelenggara otonomi daerah tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian penting dari proses demokrasi, karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan menyeluruh dan berimbang.Tidak bisa dipungkiri selama 22 tahun implementasi otonomi daerah, banyak hal positif antara lain pembangunan sarana dan prasarana semakin mengeliat sesuai potensi daerah dengan akurasi yang tinggi serta mengakomudir keinginan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Otonomi daerah telah banyak mendorong adanya proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif juga demokratis lewat pemilihan kepala daerah, ujar Nasrul Abit.(Pna/wt)</div>
</div>

Wagub Nasrul Abit : Otonomi Daerah Cara Efektif Mewujudkan Kesejahteraan

Realitakini,com-Bukittinngi Cara efektif mewujudkan kesejahteraan adalah dengan penyelenggara otonomi daerah yang bersih dan demokrati...

Dirtesrkrimsus Polda Sumbar Tangkap Pelakun Illegal Logging

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFkFdDZlQw0r9DWDhnzIIxtzYX4qYNL2iIarvItq-mVeus7csd-d7ykKGclcWmGUwoox3lA3jlQTeWotRTMtcUIv0IiIU-CeUHTHRGxPoaVx4Df4f_0J-qWgqeXTouH6WODUi37zXgGKw/s1600/polda+il.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFkFdDZlQw0r9DWDhnzIIxtzYX4qYNL2iIarvItq-mVeus7csd-d7ykKGclcWmGUwoox3lA3jlQTeWotRTMtcUIv0IiIU-CeUHTHRGxPoaVx4Df4f_0J-qWgqeXTouH6WODUi37zXgGKw/s640-rw/polda+il.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Syamsi didampingi Kasubdit IV Dirtesrkrimsus AKBP Rokhmad Hari Purnomo, S.Ik. M.Si, Kasubbid PID Bidhumas AKBP Nurbaiti, dan Kaur Mitra Bidhumas Kompol Ratna s menggelar Release tentang penangkapan Illegal Logging.di Mapolda Sumbar, Selasa (24/4) siang</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Kombes Pol Syamsi menyampaikan ,”Barang bukti yang berhasil disita diantaranya satu unit mobil Colt Diesel BA 8094 AE yang bermuatan kayu sekitar 6 kubik, dan 10 kubik kayu olahan yang berada di toko bangunan Maulana jalan Padat Karya Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang.,ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Tersangka berinisial IS (43) selaku pemilik toko bangunan, sedangkan sopir yang mengangkut kayu melarikan diri dan masih dalam pengejaran petugas”, ujar Kombes Pol Syamsi. Kepada tersangka disangkakan Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 12 huruf e, dan Pasal 87 ayat (1) jo Pasal 12 huruf m UU No 13 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kronologis penangkapan bermula saat petugas mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya mobil yang mengangkut kayu diduga kayu hasil hutan dari Sijunjung, hendak dibawa ke toko bangunan Maulana. Selanjutnya tim opsnal Subdit IV Ditreskrimsus menuju tkp dan mengamankan mobil colt Diesel bermuatan kayu tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada saat dilakukan pengamanan terhadap mobil tersebut, sang sopir langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraannya. Saat diperiksa mobil tersebut berisikan kayu sekitar 6 kubik tanpa dilengkapi SKSHH (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ditambahkan Kabid Humas, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah melakukan dugaan tindak pidana mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi  secara bersama SKSHH dan atau menerima, menyimpan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.(wt)</div>
</div>

Dirtesrkrimsus Polda Sumbar Tangkap Pelakun Illegal Logging

Realitakini.com-Padang Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Syamsi didampingi Kasubdit IV Dirtesrkrimsus AKBP Rokhmad Hari Purnomo, S....

Wagub Nasrul Abit :Kita Harus Kembali Menghidupkan Komunitas Ekspor Lada Putih

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWGMouChF61_g0oEQu23HiferWc0XthSPFF0CVVA-nBYv716IrCoKeMf2PVtN02-QDW7ytkfofjrOmOZ7Ns-LuEbEIH-OiMppiXOn_XaCuupyfbG3a9Liqt1uAgTckmodpMQRDAGOFKpo/s1600/HPN+BRKH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWGMouChF61_g0oEQu23HiferWc0XthSPFF0CVVA-nBYv716IrCoKeMf2PVtN02-QDW7ytkfofjrOmOZ7Ns-LuEbEIH-OiMppiXOn_XaCuupyfbG3a9Liqt1uAgTckmodpMQRDAGOFKpo/s640-rw/HPN+BRKH.jpg" width="640" /></a></div>
<b style="font-size: 21px; text-align: justify;">Realitakini.com-Pangkal
Pinang <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b><br />
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Wakil
Gubernur Sumatera Barat H.Nasrul Abit Datuk Malintang Panai merima Penghargaan berupa piagam dan plakat <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito
dan beberapa Provinsi lain yang memperoleh peringkat terbaik 1 hingga terbaik
6. <o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Pengharagaan tersebut ia terima saat menghadiri
Peringatan Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) 2018 yang diselenggarakan oleh
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Bangka Belitung </span><span style="font-size: 16pt;">Selasa  </span><span style="font-size: 16pt;">(24/4/2018).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: 21px;">Wagub Nasrul Abit menyampaikan momentum
peringatan Harkonas 2018 begitu pentingnya melihat arus perdagangan online saat
ini yang tidak bisa kita hindari yang merupakan kemajuan dalam dunia
perdagangan di Indonesia saat ini sangat meningkat pesat.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Karena itu kita perlu tetap melakukan
pengawasan agar tidak merugikan konsumen terutama para pedagang online yang
menjual produk dari luarnegeri, ingat Wagub Nasrul Abit. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Wagub Nasrul Abit juga menyebutkan pak
Menteri mengingatkan kita harus kembali menghidupkan komunitas ekspor lada
putih, sebagai upaya untuk kembali menggerakan perekonomian masyarakat petani
lada.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam kesempatan
itu menyampaikan, kita senang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil
memperoleh peringkat terbaik III sebagai pemerintah Provinsi Peduli Perlind<span class="textexposedshow">ungan Konsumen Tahun 2017. </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 21px;">Ini merupakan sebuah prestasi yang patut kita
banggakan dalam memperhatikan pemerintah dan produsen dalam memberikan
pelayanan terhadap konsumen di Sumatera Barat, bagaimana kepedulian kepada
konsumen perlu menjadi perhatian bersama, ujar disela - sela, Nasrul Abit.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Keberadaan eksportir lada antara ada dan
tiada. Mereka ada jika menguntungkan dirinya tetapi tidak ada apa-apa dalam
berbagai kegiatannya dan karena itu asosiasi ini kita bentuk agar memberi
gairah baru dalam meningkatkan kualitas dan produktifitas. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">"Dengan adanya asosiasi ini dapat
melindungi petani. Petani akan mendapatkan harga jual lada dengan harga yang
baik, sehingga mereka tetap bersemangat dalam meningkatkan kualitas dan hasil
ladanya," ujar Wagub Nasrul Abit melengkapi pesan Menteri Perdagangan.(Sdb/wt)<o:p></o:p></span></div>
</div>

Wagub Nasrul Abit :Kita Harus Kembali Menghidupkan Komunitas Ekspor Lada Putih

Realitakini.com-Pangkal Pinang Wakil Gubernur Sumatera Barat H.Nasrul Abit Datuk Malintang Panai merima Penghargaan berupa piagam dan...

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti: Belum Tanda Tangan Berate Ilegal

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlK4VhJsUw-_iY8rbYpzDuuj5_VsJ1t13W-Y0paoLjAHqIELYupCf5V0IZ_nY3oj_oojgJzgAOEZBU528orTUtV-POXxNDwVuokTgbznDcVWaEvelsDVi6eJETVMcu4lyCA6cnRZSDa4w/s1600/ELI+KETUA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlK4VhJsUw-_iY8rbYpzDuuj5_VsJ1t13W-Y0paoLjAHqIELYupCf5V0IZ_nY3oj_oojgJzgAOEZBU528orTUtV-POXxNDwVuokTgbznDcVWaEvelsDVi6eJETVMcu4lyCA6cnRZSDa4w/s640-rw/ELI+KETUA.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Anggota Komisi IV, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, Ketua Komisi IV, Maidestal Hari Mahesa, Jumadi, Iswandi Muchtar dan anggota dewan lainnya. Mengadakan Hearing Epi Santoso Senin, 23 April 2018.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Dalam  hering tersebut  DPRD Kota Padang mencacar Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Epi Santoso terkait penyaluran bantuan zakat pada hearing Komisi IV DPRD Kota Padang dengan (Baznas), Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengaku heran, jika kepengurusan Baznas belum ada ditangan pengurus Baznas, maka gaji atau honor yang mereka terima selama ini tentulah ilegal.Bahkan, Wakil Ketua DPRD Padang Padang, Wahyu Iramana Putra meminta pengurus Baznas Kota Padang memperlihatkan SK kepengurusannya.Sebab, dari awal Wahyu melihat Epi Santoso memaparkan program dan jawabannya tanpa pembuktian surat-surat otentik yang seharusnya diperlihatkan kepada anggota Komisi IV DPRD Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa meminta Epi Santoso menjelaskan informasi miring yang beredar di tengah-tengah masyarakat, diantaranya terkait pendistribusian zakat yang ditenggarai tak tepat sasaran.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saya juga mempertanyakan masalah pemberhentian pegawai Baznas yang sewenang-wenang tanpa penjelasan,” pungkas Esa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar, Jumadi meminta Epi Santoso menjelaskan bantuan Baznas Kota Padang ke luar Kota Padang, misalnya bantuan untuk memperbaiki rumah korban gempa di Aceh.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara di Kota Padang sendiri banyak yang mengharapkan bantuan dari Baznas Kota Padang,” cecar Jumadi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menjawab pertanyaan anggota dewan, Epi Santoso mengatakan, Baznas Kota Padang tahun 2017 mendapat penghargaan khusus dari Kementerian Agama sebagai Baznas terbaik di Indonesia. Kemudian untuk tahun 2017 sampai tahun 2018 ditunjuk sebagai rujukan dalam pengelolaan zakat untuk wilayah Sumatera.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Akibatnya, kami banyak menerima kunjungan-kunjungan Baznas kabupaten dan kota lainnya,” ungkapnya bangga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mengenai bantuan ke Aceh, Epi Santoso menjelaskan, dananya bukan bersumber dari dana zakat, tetapi program khusus dan atas intruksi Baznas Pusat untuk menggalang kerjasama bantuan kabupaten/kota. Sama dengan intruksi penggalangan bantuan untuk Syiria dan Palestina.Namun, Maidestal Hari Mahesa meminta Epi Santoso surat-surat otentik terkait instruksi Baznas Pusat tersebut. Sebab, jika benar itu instruksi Baznas Pusat, tentu ada surat-surat otentiknya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Mohon tunjukan surat-surat tersebut kepada kami agar masyarakat Kota Padang merasa puas dengan informasi ini,” cakapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mengenai surat otentik yang diminta anggota dewan, Epi Santoso berjanji akan memperlihatkannya pada pertemuan berikutnya. (*Wt)</div>
</div>

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti: Belum Tanda Tangan Berate Ilegal

Realitakini.com-Padang Anggota Komisi IV, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, ...

Gubernur Sumatera Barat, Prof. Iwan Prayitno Buka Seminar Politik 4 Konsensus Kebangsaan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZo5aMjLWi8JW1ZM6i2bEFExOtQ4qgJRjvmXU8sCv7yiYNZTrznO09zLQRvx8pwxZPw2aWoUE9a-ifnPC8ev-p2YaPH06o13ZgFY7npJ1ZccyeDU5vQKGgZJGSipTQYIKvuou5YtB_waM/s1600/KESBANG+POL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="472" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZo5aMjLWi8JW1ZM6i2bEFExOtQ4qgJRjvmXU8sCv7yiYNZTrznO09zLQRvx8pwxZPw2aWoUE9a-ifnPC8ev-p2YaPH06o13ZgFY7npJ1ZccyeDU5vQKGgZJGSipTQYIKvuou5YtB_waM/s640-rw/KESBANG+POL.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini,com-Tanah datar </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Badan Kesbangpol Provinsi  Sumatera Barat  menyelenggarakan Seminar Politik 4 Konsensus Kebangsaan. Kegiatan ini ditujukan bagi Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kanduang dan Generasi Muda se kabupaten Tanah Datar.acara tersebut di adakan  Senin (23/04), bertempat di hotel Emersia, Tanah Datar,</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Prof. Iwan Prayitno. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika agar menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sepatutnya empat konsensus tersebut dipelajari dan dipahami kembali agar bisa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan bersatu dalam kebhinekaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Acara tersebut  juga di hadri Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM, MBA,  Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Nazwir, SH, M.Hum serta dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Artono, SH .sebagai pemberi materi dalam seminar tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM, MBA</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Dalam sambutanya Wakil Bupati Tanah Datar turut memberikan sekapur sirih, serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur dan Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar yang telah menyelenggarakan seminar ini. Wakil Bupati Tanah Datar menilai, saat ini pemahaman akan nilai nilai kebangsaan semakin dangkal sehingga menyebabkan merosotnya moral dan akhlak bangsa akhir akhir ini,  karean itu, Saya  sangat menyambut baik penyelenggaraan kegiatan semacam ini,ujar wabub Acara seminar politik ini ditutup oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Bapak Arkadius dan berlangsung dengan tertib dan lancer (Wt/int)</div>
</div>

Gubernur Sumatera Barat, Prof. Iwan Prayitno Buka Seminar Politik 4 Konsensus Kebangsaan

Realitakini,com-Tanah datar Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Seminar Politik 4 Konsensus Kebangsaan. Kegi...

Wagub Nasrul Abit : ASN Sumbar Mesti Mampu Meningkatkan Kesadaran Bekerja

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipV0EI5chF6PAC9QcSeH88DCju8MkGLvcvPPqk2bjM242jLMQh8nb2b9jir4cWs3maHK29ELMytrV2tc_Svh-WES70IY6-eJTZ6cKBdeq8Pwh8EKFLgCh-Hn7rE6w45JDrildRM3NKRiQ/s1600/23+Ap++NA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="476" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipV0EI5chF6PAC9QcSeH88DCju8MkGLvcvPPqk2bjM242jLMQh8nb2b9jir4cWs3maHK29ELMytrV2tc_Svh-WES70IY6-eJTZ6cKBdeq8Pwh8EKFLgCh-Hn7rE6w45JDrildRM3NKRiQ/s640-rw/23+Ap++NA.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit menyapaikan ,”ada kabar gembira dari Menteri PAN RB saat kunjungan ke Sumbar kemaren, Hal ini disamapaikanya  ketika menjadi inspektur upacara priodik bulanan di halaman kantor gubernur, Senin (23/4/2018). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Adanya kenaikan gaji dan gaji 13 dan tunjangan lebaran bagi ASN Republik Indonesia tahun 2018, yang telah diaetujui oleh Presiden Joko Widodo. ,ujarnyaLebih lanjut wagub Nasrul Abit menyampaikan, kenaikan gaji ASN diharapkan juga dibarengi dengan peningkatan kinerja, karena selama ini masih ada hanya mengambil absen dikantor tanpa ada kerja sama sekali. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
.Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu ASN Sumbar mesti mampu meningkatkan kesadaran bekerja Tanpa ada semangat kerja dari ASN pembangunan daerah tidak akan dapat berjalan dengan baik, karena itu ASN diharapkan memberikan pengabdian terbaik untuk kemajuan daerah, himbau Nasrul Abit. I</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
dealnya disiplin waktu masuk kantor juga dibarengi oleh disiplin produktifitas kinerja sebagai bukti dari pertanggungjawaban sebagai ASN. Kepada para penjabat agar membagi tugas habis kepada bawahan, sehingga jangan ada staf yang tidak dapat pekerjaan</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja ASN pemprov yang berhasil meraih penilaian dari BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), segera selesaikan hal-hal laporan temuan yang segera di tuntas, karena bagi yang belum tuntas berarti tidak ikut berkontribusi dalam WTP ini. Kemudian juga diharapkan perhatian kepada ASN yang berkaitan dengan program pembangunan daerah tertinggal agar memberikan update yang baru dalam pelaporan 3 daerah tertinggal di Sumatera Barat, Pasaman Barat, Solok Selatan dan Mentawai. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Karena ditahun 2019 akan ada evaluasi dan penilaian terhadap 122 daerah tertinggal di Indonesia. Kita berharap 3 daerah tertinggal di Sumbar segera terlepas dari karegori daerah tertinggal. Jika tidak ada 3 daerah tersebut lepas dari daerah tertinggal tentu akan menunggu lima tahun mendatang dan ini menandakan kita tidak berhasil bekerja dalam pembangunan saat ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Oleh karena itu diharapkan OPD terkait dapat melakukan evaluasi lebih awal agar apa-apa yang perlu dilakukan percepatan untuk keberhasilan lepas dari daerah tertinggal. Kita jangan pernah bangga menjadi daerah tertinggal, karena itu menandakan masyarakat masih belum sejahtera dan dianggap rendah, ungkap Nasrul Abit (pps/wt)</div>
</div>

Wagub Nasrul Abit : ASN Sumbar Mesti Mampu Meningkatkan Kesadaran Bekerja

Realitakini.com-Padang Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit menyapaikan ,”ada kabar gembira dari Menteri PAN RB saat kunjungan ke ...

Wagub Nasrul Abit : Pembangunan Jalan tol Padang -Sicincin telah digrand breking oleh presiden

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI13q9kjhZzWlqyGGBhhHXqMIsXNlMIyeX1juX5m1sblugMkHi02ptbR0o-f7B1IvELmuO_-rOZGZVBbY0LGIpatnvIFcbpI950AGrnFp7utThGBXF2PJk0s5sBhh_IbfNYyp1SF1Np7M/s1600/22+BAP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="252" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI13q9kjhZzWlqyGGBhhHXqMIsXNlMIyeX1juX5m1sblugMkHi02ptbR0o-f7B1IvELmuO_-rOZGZVBbY0LGIpatnvIFcbpI950AGrnFp7utThGBXF2PJk0s5sBhh_IbfNYyp1SF1Np7M/s640-rw/22+BAP.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com Padang</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit  megadakan rapat percepatan pembangunan jalan tol Padang – Sicincin bersama Asisten Pembangunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemkab Padang Pariaman, Saker, PT Hutama Karya, PU, Dinas Lingkungan Hidup, di rumah dinas Wagub Sumbar,Minggu sore (22/4/2018)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
wagub menyamapaikan. Pembangunan Jalan tol Padang -Sicincin telah digrand breking oleh presiden beberapa waktu lalu, dan saat ini masih ada beberapa tahap pelaksanaan pembangunan itu yang belun tuntas,: ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut wagub Nasrul Abitmengatakan,”, dalam rapat tadi sudah dibahas berbagai kondisi dengan pembagian tugas sesuai tupoksi dan peran.Kita berharap tahapan penyelesaian percepatan pembanguan jalan tol Padang -Sicincin dapat berjalan lancar tidak ada kendala. Karena pembangunan jalan tol ini sebagai upaya pengembangan pembangunan di Sumatera Barat yang juga akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah ini.”katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dan pada tanggal 1 Juli semua pembayaran lahan yang telah selesai dapat dituntaskan, dan pembangunan jalan tol dapat berjalan sebagaimana mestinya.Tadi juga dibahas bahwa ada sedikit permasalahan tentang sertifikat 0 – 150 km, surat tanahnya diperbaharui yang nanti menjadi tanggungjawab BPN untuk membuat yang baru, terang wagub Naarul Abit.Wagub Nasrul Abit juga menghimbau semua pihak, tokoh masyarakat, LKAAM, Bundo Kanduang, MUI, seluruh komponen lainnya untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tol di Sumatera Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kita butuh peningkatan pembangunan ini sebagai upaya mengurai kemacetan di Padang-Bukittingi, serta juga dalam mendukungnya kemajuan dunia pariwisata dan pertumbuhan ekonomi darerah, ajak Nasrul Abit (wt /pna)</div>
</div>

Wagub Nasrul Abit : Pembangunan Jalan tol Padang -Sicincin telah digrand breking oleh presiden

Realitakini.com Padang Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit megadakan rapat percepatan pembangunan jalan tol Padang – Sicinci...

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti : Belun Tanda Tangan ,Gaji Atau Honor Yang Mereka Terima Tentulah Ilegal.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeGnYS7CHCd5i30mLCtaDo7_nIIZjRDFs9jpaP-84qS8w6iopU9PPSK_GjBhWK1K063owCToEMAlIFHWEBs_gl_wghpmhzngbnnVtKh0HtrxXh-w7iZyYAMDjGMoyzwUGCYLHvocUyJOE/s1600/CECAR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeGnYS7CHCd5i30mLCtaDo7_nIIZjRDFs9jpaP-84qS8w6iopU9PPSK_GjBhWK1K063owCToEMAlIFHWEBs_gl_wghpmhzngbnnVtKh0HtrxXh-w7iZyYAMDjGMoyzwUGCYLHvocUyJOE/s640-rw/CECAR.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
 Komisi IV, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, Ketua Komisi IV, Maidestal Hari Mahesa, Jumadi, Iswandi Muchtar dan anggota dewan lainnya. Hearing dengan (Baznas), Kota Padang  Senin, 23 April 2018. Dalam hering tersebut DPRD Kota Padang mencecar Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Epi Santoso terkait penyaluran bantuan zakat .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengaku heran, jika kepengurusan Baznas belum ada ditangan pengurus Baznas, maka gaji atau honor yang mereka terima selama ini tentulah ilegal. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Padang Padang, Wahyu Iramana Putra meminta pengurus Baznas Kota Padang memperlihatkan SK kepengurusannya.Sebab, dari awal Wahyu melihat Epi Santoso memaparkan program dan jawabannya tanpa pembuktian surat-surat otentik yang seharusnya diperlihatkan kepada anggota Komisi IV DPRD Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa meminta Epi Santoso menjelaskan informasi miring yang beredar di tengah-tengah masyarakat, diantaranya terkait pendistribusian zakat yang ditenggarai tak tepat sasaran.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saya juga mempertanyakan masalah pemberhentian pegawai Baznas yang sewenang-wenang tanpa penjelasan,” pungkas Esa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar, Jumadi meminta Epi Santoso menjelaskan bantuan Baznas Kota Padang ke luar Kota Padang, misalnya bantuan untuk memperbaiki rumah korban gempa di Aceh.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara di Kota Padang sendiri banyak yang mengharapkan bantuan dari Baznas Kota Padang,” cecar Jumadi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menjawab pertanyaan anggota dewan, Epi Santoso mengatakan, Baznas Kota Padang tahun 2017 mendapat penghargaan khusus dari Kementerian Agama sebagai Baznas terbaik di Indonesia. Kemudian untuk tahun 2017 sampai tahun 2018 ditunjuk sebagai rujukan dalam pengelolaan zakat untuk wilayah Sumatera.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Akibatnya, kami banyak menerima kunjungan-kunjungan Baznas kabupaten dan kota lainnya,” ungkapnya bangga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mengenai bantuan ke Aceh, Epi Santoso menjelaskan, dananya bukan bersumber dari dana zakat, tetapi program khusus dan atas intruksi Baznas Pusat untuk menggalang kerjasama bantuan kabupaten/kota. Sama dengan intruksi penggalangan bantuan untuk Syiria dan Palestina.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun, Maidestal Hari Mahesa meminta Epi Santoso surat-surat otentik terkait instruksi Baznas Pusat tersebut. Sebab, jika benar itu instruksi Baznas Pusat, tentu ada surat-surat otentiknya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Mohon tunjukan surat-surat tersebut kepada kami agar masyarakat Kota Padang merasa puas dengan informasi ini,” cakapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mengenai surat otentik yang diminta anggota dewan, Epi Santoso berjanji akan memperlihatkannya pada pertemuan berikutnya. (*Wt)</div>
</div>

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti : Belun Tanda Tangan ,Gaji Atau Honor Yang Mereka Terima Tentulah Ilegal.

Realitakini.com-Padang Komisi IV, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, Ketua K...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama