"Manjilek aie ludah surang", yang artinya menjilat air ludah sendiri. Hal tersebut dirasakan sendiri oleh Bupati Solok Epiyardi Asda, yang sebelumnya berkoar-koar bahwa Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) hanya menghambur-hamburkan anggaran, alias Rakor seremonial belaka.
Pasalnya, belum habis dari ingatan masyarakat Kabupaten Solok dimana Bupati Solok Epiyardi Asda dengan lantang menyampaikan di media, bahwa Rakor bersama Pemprov Sumbar di Mentawai lalu hanya Rakor seremonial belaka, faktanya sekarang Bupati Solok Epiyardi Asda nampak menghadiri Rakor bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah, dengan tema " Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Se-Provinsi Sumbar Tahun 2022", di Auditorium Gubernuran, Selasa (21/6/2022).
Menurut Epiyardi Asda, melalui media menyebutkan bahwa hubungan antara Pemprov Sumbar dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok, selama dirinya menjabat sebagai bupati, belum ada satu pun program dari provinsi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Solok.
"Dan, banyak program Pemerintah Kabupaten Solok yang malah dihambat oleh pihak Provinsi. Seperti sektor kepariwisataan. Mana bantuan, dan dukungan yang mereka berikan. Bahkan,saya merasa mereka malah menghambat kemajuan sektor kepariwisataan daerah kami," kata Epyardi Asda.
Sementara itu, beberapa waktu lalu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Nazar Bakri, terkait adanya perintah Bupati Solok Epiyardi Asda ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk tidak berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar, pada Realitakini.com, memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan pernyataan Bupati Solok Epiyardi Asda.
"Pemprov tersebut merupakan pemerintahan diatas kabupaten dan kota, yang notabenenya kabupaten dan kota adalah berada di wilayah provinsi itu sendiri. Tentunya jika kita tidak membangun komunikasi yang baik dengan provinsi, pasti pada akhirnya provinsi tidak mengetahui apa kekurangan dan kelemahan kita yang perlu dibantu oleh provinsi," kata Nazar Bakri.
Disebutkannya, terhadap kasus kita di Kabupaten Solok sekarang antara bupati dan gubernur, kita me lihat telah terjadi semacam mis komunikasi, namun pihak gubernur tetap membuat program untuk Kabupaten Solok.
"Contoh untuk tahun 2022 ini. Sekitar 150 lebih anggaran provinsi itu yang diperuntukkan untuk Kabupaten Solok, yang tersebar disekian banyak OPD yang ada di provinsi itu. Artinya, persoalan tersebut hanya persoalan-personnya antara Epiyardi Asda dan Mahyeldi mungkin. Namun provinsi terhadap Kabupaten Solok, kita melihat tidak ada pilah-pilah dan tetap memberikan program," terangnya.
Dewan dari Fraksi PKS ini juga menambahkan, untuk mempertegasnya, ada laporan dari Bappeda untuk tahun 2022, 150 lebih anggaran provinsi yang diperuntukkan untuk Kabupaten Solok di sektor pem bangunan. (Syafri)
Tags:
Kabupaten solok