Realita Kini

Satpol PP Payakumbuh Tertibkan PKL Melanggar Perda

<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Payakumbuh --Realitakini.com<br />
<br />
 Sekira jam 09.30 WIB, Senin (23/9). Petugas penegak Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh melakukan penertiban kepada para pedagang yang masih nakal berjualan di badan jalan dan lokasi parkir tepatnya di Jalan A. Yani, depan RSUD Adnaan WD.<br />
<br />
"Pedagang yang melanggar Perda itu sudah sangat sering di tegur, baik lisan maupun tertulis, bahkan sering main kucing kucingan dengan petugas," kata Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Devitra.<br />
<br />
Untuk menegakkan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, dan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Satpol PP juga dibantu Korwas PPNS dari Polres Kota Payakumbuh dan Dishub Kota Payakumbuh.<br />
<br />
Diterangkan Devitra, salahsatu pedagang yang diterttibkan adalah yang berjualan harian menggunakan mobil minibus hijet 1000 yang dimodif bisa dibuka tutup satu sisi bodi, dengan memakai terpal dan banyak gantungan di mobil yang sangat tidak enak dipandang.<br />
<br />
"Mobil tersebut terpaksa di derek beserta isinya karena kondisi mobil tidak punya aki dan harus didorong, atas nama Wirmen Yadis, 46 tahun, alamat Tarok, Kecamatan Payakumbuh Utara," paparnya.<br />
<br />
Dari penertiban itu Devitra menerangkan, adapun barang yang disita satu unit mobil hijet 1000, 2 buah gas berisi 3 kg, beberapa jenis minuman botol, beberapa jenis makanan ringan, termos dan gelas milik pedagang tersebut untuk dibawa ke Kantor Satpol PP Payakumbuh.<br />
<br />
Sempat terjadi penolakan dari pedagang tersebut, bahkan sempat melempar sebuah gelas ke mobilnya sehingga kacanya bertebaran, sehingga terpaksa diamankan petugas.<br />
<br />
"Direncanakan kasusnya kita lanjutkan ke pengadilan untuk tindak pidana ringan (Tipiring), dan yang bersangkutan sudah menanda tangani BAP di kantor Satpol PP dan Damkar setelah penertiban," pungkas Devitra.<br />
<br />
Devitra menghimbau kepada masyarakat yang berdagang agar tidak menggunakan fasilitas umum ataupun badan jalan. Penegakan Perda akan terus dilakukan Satpol PP Kota Payakumbuh dengan menertibkan PKL yang melanggar setelah melalui tindakan teguran lisan dan peringatan tetulis. Jadi tidak langsung eksekusi.<br />
<br />
"Penertiban yang kita lakukan secara manusiawi, dalam artian sudah melalui proses sosialisasi, teguran, dan peringatan terlebih dahulu. Kita sering mengingatkan Trotoar itu hak pejalan kaki, untuk yang memakai badan jalan sering mengakibatkan terjadi kemacetan, mari sama-sama kita patuhi Perda yang sudah dibuat oleh DPRD bersama Walikota," kata Devitra. (Relis)<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMLtVumBiU-SHbST1cXllFIrsdnhnDKxpGJ0WOZlGlx0dI9WdptGxBoYd4DNlptg9vRyTOMTZckryhutiHLwl_pRxlMpjAiJ3MqSHAgTJT7sgnCAL84qWmspuZEjEoowFONiygvUdLlsk/s1600/IMG-20190923-WA0128.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMLtVumBiU-SHbST1cXllFIrsdnhnDKxpGJ0WOZlGlx0dI9WdptGxBoYd4DNlptg9vRyTOMTZckryhutiHLwl_pRxlMpjAiJ3MqSHAgTJT7sgnCAL84qWmspuZEjEoowFONiygvUdLlsk/s320-rw/IMG-20190923-WA0128.jpg" width="320" /></a></div>

Satpol PP Payakumbuh Tertibkan PKL Melanggar Perda

Payakumbuh --Realitakini.com Sekira jam 09.30 WIB, Senin (23/9). Petugas penegak Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh melakukan...

Konsumen Dirugikan, Ajukan Laporan ke Lembaga ini!!

<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi70KVczp_MFRN3QMg_BxaxEYIPp1RkDs3RkLVGwQXHwvnuJ1V4JEPIT3NTbz0rtwSIoHxgDXr0KO2pHgl_Ym9rtIZVTipfWWZ98W-S9ytl1J5nBZZiyWqH1lHXc4n7DTxfiIkSQ60In185/s1600/IMG-20190924-WA0007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="648" data-original-width="1152" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi70KVczp_MFRN3QMg_BxaxEYIPp1RkDs3RkLVGwQXHwvnuJ1V4JEPIT3NTbz0rtwSIoHxgDXr0KO2pHgl_Ym9rtIZVTipfWWZ98W-S9ytl1J5nBZZiyWqH1lHXc4n7DTxfiIkSQ60In185/s320-rw/IMG-20190924-WA0007.jpg" width="320" /></a></div>
Payakumbuh --Realitakini.com<br />
<br />
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kota Payakumbuh melalui sekretaris Henry Waluyo, SKM, M. Kes menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap masalah konsumen yang ada di kota Payakumbuh.<br />
<br />
Komitmen itu sendiri menurutnya dibuktikan dengan sudah dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Payakumbuh dibawah Dinas Koperasi dan UMKM (KUMKM) kota Payakumbuh sejak pertengahan Tahun 2015 lalu.<br />
<br />
"Melalui BPSK Kota Payakumbuh inilah konsumen di Payakumbuh bisa mengadukan kerugian yang diterimanya dari pelaku usaha agar bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat tanpa dipungut biaya," ungkap Henry saat memberikan materi dalam kegiatan sosialiasi konsumen cerdas yang berlangsung di aula Fakultas Pertanian Universitas Andalas (FPUA) kota Payakumbuh, Senin (23/9).<br />
<br />
Bahkan berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Payakumbuh, semenjak 2015 berdiri pengaduan konsumen yang diterima BPSK kota Payakumbuh sudah mencapai 37 kasus dengan 20 kasus yang bisa terselesaikan dengan musyawarah mufakat.<br />
<br />
"Hal ini tentunya sudah cukup membuktikan bahwa sejauh ini keberadaan BPSK kota Payakumbuh sudah dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat kota Randang ini. Karena itulah kedepannya keberadaan BPSK akan lebih kita perkuat lagi melalui Dinas Koperasi dan UMKM kota Payakumbuh," tegasnya.<br />
<br />
Henry juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menjadi konsumen yang cerdas.<br />
<br />
Hal ini penting mengingat dengan menjadi seorang konsumen yang cerdas, masyarakat bisa betul-betul mendapatkan haknya tanpa bisa dirugikan lagi oleh pelaku usaha.<br />
<br />
"Kami sendiri selalu gencar untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang dialami konsumen selama ini, sehingga kasus aduan dari konsumen itu sendiri dapat diselesaikan di tempat tanpa memperpanjangnya sampai ke tahap ranah hukum", ujarnya.<br />
<br />
Terakhir ditambahkan oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Henry Waluyo, bahwa selain sudah memperkuat perlindungan konsumen melalui BPSK, pihaknya juga rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya menjadi konsumen cerdas.<br />
<br />
Melalui sosialisasi konsumen cerdas diharapkan konsumen bisa lebih teliti dalam membeli, baik dengan melihat kadaluarsanya terlebih dahulu, apakah produk barang jadi yang dibeli sudah memiliki logo SNI hingga yang terkait dengan manfaat dan kualitas produk yang dibeli.<br />
<br />
"Melalui sosialisasi yang diberikan, kami juga mengarahkan jika konsumen merasa dirugikan untuk melaporkannya terlebih dahulu ke BPSK kota Payakumbuh agar bisa diselesaikan secara musyarawah mufakat," pungkasnya.(Relis)

Konsumen Dirugikan, Ajukan Laporan ke Lembaga ini!!

Payakumbuh --Realitakini.com Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kota Payakumbuh melalui sekretaris Henry ...

Gandeng Disperindag Provinsi, Dinas Koperasi dan UMKM kota Payakumbuh Berikan Sosialiasi Konsumen Cerdas

<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6jcRd_JOyOg7iYNxouRFemRE_QnoqZddmlxFY9NRP3X9VSvPadcbOvhK4GADrXYufnVYsAN2eGtbTuWHTsL9MeALhoau753yujDdamDzU8eQj9B-7zXDATW_KAOjDuaHzB78v8_IUHFRg/s1600/IMG-20190923-WA0124.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="648" data-original-width="1152" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6jcRd_JOyOg7iYNxouRFemRE_QnoqZddmlxFY9NRP3X9VSvPadcbOvhK4GADrXYufnVYsAN2eGtbTuWHTsL9MeALhoau753yujDdamDzU8eQj9B-7zXDATW_KAOjDuaHzB78v8_IUHFRg/s320-rw/IMG-20190923-WA0124.jpg" width="320" /></a></div>
Payakumbuh --Realitakini.com<br />
<br />
 Maraknya peredaran barang dan jasa di pasar membuat konsumen harus cermat dalam memilih kebutuhan sehari-hari tersebut. Untuk itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kota Payakumbuh dengan menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi kiat menjadi konsumen cerdas dalam memilih barang dan jasa yang dijual di pasaran.<br />
<br />
Kabid Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Provinsi Sumatera Barat Zaimar, SE, M. Sc, mengatakan hal-hal yang perlu dicermati dalam memilih barang dan jasa adalah kualitas seperti dicantumkan merek makanan, komposisi kandungan makanan, kode produksi, expired date, terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau terdaftar di Dinas Kesehatan.<br />
<br />
"Selain itu, kalau ada produk yang diproduksi dari negera luar, harus mencantumkan Bahasa Indonesia dan juga mencantumkan nama perusahaan produsen tersebut. Jika tidak maka dianggap menyalahi aturan," ujar Zaimar di Aula Fakultas Pertanian Universitas Andalas (FPUA) kota Payakumbuh, Senin (23/9/2019).<br />
<br />
Sekitar 200 peserta yang terdiri dari Mahasiswa, Masyarakat, dan perwakilan dari setiap kecamatan  mengikuti sosialisasi kiat menjadi konsumen cerdas. Menurut Zaimar, siapapun yang menjadi konsumen dihimbau kritis dan berani memperjuangkan haknya apabila barang atau jasa yang dibelinya tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai yang diperjanjikan.<br />
<br />
"Sedangkan pelaku usaha (produsen) diwajibkan menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan ketentuan dan standar mutu yang berlaku," papar Zaimar.<br />
<br />
Bila terjadi sengketa antara konsumen dan produsen barang dan jasa, kata Zaimar, pengaduan dapat disampaikan kepada pelaku usaha, sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan jalan damai.<br />
<br />
"Bila tidak mencapai jalan damai, sehingga membutuhkan mediasi dan advokasi, pengaduan dapat disampaikan ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan pemerintah," imbuhnya.<br />
<br />
Selain itu, Pemerintah kota Payakumbuh telah memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), BPSK bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan produsen sama seperti halnya dengan peradilan hubungan industri," ungkap Zaimar.(Relis)

Gandeng Disperindag Provinsi, Dinas Koperasi dan UMKM kota Payakumbuh Berikan Sosialiasi Konsumen Cerdas

Payakumbuh --Realitakini.com Maraknya peredaran barang dan jasa di pasar membuat konsumen harus cermat dalam memilih kebutuhan s...

Rapat kerja dengan Sekda dan OPD terkait Kabut Asap

<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Payakumbuh--Realitakini.com<br />
<br />
Rapat kerja mengenai kabut asap yang dipimpin langsung oleh Sekda Kota Payakumbuh, dihadiri oleh  Aisten,Kepala OPD, dan Sekretaris terkait di ruang kerja Sekretaris Daerah di Lt.2 kantor balaikota payakumbuh senin ( 23/9 ).<br />
<br />
Adapun yang dibahas dalam rapat kali ini tentang penanggulangan kabut asap yang status berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara tanggal 22/9 waktu 12.00 WIB-13.00 WIB dan 13.00-14.00 WIB status berbahaya untuk kesehatan.<br />
<br />
Untuk itu Dari hasil rapat koordinasi Pimpinan OPD terkait dan juga Sekretaris,  tentang dampak dari kabut asap di kota Payakumbuh terhadap siswa dan pelajar, seluruh aktivitas belajar di sekolah di hentikan mulai tanggal 23 s.d 25 September 2019, dan masuk sekolah kembali tgl 26 September 2019 ( seandainya kondisi pencemaran udara membaik ).  Siswa belajar mandiri dirumah masing-masing .<br />
<br />
Dan juga  Kepada seluruh ASN Pemko  Payakumbuh besok untuk hadir mengikuti Shalat Istisqaq jam 7.30 WIB di Lapangan Sari Bulan Kota Payakumbuh yang dihadiri oleh walikota payakumbuh dan untuk finger print  dilakukan di lokasi terdekat.<br />
<br />
Forkopimda beserta DPRD terpilih turut di undang untuk menghadiri sholat istisqaqa tersebut, dan Jajaran dari Departemen Agama.(Relis)<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmYL3p2Jq4_0hramgeaaa36VQcc6hPO5GUUNqLI4My5wDz77QNacH84HS4Ls5dDGOrn-UyQebRgUgvyWaLPxi-QJwR0zaehs-iT0AOrhDOOF-Ywvb0W3IDNs8HK9fK549Q3UXFmAOP1Pc-/s1600/IMG-20190923-WA0122.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmYL3p2Jq4_0hramgeaaa36VQcc6hPO5GUUNqLI4My5wDz77QNacH84HS4Ls5dDGOrn-UyQebRgUgvyWaLPxi-QJwR0zaehs-iT0AOrhDOOF-Ywvb0W3IDNs8HK9fK549Q3UXFmAOP1Pc-/s320-rw/IMG-20190923-WA0122.jpg" width="320" /></a></div>

Rapat kerja dengan Sekda dan OPD terkait Kabut Asap

Payakumbuh--Realitakini.com Rapat kerja mengenai kabut asap yang dipimpin langsung oleh Sekda Kota Payakumbuh, dihadiri oleh Aisten...

BEM Se Sumabar Minta DPRD Sumbar Untuk Menyampaikan 3Tututanya

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGYX_mGNVF-WxdngnzGIFt6M_zkhtMa1102CGLK-q1r104mJFBbL_vE8y9BavFrA5SoBk3pIITLd7cGHMPGmWRRTk1l8cETCNh6WUOEbzppdFw6qApGDlzG9EFHlzKzNega8QzyY2i__Q/s1600/DEMO+K.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGYX_mGNVF-WxdngnzGIFt6M_zkhtMa1102CGLK-q1r104mJFBbL_vE8y9BavFrA5SoBk3pIITLd7cGHMPGmWRRTk1l8cETCNh6WUOEbzppdFw6qApGDlzG9EFHlzKzNega8QzyY2i__Q/s640-rw/DEMO+K.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Lagi lagi Aliansi BEM Se- Sumatera Barat mendatangi DPR sumbara  pas Disaat anggota DPRD Sumbar melaksanakan rapat paripurna pembetukan ketua  fraksi i yang ada di DPRD sumbar   kedatangan mereka menuntut revisi UU KPK, RKUHP dan Pertahanan dibatalkan, hal ini sampaikan saat Demo yang berlangsung Senin (23/9/2019). Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat menuntut agar revisi tiga RUU ditunda atau jika perlu dibatalkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
” Mahasiswa meminta agar revisi undang-undang KUHP dan Pertanahan dibatalkan, serta RUU KPK dikaji ulang,” kata koordinator aksi Rizki Ananda dalam orasinya,</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rizki mengatakan, revisi undang-undang dirasa bertentangan dengan harkat hidup orang banyak.Selain itu juga melanggar hak asasi orang banyak. Hampir satu jam berorasi, akhirnya pimpinan sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar bersama anggota Indra Dt Rajo Lelo dan Hidayat menerima mahasiswa. Sejumlah perwakilan mahasiswa dipersilakan masuk ke ruang rapat pimpinan dewan untuk menyampaikan aspirasi. Irsyad mengatakan, pihaknya siap menampung semua aspirasi mahasiswa dan akan akan meneruskan ke pemerintah pusat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ditambahkannya, aspirasi mahasiswa ini akan dibawa dan dibicarakan dengan anggota DPRD lainnya.DPRD Sumbar “akan bawa aspirasi mahasiswa pada rapat anggota DPRD Sumbar, untuk mendapat persetujuan direkomendasikan ke pusat,” ujar dia Aksi mahasiswa yang dijaga ketat aparat keamanan berlangsung tertib, dari awal datang sampai meninggalkan gedung perwakilan rakyat (wt)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

BEM Se Sumabar Minta DPRD Sumbar Untuk Menyampaikan 3Tututanya

Realitakini.com-Padang Lagi lagi Aliansi BEM Se- Sumatera Barat mendatangi DPR sumbara pas Disaat anggota DPRD Sumbar melaksanakan ra...

AMP-KPK Serukan Ke DPRD Sumbar ,Agar Komisioner KPK Agus Raharjo Segera Dicopot

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzSPCOGws7odtSAzCQRVT9UwymhdcM2cEjwx-vFRPwJp4D6ME2TFTyLFTWmUz8X0v9p4YNPz5bjpP1bFMgRWD6CJgW21F5c1WDT1imVWr0wqDCz2XQadNJZ93KGNTn_qwCIz0fnhWrQpM/s1600/AMP+PK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzSPCOGws7odtSAzCQRVT9UwymhdcM2cEjwx-vFRPwJp4D6ME2TFTyLFTWmUz8X0v9p4YNPz5bjpP1bFMgRWD6CJgW21F5c1WDT1imVWr0wqDCz2XQadNJZ93KGNTn_qwCIz0fnhWrQpM/s640-rw/AMP+PK.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b>  </div>
<div style="text-align: justify;">
Lagi- lagi Puluhan Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (AMP-KPK) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Senin (23/9).Kedatangan masa tersebut menyerukan agar komisioner KPK yang diketuai oleh Agus Raharjo segera dicopot dari jabatan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Koodinator Aksi Kuya Fikri dalam orasinya mengatakan Undang-Undang KPK yang baru telah disahkan mestinya anggota Komisioner KPK periode 2015-2019 yang dipimpin Agus Rahardjo segera mundur karena sudah ada pimpinan baru yang terpilih dalam proses di DPR RI.Berdasarkan pantauan, puluhan orang dari dua kelompok tersebut mulai berkumpul dan melakukan aksi di depan gedung DPRD Sumbar sekitar pukul 14.00 WIB.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lima pimpinan KPK periode 2019-2023 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Lima pimpinan itu adalah Irjen Pol Firli Bahuri, petahana pimpinan KPK Alexander Marwata, hakim Nawawi Pamolango, mantan LPSK Lili Pintauli Siregar dan akademisi Nurul Ghufron.Firli yang pernah bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK dipilih DPR untuk menjadi ketua lembaga antirasuah tersebut.Sementara itu, di KPK sendiri kegiatan berjalan seperti biasa. pro kontra terkait Revisi UU KPK adalah suatu hal yang dibutuhkan, namun AMP-KPK melihat beberapa elemen dan golongan masyarakat kurang bijak menanggapi revisi UU ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Di sini kami mengajak kepada semua elemen masyarakat agar melakukan kajian mendalam, bukan hanya sekedar ikut-ikutan melakukan penolakan," ujar Kuya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menambahkan, AMP-KPK memiliki beberapa alasan kenapa mendukung revisi UU KPK, diantaranya, berdasarkan keputusan MK nomor 36 tahun 2017 KPK ditetapkan sebagai lembaga eksekutif.AMP KPK melihat, meskipun KPK masuk dalam ranah eksekutif, KPK akan tetap bersifat independen dan bebas pelaksanaan tugasnya, hanya saja karena lembaga eksekutif KPK harus tunduk pada Undang-Undang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian tentang keberadaan dewan pengawas di KPK, AMP-KPK melihat, adanya dewan pengawas tidak akan membatasi KPK dalam menjalankan tugasnya.Dewan pengawas dibutuhkan karena dalam lembaga demokrasi tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan tanpa batas, bahkan kekuasaan presiden pun ada yang membatasi.Mengenai kordinasi dengan lembaga lainnya, kordinasi yang dimaksud adalah bentuk kerjasama antar lembaga guna memcapai suatu standarisasi dan profesionalitas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dengan berbagai alasan tadi, kami mendukung revisi UU KPK dan mendesak Ketua KPK terpilih Firli Bahuri segera dilantik,"ucapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedatangan pengunjuk rasa ke DPRD disambut oleh Wakil Ketua DPRD sementara Provinsi Sumbar, Irsyad Safar. Isryad mengatakan, setiap aspirasi yang masuk dari  masyarakat dan mahasiswa diterima dan dicatat oleh DPRD Provinsi Sumbar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami sudah mendengar dan mencatat apa-apa saja tuntutan, semua aspirasi yang masuk ini akan  kami bahas dan akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat," ujarnya. (wt/rls)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

AMP-KPK Serukan Ke DPRD Sumbar ,Agar Komisioner KPK Agus Raharjo Segera Dicopot

Realitakini.com-Padang Lagi- lagi Puluhan Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (AMP-...

SK DPP-Gerindra/2019 Menetapkan Supardi Pimpinan Ketua DPRD Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHpjN6r_FwdUEHyLBH70VmgtEjdA-agMj0TasvWO9x13zY11z3CBJebOImyeYf9G4Owuz_QrknP9vMkM1xC-VVjZ3oEpG-Ncj1AQ3ZnitgMPhyphenhyphenfDrW8wQQSXAAsn-bOEIqICU8WIffWSw/s1600/RPTS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHpjN6r_FwdUEHyLBH70VmgtEjdA-agMj0TasvWO9x13zY11z3CBJebOImyeYf9G4Owuz_QrknP9vMkM1xC-VVjZ3oEpG-Ncj1AQ3ZnitgMPhyphenhyphenfDrW8wQQSXAAsn-bOEIqICU8WIffWSw/s640-rw/RPTS.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripurna DPRD Sumbar memiliki dua agenda.pertama , dilakukan pengumuman dan penetapan pimpinan fraksi - fraksi DPRD. Meskipun fraksi bukan alat kelengkapan DPRD (AKD), namun memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD terutama dalam penetapan keanggotaan alat kelengkapan DPRD (AKDDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan calon pimpinan definitif. Karena hampir satu bulan setelah peresmian dan pengucapan sumpah DPRD Provinsi sumbar dipimpin oleh ketua sementara,  Penetapan dilangsungkan dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin (23/9/2019) dipimpin Ketua Sementara, Desrio Putra. Membuka rapat paripurna, Desrio menyampaikan, sesuai ketentuan, pimpinan sementara DPRD telah menyurati masing - masing partai politik yang berhak menduduki posisi pimpinan. Dalam hal ini, empat parpol berhak atas posisi pimpinan, yaitu satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Berdasarkan komposisi perolehan kursi maka Gerindra berhak atas posisi ketua sedangkan tiga wakil ketua akan diisi oleh PKS, PAN dan Demokrat. Dalam hal ini, pimpinan sementara sudah menyurati masing - masing parpol agar menyampaikan satu orang calon untuk diumumkan dan ditetapkan sebagai pimpinan definitif," kata Desrio. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Proses selanjutnya, kata Desrio, calon pimpinan definitif tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur untuk diresmikan pengangkatannya. Berdasarkan ketentuan itu, surat pimpinan sementara DPRD Sumatera Barat tanggal 29 Agustus 2019 telah dibalas oleh masing - masing parpol dengan menyampaikan keputusan DPP masing - masing kepada DPRD. DPP Partai Gerindra dengan SK nomor 08-0427/Kpts/DPP-Gerindra/2019 tanggal 27 Agustus 2019 telah menetapkan Supardi sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan dari PKS, melalui surat DPP PKS nomor 124/SKEP/DPP-PKS/2019 tanggal 28 Agustus 2019 menugaskan H. Irsyad Syafar, Lc, M. Ed sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian, melalui keputusan nomor 73/SK/DPP.PD/VII/2019 tanggal 28 Agustus 2019, DPP Partai Demokrat telah menetapkan H. Suwirpen Suib sebagai waki ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Terakhir, DPP PAN melalui keputusan nomor PAN/ A/ Kpts/KU-SJ/127/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 menetapkan H. Indra Dt Rajo Lelo, SH, MH sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.(wt/rls) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

SK DPP-Gerindra/2019 Menetapkan Supardi Pimpinan Ketua DPRD Sumbar

Realitakini.com Padang Rapat paripurna DPRD Sumbar memiliki dua agenda.pertama , dilakukan pengumuman dan penetapan pimpinan fraksi -...

DPRD Sumbar Tetapkan Pimpinan Fraksi- Fraksi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidrDY8tllqGpyq4p5hcnzudH-TZgOIfyyPE1y7_mZ1wGFkHIj3teIThFrZ7nwA1zGg5LLcMWFYL04KdxvXzQL0ipVPWgiFkHkBwZp6358NtGHD9jVb7t7G45-9pxcTMuNSvhpslOUiA1Y/s1600/DPRD+S.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidrDY8tllqGpyq4p5hcnzudH-TZgOIfyyPE1y7_mZ1wGFkHIj3teIThFrZ7nwA1zGg5LLcMWFYL04KdxvXzQL0ipVPWgiFkHkBwZp6358NtGHD9jVb7t7G45-9pxcTMuNSvhpslOUiA1Y/s640-rw/DPRD+S.jpg" width="640" /></a></div>
Realitakini.com- Padang<br />
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan komposisi perolehan kursi partai politik pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, lima parpol memenuhi syarat membentuk fraksi sendiri sedangkan empat parpol harus bergabung Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Desrio Putra mengumumkan pembentukan dan penyusunan pimpinan fraksi-fraksi, Senin (23/9/2019). Dalam sidang paripurna DPRD Sumbar yang di gelar di rungan sidang urama DPRD Sumbar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Sementara DPRD Sumatera Barat Desrio Putra menyebutkan, fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD. Namun, fraksi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD terutama dalam penetapan keanggotaan alat kelengkapan DPRD (AKD). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Berdasarkan ketentuan di dalam tata tertib DPRD, pembentukan fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan berdasarkan keputusan DPRD," kata Desrio. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan perolehan kursi partai politik untuk DPRD provinsi, anggota DPRD dari lima parpol membentuk fraksi sendiri karena memenuhi syarat memiliki kursi minimal sama dengan jumlah komisi sebanyak lima komisi. Lima parpol yang membentuk fraksi tersendiri tersebut adalah Gerindra memiliki 14 kursi,  sementara PKS, Demokrat dan PAN masing - masing 10 kursi dan Golkar 8 kursi. Sementara itu, empat parpol lainnya harus bergabung karena tidak mencapai 5 kursi, sesuai jumlah komisi. Nasdem (3 kursi) bergabung ke PPP (4 kursi). Sementara PDIP dan PKB yang memiliki masing - masing 3 kursi juga membentuk satu fraksi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Fraksi Gerindra diketuai oleh Hidayat, wakil ketua Ismunandi Sofyan dan Muchlis Yusuf Abit serta Sekretaris Nurkhalis Datuak Bijo Dirajo. Fraksi PKS diketuai Nurfirmanwansyah, wakil ketua Hamdanus dan sekretaris Rahmat Saleh. Selanjutnya Fraksi PAN diketuai oleh Dody Delvi, wakil ketua Muhayatul dan sekretaris Muhammad Ikhbal. Sedangkan Fraksi Demokrat diketuai oleh Isment Amzis dan sekretaris H. M. Nurnas. Fraksi Golkar diketuai oleh Hendra Irwan Rahim, wakil ketua Sitti Izzati Aziz dan sekretaris Afrizal. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Fraksi gabungan PPP - Nasdem diketuai oleh Sawal Datuak Putih (PPP), wakil ketua Imral Adenansi (PPP) dan sekretaris Irwan Afriandi (Nasdem). Terakhir, Fraksi gabungan PDIP - PKB diketuai oleh Albert Hendra Lukman (PDIP), wakil ketua Syamsul Bahri (PDIP) dan Rico Alviano (PKB) serta Fridaus sebagai sekretaris. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan terbentuknya fraksi - fraksi tersebut, maka setiap fraksi sudah bisa mengusulkan nama - nama anggotanya untuk mewakilinya pada seluruh alat kelengkapan DPRD. Mulai dari badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, badan legislasi serta komisi - komisi. Rapat paripurna tersebut, selain mengumumkan fraksi - fraksi, juga beragendakan penetapan pimpinan definitif DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019 - 2024. Dengan pembentukan fraksi dan penetapan pimpinan definitif tersebut, maka tugas pimpinan sementara telah berakhir. Pimpinan sementara hanya bertugas sampai kepada penetapan pimpinan definitif dan fasilitasi pembentukan fraksi - fraksi. (w/rls)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

DPRD Sumbar Tetapkan Pimpinan Fraksi- Fraksi

Realitakini.com- Padang Berdasarkan komposisi perolehan kursi partai politik pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, lima parpol memenuhi sy...

Elly Thrisyanti: Kunker Komisi I DPRD Padang ke Depok dan DKI Terkait Pengelolaan Anggaran

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhXpxyW0fguzbqpLEePbp6zSHI9TUdY23FyRlU7KcdnZVShO4gv6A0TZQEgeH7kZ_wij91NBPW1vBU0_SKTDpKQaHz8-piX33orVXueEVFVDQXMJLoB2837_2dA48hqICUN2IFkmLaFgo/s1600/KUNKER.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhXpxyW0fguzbqpLEePbp6zSHI9TUdY23FyRlU7KcdnZVShO4gv6A0TZQEgeH7kZ_wij91NBPW1vBU0_SKTDpKQaHz8-piX33orVXueEVFVDQXMJLoB2837_2dA48hqICUN2IFkmLaFgo/s640-rw/KUNKER.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil rakyat terpilih periode 2019-2024 melaksanakan kunjungan kerja perdana di luar Sumatera. Kegiatan melalui alat kelengkapan dewan (AKD) pada Komisi I DPRD Kota Padang membidangi Hukum dan pemerintahan itu terhitung dari 22 sampai dengan 25 Seprember 2019.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Padang ini terkait agenda tentang APBD Perubahan. Kunjungan kerja fokus ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kota Depok. Dilanjutkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengatakan, pilihan kunker ke Pemko Depok terkait pembahasan APBD 2020 dan APBD Perubahan 2019. Di dua kota tersebut sudah selesai dibahas dan disahkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kami memilih Kota Depok dan DKI Jakarta karena kedua kota ini sudah selesai pembahasan APBD 2020 dan APBD-P 2019 ,” sebut Elly Thrisyanti melalui selulernya, Senin (23/9).Dalam kunker ini yang akan dipelajari ialah tatacara dan pengalaman soal perubahan APBD. Seperti diketahui, saat itu di Kota Depok adanya agenda acara nasional, begitu juga dengan Kota Padang untuk APBD-P 2019 dan 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ada tiga kategori yang ditentukan, yakni kelurahan yang masuk kategori sangat perlu ditingkatkan akan mendapat gelontoran dana sebesar Rp 384 juta, kelurahan kategori perlu ditingkatkan Rp 370,14 juta dan kelurahan dengan predikat baik akan memperoleh Rp. 352,94 juta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sementara Kota Depok sendiri sudah mencairkan dana kelurahan tersebut sebesar Rp. 370 juta lebih tersebut perkelurahan. Dana kelurahan disalurkan guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Jadi, siapkan kelurahan yang dapat melayani masyarakat lebih baik dan melayani penduduk lebih cepat,” kata Srikandi DPRD Kota Padang dua periode itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebihlanjut sebut Elly Thrisyanti, kader partai Gerindra yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Padang periode 2014-2019 lalu ini mengatakan agar pencapaian realisasi kegiatan – kegiatan melalui dana DAU tambahan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai aturan. Perlu sekali rasanya dilakukan pembinaan – pembinaan kepada lurah – lurah begitu juga pada bendahara kelurahannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Perlu pembinaan-pembinaan serius dari pihak BPKA, Bapedda dan seluruh stakeholder di ruang lingkup Pemko Padang terkait penggunaan anggaran tersebut. Pasalnya selama ini kelurahan tidak pernah mengurus anggaran langsung, sedangkan sekarang lurah langsung selaku kuasa pengguna anggaran.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kita tidak ingin lurah – lurah di Kota Padang tersandung masalah nantinya terkait penggunaan anggaran dana DAU tersebut, yang tentunya nanti bisa masuk dalam ranah hukum,” ulasnya.Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Padang ke Kota Depok dan DKI Jakarta itu diikuti oleh koordinator Komisi I, Arnedi Yarmen Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ketua Komisi I, Elly Thrisyanti, Wakil Ketua Komisi I, Mur Ikhwan, Sekretaris Salisma serta anggota</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Padang ke Kota Depok dan DKI Jakarta itu diikuti oleh koordinator Komisi I, Arnedi Yarmen Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ketua Komisi I, Elly Thrisyanti, Wakil Ketua Komisi I, Mur Ikhwan, Sekretaris Salisma serta anggota Komisi I, Jumadi, Jafar, Rustam Efendi, Pun Ardi, Manufer Putra Firdaus, Budi Syahrial.Rombongan kunker Komisi I ke kantor BPKAD Kota Depok tersebut diterima langsung oleh Kabid Keuangan BPKAD Depok, pak Hendra.(bim)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Elly Thrisyanti: Kunker Komisi I DPRD Padang ke Depok dan DKI Terkait Pengelolaan Anggaran

Realitakini.com-Padang Wakil rakyat terpilih periode 2019-2024 melaksanakan kunjungan kerja perdana di luar Sumatera. Kegiatan melalu...

Kabut Asap Semakin Tebal, Pemda Tanah Datar Liburkan Sekolah.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcjC0o0rFQAMAsGiQM7HLBEMWBhpJZ2lzQkUHj5H9dn95LrjhI3HDu_YwLzhnHLpBt3C56Uq_FSACp50vcfBdYulFNOnE09I15czb7AnaTB4YTmDOwj97XGdtysxXcrFE6aIGVy7SoC1Ng/s1600/20190923_112456-1-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="803" data-original-width="1600" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcjC0o0rFQAMAsGiQM7HLBEMWBhpJZ2lzQkUHj5H9dn95LrjhI3HDu_YwLzhnHLpBt3C56Uq_FSACp50vcfBdYulFNOnE09I15czb7AnaTB4YTmDOwj97XGdtysxXcrFE6aIGVy7SoC1Ng/s400-rw/20190923_112456-1-1.jpg" width="400" /></a></div>
Realitakini.com TANAH DATAR Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Kebijakan terkait dengan Semakin pekatnya kabut asap yang mencapai level tidak sehat   membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan meliburkan sekolah mulai Sabtu hingga Selasa tanggal 24/09/2019.<br />
<br />
Kebijakan ini di ambil pemerintah dengan semakin menebalnya kabut asap. Bupatin Tanah Datar melaui Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Riswandi mengatakan Bupati Tanah Datar mengeluarkan surat edaran kepada sekolah mulai dari PAUD hingga SLTA untuk meliburkan siswa hingga esok hari.<br />
<br />
“Dengan kondisi saat ini udara sudah tidak sehat lagi dan ini tentunya akan membahayakan kesehatan peserta didik, maka pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan meliburkan sekolah selama 3 hari dan hari berikutnya kita tunggu perkembangannya,” sebut Riswandi.<br />
<br />
Kadis juga mengatakan di samping libur pelajaran sekolah terap berlanjut bukan tidak belajar di rumah, “Di harapkan Guru memberi tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah serta mohon dukungan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya,” katanya.<br />
<br />
"Pemerintah Kabupateh Tanah Datar untuk mengambil kebijakan setelah berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi berdasarkan balasan dari wakil gubernur kepada Bupati untuk mengambil kebijakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah,” kata Riswandi(Hms/M)</div>

Kabut Asap Semakin Tebal, Pemda Tanah Datar Liburkan Sekolah.

Realitakini.com TANAH DATAR Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Kebijakan terkait dengan Semakin pekatnya kabut asap yang menc...

Sambut HUT TNI Ke 74, Kodim 03.07/Tanah Datar Adakan Workshop dan Lomba Senam

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_6fyYbkZIKOmP9-ru5pp4u-1Y-febRAYcyQ7KVb8vi47VsKJwGkG3_1wdQIKflnc_qn-9QaiMU8TEfwC5VgKT1BSlKaXtmXw4JnXTQ34ZOVSYt7mNvz3YFaTBJ5BUFkWVGakbWrwqLKIX/s1600/20190922_102929-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="833" data-original-width="1600" height="207" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_6fyYbkZIKOmP9-ru5pp4u-1Y-febRAYcyQ7KVb8vi47VsKJwGkG3_1wdQIKflnc_qn-9QaiMU8TEfwC5VgKT1BSlKaXtmXw4JnXTQ34ZOVSYt7mNvz3YFaTBJ5BUFkWVGakbWrwqLKIX/s400-rw/20190922_102929-1.jpg" width="400" /></a></div>
Realitakini.com BATUSANGKAR Dalam rangka menyambut HUT TNI yang ke 74 Kodim 0307/Tanah Datar mengadakan Gebyar Kartika Wirabraja Workshop dan lomba senam se Sumatera Barat, Minggu tanggal 22/09/2019 bertempat di Gedung Suri Maharajo Dirajo Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.<br />
<br />
Acara lomba senam ini di Prakarsai oleh Ny Bulan Edi S Harahap Sebagai Ketua Persit  KCK 0307/TD sekaligus sebagai ketua pelaksana, dan Lomba senam ini memperebutkan Juara Umum Ketua Umum Koorcab 032 PD 1/Bukit Barisan dan Piala Dandim 03.07/Tanah Datar diikuti lebih kurang 450 lebih peserta dari berbagai daerah, instansi dan personal di sumatera Barat.<br />
<br />
Gebyar kartika Wirabraja Workshop dan lomba senam ini di buka secara resmi oleh Ketua Persit KCK Koorcab Rem 032 PD 1/Bukit Barisan ibu Mia Kunto Arif Wibowo di hadiri oleh Dandrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Kunto Arif Wibowo, Sekda Irwandi Dandim 0307/TD Letkol Inf. Edi Sugianto Harahap, Kajari Tanah Datar Sidiharjono Sidayat, SH,  Staf Ahli Walikota Padang panjang, Ketua Persit 0307 Tanah Datar Ny Bulan Edi S Harahap, peserta senam dan tamu undangan lainnya.<br />
<br />
Dalam sambutannnya Ketua Persit KCK Koorcab Rem 032 PD 1/Bukit Barisan Ny Mia Kunto Arif wibowo mengatakan acara lomba ini adalah dalam rangka menyambut HUT TNI yang ke 74 dengan adanya Acara ini di ikuti dari kabupaten se sumatera Barat, dengan acara ini bisa memufuk rasa persatuan<br />
<br />
Sementara itu Bupati Tanah Datar yang di wakili sekda Irwandi menyampaikan atas nama pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan Gebyar kartika Wirabraja Workshop dan lomba senam.<br />
<br />
"Dengan olaraga dan lomba kita bisa memperkenalkan wisata yang ada di kabupaten Tanah Datar. dengan olaraga kita kembangkan potensi diri dengan olaraga dan lomba kita bisa kenalkan  pariwisata di daerah Tanah Datar."Kata Sekda.<br />
<br />
Sementara Itu Dandim 0307/ TD Letkol Inf Edi S Harahap menyampaikan TNI itu selalu identik  menunggal dengan masyarakat. bagaimana kita mengaplikasikan kegiatan ini.bagaimana masyarakat antusias dengan kita dan kegiatan ini bisa menjalin silaturahmi. apalagi dalam rangka menyambut  HUT TNI Ke 74 banyak rangkaian kegiatan yang di lakukan seperti workshop tanggal 21 dan  22 september.<br />
<br />
"Tanggal 27 september kita rencana akan mengadakakan senam Sajojo, untuk sementara konsepnya masih di padang, setelah sukses sebelumnya di tahun 2018 dulu kita mengadakan senam Gemu famire di istana pagaruyung, dan pada tanggal 06 dan 07 oktober mendatang acara event pacu kuda, semuah itu adalah rangkaian dari Menyambut HUT TNI ke 74 tahun 2019," Kata Dandim.(M)<br />
<div>
<br /></div>
</div>

Sambut HUT TNI Ke 74, Kodim 03.07/Tanah Datar Adakan Workshop dan Lomba Senam

Realitakini.com BATUSANGKAR Dalam rangka menyambut HUT TNI yang ke 74 Kodim 0307/Tanah Datar mengadakan Gebyar Kartika Wirabraja Worksho...

Lagi Asik Asik Pasangan LGBT di Grebek Warga.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQOnOX-4_6H2TSh6sQkTvqKrNFW0lhoxWdr_Wx1PuNx5twLI8iXp6L09yvsxGXFoqTXThquPBFVktte3mHKa8Gjv1j1tP-ZBTE0Tqw7n3NHP-Bg6jmk9OJK9xf0xhyt-YJu33gdt1WInS9/s1600/Screenshot_20190922-204208-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="540" height="363" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQOnOX-4_6H2TSh6sQkTvqKrNFW0lhoxWdr_Wx1PuNx5twLI8iXp6L09yvsxGXFoqTXThquPBFVktte3mHKa8Gjv1j1tP-ZBTE0Tqw7n3NHP-Bg6jmk9OJK9xf0xhyt-YJu33gdt1WInS9/s400-rw/Screenshot_20190922-204208-1.jpg" width="400" /></a></div>
Realitakini.com BATUSANGKAR Kedapatan sedang berbuat cabul pasangan LGBT di gerebek warga pada hari kamis mlm pukul 20.00 wib di taman pagaruyung jorong Balai janggo Nagari Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.<br />
<br />
Hal ini di sampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Tanah Datar Iptu Purwanto, SH, M.H melalui kasubag Humas Iptu marjoni Usman, mengatakan memang telah dilakukan penahan terhadap seorang pria pelaku tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur berinisial AE, umur 30 tahun, pekerjaan tani, alamat jorong koto gadang nagari padang ganting kecamatan Padang ganting.<br />
<br />
Pelaku di tangkap Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/202/K/IV/2019/SPKT, Tanggal 20 september 2019. perbuatan cabul yang di lakukan kepada seorang anak laki laki yang masih di bawah umur inisial ILB umur 17 tahun dan juga berdasarkan keterangan korban serta Saksi saksi dan Barang Bukti yang ada dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku<br />
<br />
Saat ini kasus masih di tangani oleh unit PPA Polres Tanah Datar dan terhadap pelaku di jerat dengan Pasal 82 UU No. 35 th 2014, tentang perlindungan anak, sebagai mana perubahan atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Yo Pasal 292 KUH. Pidana dengan ancaman hukuman nya tertinggi 15 tahun penjara dan terendahnya lima tahun penjara (Rel/M)</div>

Lagi Asik Asik Pasangan LGBT di Grebek Warga.

Realitakini.com BATUSANGKAR Kedapatan sedang berbuat cabul pasangan LGBT di gerebek warga pada hari kamis mlm pukul 20.00 wib di taman p...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama