Provinsi Sumatera Barat Tidak Peduli Anak, Jika Tidak Bentuk KPAI

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgduvNeJfks0jd3oPy4mxz1EdhD-XdO-UceP7O5rBRv883p_SZas3IOWL6PFNO9T3-ffCl40CQw97MbISloFSpP6FT0qKNcdJePqCpggL8DPJTLbKcPa3u63EJT_51rrC-mlxhcoolBcEXBDAqUubDbD8frFDK0E5EIMUSszzL6BUJtazo7u6iippYa/s500/%20u.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgduvNeJfks0jd3oPy4mxz1EdhD-XdO-UceP7O5rBRv883p_SZas3IOWL6PFNO9T3-ffCl40CQw97MbISloFSpP6FT0qKNcdJePqCpggL8DPJTLbKcPa3u63EJT_51rrC-mlxhcoolBcEXBDAqUubDbD8frFDK0E5EIMUSszzL6BUJtazo7u6iippYa/w640-h384-rw/%20u.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-  Padang </span></b><div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 14pt;">UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah d</span><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">engan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan mandat dalam pembentukan KPAI, dimana dipertegas pada pasal 76, mengenai tugas komisi perlindungananak Indonesia. </span></div><div class="post-body entry-content" id="post-body-469558398047111559" itemprop="description articleBody" style="line-height: 1.6em; margin: 0px 0px 0.75em;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div style="clear: both; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">Pada pasal 76 dijelaskan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas melaku kan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberi kan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak. </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">Selain itu mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak, me nerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelang aran Hak Anak, selanjutnya melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak.</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">KPAI juga melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang. </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">Jelas itu merupakan hal yang sangat penting, guna menjamin keselamatan anak, baik dari lingkungan keluarga maupun dari luar atau lingkungan. Sekalian dengan hal tersebut, ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB) Novrianto. SP, dengan tegas mengatakan, agar pemerintah provinsi Sumatera Barat segera membentuk KPAI di daerah ini. </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">Novrianto juga mengatakan, jika pemerintah provinsi Sumatera Barat tidak membentuk KPAI, itu menunjukan kalau tidak perduli terhadap keselamatan dan masa depan anak. </span></div><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";"><div style="text-align: justify;">Hal tersebut bukan tidak beralasan, jika anak tidak mendapat perlindungan, maka sesuatu yang negatif akan terjadi, dipastikan kehidupan masa depan anak akan buruk, karena secara psycologis atau fisik mendapatkan tekanan, namun tidak mendapat perlindungan. </div></span><p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">"Jika provinsi Sumatera Barat tidak membentuk KPAI di daerah ini, jelas me nunjukan ketidak pedulian pada anak, dan jelas kalau terjadi penganiayaan baik fisik maupun psykis pemerintah daerah ini akan masa bodoh, maka generasi penerus akan mengalami tekan dan akan  menekan yang lainnya, maka derah ini akan rusak," tegas Novrianto yang kerap dipanggil Ucok, Rabu (1/2/2023). </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">Dia juga menegaskan, berkaitan dengan anggaran adanya KPAI, tentu bisa di siasati jika memiliki niat tulus dalam perlindingan terhadap anak. </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">"Pemprov akan bicara anggaran, itu hanya alasan saja, karena semua bisa disiasati dan saya yakin dengan niat tulus itu tidak akan ada masalah," tegas nya lagi. </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">Ucok juga menghimbau, agar pemerintahan provinsi yakni Pemrintah dan legislatif, segera lakukan pembahasan bersama, dengan mengabaikan alasan dana, tapi mengacu pada niat melindungi anak, yang akan menjadi pemimpin masa depan.</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";"> "Jangan hanya alasan anggaran, lalu pemerintahan provinsi Sumatera Barat tidak mem bentuk KPAI, padahal masa depan anak lebih utama dan perlu diperhatikan," tutup Ucok(rel)</span><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"><br /></div></div></div></div></div>

Provinsi Sumatera Barat Tidak Peduli Anak, Jika Tidak Bentuk KPAI

Realitakini.com-  Padang  UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah d engan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang P...

Read more »

Hadiri Kick Off Sosialisasi IFNET 2030, Sekda Hansastri Serahkan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumbar

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglJDFSEK3IMZOQnvFBcOyf5Bx7ysCMbobV_oY2O7w0u9P3PFXs2Aa0pieArq8gWa5YQUsZXeMKZF3Xrz_SJdMqUf5aC2GWC3mnXLRug4WGWamZLQAuFSemPpY7IfFPOm-htWtLVAV4IyxA5apwaC8mJZ7GLVKaG1K7ElGIhMZDfRUxx16OKjOX5wTC/s500/%20NT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglJDFSEK3IMZOQnvFBcOyf5Bx7ysCMbobV_oY2O7w0u9P3PFXs2Aa0pieArq8gWa5YQUsZXeMKZF3Xrz_SJdMqUf5aC2GWC3mnXLRug4WGWamZLQAuFSemPpY7IfFPOm-htWtLVAV4IyxA5apwaC8mJZ7GLVKaG1K7ElGIhMZDfRUxx16OKjOX5wTC/w640-h384-rw/%20NT.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- NTT</span></b><div style="text-align: justify;">Dalam acara Kick Off Sosialisasi IFNET 2030 yang diadakan di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/2/2023), turut hadir Sekda Provinsi Sumatera Barat Hansastri, didampingi Kepala Dinas Kehutan an Yozarwardi U.P. Dalam acara tersebut Sekda Hansastri secara resmi menyerahkan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumatera Barat dan memaparkan Program Unggulan dalam implemen tasinya di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030, sebagai bentuk komitmen Provinsi Sumatera Barat sebagai sub nasional dan Perhutanan Sosial menjadi salah satu program unggulan" ucap Sekda Sumbar Hansastri dalam sambutannya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyusunan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tahun 2022 dimana dalam penyusunannya difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPKH Wilayah I Medan yang didukung oleh Tenaga Ahli yg berasal dari IPB University dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Buku Rencana Kerja IFNET 2030 dijelaskan, secara umum aksi mitigasi perubahan iklim di Sumatera Barat terdapat sebanyak 8 RO (Rencana Operasional) dengan target areal seluas lebih kurang 1.115.218,60 hektar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya, dalam arahannya menyebutkan bahwa IFNET 2030 merupakan komitmen Indonesia dalam upaya penurunan emisi bagi dunia inter nasional di Bidang Kehutanan dan Lahan dengan targetnya cukup tinggi dibandingkan negara lain nya. Dokumen yang telah disusun perlu di follow up dengan melibatkan berbagai pihak. Sedikit berbeda dengan Gubernur NTT, Menteri LHK cukup optimis dengan kesiapan dan ketersediaan SDM dalam implementasinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menteri LHK juga memberikan apresiasi kepada 12 Provinsi yang telah menyusun rencana kerja FOLU NET SINK 2030.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Apresiasi untuk 12 Provinsi yang telah menyusun rencana kerja folu net sink 2030 dan dukungan provinsi akan menguatkan kita untuk mencapai target nasional penurunan emisi sebanyak 140 juta ton CO2eq,” ucap Menteri LHK, Siti Nurbaya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Viktor Bangtilu Laiskodat, SH, M.Si. Gubernur NTT menyampaikan bahwa Rencana IFNET 2030 sudah tersusun dengan bagus dan detil, namun masih perlu dukungan anggaran untuk mencapainya. Disamping itu, kesiapan SDM juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan sangat penting.(af.phb/MMC)</div>

Hadiri Kick Off Sosialisasi IFNET 2030, Sekda Hansastri Serahkan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumbar

Realitakini.com- NTT Dalam acara Kick Off Sosialisasi IFNET 2030 yang diadakan di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/2/2023), turut ...

Read more »

Setelah 49 Tahun, Bundo Kanduang Sumatera Barat Akhirnya Miliki Rumah Gadang

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG31XnwP5PTZOGftb-liSOAN4zeq-d_CD6YLdwDm10eAK6F3yrfPWsY_2yFobI76IVX42rieRHgcoQ6jRgnfHxdgLFh6TIHaSuDDu_84XZoeD_Vqab2Y0tjVM2R20TsuM1TnJCktsyWGw1JzQ0fJnZX1gfC2cfIi2RttSVNPqLBIcMIXSuH2E1aYPI/s500/%20BU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG31XnwP5PTZOGftb-liSOAN4zeq-d_CD6YLdwDm10eAK6F3yrfPWsY_2yFobI76IVX42rieRHgcoQ6jRgnfHxdgLFh6TIHaSuDDu_84XZoeD_Vqab2Y0tjVM2R20TsuM1TnJCktsyWGw1JzQ0fJnZX1gfC2cfIi2RttSVNPqLBIcMIXSuH2E1aYPI/w640-h384-rw/%20BU.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Padang</span></b> <div><div style="text-align: justify;">Berlokasi di kawasan Kompleks Masjid Raya Sumatera Barat, Organisasi Perkumpulan Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat akhirnya memiliki rumah gadang setelah 49 tahun didirikan.Sebagai penanda diresmikannya rumah gadang, upacara menaiki Rumah Gadang digelar Bundo Kanduang Sumbar, Rabu siang (1/2/2023). Turut hadir dalam upacara tersebut, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Gubernur Audy Joinaldy ber sama Ketua Perkumpulan Bundo Kanduang Sumbar, Puti Reno Raudhatul Hannah Thaib, Ketua LKAAM  Fauzi Bahar, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala DP3AP2KB Sumbar Gemala Ranti, serta Bundo Kanduang dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diakui Wagub Audy Joinaldy, Organisasi Bundo Kanduang memiliki peran sentral dalam pembangunan di Sumatera Barat, terutama di era percepatan digitalisasi seperti sekarang. Menurutnya, era digital tidak dapat dipungkiri turut membawa negatif bagi generasi muda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tentunya Bundo Kanduang memiliki peran besar sebagai penengah dan penetralisir dalam percepatan digitalisasi," ujar Wagub.Tak hanya itu, Wagub juga mendorong agar Bundo Kanduang juga semakin proaktif meningkatkan perannya di masyarakat. Tidak hanya di bidang kebudayaan, tapi juga ekonomi, politik, pendidikan dan sektor lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Harus bisa berperan di segala aspek dan sendi kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Saya yakin bundo-bundo kita di Sumatera Barat ini mampu," sambung Wagub.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Puti Reno Raudhatul Hannah Thaib selaku Ketua Bundo Kanduang Sumbar mengata kan, rumah gadang nantinya tidak hanya akan dimanfaatkan oleh Organisasi Bundo Kanduang Sumatera  Barat, tetapi juga dapat dimanfaatkan semua perempuan Minangkabau, anak-anak, istri-istri orang Minang dimana saja berada. Ia berharap dengan adanya rumah gadang, akan dapat semakin menggali dan me ngembangkan potensi adat dan budaya Minangkabau yang selama ini terpendam akan dapat segera dimunculkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Baik melalui pelatihan, penataran, diskusi, maupun perlombaan, dan sebagainya," kata beliau.Diketahui juga dari Bundo Raudhah, sejak lahir dari Mubes ke tiga LKAAM di Payakumbuh tahun 1974 silam, baru saat ini Bundo Kanduang memiliki rumah gadang yang dapat menfasilitasi segala aktivitas dan kegiatan organisasi perempuan Minangkabau itu. Sebelumnya, berbagai aktivitas dan kegiatan Bundo Kanduang selama bertahun-tahun terlaksana dengan menumpang di gedung-gedung kantor maupun rumah pengurus-pengurus organisasi.(*R)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemprov. Sumatera Barat</div></div>

Setelah 49 Tahun, Bundo Kanduang Sumatera Barat Akhirnya Miliki Rumah Gadang

Realitakini.com- Padang   Berlokasi di kawasan Kompleks Masjid Raya Sumatera Barat, Organisasi Perkumpulan Bundo Kanduang Provinsi Sumatera ...

Read more »

Ombudsman RI Berikan Penghargaan Kebupati Pesisir Selatan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4_3c-BSjAhN5z9kCc_h407rYVx4OzM8mb-yJm2_lxQVu2PHJX7XIKBTs3E86RAzj5t5ErEWTIKZMCnsmTdgbzkj7OGGemIEDryftIeJH3DEcWNQ3nxO1O7PWJPndXLM2Fho_1TBLXFvJZubbebiVLKSt_UOgpSZAwnX-1cbcLd8330elPuYmfKmez/s500/OM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4_3c-BSjAhN5z9kCc_h407rYVx4OzM8mb-yJm2_lxQVu2PHJX7XIKBTs3E86RAzj5t5ErEWTIKZMCnsmTdgbzkj7OGGemIEDryftIeJH3DEcWNQ3nxO1O7PWJPndXLM2Fho_1TBLXFvJZubbebiVLKSt_UOgpSZAwnX-1cbcLd8330elPuYmfKmez/w640-h384-rw/OM.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pesisirselatan </span></b></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas Prestasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 2022, dengan nilai 80,71. Nilai ini berada di zona hijau atau opini kualitas tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Rusma Yul Anwar yang diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani, di gedung Ombudsman RI Perwakil an Sumbar, Padang, Rabu (1/2).Turut mendamping, Asisten III, Emirda Ziswati Kadis Kesehatan Syahrizal Antoni, dan Kadis Kominfo Junaidi.Dalam sambutannya Bupati mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI yang sudah melihat memantau dan menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya, Penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Dengan pengharga an ini ia ber harap standar pelayanan publik untuk masa yang akan datang akan menjadi lebih baik. Ia menginga tkan Penghargaan ini jangan sampai membuat jajarannya berpuas diri, sebab pelayan an publik bukan pekerjaan yang selesai ketika mendapat nilai bagus saja. Bupati juga memberi kan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan staf di seluruh OPD yang telah berhasil menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Penghargaan tersebut sangat penting tapi bukanlah tujuan utama kita, karena Pemerintah Kabupaten itu prioritas tugasnya memang melayani masyarakat, Itu Amanah kita," tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati berharap pada penilaian tahun 2023 nilainya bisa meningkat lagi. Maka itu kepada setiap OPD wajib menjaga dan meningkatkan pelayanan publiknya.Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Per wakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani, S.Sos., Msi dalam sambutan menjelaskan penilaian layanan ini sudah tertuang dalam butir-butir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Ombudsman RI tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang ditandatangani tahun 2022 lalu.Disebut Yefri, tujuan dari penilaian itu yakni untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di daerahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Adapun komponennya berupa input (kompetensi penyelenggara dan sarana prasarana), proses (pemenuhan standar pelayanan publik), output (persepsi maladministrasi dari masyarakat), dan pengaduan (pengelola pengaduan),” ujarnya.Selain itu, penilaian kualitas standar publik berazas kan kepada prinsip integritas, keadilan, kepatuhan non-diskriminasi, berkesinambungan dan bersifat keterbukaan dan kerahasiaan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan itu, Bupati Rusma Yul Anwar juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas Kepatuhan Pada UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan podcast di akun Youtube Ombudsman RI secara live. ( RK/ Kmf)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Ombudsman RI Berikan Penghargaan Kebupati Pesisir Selatan

Realitakini.com-Pesisirselatan  Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas Prestasi ...

Read more »

Hadiri Kick Off Sosialisasi IFNET 2030, Sekda Hansastri Serahkan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumbar

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYV0MZ9YITuCeSCMIuLpgNSeoUoXx9rY9FZovwx7Ajowf9ARxtlg_uE71QBKJ0qIzZzvnKC14rnDTbbkQP-9uheu-LFycWh9Z4FDgeOshzh47B36XNob2xpJywJ4I0YeeSuNyxeTyvZxtWBq_d1kgtHBIGw5lb9xxkTFnf_fBie4nlDbSRBn52cGQ2/s500/%20NT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYV0MZ9YITuCeSCMIuLpgNSeoUoXx9rY9FZovwx7Ajowf9ARxtlg_uE71QBKJ0qIzZzvnKC14rnDTbbkQP-9uheu-LFycWh9Z4FDgeOshzh47B36XNob2xpJywJ4I0YeeSuNyxeTyvZxtWBq_d1kgtHBIGw5lb9xxkTFnf_fBie4nlDbSRBn52cGQ2/w640-h384-rw/%20NT.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- NTT</b></span><div style="text-align: justify;">Dalam acara Kick Off Sosialisasi IFNET 2030 yang diadakan di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/2/2023), turut hadir Sekda Provinsi Sumatera Barat Hansastri, didampingi Kepala Dinas Ke hutanan Yozarwardi U.P. Dalam acara tersebut Sekda Hansastri secara resmi menyerahkan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumatera Barat dan memaparkan Program Unggul an dalam implementasinya di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030, sebagai bentuk komitmen Provinsi Sumatera Barat sebagai sub nasional dan Perhutanan Sosial menjadi salah satu program unggulan" ucap Sekda Sumbar Hansastri dalam sambutannya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyusunan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tahun 2022 dimana dalam penyusunannya difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPKH Wilayah I Medan yang didukung oleh Tenaga Ahli yg berasal dari IPB University dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Buku Rencana Kerja IFNET 2030 dijelaskan, secara umum aksi mitigasi perubahan iklim di Sumatera Barat terdapat sebanyak 8 RO (Rencana Operasional) dengan target areal seluas lebih kurang 1.115.218,60 hektar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya, dalam arahannya menyebut kan bahwa IFNET 2030 merupakan komitmen Indonesia dalam upaya penurunan emisi bagi dunia internasional di Bidang Kehutanan dan Lahan dengan targetnya cukup tinggi dibandingkan negara lainnya. Dokumen yang telah disusun perlu di follow up dengan melibatkan berbagai pihak. Sedikit berbeda dengan Gubernur NTT, Menteri LHK cukup optimis dengan kesiapan dan ketersediaan SDM dalam implementasinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menteri LHK juga memberikan apresiasi kepada 12 Provinsi yang telah menyusun rencana kerja FOLU NET SINK 2030.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Apresiasi untuk 12 Provinsi yang telah menyusun rencana kerja folu net sink 2030 dan dukungan provinsi akan menguatkan kita untuk mencapai target nasional penurunan emisi sebanyak 140 juta ton CO2eq,” ucap Menteri LHK, Siti Nurbaya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Viktor Bangtilu Laiskodat, SH, M.Si. Gubernur NTT menyampaikan bahwa Rencana IFNET 2030 sudah tersusun dengan bagus dan detil, namun masih perlu dukungan anggaran untuk mencapainya. Disamping itu, kesiapan SDM juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan sangat penting.( RK )</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Hadiri Kick Off Sosialisasi IFNET 2030, Sekda Hansastri Serahkan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumbar

Realitakini.com- NTT Dalam acara Kick Off Sosialisasi IFNET 2030 yang diadakan di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/2/2023), turut ...

Read more »

Berprestasi Atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Peroleh Penghargaan Dari Ombudsman RI

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI22qHNEcHYLODn9ngGgd9rfBQvaPls5Tq5ImKCeqkuXWsiYS_0EXizKmS8Bya29JH_zvY2QGTcdITdSSnEwUm1ciQ64qHhq_uKuCEk9-P90N_ysd4JONzxCavHvfKO87EtJ4kvSogxByLwFOxOeNtyNxKgApfmJzqQLsxLZzAfal4OVIQ0i-_2yTZ/s500/st.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI22qHNEcHYLODn9ngGgd9rfBQvaPls5Tq5ImKCeqkuXWsiYS_0EXizKmS8Bya29JH_zvY2QGTcdITdSSnEwUm1ciQ64qHhq_uKuCEk9-P90N_ysd4JONzxCavHvfKO87EtJ4kvSogxByLwFOxOeNtyNxKgApfmJzqQLsxLZzAfal4OVIQ0i-_2yTZ/w640-h384-rw/st.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Dharmasraya</span></b><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas Prestasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, dengan nilai 88,67. Nilai ini berada di zona hijau atau opini kualitas tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nilai yang diperoleh Kabupaten Dharmasraya merupakan kedua tertinggi di Provinsi Sumatera Barat untuk kategori kabupaten, setelah Solok yang berhasil mengumpulkan nilai 88,73, tipis di atas Dharmasraya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas keberhasilan itu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menerima sertifikat pengharga an, yang diserahkan Kepala  Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Hariani, Rabu (01/02/2023) di Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ahamdulillah, berdasarkan Keputusan Ketua Ombusman RI, kita kembali memperoleh prestasi atas Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, dengan opini kualitas tinggi, atau zona hijau,” ucap Bupati Sutan Riska. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas prestasi yang diraih, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI yang sudah melihat memantau dan menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang kian tahun semakin baik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya, Penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh komponen Pemkab Dharmasraya dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Dengan penghargaan ini ia berharap standar pelayanan publik untuk masa yang akan datang akan menjadi lebih baik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sutan Riska mengaku, pihaknya terus berupaya menerapkan instrumen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyeleng gara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Standar layanan dimaksud berupa jenis layanan, syarat, tarif, prosedur dan waktu pelayanan dilakukan. Komponen standar ini sangat penting untuk mencegah pintu masuk korupsi atau pungli,” tutup Sutan Riska.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai informasi, tahun lalu Dharmasraya juga memperoleh prestasi serupa, di mana saat itu hanya Dharmasraya dan Kota Payakumbuh yang berhasil meraih zona hijau atau nilai kepatuhan tinggi, diantara 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.(FR)</div></div>

Berprestasi Atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Peroleh Penghargaan Dari Ombudsman RI

Realitakini.com-Dharmasraya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas Prestasi ...

Read more »