Realita Kini

Terkendala Sarana RPH Minim Pendapatan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR74enVBQV0joxzuVvsKv-N0VWku9atpUnm9GPOjjHnEvxmOufqWMeEZCqXF_uchE6Ga_b3WYrwS_scfvITQrXd60m_NZOF3apdwVYfIOm1Jb7DTEk72B4zWwN38isKH-alE3NQz6xmVA/s1600/poto+dprd+kt3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR74enVBQV0joxzuVvsKv-N0VWku9atpUnm9GPOjjHnEvxmOufqWMeEZCqXF_uchE6Ga_b3WYrwS_scfvITQrXd60m_NZOF3apdwVYfIOm1Jb7DTEk72B4zWwN38isKH-alE3NQz6xmVA/s320-rw/poto+dprd+kt3.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<b><span style="color: #363635;">Realitakini.Com-Padang
<o:p></o:p></span></b></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Menindaklanjuti
penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang tahun
2016, Panitia Khusus I (Pansus I) DPRD Padang yang membahas pendapatan
melakukan pertemuan dengan Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
(Dispernakbuthun) Padang. Pertemuan dilakukan di lantai II ruang rapat
paripurna gedung DPRD Padang, Kamis (6/4).<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 11.25pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Kepala Dinas Pernakbuthun Kota
Padang, Syaiful Bahri mengatakan, berbicara mengenai pendapatan di 
Disperhutbun ada dua, yakni pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan pada
pembibitan. Diakuinya, pencapaian pendapatan Dispernakbuthun saat ini belum
dapat optimal. Hal itu dikarenakan masih belum banyaknya daya serap pada Rumah
Pemotongan Hewan karena masih adanya tempat-tempat pemotongan liar serta sarana
dan prasarana yang belum memadai.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 11.25pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Menurut Syaiful, sarana dan
prasarana RPH yang berlokasi di Aia Pacah saat ini sangat tidak memadai.
Seperti kandang, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) serta penggunaan alat
potong yang masih manual, itupun hanya ada satu dan masih dipinjamkan oleh
seseorang. Juga alat penarik untuk menaikkan dan memindahkan sapi serta cara
pemotongan sapi itu sendiri dan tranportasi pengangkutan ke penjual.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 11.25pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Kalau sudah menggunakan alat
potong modern, pemotongan akan bisa dilakukan 40 hingga 50 ekor per harinya.
Kondisi saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. RPH Aia Pacah hanya
bisa melakukan pemotongan 4 hinggga 5 ekor saja per harinya.“Hal ini sangat
berpengaruh pada produksi daging yang akan dipotong,” ujarnya pada<span class="apple-converted-space"> </span></span><a href="http://padangmedia.com/" target="_blank"><span style="border: none 1.0pt; color: black; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt; padding: 0cm;">padangmedia.com</span></a><span class="apple-converted-space"><span style="color: #363635; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt;"> </span></span><span style="color: #363635; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt;">usai rapat dengan Pansus I DPRD Padang.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 11.25pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Lebih jauh dikatakan, jika
pelayanan baik dan di RPH Aia dingin bisa menampung banyak pemotongan, pihaknya
bisa menarik retribusi satu ekor sapi sekitar Rp100 ribu. Itu akan bisa
menaikkan pendapatan untuk RPH. Namun, akar masalahnya adalah melengkapi sarana
dan prasarana, sesuai standarisasi dari pusat.Lebih lanjut dikatakan, beredarnya
daging baku di pasaran saat ini juga menjadi masalah. Hal itu membuat RPH
menjadi lesu bahkan bisa jadi tidak berfungsi. Mudahan-mudahan UU no 41 PP
2016, oleh Kementerian dapat diupayakan pada PP tersebut dan bisa dilakukan
perubahannya. Dengan demikian, daging beku tersebut hanya boleh untuk restoran,
hotel dan catering.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Syaiful
juga menjelaskan, PAD pada pertanian agak sedikit sulit. Karena, sektor
pertanian pada dasarnya bersifat pelayanan pada masyarakat. Namun, pihaknya
saat ini sudah membuat suatu program, yakni<span class="apple-converted-space"> </span><em><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Hotline Tani</span></em><span class="apple-converted-space"> </span>(sms service), dimana dalam hal ini
kelompok-kelompok tani diperbolehkan menyampaikan sms ke Hotline Tani. PPL atau
OPT akan turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan petani tersebut.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 11.25pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Sementara itu, Anggota Pansus I
DPRD Padang, Amrizal Hadi dari Fraksi Nasdem mengatakan, salah satu upaya untuk
meningkatkan PAD pada RPH adalah dengan melengkapi peralatan pemotongan pada
RPH itu sendiri.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 11.25pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt;">“Kita memahami untuk pendapatan
pada RPH itu sendiri saat ini memang belum maksimal. Sarana dan prasarana harus
terlebih dahulu di optimalkan,” katanya.Ia sangat menyayangkan kondisi itu.
Padahal, dari dahulu Komisi DPRD Padang yang membidangi sudah menyampaikan pada
dinas terkait agar mengajukan anggaran di APBD 2017, namun tidak muncul. Hal
itu dinilai kelalaian dinas tersebut terhadap kebutuhan yang dibutuhkan dalam
rangka peningkatan PAD.“Kami di DPRD  pastinya membantu kerena jelas jelas
itu dalam rangka peningkatan PAD,” tambahnya..<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 11.25pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Dia juga menegaskan, komisi
terkait di DPRD Padang sebelumnya sudah ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kementerian Pertanian RI. Kunjungan itu sekaligus untuk memperjuangkan
kelangsungan operasional RPH Lubuak Buaya dan RPH Aia Pacah. Namun, implikasi
dari dinas bersangkutan tidak ada. Percuma ke Kementerian menggunakan uang
negara untuk memperjuangkan hal itu, tegasnya.<o:p></o:p></span></div>
<br />
<div style="margin-bottom: 11.25pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635; font-family: "arial" , "sans-serif"; font-size: 10.0pt;">Ke depan, ia berharap masalah
RPH untuk peningkatan pendapatan dapat disikapi serius oleh dinas terkait. Apa
yang dibutuhkan agar dimunculkan untuk anggaran di 2018 dan kalau bisa pada
anggaran perubahan 2017.“Melalui kepala dinas baru ini, kami berharap ke depan
dapat membangun komunikasi dengan komisi berkaitan di DPRD Padang,” harapnya.Rapat
tersebut dipimpin oleh Mizwar Jambak didampingi anggota Pansus I lainnya,
Azirwan, Amrizal Hadi, Yandri Hanafi, Muzni Zen, Ilham Maulana, Hadison. Hadir
juga Kepala Dinas Pertanian, Syaiful Bahri, Ka Upt Rumah Potong, Sudirman serta
beberapa orang sekretariat. ( *wt)<o:p></o:p></span></div>

Terkendala Sarana RPH Minim Pendapatan

Realitakini.Com-Padang Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang tahun 2016, Panitia Khu...

Ketua Komisi I Dprd Pasaman Barat Basio: Pt Pim Langgar Permendag

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha5fkWRIMAKnrC-RY4BHUQrRkM6I5DDWHuugMDEqQ-g4WuxnAkrnHGTpGvCwW2fxukQO7fnArHhEZ8exIaVQ7IJ6-Hrxle9jJRvHzZSwnVIxxNlPOzduE5i5x_TRr9ta-69Vk7_OvrfV4/s1600/poto+april+8.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha5fkWRIMAKnrC-RY4BHUQrRkM6I5DDWHuugMDEqQ-g4WuxnAkrnHGTpGvCwW2fxukQO7fnArHhEZ8exIaVQ7IJ6-Hrxle9jJRvHzZSwnVIxxNlPOzduE5i5x_TRr9ta-69Vk7_OvrfV4/s320-rw/poto+april+8.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com-Simpang Empa</div>
<div style="text-align: justify;">
DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menilai produsen pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2012 dalam penunjukkan distributor.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jangan seenak saja dengan melanggar aturan yang ada yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2012," kata Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat Basio saat hearing antara DPRD, PT PIM, dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pasaman Barat di Padang Tujuh, Kamis,6 /4/2017</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengatakan sesuai Permendag tersebut sudah jelas bahwa penunjukan distributur pupuk harus berdasarkan rekomendasi kepala daerah melalui dinas terkait. Sementara PT PIM menunjuk distributor secara sepihak dan mengabaikan surat rekomendasi Bupati Pasaman Barat dengan alasan adendum."Bahkan, adendum dikeluarkan setelah rekomendasi bupati ada. Seharusnya ada komunikasi antara PT PIM dengan Pemkab Pasaman Barat sebelum adendum dilakukan," katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menyebutkan tidak masuk akal PT PIM melakukan adendum karena kebijakan perusahaan. Seharusnya ada pertimbangan dan komunikasi yang baik antara Pemkab dengan PT PIM."Kami curiga ada permainan dalam penunjukan distributor ini. Kami akan terus usut masalah ini karena kami tidak ingin masyarakat dirugikan," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pihaknya juga akan meminta hasil evaluasi terhadap distributor oleh PT PIM dan pengawasan dari KP3 Pasaman Barat. Jika banyak pelanggaran, kalau perlu produsennya ditukar dengan yang lain.Ketua KP3 Pasaman Barat Yudesri mengatakan PT PIM jelas sudah melanggar Peemendag tersebut tanpa mengacuhkan rekomendasi bupati.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Setiap rapat yang diadakan selalu alasan evaluasi dengan adendum. Kami akan ke General Manager PT PIM di Aceh untuk menanyakan persoalan ini karena pimpinan di Sumbar tidak bisa memutuskan," katanya.Sementara itu dari pengawasan yang dilakukan di lapangan ditemukan sejumlah pelanggaran, di antaranya banyak kios atau pengecer yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang tidak sesuai, dan banyak pupuk yang menumpuk di gudang distributor atau kios.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Banyak terjadi pelanggaran sejak awal penunjukan distributor ini sampai distribusi. Persoalan ini akan kami bawa ke PT PIM di Aceh," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Kepala Perwakilan Wilayah PT PIM Sumbar Edi Suhamdi mengatakan sesuai arahan pimpinan adendum dilakukan untuk evaluasi kerja distributor yang lama dari Januari sampai Juni 2017."Saat ini PT PIM sedang melakukan lelang untuk konsultan penilai sehingga Juni hasil evaluasi akan jelas," katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia juga mengakui sebelum adendum dilakukan pihaknya tidak memberitahukan kepada Pemkab Pasaman Barat karena itu merupakan kebijakan pimpinan."Kami mengaku salah tidak menjalin komunikasi dan ke depan akan diperbaiki. Evaluasi dilakukan bukan saja kepada distributor yang lama tetapi juga terhadap calon distributor," ujarnya.Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Perkebunan Jayasman menyayangkan apa yang dilakukan PT PIM tidak mengacuhkan rekomendasi bupati terkait distributor."Apalagi alasan saat ini konsultan penilai sedang tender lelang. Sementara pupuk sudah didistribusikan sejak Januari dan adendum habis pada Juni. Jadi kapan tim itu menilai," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menyetujui Pemkab Pasaman Barat langsung menemui PT PIM di Aceh sehingga jelas apa alasan sebenarnya.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pasaman Barat Setia Bakti menegaskan sesuai Permendag Nomor 15 Tahun 2012 sudah dikunci bahwa penunjukan distributor harus berdasarkan rekomendasi bupati atau dinas terkait."Saat ini kami menilai PT PIM telah melanggar. Seharusnya sebelum melakukan adendum dan menunjuk distributor, PT PIM berkoordinasi dengan Pemkab Pasaman Barat. Bahkan, jikapun dilakukan adendum tetap berdasarkan rekomendasi bupati," tegasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementar itu, anggota DPRD Pasaman Barat Dt Anwir Bandaro menilai PT PIM sudah membuat pelanggaran fatal dalam menunjuk distributor dengan melecehkan surat rekomendasi bupati sesuai Permendag Nomor Tahun 2012."Artinya pupuk yang beredar saat ini boleh dikatakan ilegal dan harus dihentikan. Pelanggaran di awal penunjukan distributor sudah terjadi, tentu produknya juga tidak sah," katanya.Ia mengatakan pihaknya akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Kalau perlu panitia khusus (Pansus) DPRD akan dibentuk secepatnya.Ia mengharapkan KP3 yang telah dibentuk oleh Bupati Pasaman Barat yang terdiri dari berbagai unsur termasuk aparat hukum harus bersikap tegas dan menghentikan penyaluran pupuk tersebut.Menurutnya, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2012 untuk syarat penunjukan distributor salah satunya pada pasal 4 huruf f yang mengatakan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distributor yang baru.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Itu jelas dibunyikan. Namun kenyataannya kenapa PT PIM masih menunjuk distributor yang lama. Diduga ada permainan dalam penunjukan distributor ini. Kenapa adendum dilakukan ketika rekomendasi yang baru telah diterbitkan," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dinas Keperasi Perdagangan Industri dan UKM Pasaman Barat telah menunjuk empat distributor pada 2017.Namun, kenyataannya PT PIM malah menunjuk distributor yang lama tanpa menghiraukan rekomendasi terbaru yang dikeluarkan pada 29 Desember 2016.Distributor baru sesuai rekomendasi bupati itu adalah CV Liqa dan Raffa, CV Triatama Gemilang, CV Wahana Utama, CV Singgalang Jaya Grup. Tetapi PT PIM tetap melaksanakan distribusi dan kontrak kerja dengan distributor lama yakni CV Doris Bifatama, CV Bunga Tani, CV Bersama Jaya dan CV Singgalang Jaya Grup. (*)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Ketua Komisi I Dprd Pasaman Barat Basio: Pt Pim Langgar Permendag

Realitakini.com-Simpang Empa DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menilai produsen pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Mu...

<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXo0aanVzrnHUsSWGLTpylfrDr3oc4dw4FzphEFMXjfOr-PKjM67rce59OySkPbYtZBc_gcSCPpC5Yxnzr2X7flM_1KbFKUvXBSpEzVJ-MG2H5M9HF4ZkEZ7zpzUxUl7-sr2RzpCeWQ78/s1600/poto+pariaman+.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXo0aanVzrnHUsSWGLTpylfrDr3oc4dw4FzphEFMXjfOr-PKjM67rce59OySkPbYtZBc_gcSCPpC5Yxnzr2X7flM_1KbFKUvXBSpEzVJ-MG2H5M9HF4ZkEZ7zpzUxUl7-sr2RzpCeWQ78/s320-rw/poto+pariaman+.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Pariaman </b></div>
<div style="text-align: justify;">
SUPM Negeri Pariaman, merupakan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan. Sekolah yang dipimpin Harisjon ini, memiliki sejumlah program keahlian. Yakni, Teknologi Budidaya Perikanan (TBP), Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP), Program Keahlian Nautika Perikanan Laut (NPL) dan Program Keahlian Teknika Perikanan Laut (TPL). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekolah yang berada dibawah binaan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI ini, 70 persen dari lulusannya diterima di berbagai perusahaan perikanan baik dalam skala nasional maupun internasiona,.” Kata  ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Pariaman, Kamis (6/4/2017) yang merupakan hari terakhir bagi kelompok sekolah menengah kejuruan (SMK). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemampuan lulusan SUPM ini diserap lapangan kerja dalam skala global, terang Hendra, mengindikasikan sekolah ini sangat siap menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi pasar persaingan bebas, atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). </div>
<div style="text-align: justify;">
“Mayoritas, lulusan di sini diterima bekerja di perusahan perikanan di negara Jepang yang bergerak di bidang kemaritiman atau perikanan. Lulusan SMP/sederajat di Sumbar, harus memanfaatkan potensi ini karena sekolahnya masih di kampung kita juga,” ungkap Hendra yang diajak berkeliling kampus megah yang didirikan di tepi pantai itu. “ “Sekolah kejuruan seperti SUPM Negeri Pariaman ini, perlu jadi perhatian utama para orang tua yang </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menginginkan anaknya langsung bekerja usai lulus sekolah. Di sini, lulusannya sangat mudah mendapatkan pekerjaan,” ungkap Hendra disela-sela peninjauan sekolah yang berlokasi di Desa Simpang Tigo Palanggahan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padangpariaman itu. ( H/wt)</div>
<div>
<br /></div>

Realitakini.Com-Pariaman SUPM Negeri Pariaman, merupakan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan. Sekolah yang dipimpin Harisjon ini,...

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif_2xyIc3r2zmJbjBqgUzD4cjOgJ5zQEO7n0jUEh2FlCR42Wk61dc6oq10rk0b9YAjwc61s5TMJtYWmukxiARThodK4Q8uCKmHyX35Zce-toYTTk2P9ePp-39cJGKVb3KQZC-x_rHcikY/s1600/Poto+poto+dprd+9.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif_2xyIc3r2zmJbjBqgUzD4cjOgJ5zQEO7n0jUEh2FlCR42Wk61dc6oq10rk0b9YAjwc61s5TMJtYWmukxiARThodK4Q8uCKmHyX35Zce-toYTTk2P9ePp-39cJGKVb3KQZC-x_rHcikY/s320-rw/Poto+poto+dprd+9.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
<strong><span style="color: #444444; font-size: 12.0pt;">Realitakini.Com-Padang</span></strong></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #222222; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Kebaradaan krematorium HBT
tak terlepas dari rekomendasi izin yang “ditandatangani” Wakil Ketua DPRD Kota
Padang, Asrizal. Rekomendasi yang dikeluarkan Asrizal selaku pimpinan DPRD Kota
Padang tentu dipertanyakan semua pihak. Apatah lagi, Komisi I yang menangani
persoalan krematorium tersebut pada waktu itu dengan tekas menolak mengeluarkan
rekomendasi.</span><span style="color: #444444; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div style="background: white; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="background: white; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #222222;">“Ketika pembahasan izin pendirian krematorium, DPRD
sepakat menolak pemberian izin yang dikeluarkan Pemko,” tegas Azirwan Yasin,
mantan Ketua Komisi I DPRD Kota Padang waktu itu.Ironisnya, ketika dikonfirmasi
terkait rekomendasinya tersebut, anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat
Nasional (PAN) ini menolak.</span><span style="color: #444444;">“Jangan tanya itu
lah,” ujarnya agak sedikit tegang dan terburu-buru meninggalkan wartawan media
ini, Rabu, 5 April 2017.</span><span style="color: #222222;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #444444; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Pemerintah Kota Padang
mengaku telah berhasil memediasi terkait keberadaan krematorium milik
perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) di pemukiman padat penduduk di kawasan
Pondok, Padang, Sumatera Barat.</span><span style="color: #222222; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">”Titik temunya, pihak HBT bersedia
memindahkan krematorium dari Rumah Duka HBT,” jelas Walikota Padang H. Mahyeldi
Ansharullah Dt Marajo.</span><span style="color: #444444; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #444444; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Namun, keberadaan
krematorium tersebut tetap saja menyisakan masalah oleh sebagian kalangan.
Buktinya, pada seruan Aksi Bela Islam Ranah Minang yang bakal digelar Senin, 10
April 2017, salah satu tuntutannya adalah “Tutup Krematorium”.Pasalnya, ungkap
Azirwan, menyalahi PP No 9 Tahun 1987 di Pasal 2 ayat 3 huruf a dan c. Aturan
ini terkait keserasian lingkungan dan pemukiman padat penduduk.</span><span style="color: #222222; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;">Lantas,
kenapa Asrizal berani mengeluarkan rekomendasi izin krematorium tersebut,
sementara Komisi I yang menangani persoalan tersebut malan merekomendasikan
untuk ditutup? Ada apa? .<strong>(*wt)</strong></span><span style="color: #444444; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<br />
<h1 style="background: white; line-height: 30.0pt; margin-bottom: 5.25pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 4.5pt;">
<span style="color: #222222; font-family: "Arial","sans-serif"; font-weight: normal; letter-spacing: -.25pt;"> </span></h1>

Realitakini.Com-Padang Kebaradaan krematorium HBT tak terlepas dari rekomendasi izin yang “ditandatangani” Wakil Ketua DPRD Kota Padang...

DPRD SUMBAR Kembali membahas Ranperda Nagari

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF3yLemYon_WjGzNiNu2TB8gg0WQe0WkWTiOFBJKgpsKv59DWh-p3LTxokJdEaNuMu23974d_nD4q0xhBERig4KyNydTN0higDifUXI0GmTWh1O2rXwA2y8loIRNBuomzy8d_D1q5GtEQ/s1600/+poto+april+6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF3yLemYon_WjGzNiNu2TB8gg0WQe0WkWTiOFBJKgpsKv59DWh-p3LTxokJdEaNuMu23974d_nD4q0xhBERig4KyNydTN0higDifUXI0GmTWh1O2rXwA2y8loIRNBuomzy8d_D1q5GtEQ/s320-rw/+poto+april+6.jpg" width="320" /></a></div>
<h1 style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; margin-left: 0in; margin-right: 260.25pt; margin-top: 0in; vertical-align: top;">
<br /></h1>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; vertical-align: top;">
<b><span style="color: #363635; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 11.5pt;">Realitakini.Com-Sumbar  <o:p></o:p></span></b></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635;">Setelah dikembalikan kepada pemerintah daerah
tahun lalu, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemerintahan Nagari
kembali diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera
Barat. Ranperda ini merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-Undang nomor
6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. “Mengingat dalam tata tertib DPRD,
Ranperdaa yang tidak mendapatkan kesepakatan bersama pemerintah daerah dan DPRD
tidak bisa diajukan pada masa sidang yang sama, maka Ranperda Nagari yang sudah
dibahas pada tahun 2016 dan dikembalikan baru bisa diajukan kembali pada masa
sidang tahun 2017 ini,” kata Hendra saat membuka rapat pariprna 5/6/2017 di
ruang siding utama DPRD Sumbar yang oleh wakil ketua yaitu Arkadius Datuak
Intan Bano, Darmawi dan Guspardi Gaus. Irwan Prayitno didampingi Wakil Gubernur
Nasrul Abit.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 13.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635;">Dia
berharap, Ranperda yang diajukan kembali sudah mengalami penyempurnaan yang
relevan dengan sistim pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Kata Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dalam sambutannya, berbicara mengenai
pemerintahan nagari, tidak saja mengenai masalah pemerintahan, administrasi  harus di pikirkan juga ,bagai mana mengakomodir
nagari sebagai kesatuan adat. Ranperda ini sebelumnya sudah dilakukan
pembahasan di DPRD namun dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk
disempurnakan ,”ujarnya.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 13.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635;">Wakil
Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam penyampaian nota pengantar Ranperda
Nagari menjelaskan, dasar hukum dari Ranperda Nagari adalah dalam Pasal 18 UUD
1945 tercantum bahwa negara mengakui hak-hak hukum adat serta beberapa aturan
lainnya. Adanya pengakuan hak-hak atas hukum adat membuka peluang<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 13.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635;">Ranperda
Nagari nantinya akan mengatur sistim pemerintahan terendah di Sumatera Barat
berdasarkan desa adat dengan nama Nagari. Terkait dikembalikannya Ranperda
tersebut sebelumnya, menurut Nasrul adalah karena masih ada hal-hal yang belum
menemui kesamaan pandangan sehingga dikembalikan untuk penyempurnaan sambil
menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 13.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635;">Dia
menerangkan, nagari bukan saja sebagai pemerintahan administrasi tetapi adalah
merupakan kesatuan hukum adat yang perlu diberikan payung hukum sesuai dengan
aturan perundang-undangan yang mengatur masalah sistim pemerintahan desa adat.
Ranperda ini nantinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota
untuk mengatur sistim pemerintahan terendah di wilayah masing-masing.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 13.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635;">Meski
demikian, satu kabupaten di Sumatera Barat yaitu Kepulauan Mentawai memiliki
pasal aturan tersendiri di dalam Ranperda Nagari. Hal ini, karena Kepulauan
Mentawai menggunakan sistim pemerintahan desa dengan nama desa adat sebagai
pemerintahan terendah.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 13.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635;">“Khusus
untuk Kepulauan Mentawai memiliki aturan sendiri yang diakomodir di dalam
Ranperda Nagari karena penyebutkan pemerintahan terendah di kabupaten tersebut
adalah pemerintahan desa,” terangnya.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 13.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635;">Ranperda
Nagari yang diajukan kembali kepada DPRD untuk dibahas tersebut terdiri dari
lima BAB dan 18 pasal. Antara lain memuat tentang struktur kelembagaan, sistim
penetapan kepala pemerintahan, pembentukan desa adat di Kepulauan Mentawai
serta ketentuan tentang pengalihan status pemerintahan sebelumnya kepada sistim
pemerintahan nagari.<o:p></o:p></span></div>
<br />
<div style="margin-bottom: 13.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635;">Rapat
paripurna tersebut, selain penyampaian Nota Pengantar Ranperda Nagari sekaligus
peyampaian Ranperda perubahan ketiga atas Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang
Pajak Daerah. Selain itu, rapat paripurna juga beragendakan penyampaian Nota
Pengantar</span><span style="color: #363635; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 11.5pt;"> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran
2016.(feb/Wt)<o:p></o:p></span></div>

DPRD SUMBAR Kembali membahas Ranperda Nagari

Realitakini.Com-Sumbar Setelah dikembalikan kepada pemerintah daerah tahun lalu, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Peme...

Walikota Padang Selubung Papan Nama

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjnLee-X-H1IRouIb7uoUKZhHC2HoBq07LsOAUStqyGkk-W8zWY-SFJ72RLGYzwz3gZHcpMllAWm4t_XOpptChYliqO6aqKbGnBI6xeMPCV5Z5J5HgYnzt89f0zS-QjlBZepW3q0e2jI4/s1600/pemko+padang+april.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjnLee-X-H1IRouIb7uoUKZhHC2HoBq07LsOAUStqyGkk-W8zWY-SFJ72RLGYzwz3gZHcpMllAWm4t_XOpptChYliqO6aqKbGnBI6xeMPCV5Z5J5HgYnzt89f0zS-QjlBZepW3q0e2jI4/s320-rw/pemko+padang+april.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;">
<span style="text-align: justify;"> </span><b><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">Realitakini.Com-Padang </span></b></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;">
Musala yang
dulunya bernama Haqul Yakin kini berganti nama menjadi Masjid Ash-Haabul
Jannah. Peresmian pemakaian masjid ini dilakukan, Jumat (5/5) oleh Walikota
Padang H. Mahyeldi Ansharullah<span class="textexposedshow"> Dt Marajo sekarang </span>Jamaah
di Kompleks Lubuk Gading I, Pengembangan RW XVI, Lubuk Buaya, sudah merasa lebih
nyaman beribadah.  setelah musala yang
dulunya kurang begitu representatif,  sekarang berganti masjid yang cukup lapang
menampung jamaah. </div>
<div style="text-align: justify;">
Usai membuka selubung papan nama masjid dan
menandatangani prasasti, Walikota Padang menyebutkan  bahwa jumlah rumah ibadah terus bertambah di
Kota Padang. Bertambahnya jumlah masjid diharapkan mampu menguatkan kehidupan
beragama. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Semoga semakin menguatkan kita, apalagi
antara masjid dan kehidupan kita terutama di Minangkabau tidak dapat
dipisahkan," ungkap Mahyeldi. Walikota sangat berharap, dengan kehadiran
rumah ibadah di tengah masyarakat akan berperan besar bagi tegaknya agama.
"Masjid dan musala mesti dimeriahkan, apalagi akan memasuki
Ramadhan," sebut Mahyeldi mengajak seluruh warga. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Masjid Ash-Haabul Jannah memang belum rampung
sepenuhnya. Bangunan masjid terlihat belum diplester ataupun dikelir.
"Kalau masjid masih bolong-bolong seperti ini tidak apa-apa. Karena masjid
tidak akan pernah selesai. Masjid akan selesai ketika kegiatan di masjid hidup
dan ramai dikunjungi jamaah," tutur Walikota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam peresmian masjid itu, walikota mengatakan,
penggunaan dan peresmian masjid jangan dilakukan setelah masjid selesai. Karena
pembangunan masjid tidak akan pernah selesai. "Justru dengan keadaan
seperti ini akan mempercepat penyelesaiannya," tukasnya. </div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Mahyeldi pun sempat menceritakan pengalamannya
sewaktu menjadi pengurus masjid beberapa waktu silam. Saat itu masjid sempat
terhutang karena terkendala dana untuk pembangunan. "Beruntung saat itu
ada saja yang mengantarkan uang. Pembangunan masjid pun selesai,"
pungkasnya.(Ch / DU / Tf / Yz/wt)</div>

Walikota Padang Selubung Papan Nama

Realitakini.Com-Padang Musala yang dulunya bernama Haqul Yakin kini berganti nama menjadi Masjid Ash-Haabul Jannah. Peresmian pemaka...

asiba, Padang Akan Pecahkan Rekor Muri di Festival Siti Nurabaya (FSN) 2017,"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1z1TfLaNl8lG3AVHZCjWntzlb8yftBkJIGfXalGQaKCYxJkvncQn2BPVwRbFz8NjRFLzOXuTqPMkJ7SIhLqc-OCzViGy-Sw2pygCa-eDF_sAqqvzZpqajf5nhcv6H3d1n1YMWp8In0LM/s1600/poto+april+7.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1z1TfLaNl8lG3AVHZCjWntzlb8yftBkJIGfXalGQaKCYxJkvncQn2BPVwRbFz8NjRFLzOXuTqPMkJ7SIhLqc-OCzViGy-Sw2pygCa-eDF_sAqqvzZpqajf5nhcv6H3d1n1YMWp8In0LM/s320-rw/poto+april+7.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakin.Com-Padang  </div>
<div style="text-align: justify;">
Ya, kita akan pecahkan rekor Jika tak ada aral melintang, Padang kembali memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri). Rencananya, Padang akan menampilkan 1000 baju kuruang basiba untuk memecahkan rekor tersebut." ucap Asisten III Setdako Padang Corri Saidan saat rapat bersama tim persiapan pemecahan rekor tersebut di ruang kerjanya, Selasa (4/4). </div>
<div style="text-align: justify;">
"Pemecahan rekor ini dilaksanakan dalam rangkaian acara ungkap Corri Dalam memecahkan rekor itu, sebanyak 1000 perempuan mengenakan berbaju kuruang basiba. Mereka akan tampil berparade pada 15 April 2017 nanti di Pantai Padang. </div>
<div style="text-align: justify;">
. Dipilihnya lokasi Pantai Padang karena Pemko Padang sekaligus ingin memperkenalkan objek wisata andalan itu kepada khalayak. Nantinya, pada pemecahan rekor Muri itu, Pantai Padang akan "disulap" seperti era tempo doeloe. "Nanti suasananya kita buat seperti tempo doeloe. Ada sepeda ontel, bendi, dan penganan khas tradisional," tutur Corri. </div>
<div style="text-align: justify;">
Menariknya, diantara 1000 perempuan berbaju kuruang basiba itu tampil istri walikota dan wakil walikota Padang. Termasuk istri Forkopimda dan OPD Pemko Padang. "Kegiatan pemecahan rekor dimulai pukul 14.00 Wib di Pantai Padang," tukas Corri. Seperti diketahui, baju kuruang basiba merupakan pakaian khas wanita Sumatera Barat sejak dulunya. Ditampilkannya pakaian baju kuruang basiba ini agar dapat terus lestari dan dikenal luas oleh generasi muda saat ini. "Kita ingin baju kuruang basiba tetap lestari meski perubahan zaman terus berputar," tutup Corri.(Charlie /Wt)</div>

asiba, Padang Akan Pecahkan Rekor Muri di Festival Siti Nurabaya (FSN) 2017,"

Realitakin.Com-Padang Ya, kita akan pecahkan rekor Jika tak ada aral melintang, Padang kembali memecahkan rekor Museum Rekor Indonesi...

Muhasri kepala Taman Budaya Sumbar: ” Batu Loncat” Pameran Lukisan Gonjong Rupa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEJ81g05JzXplyevpRsgh3vGkhngYlOLSZ08-27xVkf1WDuZukUwtN389cB55s_71RdbcqseP8PFnEb7q6warslKxHx5yjRqpYyouPuUJjExgldnhynstnvacFCKbd7-bbjGCIgD-s8sg/s1600/poto+april+3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEJ81g05JzXplyevpRsgh3vGkhngYlOLSZ08-27xVkf1WDuZukUwtN389cB55s_71RdbcqseP8PFnEb7q6warslKxHx5yjRqpYyouPuUJjExgldnhynstnvacFCKbd7-bbjGCIgD-s8sg/s320-rw/poto+april+3.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0in;">
<b style="text-align: justify;">Realitakini.com -Sumbar</b></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify;">
Sebagai ajang
kreatifitas juga sebagai ajang apresiasi bagi masyarakat dan sebagai bahan
untuk mengukur diri para senimannya. Kecuali itu pameran biasanya juga sebagai
ajang dialog antar seniman, karya seni dan masyarakat. mahasiswa angakatan 2014
Fakultas Senimurni dan Desain, Institut Seni Indonesia Padang Panjang mengadakanaPameran
di Taman Budaya Sumatera Barat,Pembukaan Pameran senirupa,  Senin
(3/4/2017). banyak karya-karya senirupa yang ditampilkan diajang Pameran Taman
Budaya Padang yang dimulai dari tanggal,  3 sampai dengan 7 April 2017
selama lima (5) hari kerja<span style="font-size: 18.0pt;">.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 18.0pt;"> </span>Hal tersebut di sampaikan Kepala Taman
Budaya Muhasri.  dalam sambautanya 
Muhasri menyampaikan, taman budaya Sumatera Barat merupakan tempat
berkesenian,  oleh karena itu boleh di pakai oleh siapa saja masyarakat
Sumatera Barat,  untuk beraktifitas mengembangkan diri dalam berkesenian,”katanya.
Baik itu senirupa, seni tari, seni kerawitan ataupun seni theater. Namun saat
ini diakui bahwa fasilitas kita masih terbatas, baru seni rupa yang dapat
terfasilitasi dengan baik ‘ Ujarnya..Kita memberi apresiasi kepada para
mahasiswa yang ikut dalam kegiatan pameran ini sebagai pengembangan diri untuk
selalu berbuat lebih baik setiap waktu. sehingga nanti akan memunculkan
karya-karya senirupa terbaik di Sumatera Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dan semua ini termasuk dalam upaya memperkaya
khasanah senirupa di Sumatera Barat sebagai salah satu etalase peta senirupa
tanah air, ungkapnya. Batu loncat, tema dalam pameran senirupa ini diambil
berdasarkan pandangan yang imajinasi bukan semata secara konsepual dan
kosekstual. Konsep pameran ini menjelaskan tentang filosofi ‘ Batu Loncat”
secara universal, yang bisa dijadikan kesempatan untuk menaikan progres dalam
mengembangkan diri pada dunia profesional, lingkungan sosial dan juga dalam
padangan religi.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Pameran ini dilakukan oleh komunitas Gonjong Rupa
yang diketua oleh Ustika Adrian dan kawan-kawan 2017. Muhasri juga mengatakan,
ISI Padang Panjang diharapkan  dapat melahirkan
banyak seniman,  bukan hanya sebatas sarjana kesenian (SSN) akan tetapi
seniman yang mampu membiayai hidup dan karier dalam berkesenian secara sendiri
maupun berkelompok (Wt*)</div>

Muhasri kepala Taman Budaya Sumbar: ” Batu Loncat” Pameran Lukisan Gonjong Rupa

Realitakini.com -Sumbar Sebagai ajang kreatifitas juga sebagai ajang apresiasi bagi masyarakat dan sebagai bahan untuk mengukur diri pa...

Penetapan Pansus Ini Penting Untuk Bisa Dievaluasi Lkpj Wali

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi45Vm7sYrIcjYKTsSB4mNLcm8XfA77JLMeYRqc19p-PFooDMXTwebbQ3F29iVVobNR14c9vsUo_7TKyWS_Y8B6eKMgs6z1SrjvPuxw0gXLmAlyI-mg6E2lMm34pVAYiGjv9VfleIy40Jg/s1600/poto+dprd+kt2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi45Vm7sYrIcjYKTsSB4mNLcm8XfA77JLMeYRqc19p-PFooDMXTwebbQ3F29iVVobNR14c9vsUo_7TKyWS_Y8B6eKMgs6z1SrjvPuxw0gXLmAlyI-mg6E2lMm34pVAYiGjv9VfleIy40Jg/s320-rw/poto+dprd+kt2.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
<strong><span style="color: #444444; font-size: 12.0pt;">Realitakin.Com-Padang</span></strong></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #444444; font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 10.5pt;">Penetapan Pansus I, II, dan
II tersebut untuk memenuhi surat Sekda Padang nomor 130.4/72.1/Pem/2017 tanggal
21 Maret 2017 perihal Pengantar Buku LKPj Wali Kota tahun 2016. Penetapan dalam
rangka pembahasan LKPj  tersebut didasarkan juga pada rapat pimpinan dan
fraksi-fraksi serta rapat Badan Musyawarah beberapa waktu lalu.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #222222; font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 10.5pt;">“Penetapan Pansus ini penting
agar bisa dilakukan pembahasan lebih mendalam terhadap LKPj Wali Kota dan bisa
dievaluasi bersama,” jelas Ketua DPRD Kota Padang Erisman.</span><span style="color: #444444; font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 10.5pt;"> Usai
penyampaian nota LKPj 2016 Wali Kota Padang, Senin, 3 /4 2017, DPRD Kota Padang
langsung membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LKPj tersebut.<o:p></o:p></span></div>
<div style="background: white; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="background: white; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #222222; font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 10.5pt;">Pansus
I bertugas untuk membahas mengenai Pendanaan dan Pembiayaan, diketuai oleh
Masrul Rajo Intan. Mitra kerja OPD terkai bidang tersebut akan diundang dalam
pembahasan Pansus I nantinya. Untuk Pansus II membahas mengenai Belanja Tidak
Langsung Pemko Padang 2016. Pansus II diketuai oleh Gustin Pramona. Sedangkan
Pansus III diketuai oleh Faisal Nasir, membahas tentang Belanja Langsung
pemerintah daerah terkait.<o:p></o:p></span></div>
<div style="background: white; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #222222; font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 10.5pt;">“<o:p></o:p></span></div>
<div style="background: white; margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #222222; font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 10.5pt;">Pansus
nantinya akan menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pembahasan tentang LKPj
Wali Kota tahun 2016. Biaya-biaya yang timbul dari keputusan tersebut akan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Padang tahun anggaran
2017,” tukuk Erisman<b>.</b><strong><span style="font-weight: normal;">(wt*)</span></strong><o:p></o:p></span></div>
<br />
<h1 style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 225.0pt; margin-top: 0cm; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="color: #363635; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 22.0pt;"> </span></h1>

Penetapan Pansus Ini Penting Untuk Bisa Dievaluasi Lkpj Wali

Realitakin.Com-Padang Penetapan Pansus I, II, dan II tersebut untuk memenuhi surat Sekda Padang nomor 130.4/72.1/Pem/2017 tanggal 21 Ma...

Terkendala Sarana RPH Minim Pendapatan

Ketua Komisi I Dprd Pasaman Barat Basio: Pt Pim Langgar Permendag

DPRD SUMBAR Kembali membahas Ranperda Nagari

Walikota Padang Selubung Papan Nama

asiba, Padang Akan Pecahkan Rekor Muri di Festival Siti Nurabaya (FSN) 2017,"

Muhasri kepala Taman Budaya Sumbar: ” Batu Loncat” Pameran Lukisan Gonjong Rupa

Penetapan Pansus Ini Penting Untuk Bisa Dievaluasi Lkpj Wali

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama