Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,Akan Menjadi Acuan Materi Muatan Dalam Ranperda Kesejahteraan Sosial

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbtkdtolcPr9jd5XKFWSJU1q_4noWdf9HWdW7GICoQ7Fu0ad2vtNDs8soardxgUFnA-7GkpUoWsNN2YGuM9luSkCHxeGtBxCOvPlrB1a_Mon0vPSgRfq5I10t7vCN_Zu8Gq7WfLHH1sZk/s1600/PRP14.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbtkdtolcPr9jd5XKFWSJU1q_4noWdf9HWdW7GICoQ7Fu0ad2vtNDs8soardxgUFnA-7GkpUoWsNN2YGuM9luSkCHxeGtBxCOvPlrB1a_Mon0vPSgRfq5I10t7vCN_Zu8Gq7WfLHH1sZk/s640-rw/PRP14.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com-sumbar</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi(DPRD) Sumatera Barat Sebagai pengegas Ranperda tentang penyelngraan kesjahteraan sosial,menyampaikan tangapan terhadap atau jawaban ,terhadap saran dan Pangangan Gubenur Sumtera Barat yang sudah di bacakan oleh wakil Gubenur sumbar dalam Rapat Paripurna tanggal11 yang lalu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tangapan tersebut di bacakan oleh H. Hidayat S,Sos ketua komisi V DPRD Sumbar  dalan rapat paripurna tanggal 14/1di ruangan sidang utama  DRPD sumbar,yang di pimpin oleh wakil ketua DPRD Sumbar  Drs.H.Guspardi Gaus ,M.Si</div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut Hidayat mengatakan,”DPRD sebagi prakarsa dan pemeritah sebagai  mitra srategis telah memiliki padangan dan persepsi yang sama terhadap pentingnya pemebetukan ranperda penyelengaraan sosial ,dalam pembangunan manusia Indonesia khususnya  masyarakat Sumatera Barat ,sebagai mana yang di amandatkan dalam Udang Undang Dasar tahun 1945.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kita tentunya berharap dengan dibentuknya ranperda kesejahteraan sosial ini akan di susun program dan arahan kebijakan dalam pembanguna kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang,yang lebih terencana ,terarah dan terstruktur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenagan daerah. 73 tahun Indonseia merdeka  untuk mewujudkan kesjehteraan masyarakat adil dan makmur sebagai mana yang di cantukam dalam UUD 45 pasal 34 masih belum sepunuhnya dapat diwujudkan ,ujar Hidayat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Usulan  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pernah dibacakan  dalam peripurna terdahulu,akan menjadi acuan materi muatan yang akan di atur dalam ranperda kesejahteraan sosial,”ujarnya. Dengan jawaban yang kami berikan kami harapan akan semakin terbangun kebersamaan persepsi antara DPRD  sebagai pengagas dengan pemerintah daerah.(Wt)</div> </div>

Usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,Akan Menjadi Acuan Materi Muatan Dalam Ranperda Kesejahteraan Sosial

Realitakini.com-sumbar Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi(DPRD) Sumatera Barat Sebagai pengegas Ranperda tentang penyelngr...

Read more »

Padang Raih Adipura Kategori Kota Besar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg02E2jWP6qmQvEJ09RWdYbXdVYzTl8aBzJEtnqMIFSnvu66At2KwElBYt4HsqTsUg3QgR_6IfcGRzk2ICk0lAJeGlM2e7MDOs6vTh5Omu_7L0DE1JpktuLkcQdcH5CfifY6TQ5WzExMo4/s1600/penghargaa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg02E2jWP6qmQvEJ09RWdYbXdVYzTl8aBzJEtnqMIFSnvu66At2KwElBYt4HsqTsUg3QgR_6IfcGRzk2ICk0lAJeGlM2e7MDOs6vTh5Omu_7L0DE1JpktuLkcQdcH5CfifY6TQ5WzExMo4/s640-rw/penghargaa.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com -Jakarta</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan Piala Adipura kategori Kota Besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk penilaian selama 2018.  dari Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla dalam kegiatan Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung. Manggala Wanabakti Kementerian LHK, Senin (14/1/2019). “Alhamdulillah, Piala Adipura kategori Kota Besar ini merupakan yang kedua kalinya kita raih berturut-turut dari tahun 2017 lalu</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tak tanggung-tanggung, Ibukota Provinsi Sumatera Barat itu menjadi satu-satunya kota di Sumatera yang meraihnya dengan tergabung dalam 3 kota di Indonesia yang menerima penghargaan serupa. Cukup lama kita tidak meraihnya yakni pasca gempa 2009 silam di Kota Padang atau delapan tahun lamanya,” ungkapnya usai menerima penghargaan.Di samping Piala Adipura, ia mengatakan Kota Padang juga mendapatkan penghargaan atas Kinerja Pengurangan Sampah Plastik di Tahun 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kita sudah punya Perwako untuk ini dan sudah banyak inovasi, imbauan serta hal-hal pendukung lainnya yang dilakukan. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan didukung semua pihak tentunya," harap Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Al Amin.Pemerintah Kota Padang pun ke depan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan pembinaan terkait pengelolaan sampah di Padang. Salah satunya dengan mengurangi sampah, timbunan sampah dan mengurai sampah sesuai jenisnya. Sebagaimana Wapres Jusuf Kalla menargetkan pengurangan sampah plastik 30 persen di Indonesia di 2025 mendatang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Semoga, apa yang kita peroleh hari ini menjadi pelecut semangat yang tentunya berkat dukungan dan kerjasama dari seluruh unsur dan masyarakat di Kota Padang. Terutama khususnya keseriusan dari jajaran DLH Kota Padang yang didukung OPD terkait lainnya," imbuh wako lagi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut wali kota itu juga memuji dan mengapresiasi tingkat kesadaran masyarakat Kota Padang yang terus semakin meningkat terhadap pengelolaan dan membebaskan sampah yang dimulai dari skala rumah tangga, lingkungan, objek wisata hingga sudut perkotaan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Insyaallah, kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga Padang dari sampah akan terus kita dorong. Sehingga memang, semuanya akan membudayakan untuk peduli terhadap kebersihan kota. Tentunya dengan membuang sampah pada tempatnya dan senantiasa membersihkan lingkungan dari sampah di samping berupaya mengurainya," tukasnya mengakhiri.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada kesempatan itu Wali Kota Padang yang hadir bersama Ketua TP PKK Padang Hj. Harneli juga didampingi beberapa pimpinan OPD terkait, yakni Plt Asisten Pemerintahan Amasrul, Kepala BPKAD Andri Yulika, Kepala Dinas Perdagangan Endrizal, Kepala Disbudpar Medi Iswandi dan Kabag Humas Imral Fauzi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya menyampaikan ia memuji Kementerian LHK yang tahun ini telah mengetatkan kriteria untuk meraih anugerah Adipura. penilaian diberikan dalam hal implementasi atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.Dalam UU tersebut, setiap kabupaten/kota melakukan upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2025. Selain itu proses penilaian juga mempertimbangkan adanya upaya dalam mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saya mendukung hal tersebut agar kondisi wilayah-wilayah di Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun. Ke depan, saya minta untuk terus disempurnakan kebijakan dan Program Adipura terutama dalam mendorong pemerintah kota dan kabupaten dalam mencapai target pengelolaan sampah sebesar 100 persenpada 2025," imbuh Kalla didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar Untuk penghargaan Adipura ini, selain Surabaya yang meraih An</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> ugerah Adipura Kencana, 119 kabupaten/kota lainnya juga mendapatkan penghargaan. Dengan porsi dua kota yakni Tangerang dan Palembang untuk kategori Kota Metropolitan. Kemudian 3 kota dalam kategori Kota Besar, 31 kabupaten/kota dalam ketagori Kota Sedang, serta 83 kabupaten/kota untuk kategori Kota Kecil. Adapun 10 kabupaten/kota lainnya meraih penghargaan Sertifikat Adipura dan 5 kabupaten/kota meraih Plakat Adipura untuk Sarana dan Prasarana Terbaik.(Hms/wt)</div> </div>

Padang Raih Adipura Kategori Kota Besar

Realitakini.com -Jakarta Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan Piala Adipura kategori Kota Besar dari Kementerian ...

Read more »

Wakil Gubernur Sumatera Barat : Jika Duduk Bersama Semua Masalah Bisa Diselesaikan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRl3OWEOJpo8uQ6UGPbk_mBWTMpGsk7U46bNXN0CeYS7lhgwIfv0b-TzwA44Re0mYBLcAM616If_-RKdk47YDoXdWe9Y32HQGr35xTbBeWtOI1IidtzuAx-OVn3rqhXXXmWOcpOgPCE1A/s1600/PSS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="506" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRl3OWEOJpo8uQ6UGPbk_mBWTMpGsk7U46bNXN0CeYS7lhgwIfv0b-TzwA44Re0mYBLcAM616If_-RKdk47YDoXdWe9Y32HQGr35xTbBeWtOI1IidtzuAx-OVn3rqhXXXmWOcpOgPCE1A/s640-rw/PSS.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com-Padang</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam acara Pisah Sambut Komandan Resort Militer (Danrem) 032 Wirabraja Brigjen TNI Mirza Agus S.IP kepada Kolonel Inf. Kunto Arief Wibowo S.IP, di Ballroom Hotel Mercure Padang, sabtu malam (12/1/2019)  mengatakan,”Jika duduk bersama semua masalah bisa diselesaikan Hadir dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumbar, Danlantamal, Kajati, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Tinggi, Bupati/Walikota, Instansi Vertikal, Dadim se Sumatera Barat</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas nama pemerintah provinsi, bupati dan walikota Se Sumatera Barat mengucapkan terima kasih atas pengabdian Brigjen Mirza Agus S.IP selama 14 bulan,yang telah  melakukan  Kerjasama yang harmonis dengan Forkopimda,  Sehingga memberi banyak arti dalam memajukan pembangunan di Sumatera Barat.Dan juga telah memberikan kontribusi dalam peningkatan berbagai sector, termasuk dalam memajukan 3 (tiga) daerah tertinggal di Sumbar</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, penghargaan yang tinggi atas kerjasama Forkopimda di Sumatera Barat. Teringat kunjungan bersama ke Mentawai melakukan perjalanan melihat pulau terluar dan melihat dari dekat bagaimana membangkitkan semangat membangun didaerah tertinggal. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kita rencana akan ke Mentawai membuka jalan di Siberut. Yang sebelumnya sudah dirintis Bigjen TNI Mirza Agus mohon nanti dapat dilanjutkan Kolonel Inf Kunto Arief Wibowo yang sebentar lagi juga akan menyandang Brigjen bingang satu. Kerjasama yang selama ini telah berjalan dengan baik sekali, tentu akan tetap terjalin lebih baik lagi, harap Wagub Nasrul Abit. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wagub juga menanyakan Danrem 032 Wirabraja yang baru apakah sudah fasih berbahasa minang. Tadi dijawab belum, tidak ada masalah sama sekali. Karena masyarakat Sumbar bisa menerima semua perbedaan termasuk dalam berbahasa. Masyarakat Sumbar walaupun mayoritas muslim, dapat Menerima yang agama minoritas lainnya. Hidup di Sumbar saling harga menghargai dan saling hormat menghormati. Jika duduk bersama, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Selamat jalan Brigejn TNI Mirza Agus, semoga sukses dan mugah-mudahan dapat naik pangkat menjadi bingang dua.  Dan kepada Kolonel Inf Kunto Arief Wibowo selamat bertugas semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan hidayah kebaikan, harap Nasrul Abit.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Dalam kesempatan itu Brigjen TNI Mirza Agus, SIP mengatakan sejak ditugaskan tanggal 11 September 2017 di Sumbar alhamdulillah selalu sehat dan senang, selama 14 bulan disini. Kedepan saya telah diangkat dan bertugas sebagai Komandan Korem 032/Wirabraja menjadi Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD. Kepada semua pimpinan forum pemerintah daerah, masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, tokoh dan stekholder lainnya diucapkan terima kasih telah ikut memberikan dukungan penuh dalam menjalankan tugas di Sumatera Barat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Kepada kawan-kawan, sahabat telah mendukung kegiatan saya selama di Sumatera Barat tidak lepas dari semangat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ujarnya sambil pamitan.(Zrd/wt)</div> </div>

Wakil Gubernur Sumatera Barat : Jika Duduk Bersama Semua Masalah Bisa Diselesaikan

Realitakini.com-Padang Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam acara Pisah Sambut Komandan Resort Militer (Danrem) 032 Wirabraj...

Read more »

Ketua DPRD Sumbar: Pandangan Yang Diberikan Pemprov Akan Menjadi Rekomen Pembahasan Oleh Komisi V DPRD Sumbar.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8fcE4XuIj47otMQZsMxJ3LDbUvxc52wJiK3fOsAzxGCZpgboBZ7QtbJueqQgp9dWHLBcRz3u-L-LNsie5QpfcHp36HqQjRdKznPfGiAe1z-VGWb_OJcyIAEE8OaACbRMHHBjRQgEYw_c/s1600/PRP+11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8fcE4XuIj47otMQZsMxJ3LDbUvxc52wJiK3fOsAzxGCZpgboBZ7QtbJueqQgp9dWHLBcRz3u-L-LNsie5QpfcHp36HqQjRdKznPfGiAe1z-VGWb_OJcyIAEE8OaACbRMHHBjRQgEYw_c/s640-rw/PRP+11.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Sumbar</b></div> <div style="text-align: justify;"> “Usulan ranperda ranperda kesejahteraan soasila  ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD Sumbar. Ranperda ini bagus namun harus disesuaikan dengan regulasi yang ada,” ketua DPRD Sumbar Ir H.Hendra Iwan Rahim  saat membuka rapat paripurna tangapan  pemerintah sumatera barat terhadap usulan ranperda praksrsa DPRD Sumbar Jmm’at 11/1/2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Lebih lanjut ia mengatakan.”Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi V menggunakan hak usul prakarsa mengajukan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Ranperda tersebut sebelumnya sudah masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propem Perda) tahun 2018, namun karena keterbatasan waktu akhirnya dialihkan ke tahun 2019., </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Sedangkan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan menyasar masyarakat yang memiliki ekonomi lemah agar dapat dibantu dengan dana dari APBD </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  “Ini merupakan ranperda usulan DPRD Sumbar dan kami berikan jawaban bahwa ada yang perlu diubah agar ranperda ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” kata dia selepas rapat paripurna di DPRD Sumbar</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Ia mengatakan maksud ranperda ini dibuat salah satunya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 A yang menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.</div> <div style="text-align: justify;"> “Salah satu targetnya adalah pemberian bantuan dana kepada masyarakat secara langsung melalui dana hibah bansos, saat ini belum dapat dilakukan karena ada pelarangan dari aturan Kemendagri, kita berupaya memberikan masukan terkait hal ini,” ujar dia. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial merupakan wujud dari komitmen pemerintah menjalankan kewajiban dan tanggungjawab terhadap kebutuhan jaminan konstitusional kepada masyarakat. Dengan adanya regulasi maka ke depan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan semakin kuat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu ranperda ini diharapkan akan membuat pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat miskin, penyandang disabilitas, orang tua yang tidak mampu bekerja, Setelah  mendengar  jawaban dari wakil Gubenur Sumbar Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim mengukapkan, pandangan yang diberikan oleh pemprov akan menjadi rekomen pembahasan sendiri akan dilakukan oleh Komisi V DPRD Sumbar.Ranperda penyelenggaran kesejahteraan sosial merupakan usul prakarsa DPRD, dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2019, regulasi ini merupakan agenda prioritas,” ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Dia mengatakan sesuai RPJMD Sumbar dan undang-undang yang berlaku, setiap daerah mesti mengalokasikan anggaran untuk program yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berangkat dari hal ini, pemerintah tidak hanya menggelontorkan anggaran, namun juga menyusun regulasi.</div> <div style="text-align: justify;"> “Sumbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki beberapa daerah yang masih tertinggal , pada wilayah itu tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong rendah,” katanya(Wt).</div> </div>

Ketua DPRD Sumbar: Pandangan Yang Diberikan Pemprov Akan Menjadi Rekomen Pembahasan Oleh Komisi V DPRD Sumbar.

Realitakini.com-Sumbar “Usulan ranperda ranperda kesejahteraan soasila  ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh a...

Read more »

Gubenur Sumbar : Pasangan Ali Mukhni-Suhatri Bur Tunjukan Keberhasilan Dalam Usia 186 Tahun

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt-4rJSiEOnvTUxVnNCn297DXJy8A7U-OeMjQ9viYIot3p-9GwU9Zz0c-uDkaIaSf4gLubdhhlOWoaqZwOVBR2Oy3YwW51cNvJwZNEw8ulDi7_r4WJUPFYSeM_0ps4NoCdgXFufEmQZGs/s1600/ALI+m.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt-4rJSiEOnvTUxVnNCn297DXJy8A7U-OeMjQ9viYIot3p-9GwU9Zz0c-uDkaIaSf4gLubdhhlOWoaqZwOVBR2Oy3YwW51cNvJwZNEw8ulDi7_r4WJUPFYSeM_0ps4NoCdgXFufEmQZGs/s640-rw/ALI+m.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b></b></div> <b>Realitakini.com –Padang Pariaman </b><br /> <div style="text-align: justify;"> Dewan perwkilan rakyat daerah Kabupaten Padang Pariaman mengelar rapat paripurna  Istimewa, Jum'at (11/1/2019) di gedung IKK kantor Bupati Padang Pariaman dalam rangka ulang tahun kabupaten Padang Pariaman yang 186 tahun . Rapat paripurna istimewa DPRD ini dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Bupati dan Walikota se Sumbar, Anggota DPRD se sumbar, Forkopimda, sejumlah tokoh baik tingkat kabupaten dan kota, provinsi maupun nasional.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat Paripurna  Istimewa tersebut dipimpin  dan buka lansung oleh  Ketua DPRD Kabupatean Padang Pariaman  H. Faisal Arifin, Ketua DPRD kab. Padang Pariaman Faisal Arifin, mengatakan,” peringatan HUT harus menjadikan momentun pemerintah untuk introspeksi diri guna melanjutkan pembangunan daerah, dalam menghadapi tantangan masa kini untuk menjadikan masyarakat yang cerdas, adil dan bermartabat. "Dan peringatan ini kita jadikan evaluasi dan menyampaikan identitas diri demi mensejahterakan kehidupan masyarakat ke depan yang lebih baik lagi," katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIP0ARjcMrDKco_13BucLPL7YcuBwNlVv9pBGInuHGia5RpN-S0U4gRYYPs5QFz1QZ9NttPF0zgsJF1if-Ncu8lmy6_uKgX7q_v48X2NBPKN9nVyPPITGFK22ZVpWuWhG9XIbgvGf0jLk/s1600/pdg.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIP0ARjcMrDKco_13BucLPL7YcuBwNlVv9pBGInuHGia5RpN-S0U4gRYYPs5QFz1QZ9NttPF0zgsJF1if-Ncu8lmy6_uKgX7q_v48X2NBPKN9nVyPPITGFK22ZVpWuWhG9XIbgvGf0jLk/s640-rw/pdg.jpg" width="640" /></a></div> Ia juga  mengatakan,”  bagian dari sejarah, dimana kabupaten ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, sejak tahun 1833 lalu zaman penjajahan Belanda, bahwa setiap tanggal 11 Januari telah ditetapkan hari jadinya Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan Gubenur Sumbar dalam sambutannya  mengatakan ,”Kabuatean Padang Pariaman yang kepemimpinan pasangan Ali Mukhni-Suhatri Bur dalam usia 189 tahun  telah menunjukan keberhasilan dibergai hal pasangan Ali Mukhni-Suhatri Bur termasuk pasangan yang harmonis dan kompak dalam membangun daerahnya, Apalagi pandai dalam melobi ke pusat, saya sangat senang dan bangga hampir setengah dana APBN pembangunan provinsi Sumbar dibangun di Padang Pariaman. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut Gubernur menyampaikan,” banyaknya pembangunan yang berskala nasional ada di Padang Pariaman yang mengunakan APBN, seperti Gedung Olah Raga (GOR), Man Islam Center, dan Asrama Haji. "Ini menjadi contoh bagi kita, dengan kesiapan kepemimpinannya 24 jam, cepat tangap terhadap bencana dan cara menuntaskan pembangunan, serta mengerti dengan tugasnya masing-masing," ujar Gubernur.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan Bupati Padang Pariaman juga mengatakan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 186 Kabupaten Padang Pariaman diadakan Gerai Pelayanan untuk Rakyat Padang Pariaman (Gapura PAPA) di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman selama 3 hari (9 -11 Januari 2019). Yang menyediakan pelayanan publik dari sejumlah instansi pemerintahan di daerah Kab Padang Pariaman, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, dan pelayanan lainnya. Selain itu pemerintah Padang Pariaman juga menyediakan bakti amal, seperti donor darah, Bazar pelayanan dan ada juga kegiatan lomba lari 10 K, serta hiburan menampilkan Tradisi Anak Nagari. "Hal ini tidak lepas dari dukungan dari semua pihak yang ikut mensukseskan HUT Kab. Padang Pariaman ke 186 dan termasuk 103 nagari yang meramaikan dengan mempromosikan adat budayanya, makan bajamba, dan pameran yang memamerkan hasil produktifitas UMKM masyarakat Padang Pariaman," ujar Ali Mukni(wt/Zr)</div> </div>

Gubenur Sumbar : Pasangan Ali Mukhni-Suhatri Bur Tunjukan Keberhasilan Dalam Usia 186 Tahun

Realitakini.com –Padang Pariaman  Dewan perwkilan rakyat daerah Kabupaten Padang Pariaman mengelar rapat paripurna  Istimewa, Jum...

Read more »

Diduga BBM Subsidi Di Jual Ke Oknum Polisi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW_B0ILOrdZkE4id0vFkozsAgJoBx7VSffBjUbIOgF38k7R0knAqBJVVKLWTT0Su-lhItMrTJK5JtOvwPcWzN1o7xONZzB92Et1EGM0jsLfhVJoaWoHF12gnS69zaz0MdVDgLfXH_pRJU/s1600/APM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW_B0ILOrdZkE4id0vFkozsAgJoBx7VSffBjUbIOgF38k7R0knAqBJVVKLWTT0Su-lhItMrTJK5JtOvwPcWzN1o7xONZzB92Et1EGM0jsLfhVJoaWoHF12gnS69zaz0MdVDgLfXH_pRJU/s640-rw/APM.jpg" width="640" /></a></div> <b style="text-align: justify;">Realitakini.com -Pangkal pinang</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Siang tadi tepat pukul 14.12 wib belasan pemuda mengatasnamakan anak nelayan desa Suka Damai Toboali Kabupaten Bangka Selatan mendatangi Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pangkalbalam Pangkalpinang, menyampaikan aspirasinya lantaran APMS 26.02.12 Suka Damai diduga telah melakukan penyelewengan menjual BBM bersubsidi jenis solar bukan kepada masyarakat nelayan Suka Damai Toboali.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Belasan pemuda perwakilan anak nelayan Suka Damai yang dikoordinir Regor (23) sempat berorasi di depan halaman Pertamina TBBM Pangkalbalam, Namun sayangnya kedatangan mereka hanya disambut oleh Security (Satpam) TBBM Pangkalbalam. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pantauan Pewarta HPI Babel saat itu, sempat terjadi perdebatan antara Saptam Pertamina TBBM Pangkalbalam dengan Regor perwakilan anak nelayan, terkait izin aksi demo yang dilakukan perwakilan anak nelayan Suka Damai Toboali. " Apakah anda sudah mendapat izin untuk aksi demo disini, karena informasi yang kami terima hari ini aksi demo tidak jadi " kata salah satu Saptam Pertamina TBBM Pangkalbalam Pangkalpinang, Kamis (10/1/2019). koordinator aksi demo Regor menjawab dengan menggunakan pengeras suara (Toa), " kami sudah berkirim surat kepada Gubernur, Kapolda termasuk Kapolres dan termasuk Pertamina Pangkalbalam bahwa hari ini adakan aksi damai disini," Jawab Regor dengan suara lantang. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Didalam orasinya, kedatangan mereka hanya ingin menuntut hak mereka sebagai anak nelayan agar BBM bersubsidi jenis solar benar-benar sampai ke masyarakat nelayan Suka Damai bukan kepada oknum polisi. " Kami minta kepada Pertamina segera tutup APMS 26.02.12 Suka Damai yang menjual BBM solar kepada oknum polisi Polres Bangka Selatan, " teriak Regor yang disambut suara riuh pemuda lainnya yang mendampingi saat berorasi. Selain itu kepada Pewarta HPI Babel, Regor mengakui mereka sempat diintimidasi atau diancam akan ditembak jika mempermasalahkan penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar ke permukaan publik. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Masih dalam orasi Regor, menyebutkan pemilik APMS 26.02.12 Suka Damai mengujarkan kalimat yang tidak sedap dan seolah-olah menantang para perwakilan anak nelayan Suka Damai saat ditemui di AMPS. " Ini SPBN kami dan suka-suka kami mau jual kemana,dan kalian mau apa ? " Kata Regor menirukan perkataan pemilik APMS 26.02.12. Diketahui pemilik APMS 26.02.12 itu atasnama Jimy alias Abot. Saat berita ini diturunkan Pewarta HPI Babel masih berupaya menghubungi pihak pemilik SPBN/APMS. Sementara itu Yanto pihak Pertamina TBBM Pangkalbalam terkait aksi demo dan tuntutan pemuda perwakilan anak nelayan, saat ditemui di kantor Pertamina TBBM Pangkalbalam pukul 16.10 Wib menyampaikan kepada Pewarta HPI Babel silahkan menghubungi bagian SR Pertamina Deny.(Ktm IMO)</div> </div>

Diduga BBM Subsidi Di Jual Ke Oknum Polisi

Realitakini.com -Pangkal pinang Siang tadi tepat pukul 14.12 wib belasan pemuda mengatasnamakan anak nelayan desa Suka Damai Toboali Ka...

Read more »