Pemerintah Kota Payakumbuh Gelar Rakor TPPS. Turunkan Angka Stunting

<b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB5fj5kIwzgzxKtGQ44APikwpaZ6-Q-EZ-Acgsvktgr0vknB6yImMTTgQknV81GFuMhGZ92_sTDKDykBFiRjcc6HVTv8epYIQI6jsIiJWS6_5A09Db7eNEQWbxHuIK2yiRAmNnIzD6zAhBWh6NRpn4IKd3QpsMo6L9dcn7siDE_qeDH9DBZMrVnK73/s500/Roako.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB5fj5kIwzgzxKtGQ44APikwpaZ6-Q-EZ-Acgsvktgr0vknB6yImMTTgQknV81GFuMhGZ92_sTDKDykBFiRjcc6HVTv8epYIQI6jsIiJWS6_5A09Db7eNEQWbxHuIK2yiRAmNnIzD6zAhBWh6NRpn4IKd3QpsMo6L9dcn7siDE_qeDH9DBZMrVnK73/w640-h384-rw/Roako.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Payakumbuh</b><div style="text-align: justify;">Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terkait percepatan penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem bertempat di Aula Randang Kantor Wali Kota Payakumbuh, Jumat (3/2/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda di dampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Dafrul Pasi serta kepala OPD terkait.Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Rida Ananda mengatakan digelarnya rakor adalah tindak lanjut instruksi Presiden untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kegiatan rakor ini, untuk menindaklanjuti upaya penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Payakumbuh sesuai dengan instruksi Presiden angka stunting dan angka kemiskinan ekstrem harus diturunkan,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, Prevalensi Stunting Kota Payakumbuh 17,8% dibawah rata-rata Nasional, Provinsi dan dibawah target kinerja Kota Payakumbuh tahun 2022 sebesar 18%.Rida meng harapkan kedepannya karena sudah diketahui angka stunting dan kemiskinan ekstrem di KotaPayakumbuh tentu menjadi satu fokus sasarannya dalam menurunkan angka tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Harapan ke depannya, tentu dengan adanya koordinasi baik dari TPPS dan OPD terkait, Seluruh program menjadi satu fokus sasarannya untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem,” harap Rida.</div><div style="text-align: justify;">Senada, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal mengatakan ada beberapa objek yang harus di jadi kan fokus yaitu Pencegahan pernikahan dini guna mengurangi angka keturunan stunting, Pencegahan stunting dengan memaksimalkan pola asuh anak dalam keluarga, Pengoptimalan peran kader BKB dalam usaha pencegahan dan penanganan stunting, Penambahan pengetahuan tentang stunting dan Usaha peningkatan gizi.Ditambahkan Yasrizal Rakor ini bertujuan untuk menguatkan sinergi dan kepedulian TPPS dalam rangka koordinasi dan evaluasi terhadap stunting kompetensi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tujuan pertemuan ini adalah untuk menguatkan sinergi dan kepedulian tim percepatan penurunanstunting dalam rangka koordinasi dan evaluasi terhadap stunting kompetensi yang dilaksanakan oleh OPD terkait baik secara serentak, terprogram maupun lintas sektor,” Jelas Yasrizal</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diakhir penyampaiannya, Yasrizal berharap Semoga dengan adanya kegiatan ini semakin memupuk serta menguatkan semangat sebagai tim penurunan stunting sehingga bisa menurunkan angka stunting di Kota Payakumbuh sehingga bisa menghasilkan generasi muda yang sehat jasmani dan rohani serta bisa bermanfaat bagi masyarakat. (Kmf/ RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Pemerintah Kota Payakumbuh Gelar Rakor TPPS. Turunkan Angka Stunting

Realitakini.com-Payakumbuh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim Pe...

Read more »

Lakukan Validasi Kependudukan, 60 Warga Binaan Rutan Padangpanjang di Data.

<div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVGtGCDKgxbQRTQ8SjFw8duYiY59gTMjolRuS_tM_Ka5GJWus2TX5y80tWKtdQvV_LFMxZs1dO1E-ccpeYjrUkmB04J_LiynX7BaAWmKFaXp-xtHnbxCzeKGn2_Dvs2PJML2l1Jmsfg-IQkTBToNtOdtGk-LI-y6g3AGvWa3rW-oGEHkFFPmQTijYeUA/s1600/IMG-20230203-WA0007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVGtGCDKgxbQRTQ8SjFw8duYiY59gTMjolRuS_tM_Ka5GJWus2TX5y80tWKtdQvV_LFMxZs1dO1E-ccpeYjrUkmB04J_LiynX7BaAWmKFaXp-xtHnbxCzeKGn2_Dvs2PJML2l1Jmsfg-IQkTBToNtOdtGk-LI-y6g3AGvWa3rW-oGEHkFFPmQTijYeUA/w400-h300-rw/IMG-20230203-WA0007.jpg" width="400" /></a></div><br />Realitakini.com - Padang Panjang.</b></div><div>Setelah melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan kepada seluruh petugas Rutan Padang Panjang, Disdukcapil Kota Padang Panjang juga melakukan validasi data kependudukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Padang Panjang, Kamis (2/2).</div><div><br /></div><div>Pada kegiatan ini Tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari Plt. Kabid PIAK dan PD, Sub Koordinator Pendaftaran Penduduk, Sub Koordinator Pencatatan Sipil dan juga ADB datang dengan membawa serta alat pengecekan Biometrik untuk melakukan validasi data kependudukan bagi 60 warga binaan yang tidak memiliki NIK.</div><div><br /></div><div>"Jadi dari hasil koordinasi dengan Rutan IIB Kota Padang Panjang hari ini kami juga sekalian melakukan pengecekan biometrik bagi warga binaan yang belum memiliki KTP el. Dan hasilnya tadi memang 19 warga bina tidak ditemukan biometriknya di Data Center Kemendagri. Ini berarti mereka belum memiliki KTP el." begitu disampaikan Windo A. Rezzo, S.Kom, M.Si Plt. Kabid PIAK dan PD.</div><div><br /></div><div>Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjamin hak pilih warga binaan dan juga upaya Rutan Kelas IIB Padang Panjang menjelang Pemilu 2024. Kasubsi Pelayanan Tahanan Hadi Susilo juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, “Kami sangat mengapresiasi kerjasama dan koordinasi dengan Sukcapil Kota Padang Panjang terkait pendataan NIK bagi WBP kami”.</div><div><br /></div><div>Dra. Laswarni selaku Kabid Adminduk menuturkan “WBP yang belum punya NIK kewajiban Dukcapil yang akan membuatkannya. Dasarnya adalah KK, alamat mana yang digunakan, maka dukcapil daerah asal WBP ini nanti yang akan membuatkan NIKnya, tentu kita tanya dulu penghuni rutannya, alamat saudara atau kerabatnya yang mana yang mau digunakan”.(Dms)</div>

Lakukan Validasi Kependudukan, 60 Warga Binaan Rutan Padangpanjang di Data.

Realitakini.com - Padang Panjang. Setelah melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan kepada seluruh petugas Ru...

Read more »

Sekretaris Pol PP Sumbar Berpulang, Gubernur Lepas Jenazah Almarhumah

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0J3gHrNbJDD-LM4NExCq2ZprER3DEO48lDEPMGBUm2bEvG6i5LEqR1mTi4eDcVHxvmgZUxVb4wiOBIbQwtfjPtM3X8W52TF5Nqo0w3bHq_2JVIWTH3XbRLWfZhH1c7AHZb_9lKtSdOuQLexIvqEVNoIY01Zdy25IJgvdGCqKLAkjWawfMwwvP7yDC/s500/DO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0J3gHrNbJDD-LM4NExCq2ZprER3DEO48lDEPMGBUm2bEvG6i5LEqR1mTi4eDcVHxvmgZUxVb4wiOBIbQwtfjPtM3X8W52TF5Nqo0w3bHq_2JVIWTH3XbRLWfZhH1c7AHZb_9lKtSdOuQLexIvqEVNoIY01Zdy25IJgvdGCqKLAkjWawfMwwvP7yDC/w640-h384-rw/DO.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </span></b><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, melepas Jenazah Dra. Imelwati M.Si, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, dalam usia 56 tahun di kediaman Almarhumah di Jalan Teknologi IV, Nanggalo, Kota Padang, Jumat (3/2/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut informasi yang beredar via WhatsApp grup, Dra. Imelwati berpulang pada hari ini pukul 07.00 WIB di RS. M. Djamil Padang, Almarhumah meninggalkan satu orang anak perempuan dan satu orang cucu. Almarhumah akan di Sholatkan di Mesjid Al-Qadar  yang berlokasi dekat dengan rumah kediaman beliau. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Gubernur Buya Mahyeldi, perempuan yang lahir pada tanggal 7 Mei 1967 tersebut, telah banyak kontribusi bagi masyarakat Kota Padang,  gubernur pun berharap semoga hasil kerja yang Almarhumah dapat menjadi amal ibadah untuknya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Semoga hasil kerja beliau untuk masyarakat tetap mengalir manfaatnya sampai hari ini dan seterusnya, beliau merupakan orang yang hebat dan berjasa bagi Kota Padang," ungkap gubernur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur juga berpesan untuk memperbanyak amal soleh, karena batas usia merupakan rahasia Allah SWT, ketika ajal sudah memanggil, kita pun harus menyiapkan bekal amal dan perbuatan baik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ketika ajal sudah memanggil, semoga kita siap dengan itu, oleh karenanya persiapkan bekal amal kita, lihatkanlah kontribusi untuk negara yang kita cintai, semoga hasil kerja kita bisa menjadi amal soleh di mata Allah," tutup gubernur. ( RK*)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemprov. Sumatera Barat</div>

Sekretaris Pol PP Sumbar Berpulang, Gubernur Lepas Jenazah Almarhumah

Realitakini.com-Padang  Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, melepas Jenazah Dra. Imelwati M.Si, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pr...

Read more »

Pj. Walikota Rida Ananda Bersama Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh Pasang Batok 1 Juta Patok, Batas Tanah

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvsuYqhC_8hDm48c9qqqQucT9YuF2WUw2iySl0oLfT_bC6UfKgMC2Owx8w-5y63GeA8DgdCFbR63FZr4t81fk29RVYngMQxMA0A5JWLetcywtCHEkOKGYUfp0bV7A10azcAYVXUBUa2EFHPYprtkw5KSUaeAb7eI-2r941tJ1KyQz4yJpLLyzgYa2z/s500/%20PET.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvsuYqhC_8hDm48c9qqqQucT9YuF2WUw2iySl0oLfT_bC6UfKgMC2Owx8w-5y63GeA8DgdCFbR63FZr4t81fk29RVYngMQxMA0A5JWLetcywtCHEkOKGYUfp0bV7A10azcAYVXUBUa2EFHPYprtkw5KSUaeAb7eI-2r941tJ1KyQz4yJpLLyzgYa2z/w640-h384-rw/%20PET.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Payakumbuh</span></b></div><div style="text-align: justify;">Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kota Payakumbuh Guna menyukseskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 di kota Payakumbuh,  menghelat Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) bidang tanah yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gemapatas merupakan upaya bentuk meningkatkan kesadaran untuk menandai kepemilikan tanah bagi seluruh warga Indonesia. Sehingga Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) inisiasi Gemapatas bagi sebanyak 1 juta patok tanah secara serentak pada Jumat 3 Februari 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemasangan sejuta patok tanah ini juga akan dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) se bagai bentuk apresiasi kepada Kementerian ATR/ BPN.Berlangsung secara simbolis di kelurahan Ibuh, kecamatan Payakumbuh Barat, dan berlangsung serentak di seluruh Indonesia, kegiatan Gemapatas dihadiri Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda bersama staf ahli bidang pemerintahan dan kesra Elvi Jaya didampingi Sekretaris Camat Payakumbuh Barat Aulia Fajrin dan Lurah Ibuh Yose Nurwahid beserta jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh dan kantor ATR/BPN Kota Payakumbuh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Gemapatas ialah gerakan yang baru pertama kali dilaksanakan semenjak Republik Indonesia berdiri,” ujar Kepala kantor Pertanahan kota Payakumbuh Heddy Saragih setelah menghadiri secara virtual kegiatan Gemapatas bagi sejuta patok tanah se-Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disampaikan Heddy kepada Pj. Walikota Payakumbuh bahwa di kota Payakumbuh telah dipasang patok atau tanda batas tanah sebanyak 50 (Limapuluh) patok bidang tanah yang berada di wilayah administrasi kelurahan Ibuh, kecamatan Payakumbuh Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemasangan patok merupakan kewajiban masyarakat sebelum mendaftarkan tanahnya, agar saat petugas pengukuran mengukur batas tanah, dapat lebih mudah dan cepat. Selain itu, untuk pengamanan aset dan menjamin kepastian batas bidang tanah,” katanya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Patok dipasang oleh masing-masing pemilik tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, sehingga batas bidang tanah semakin jelas dan bisa mencegah sengketa batas yang selama ini sering terjadi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Patok bisa dari beton, besi, atau pipa paralon dengan panjang  minimal 50 cm, diameter sekurang-kurang nya 5 cm, lalu ditanam dengan kedalaman 30 cm dan sisanya setinggi 20 cm di permukaan tanah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mendengar atas penyampaian dari kepala kantor ATR/BPN Kota Payakumbuh tersebut, Pj. Walikota Rida Ananda ucapkan terimakasih dan sangat meng apresiasi atas inovasi yang telah digagas oleh Kementrian ATR/BPN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tentu, selama ini dapat kita lihat jika terkait dengan persoalan tapal batas patok bidang tanah merupakan persoalan yang sering membuat warga saling berselisih. Tapi, Alhamdulilah,untuk kota Payakumbuh hal ini tidak ada terjadi, karna warga kota  Payakumbuh sangat menjunjung tinggi rasa toleransi antar sesama,” ungkap Rida</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Akan tetapi, jika ada sedikit kendala dan hambatan yang ditemui, maka warga mengutamakan untuk menyelesaikan hambatan itu dengan cara musyawarah serta mufakat,” lanjutnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Orang nomor satu di lingkup pemerintah kota Payakumbuh itu menyampaikan bahwasanya atas Gemapatas yang dilaksanakan oleh pihak dari kantor pertanahan ini dapat diambil hikmahnya bersama, dimana niat dari pihak pertanahan ini untuk bagai mana dalam melaksanakan patok batas ini, yakn agar tidak ada lagi caplok mencaplok tanah yang terjadi diantara masyarakat yang selama ini sering terjadi,” tukas Rida.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah mengikuti secara virtual, kepala kantor Per tanahan kota Payakumbuh Heddy Saragih mang ajak Pj. Walikota untuk melaksanakan pemasangan patok batas bidang tanah yang berada di sebelah kantor ke lurahan Ibuh, kecamatan Payakumbuh Barat.(* RK)</div><div style="text-align: justify;"> ( Kominfo)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Pj. Walikota Rida Ananda Bersama Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh Pasang Batok 1 Juta Patok, Batas Tanah

Realitakini.com-Payakumbuh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kota Payakumbuh Guna menyukseskan Pendaftaran T...

Read more »

Jumat Curhat Kapolres AKBP Ruly Indra Wijayanto Silaturahmi Dengan Masyarakat Tanjung Baru

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaTa3OXb4h8GmQ2ZgpU0PeN37XghC-1lnCpln8LhmKXkQQHBqt0-8_GwntBU7IxP93zQG74Qs1oWExhkdXDbD65RwRh7Rydiq8n6-w1L4MYYPZwlhFKCxqqMZdsvDvugnBfEW5kpCpBR0Pcu_8y_Ta8hSoGNrkUV7hJ2I36x5PZHxPKBlXYtyEoSp7zw/s720/IMG_20230204_090710.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="457" data-original-width="720" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaTa3OXb4h8GmQ2ZgpU0PeN37XghC-1lnCpln8LhmKXkQQHBqt0-8_GwntBU7IxP93zQG74Qs1oWExhkdXDbD65RwRh7Rydiq8n6-w1L4MYYPZwlhFKCxqqMZdsvDvugnBfEW5kpCpBR0Pcu_8y_Ta8hSoGNrkUV7hJ2I36x5PZHxPKBlXYtyEoSp7zw/w400-h254-rw/IMG_20230204_090710.jpg" width="400" /></a></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Realitakini.com Tanah Datar                              -Kapolres Tanah Datar AKBP Ruly Indra Wijayanto, S.I.K, M.Si bersama PJU serta didampingi oleh Kapolsek  Tanjung Baru mengunjungi Masyarakat yang sedang berkumpul di kedai Caun Kecamatan Tanjung Baru, Jumat(03/02/2023) sekira pukul 10 pagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adapun kunjungan ini dimaksud untuk mempererat silahturahmi antara Kepolisian khsusnya Resor Tanah Datar dengan masyarakat serta  memonitoring secara langsung tentang perkembangan situasi Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar.</div><div> </div><div style="text-align: justify;">“Dalam kesempatan ini, saya selaku Kapolres Tanah Datar ingin mempererat Hubungan Silaturahmi dengan masyarakat Khususnya di Nagari tanjung baru supaya keluhan dan saran dari masyarakat bisa menjadi pedoman kami dalam melaksanakan tugas ” ujar Kapolres. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Situasi Kamtibmas yang Kondusif.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">“saya berharap dengan diadakan nya pertemuan ini, dapat menghasilkan solusi serta masukan tentang meningkatkan situasi Kamtibmas yang lebih kondusif khususnya di Kecamatan Tanjung Baru ini” tambah nya.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, Kapolres Tanah Datar akan terus melakukan kegiatan ini pada setiap Jum’at di tempat-tempat yang berbeda di seputaran Wilkum Polres Tanah Datar.(**)</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Editor : Mailis RK</div>

Jumat Curhat Kapolres AKBP Ruly Indra Wijayanto Silaturahmi Dengan Masyarakat Tanjung Baru

Realitakini.com Tanah Datar                              -Kapolres Tanah Datar AKBP Ruly Indra Wijayanto, S.I.K, M.Si bersama PJU serta dida...

Read more »

Komisi IV DPR RI Dukung Pemprov Bengkulu Usulkan Pengelolaan Hutan untuk Kepentingan Masyarakat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVPxeEVN_bF3uFqpUo9l6fL-2l55InI_EoUBzUEucOUyBjeqIuSoLaVfe7ZhpMbH7BbmXIvLSIa2-_f_5m5fQ-LftPsk7W_UqgUAlzMnntg7Z06SvDvAbH4eYf47SL0K9p0kT5OcxhaABujHZQKKVNy-jXQEmuDUFqrYIGJ--Uk1cxuAHfNy4hgAOt/s1449/IMG-20230203-WA0000.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1018" data-original-width="1449" height="281" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVPxeEVN_bF3uFqpUo9l6fL-2l55InI_EoUBzUEucOUyBjeqIuSoLaVfe7ZhpMbH7BbmXIvLSIa2-_f_5m5fQ-LftPsk7W_UqgUAlzMnntg7Z06SvDvAbH4eYf47SL0K9p0kT5OcxhaABujHZQKKVNy-jXQEmuDUFqrYIGJ--Uk1cxuAHfNy4hgAOt/w400-h281-rw/IMG-20230203-WA0000.jpg" width="400" /></a></div><div><span style="text-align: justify;">Realitakini.com - Bengkulu </span></div><div style="text-align: justify;">Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, maritim, dan kehutanan melakukan Peninjauan dan Diskusi bersama masyarakat Desa Kota Niur Kec.Semidang Lagan Kab.Bengkulu Tengah, Kamis(2/2). Hal ini guna membahas Pelaksanaan Pelepasan Kawasan Hutan di Taman Buru Semidang Bukit Kabu untuk kesejahteraan masyarakat setempat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diketahui, setengah lahan pemukiman Desa Kota Niur saat ini berada di kawasan taman buru Semidang Bukit Kabu dan setengah lagi masuk ke kawasan Hutan Produksi yang dikelola oleh perusahaan tambang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menyikapi hal tersebut, Komisi IV DPR RI menyatakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pembebasan lahan hutan harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat bukan perusahaan. Dimana ini juga sejalan yang diusulkan Gubernur <a href="https://www.qberitakan.com/search/label/Bengkulu?&max-results=20" rel="nofollow" target="_blank">Bengkulu</a> Rohidin Mersyah ke Kementerian LHK, terkait kebutuhan kawasan hutan untuk kepentingan atau kesejahteraan masyarakat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ini sudah menjadi problem dimana-mana, masyarakat asli turun temurun tidak memiliki tanah satu jengkal pun, namun perusahaan datang langsung dapat menguasai ratusan hingga ribuan hektare," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Jika masyarakat ingin mengurus untuk dapat izin pelepasan menjadi sebuah kawasan desa ataupun pemukiman sulitnya luar biasa. Hal ini, karena masyarakat tidak memiliki akses politik, sedangkan pihak tambang mudah melobi keatas. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, Daerah konservasi yang melahirkan karbon yang tinggi, harus mendapatkan dana kompensasi bagi hasil dari pemerintah pusat. Sebab, makin lama masyarakat tidak ingin punya hutan karena tidak dapat digarap atau menghasilkan sesuatu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Maka muncul pemikiran masyarakat, lebih baik hutan dijadikan lokasi pertambangan, karena dapat menghasilkan uang. Jika hal ini terjadi, tidak butuh waktu lama Indonesia akan hancur. Dimana hutan sudah habis, penambangan menggurita dimana-mana dan rakyatnya termiskinkan karena tidak memiliki tanah. Jadi masyarakat harus berkomitmen jika lahan ini dilepaskan, namun tidak boleh diperjualbelikan," terang Dedi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Gubernur Rohidin, usulan yang disampaikan kabupaten <a href="https://www.qberitakan.com/search/label/Bengkulu?&max-results=20" rel="nofollow" target="_blank">Bengkulu</a> Tengah seluas 5 ribuan hektare, namun yang disetujui baru sekitar 7 hektare dengan rincian 6 hektare untuk permukiman dan 0,89 hektare untuk fasilitas umum jalan. Namun, angka ini tidak baku. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Yang disetujui LHK sekitar 7 hektare, inilah yang betul-betul dibutuhkan masyarakat untuk permukiman. Jadi secara prinsip kepentingan masyarakat tetap harus diutamakan, tapi tanpa merusak fungsi kawasan," tegas Gubernur Bengkulu ke-10 ini. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu data Dinas LHK Provinsi Bengkulu menyebutkan, usulan perubahan kawasan hutan Bengkulu telah disampaikan ke KemenLHK sejak 2019 lalu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beberapa waktu lalu juga sudah memaparkan pada Rapat Uji Konsistensi Penelitian Terpadu Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi <a href="https://www.qberitakan.com/search/label/Bengkulu?&max-results=20" rel="nofollow" target="_blank">Bengkulu</a>. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Khusus bidang kehutanan, pola ruang yang telah direncanakan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang, sehingga menjadi konflik/ permasalahan yang berkelanjutan, khususnya antara masyarakat dengan pihak keamanan dalam hal ini polisi kehutanan," jelas Gubernur Rohidin pada pertemuan tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, diketahui Pemprov mengusulkan kebutuhan kawasan hutan untuk kepentingan atau kesejahteraan masyarakat dengan luas total 122.448,25 hektare, dengan rincian sebagai berikut: Kabupaten Bengkulu Utara seluas 37.911,44 hektare, Bengkulu Selatan seluas 707,71 hektare, Bengkulu Tengah seluas 5.276,57 hektare, Kota Bengkulu seluas 505,40 hektare dan Seluma seluas 61.925,13 hektare. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian Kabupaten Lebong hutan yang diusulkan seluas 199,68 hektare, Rejang Lebong seluas 1.230,52 hektare, Kepahiang seluas 192,43 hektare, Kaur seluas 2.610,87 hektare dan Kabupaten Mukomuko seluas 11.897,92 hektare. (Rk/Mc)</div>

Komisi IV DPR RI Dukung Pemprov Bengkulu Usulkan Pengelolaan Hutan untuk Kepentingan Masyarakat

Realitakini.com - Bengkulu  Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, maritim, dan kehutanan melakukan Peninjauan dan Di...

Read more »