-Musyawarah Nagari ( Musnag) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari tahun 2026 dan DU-RKP tahun 2027 Nagari Padang Laweh kecamatan Sungai Tarab, Senin (21/07/2025) di Aula kantor nagari setempat.
Musnag nagari padang laweh dibuka secara resmi oleh ketua BPRN Harmulis.Dt,Batuah turut dihadiri, OPD, Forkopimca, kasi PMD, wali nagari se kecamatan Sungai Tarab, BPRN, ketua KAN, tokoh masyarakat, Mahasiswa KKK Dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya Ketua BPRN mengatakan pelaksanaan musyawarah nagari mengacu kepada peraturan menteri desa (Permendes) nomor 21, nagari Padang Laweh mengadakan Musyawarah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP,2026) dan daftar Usulan 2027.
"Regulasi tersebut mewajibkan nagari untuk melaksanakan Musyawarah Nagari (Desa) untuk memperioritaskan rencana kerja pemerintahan nagari, yang harus dilaksanakan kedepanya, " katanya.
Pada sesi diskusi salah satu peserta menyampaikan ungkapan kekecewaannya dengan tidak adanya kehadiran anggota DPRD di musnag tersebut sehingga merasa kecewa kemana aspirasi itu akan disampaikan dan berharap Pemerintah nagari bisa membawa legislator tersebut ke nagari mereka.
"Kita melaksanakan musyawarah tapi tidak ada satu pun anggota dewan yang hadir, bagaimana kita mau menyampaikan aspirasi kita, " ujarnya.
Wali nagari Padang Laweh Rahmat Febri jeni.S,Sy dalam sambutannya menyampaikan bagaimana mekanisme pengusulan kebutuhan yang ada dalam masyarakat nagarinya hingga dapat di realisasikan di tengah masyarakatnya.
"Penjabaran dari RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP nagari untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan pemerintah negari kepada pemerintah daerah kabupaten kota melalui mikanisme perencanaan pembangunan nagari yang terdiri dari tiga bagian yang pertama bidang pemerintahan sosial budaya yang kedua bidang ekonomi dan yang ketiga bidang fisik dan prasarana untuk itu kita melakukan musyawarah untuk mengumpulkan apa saja yang menjadi kebutuhan dari seluruh kelompok-kelompok atau organisasi yang ada di nagari, baik untuk pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, " katanya.
Selanjutnya Rahamat menjelaskan salah satu contoh persoalan dalam nagarinya di bidang pertanian yang masuk dalam daftar usulan pembangunan.
"Kami berharap PPL lah yang turun ke lapangan untuk mensurvei pengadaan komoditi palawija, padi dan bagaimana Anggarannya itu dari pemerintahan daerah dapat mengalir untuk daerah kita. Jadi harapan kami mudah-mudahan kendala atau permasalahan dapat diatasi oleh pemerintahan nagari dan daerah." tukasnya. (**)
Mailis J
Tags:
Tanah datar