DPRD Sumbar. Keinginan Sumbar Jadi Tuan Rumah MTQ 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeWD-TctRxad41IG4NCX1hncjJIUJnfanADZvWkyHxupMx0nY4AfIrSpLRpYYrFa88lASTu5ruYVqMCNv6b4tlOxtO3zLjDgO6wy71YM7YFyYJBdxV13Graa4WRI3Bfbmskr8urDB95G8/s1600/PRP28.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeWD-TctRxad41IG4NCX1hncjJIUJnfanADZvWkyHxupMx0nY4AfIrSpLRpYYrFa88lASTu5ruYVqMCNv6b4tlOxtO3zLjDgO6wy71YM7YFyYJBdxV13Graa4WRI3Bfbmskr8urDB95G8/s640-rw/PRP28.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realiatakini.Com-Padang</b></div> <div style="text-align: justify;">  DPRD Sumbar menimta Pemerintah Povinsi (Pemprov) Sumbar agar mengambil langkah cepat untuk jadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2020. Keinginan Sumbar jadi tuan rumah MTQ 2020 diharapkan tak hanya jadi angan-angan, seperti gagalnya Sumbar jadi tuan rumah PON 2024.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Hal tersebut di ungkapkan komisi V  DPRD  Sumbar dlama Rapat Paripurna Pengambilan keputusan  dan Penetapan Peraturan Daerah  dan APBD  yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Ir. Hendra Irwan Rahim, MM  pada Jumat (24/8). Paripurna  ini dihadiri  Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit  Dikatakan Hendra Irwan Rahim perkembangan APBD  tahun 2018 tidak sesuai dengan  asumsi dan terdapatnya  sisa lebih  perhitungan anggaran  pada Rapat Paripurna  yang lalu.  </div> <div style="text-align: justify;">   </div> <div style="text-align: justify;"> Dikatakan Rancangan KUPA- PPAS tahun 2018 , terdapat Peningkatan  proyeksi pwenerimaan daerah sebesar Rp 271.097.274.808 dan peningkatan alokasi untuk belanja daerah sebesar 207.667,274.808,77. Dikatakan Pimpinan dan Anggota DPRD  Sumbar mengapresiasi  pada  komisi komisi  dan Badan Anggaran  dan TAPD yang melaksanakan tugas dengan baik , ungkap Hendra. Dikatakan Ketua DPRD Sumbar, proyeksi pendapatan daerah ditetapkan  dalam KUPA PPAS perubahan APBD  tahun 2018  sebesar 6.456.585.944.900 atau meningkat dari proyeksi yang ditetapkan pada APBD tahun 2018. Dikatakan tambahan pendapan daerah tersebut bersumber dari peningkatan penerimaan pembiayaan daera (SILPA)  sebesar Rp 266.398.094.208,77. </div> <div style="text-align: justify;">     </div> <div style="text-align: justify;"> Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit   mengatakan kebijakan ini belum diambil karena saat itu Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar belum ditempat sehingga terjadi pengembalian rancangan KUA-PPAS Sedangkan adanya peningkatan penerimaan daerah  yang bersumber dari pendapan  dan penerimaan  pembiayaan  daerah maka  alokasi untuk  belanja daerah  juga mengalami peningkatan  menjadi Rp. 207.179.820.837 dari alokasi yang disediakan pada APBD 2018. </div> <div style="text-align: justify;">   </div> <div style="text-align: justify;"> "Kita sudah duduk bersama baik Gubernur, Ketua DPRD Sumbar bersama ketua fraksi dan menyepakati rancangan KUA PPAS,' katanya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Nasrul Abit mengatakan program-program yang diusulkan tetap sama dengan yang diusulkan beberapa waktu yang lalu. Untuk nilai yang terlalu besar tentu akan dilakukan rasionalisasi anggaran.(wt) </div> </div>

DPRD Sumbar. Keinginan Sumbar Jadi Tuan Rumah MTQ 2020

Realiatakini.Com-Padang  DPRD Sumbar menimta Pemerintah Povinsi (Pemprov) Sumbar agar mengambil langkah cepat untuk jadi tuan rumah Mu...

Read more »

Idrus Marham Di duga menerima menerima komitmen fee AS$1,5 juta Proyek Pembangunan PLTU Riau-1.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <b>Realiatakini.com-Jakarta </b><br /> <div style="text-align: justify;"> Idrus Marham  Mantan Menteri Sosial diduga kuat terlibat dalam perkara tersebut. KPK pun menetapkan Idrus sebagai tersangka kasus ini. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Idrus diduga bersama-sama Eni Maulani Saragih (EMS) Anggota Komisi VII DPR RI diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisna Kotjo (JBK) Pemegang Saham BNR (Blackgold Natural Resources Limited), terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1. Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil dalam dua pemberian uang kepada Eni dari Kotjo. Pertama sekitar November-Desember 2017 diduga EMS menerima Rp4 Miliar, kedua sekitar bulan Maret dan Juni 2018 diduga sekitar Rp2,25 Miliar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian Idrus yang dalam proses penerimaan ini sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Sosial juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPM/jual beli) dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1. "Selain itu, IM juga diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah EMS sebesar AS$1,5 juta yang dijanjikan JBK apabila PPA Proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan oleh JBK dan kawan-kawan," kata Basaria di kantornya, Jumat (24/8). Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam penyidikan perkara awal yang sudah dilakukan sejak 14 Juli 2018 hingga hari ini sekurangnya penyidik telah memeriksa 28 orang saksi. Mereka terdiri dari para pejabat PT Pembangkit Jawa Bali lnvestasi (antara lain Presiden Direktur, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Pengembangan dan Niaga, Corporate Secretary).Kemudian pegawai dan pejabat PT PLN seperti Direktur Pengadaan Strategis PT PLN (Persero), Pegawai PT PLN Batubara, Direktur PT. China Huadian Engineering Indonesia, termasuk Idrus yang memang pernah diperiksa beberapa kali. Baca: Idrus Marham Akui Kenal dengan Eni dan Johannes Kotjo KPK Periksa Idrus Marham Terkait Aliran Dana Kasus Bakamla Idrus ditetapkan sebagai tersangka dalam dua posisi, pertama Plt Ketua Umum Partai Golkar dan kedua sebagai Menteri Sosial. Menurut Basaria, pihaknya tidak mempermasalahkan status tersebut karena posisi Idrus bersama-sama atau turut membantu Eni menerima suap. Tapi dengan statusnya tersebut menjadi pertanyaan tersendiri apakah ada uang yang masuk ke partai. "Ya benar ya memang kebetulan memang beliau ini kan memang juga partai ya karena itu dia juga Plt sebagai Ketua DPP tapi kita tidak bisa menduga-duga apakah uang tersebut digunakan untuk partai apa tidak," kata Basaria. Meskipun begitu pihaknya membuka kemungkinan untuk melakukan pengembangan ke arah tersebut. "Ya kalau pengembangan bisa saja tapi kita belum bisa buktikan itu apakah benar dipakai untuk partai," terangnya. Sebelumnya, </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Idrus Marham menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta. “Pada hari ini tadi saya menghadap Presiden jam 10.30 WIB, saya lakukan setelah kemarin saya mendapat surat pemberitahuan tentang penyidikan saya," kata Idrus di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara.  Ia menyebutkan berdasar pemberitahuan itu ia harus mengambil langkah sehingga ia menghadap ke Presiden untuk menyampaikan surat pengunduran diri selaku Mensos. Keputusan ini merupakan pertanggungjawaban moral dirinya kepada Presiden. Setidaknya ada tiga pertimbangan dirinya mengundurkan diri. Pertama, untuk menjaga kehormatan Presiden yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang memiliki reputasi dan komitmen tinggi dalam pemberanfasan korupsi di Indonesia. Kedua, agar tidak menjadi beban bagi Presiden dan sekaligus yang mengganggu konsentrasi Presiden dalam tugas sehari hari yang tidak ringan. "Jadi kalau misal saya tersangka dan masih ini itukan tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima," katanya. Ketiga, adalah bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, ia sepenuhnya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan sekaligus dia ingin berkonsentrasi mengikuti proses hukum yang ada di KPK sesuai aturan yang ada dengan sebaik-baiknya. (ANT) Kirim Komentar BERITA TERKAIT: KPK Periksa Idrus Marham Terkait Aliran Dana Kasus Bakamla Ini Alasan KPK Periksa Tiga Bos PLN dalam Tiga Hari KPK Bidik Korporasi di Suap PLTU Riau-1 Klarifikasi Eni Maulani Saragih Atas Penangkapan Dirinya DPR: Jangan Cari Dana Kampanye Di Luar Ketentuan! ***</div> </div>

Idrus Marham Di duga menerima menerima komitmen fee AS$1,5 juta Proyek Pembangunan PLTU Riau-1.

Realiatakini.com-Jakarta  Idrus Marham  Mantan Menteri Sosial diduga kuat terlibat dalam perkara tersebut. KPK pun menetapkan Idrus sebag...

Read more »

Persaingan Usaha Tidak Sehat Dapat Dilaporkan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd5N11QH2zGryA4b-R0RdTUUpHDslz7H0vBu45Dejge3cyu1IdA3RZB_MCIIVj2WfYLMEJNQs2p_Uzu3YXV4Z6VSbJRAjGatBUtiwA8DSJ_p-1s_FxEtsOGrYHTkzq3QotOCyTd4hGc3I/s1600/KPPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd5N11QH2zGryA4b-R0RdTUUpHDslz7H0vBu45Dejge3cyu1IdA3RZB_MCIIVj2WfYLMEJNQs2p_Uzu3YXV4Z6VSbJRAjGatBUtiwA8DSJ_p-1s_FxEtsOGrYHTkzq3QotOCyTd4hGc3I/s640-rw/KPPU.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.Com-Padang,</b> </div> <div style="text-align: justify;"> Komisioner KPPU RI M Afif Hasbullah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI mengajak masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat untuk berani melaporkan kasus persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di daerah itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini di ungkapkanya saat berdiskusi dengan civitas Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Sumbar di Padang, Kamis Kamis, 23 Agustus 2018 .Ia mengatakan ,”persaingan usaha yang tidak sehat dapat dilaporkan masyarakat meskipun daerah tersebut belum memiliki kantor perwakilan KPPU. Menurut dia pengaduan persaingan usaha tidak harus datang ke kantor KPPU RI maupun Kantor Perwakilan Daerah (PKD) KPPU yang ada di sejumlah kota di Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pengaduan dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik, saluran telepon atau menghubungi langsung komisioner KPPU maupun anggota KPD KPPU,” ujar dia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu perguruan tinggi juga dapat berkontribusi sebagai ahli dalam menghadapi kasus persaingan usaha tidak sehat. Kontribusi yang diberikan dapat berupa masukan dan telaah akademik, terkait berbagai kasus persaingan usaha.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Hal ini sangat dibutuhkan terutama kasus persaingan usaha tidak sehat itu terjadi di daerah yang belum memiliki Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI," katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepala KPD KPPU Medan Ramli Simanjuntak mengakui daerah Sumbar merupakan wilayah kerjanya sehingga seluruh pengaduan terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dilaporkan kepada mereka.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Jika merasa berat datang ke Kota Medan, masyarakat Sumbar dapat mengirimkan laporan melalui surat atau email dengan dilengkapi data diri yang lengkap," katanya</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut dia setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi dan mempelajari laporan tersebut apakah masuk dalam ranah persaingan usaha yang tidak sehat atau bukan.</div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian setiap pelapor juga dapat mengawasi langsung perkembangan laporan yang mereka adukan ke KPPU. Pihaknya selalu mengedepankan keterbukaan dalam penanganan setiap kasus yang masuk dan tidak ada yang ditutup-tutupi," kata dia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia berencana memperbanyak forum diskusi dengan dosen terutama bidang ekonomi dan hukum di Sumbar, tujuannya adalah untuk berbagi pengetahuan tentang persaingan usaha tidak sehat dan mekanisme kerja KPPU dalam menangani perkara yang masuk.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Forum ini nanti akan kita manfaatkan untuk mengupas berbagai persoalan terkait persaingan usaha tidak sehat,” ujarnya.(Ant/Wt) </div> </div>

Persaingan Usaha Tidak Sehat Dapat Dilaporkan

Realitakini.Com-Padang,   Komisioner KPPU RI M Afif Hasbullah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI mengajak masyarakat Kota Pada...

Read more »

Gubenur sumbar:Aidul Adha kita kali ini sedang di uji Alloh

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOwQ_OUEm4wu9JXxUChsi9j4GMmXQI7PlTEQoAZmhEZk4rD-7oykWMfSPe7MHH4jER2ARKsIL_es3OWZvmd87VbUmkaSRtDCFtJAfjOInA9panWEkPN03IdOTHXMXdiPETaX49OqvNymc/s1600/Qurban.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="303" data-original-width="500" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOwQ_OUEm4wu9JXxUChsi9j4GMmXQI7PlTEQoAZmhEZk4rD-7oykWMfSPe7MHH4jER2ARKsIL_es3OWZvmd87VbUmkaSRtDCFtJAfjOInA9panWEkPN03IdOTHXMXdiPETaX49OqvNymc/s640-rw/Qurban.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Realitakini.com-Padang</div> <div style="text-align: justify;"> Sholat Aidul Adha di Masjid Raya Sumatera Barat  kali ini di hadri beberapa orang  peyabat teratassumatera barat  yakni Gubenur Iwan Prayitno dan wakilnya Nasrul Abit Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim, Kapolda SumbarDalam sambutanya ketika penyelenggaraan Idul Adha 1439 H di, Masjid Raya Sumatera Barat, Rabu (22/8/2018).Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan,” Aidul Adha tahun ini bangsa kita sedang  diuji oleh Allah dengan gempa yang hampir tiap hari dibeberapa daerah lain, Sumatera Barat dan saudara kita di Lombok. Saat ini saudara kita di Lombok masih didera gempa dahsyat, oleh karena itu sumbangan,sadaqah dan infak dalampenyelenggaraan idul adha kali ini diberikan untuk membantu korban gempa Lombok.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> , Lebih lanjut Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, sudah sepatutnya kita membantu korban gempa Lombok, dimana kita merasakan bagaimana cobaan gempa, kesulitan dan derita yang mereka rasakan, seperti kita rasakan sebelumnya.Sumbangan sadaqah dan infak bahagian dari pengorbanan yang ikhlas seperti pengorbanan yang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan jiwa semangat berkoban ini merupakan rasa kesetiakawanan sebagai saudara sebangsa se tanah air, apa yang dialami masyarakat Lombok saat ini. Mudah-mudah dengan semua ini akan mampu membantu pembangunan kembali, rumah-rumah penduduk yang hancur dan kembali bisa bersekolah kembalu, terpenuhi makan dan minum dan hidup seperti sedia kala, seru doa Irwan Prayitno.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Gubernur Irwan Prayitno juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan jemaah terhadap ketidak nyaman pelaksanaan sholat idul adha 1439 H, karena kondisi pelaksanaan pembangunan masjid raya Sumatera Barat yang belum selesai.Saat ini kita sedang upaya menyempurnakan penyelesaikan pembangunan masjid raya Sumatera Barat yang setiap tahun dianggarkan untuk menuntaskan pembangunannya. Selamat idul adha 1439 h, mohon maaf lahir bathin, semoga segala semangat pengorbanan selalu menjadi amalan dan kebaikan dalam hidup kita dalam berbangsa dan bernegara, ujar Irwan Prayitno. Kanwil Kemenag Sumbar Drs Hendri, MA selaku ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) menyampaikan, keadaan pengelolaan uang sadaqah, infak PHBI pada penyelenggaraan idul firtri 1439 H., jumlah infak sadakah, Rp.48.108.100,- saldo tahun lalu Rp. 20. 533.781,- jumlah Rp. 68.641.881.-total sumbangan anak yatim Rp. 46.911.100.- dan sumbangan infak dan sadakah tahun ini kita berikan untuk saudara kita korban gempa lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara jumlah sapi korban di Sumatera Barat, 42.250 ekor, terdiri dari 36. 750 ekor sapi dan 6.500 ekor kambing. Dan perkembangan peserta korban sebanyak 257.250 orang + 6.500 orang = 263.257 orang. Ada kenaikan presentasi peserta kurban dari 7-8 persen dengan ektimasi hewan kurban 45.630 ekor dengan jumlah peserta 285.055 orang, ujarnya. ( Wt /Rc)</div> </div>

Gubenur sumbar:Aidul Adha kita kali ini sedang di uji Alloh

Realitakini.com-Padang Sholat Aidul Adha di Masjid Raya Sumatera Barat  kali ini di hadri beberapa orang  peyabat teratassumatera bara...

Read more »

Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Bakal Tekan Angka Perceraian

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn5y3rTavhPS_crbNTF3w_l4H2GVkUEpx5tlJFnfqyZkan7eQc9fCyHXJyNEGB6pby8BmesxHsSCIw5TmOE3xng-0KML568gvTwK_lX7lBOpsgJtmxFrtcyVo1SeOYP8sbNCEssNTIrqE/s1600/komisi+5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn5y3rTavhPS_crbNTF3w_l4H2GVkUEpx5tlJFnfqyZkan7eQc9fCyHXJyNEGB6pby8BmesxHsSCIw5TmOE3xng-0KML568gvTwK_lX7lBOpsgJtmxFrtcyVo1SeOYP8sbNCEssNTIrqE/s640-rw/komisi+5.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang</b>,</div> <div style="text-align: justify;"> Komisi V DPRD Sumbar, terus diperdalam.Racangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga .kali ini  terfokus dalam menekan angka perceraian di Sumbar.Hal ini di bahas saat Komisi V DPRD Sumbar melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa ( 21/8)di Gedung DPRD Sumbar.Tidak hanya perceraian, hal lain yang akan diakomodir dalam muatan Ranperda ini diantaranya adalah, tentang penyelahgunaan narkoba serta aktivitas Lebian Gay Bisexsual Transgender (LGBT), "ujar ketua tim pembahas Aristo Munandar pada rapat tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurutnya, semua hal tersebut dapat diatasi,  jika pendidikan yang diberikan keluarga dapat diserap optimal. Dia mengatakan, pendidikan yang diberikan dari keluarga merupakan hal strategis dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkulitas. Oleh sebab itu,  keluarga harmonis harus dibangun. Sehingga, dapat menekan angka percerai yang saat ini masih marak di Sumbar.Sementara itu sekertaris tim pembahas Rahayu Purwasih, mengatakan komisi v telah melakukan beberapa tahapan dalam pembahsan Ranperda. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bebrapa waktu lalu mitra kerja memberikan rekomendasi agar nama Ranperda tidak Penyelenggaran ketahanan keluarga , melainkan Pembangunan ketahanan keluarga. Proses ini telah mencapai 80 persen sehingga pada tahun ini dapat disahkan bersama penyelenggara pemerintah daerah.“ Kita terus mematangkan muatan Ranperda hingga nanti dapat mengakomodir hal yang akan diatur,” ujar politisi PKS.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara  itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, Ratnawilis, menjabarkan dari tahun 2016, lebih dari 7000 pasangan suami-istri (Pasutri) bercerai di Sumatera Barat. Uniknya, 70 persen dari pasangan yang bercerai itu adalah gugat cerai, yang berarti pihak perempuan yang minta cerai, dan 30 persen dari itu baru jatuh talak.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu yang artinya perempuan itu kini sekarang sudah tidak seperti perempuan dulu lagi. Memang banyak faktor yang membuat seperti itu, seperti pengamalan agama, ekonomi, adat istiadat yang mulai luntur. Berangkat dari hal itu , kita harus melahirkan regulasi yang dapat menekan angka tersebut, sehingga upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis dapat diwujutkan,” ujarnya.(Pblk/wt)</div> </div>

Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Bakal Tekan Angka Perceraian

Realitakini.com-Padang , Komisi V DPRD Sumbar, terus diperdalam.Racangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan ketahanan...

Read more »

Penghargaan Pada ASN Yang Memasuki Masa Purna Bakti

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7S4UUa36Of5xVOsZOcFotTv0b-SFLbSFwfl52HLn4VWksm1c61oO9Fh9NX_XDFcmxchnP7p91Syv1SZZA-5m5jXOS3lQHWiZeSg2dDGh6ajkuw4JiUIqRu7DKFYOiMMdPxVRX0n6BR8g/s1600/Barat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7S4UUa36Of5xVOsZOcFotTv0b-SFLbSFwfl52HLn4VWksm1c61oO9Fh9NX_XDFcmxchnP7p91Syv1SZZA-5m5jXOS3lQHWiZeSg2dDGh6ajkuw4JiUIqRu7DKFYOiMMdPxVRX0n6BR8g/s640-rw/Barat.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> Terhitung tanggal 1 Januari 2017-1 Agustus 2018 , 24 orang ASN Kecamatan Padang Barat yang memasuki masa Purna Bakti terhitung mulai menerima Piagam Penghargaan dari Walikota Padang. Apresiasi tersebut diberikan atas jasa, kinerja, prestasi, dan dedikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penyerahan Piagam Penghargaan dilaksanakan saat apel gabungan Kecamatan Padang Barat di halaman Kantor Camat Padang Barat yang dipimpin langsung Camat Padang Barat mewakili Walikota Padang, Senin (20/8/2018). Apel gabungan itu diikuti seluruh ASN Kecamatan Padang Barat, Forkopimca Padang Barat, dan pelajar berprestasi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam sambutannya, Camat Padang Barat, Eri Sendjaya mengatakan, Pemko Padang sangat mengapresiasi pengabdian yang telah diberikan ASN selama bertugas, termasuk prestasi yang telah ditorehkan, serta dedikasi dan loyalitas pada tugas dan kewajiban. Sehingga, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Selama puluhan tahun, pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemko Padang dilakukan tanpa cela. Semoga apresiasi ini dapat menambah motivasi, dedikasi, loyalitas dan prestasi bagi ASN yang masih aktif,” ungkap Eri.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, Jasmi, mantan lurah Kampung Pondok yang mamasuki masa Purna Bakti merasa terharu dan tersanjung dengan penghargaan ini. "Kami sangat bangga dan terharu atas perhatian yang telah diberikan Pemko Padang. Walaupun selama puluhan tahun kami bertugas di kecamatan dan kelurahan, tetapi tugas kami sangatlah berat dan butuh perhatian khusus," imbuhnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia juga menambahkan dan berharap kepada Pemko Padang agar pembinaan kepada ASN yang sudah Purna Bakti yang bernaung dalam wadah PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) dapat terus dilakukan agar tali silahturahmi dapat terus terpelihara.Dikesempatan itu, juga diberikan penghargaan kepada pelajar berprestasi saat semarak Ramadhan yang lalu. Dan diakhiri dengan acara ramah tamah. (Hms/Wt)</div> </div>

Penghargaan Pada ASN Yang Memasuki Masa Purna Bakti

Realitakini.com-Padang  Terhitung tanggal 1 Januari 2017-1 Agustus 2018 , 24 orang ASN Kecamatan Padang Barat yang memasuki masa Purna...

Read more »