PAD Menjadi Sorotan Sebagian Besar Fraksi-Fraksi Didprd Provinsi Sumatera

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6LkL9-cLld36ZEZu0zypjj12v8gAcfSlxZmT_OTc7csvGOvvNYFxOB64E5CWw_gNHAyTQD8lURQQh8L86vP_hnlr0qpOX-nvYrxZB20Ko-rEE6lSnzyHVpHOktzqCweQJRiMYfA_IbK4/s1600/dprd+.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6LkL9-cLld36ZEZu0zypjj12v8gAcfSlxZmT_OTc7csvGOvvNYFxOB64E5CWw_gNHAyTQD8lURQQh8L86vP_hnlr0qpOX-nvYrxZB20Ko-rEE6lSnzyHVpHOktzqCweQJRiMYfA_IbK4/s320-rw/dprd+.jpg" width="320" /></a></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"> <b> Realitakini.Com-Sumbar</b></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta Pemerintah Provinsi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Target peningkatan PAD sekitar 1,5 persen per tahun atau 8 persen pada tahun akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dinilai masih bisa digenjot. </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> PAD menjadi sorotan sebagian besar fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap perubahan kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD tahun 2016-2021, Selasa (23/5). Fraksi - fraksi berpendapat, masih banyak potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal, bahkan ada yang belum tergarap sama sekali. </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano mengingatkan pemerintah provinsi Sumatera mengenai sorotan fraksi-fraksi tersebut. Menurutnya, adanya pengalihan kewenangan terhadap 11 sub urusan termasuk sektor pajak dan retribusi daerah menjadikan optimalisasi dan peningkatan PAD tersebut memungkinkan untuk dilakukan.</div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> "Saran dari fraksi-fraksi sudah disampaikan dan ini hendaknya menjadi perhatian kepala daerah. Adanya pengalihan kewenangan menjadikan peningkatan itu bisa dilakukan," kata Arkadius.Dia menambahkan, optimalisasi penggalian potensi sumber daya alam untuk memacu peningkatan PAD penting dilakukan agar program pembangunan daerah dapat dipercepat. pembangunan membutuhkan biaya dan melalui peningkatan PAD, biaya tersebut bisa dipenuhi.</div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> "Sehingga program pembangunan bisa dinikmati lebih cepat oleh masyarakat yang tentunya akan berdampak kepada percepatan pergerakan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat," tambahnya. </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Pada kesempatan penyampaian pendapat akhir fraksi, Marlis dari Fraksi Hanura menyorot tajam persoalan PAD tersebut. Menurutnya, masih banyak potensi yang bisa digali dan banyak pula sumber-sumber PAD yang masih bisa dioptimalisasi. </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> "Ketidakoptimalan penggarapan potensi sumber-sumber PAD membuat pendapatan daerah menjadi sedikit. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah sehingga potensi PAD dapat tergarap lebih optimal untuk membiayai pembangunan daerah," ujarnya.Dia menegaskan, pendapatan daerah bukan untuk kepentingan DPRD atau pemerintah saja, tetapi adalah untuk kepentingan masyarakat. Program pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal kalau sumber-sumber pendapatan tidak memberi kontribusi yang lebih besar. </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Dia menyentil beberapa persoalan terkait pendapatan daerah, antara lain mengenai upah pungut. Dia mempertanyakan apakah orang-orang yang menerima upah pungut tersebut sudah melakukan tugas yang paling tidak, sebanding dengan upah pungut yang diterima. </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Target peningkatan PAD 1,5 persen per tahun atau menjadi 8 persen pada tahun 2021 nanti dinilai masih bisa ditingkatkan, apabila semua potensi tergarap dan pelaksanaan pemungutan dapat berjalan maksimal. Dia mematok, tahun 2017 ini, peningkatan realisasi PAD harus berada pada kisaran 2,5 persen.</div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> "Tahun ini, pada akhir tahun nanti hendaknya realisasi pencapaian PAD harus meningkat 2,5 persen. Itu harga mati," tegasnya. Disamping menyorot upah pungut, Marlis juga mengingatkan pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan pendapatan dari pajak air permukaan di bendungan Koto Panjang. Sejauh ini, lanjutnya, pembagian hasil antara Provinsi Sumatera Barat dengan provinsi Riau dirasakan belum memenuhi prinsip keadilan. </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> "Pajak air permukaan ini kami nilai tidak adil pembagian antara kita (Sumatera Barat, red) dan Riau. Padahal sumber airnya berada di wilayah Sumatera Barat, tukuknya. </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Dia juga menilai, Badan Usama Milik Daerah (BUMD) belum memberikan kontribusi yang maksimal melalu deviden untuk menambah pendapatan daerah. Salah satunya adalah Bank Nagari, yang menurutnya belum bisa dibanggakan. </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Untuk itu, ia berharap Pemprov Sumatera Barat berusaha lebih giat lagi dalam menggali potensi dan meningkatkan pendapatan daerah ke depan. Dengan bertambahnya pendapatan daerah, pembiayaan pembangunan akan bisa dilakukan lebih baik dan lebih banyak lagi.Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit usai rapat paripurna menyampaikan, target peningkatan PAD hingga akhir RPJMD 2016-2021 memang dipatok pada angka 8 persen. Dengan demikian, harus ada peningkatan sekitar 1,5 persen per tahun. "Namun, dengan mendengarkan saran dan pendapat dari DPRD ini tentunya akan diupayakan peningkatan sehingga bisa dipacu melebihi target yang telah ditetapkan," katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Upaya tersebut akan dilakukan melalui optimalisasi penggarapan sumber PAD dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru sehingga pendapatan daerah menjadi naik. Tahun ini, PAD Sumatera Barat diproyeksikan sekitar Rp1,7 triliun atau naik dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp1,5 triliun lebih. (Wt*/ Pk) </div> <br /> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-outline-level: 1; text-align: justify;"> <br /></div>

PAD Menjadi Sorotan Sebagian Besar Fraksi-Fraksi Didprd Provinsi Sumatera

 Realitakini.Com-Sumbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta Pemerintah Provinsi untuk mengoptimalkan ...

Read more »

Ny. Kartini Indra, Ketua Dharmawanita Pariaman Hadiri penutupan Festival Pesona Gandoriah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnllIqLEJQE5bs5o7Vr5ytaOSxsq-s1IT0adED3BpE2LEpoGqoTpfKiAbNOXMNzLdeCO5Je9fwVvB-g4PaNMCkQF4cMO2TMjYv66scIcl-9ltToYSgOjdYlqyUUGzOdpF6kDvThyphenhyphen29dLk/s1600/pariaman.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnllIqLEJQE5bs5o7Vr5ytaOSxsq-s1IT0adED3BpE2LEpoGqoTpfKiAbNOXMNzLdeCO5Je9fwVvB-g4PaNMCkQF4cMO2TMjYv66scIcl-9ltToYSgOjdYlqyUUGzOdpF6kDvThyphenhyphen29dLk/s320-rw/pariaman.jpg" width="320" /></a></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"> <strong>Realitakini.Com-Pariaman</strong></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Setelah berlangsung selama empat hari, Wakil Walikota Pariaman Genius Umar secara resmi menutup Event Festival Pesona Gandoriah 2017 di Panggung Budaya Pantai Gandoriah. Penutupan ini ditandai dengan atraksi tari tabuik oleh Sanggar Mustika Minang Duo, Selasa (23/5) sore.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hadir dalam acara penutupan Ketua GOW Kota Pariaman Ny. Lucyanel Arlym, Sekdako Pariaman Indra Sakti didampingi Ketua Dharmawanita Ny. Kartini Indra, Para Asisten dan Staf ahli Pemkot Pariaman, Pimpinan BUMN, Danramil Pariaman Syamki S, Perwakilan Perwira Polisi Pariwisata POLDA Sumbar, Kepala OPD, Camat se-Kota Pariaman, serta tamu wisatawan asing dari negara Malaysia dan ratusan pengunjung Pantai Gandoriah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah suksesnya event ini, kedepan Wawako Genius harapkan target kedepannya Pariaman sebagai kota kecil mampu terwujud sebagai destinasi handal di bidang kepariwisataan di Sumatera Barat.</div> <div style="text-align: justify;"> Ditambahkan Genius, Pemko Pariaman dalam waktu dekat akan menyelesaikan relokasi kawasan wisata baru yang berada diseputaran pantai daerah Kecamatan Pariaman Selatan hingga Kecamatan Pariaman Utara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Termasuk membuka lokasi wsiata baru di Pulau Tangah setelah sebelumnya pulau angso duo yang kita buka untuk konsumsi wisata. Hal ini menjadi penyeimbang nilai perekonomian masyarakat diseputaran lokasi wisata dan penunjang berbagai event-event ditahun mendatang,” ujar Genius Umar.Terkhusus untuk event Pesona Gandoriah ini, kata Wawako itu seluruh ASN yang ada di OPD yang ada akan dilibatkan secara langsung untuk keberhasilan event tersebut, kerena dengan dukungan semua pihak termasuk para pemilik rumah makan yang ada akan diajak bekerjasama dalam mewujudkan kota kecil yang punya destinasi wisata yang mampu menjadi daya tarik wisatawan dari lokal maupun mancanegara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman Efendi Jamal, menyebutkan Pesona Gandoriah 2017, Pesona Gandoriah ditahun ini mengutamakan aspek agama, budaya kesenian, kuliner, busana daerah yang  kesemuanya itu di ikuti oleh peserta dari daerah kabupaten/kota yang ada di Sumbar.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kami mengucapakan terimakasih kepada awak media, baik itu media cetak maupun media elektronik yang telah membantu mempromosikan event ini yang dikemas dalam tulisan, video dan foto yang bagus sehingga pelaksanaan event Festival Pesona Gandoriah yang berjalan empat hari ini berjalan lancar, walupun terkadang terkendala cuaca,” singkat Efendi Jamal.Di akhir acara, dilakukan penyerahan hadiah berupa tabanas, sertifikat dan tropi berupa miniatur tabuik kepada para pemenang peserta lomba  dalam Festival Pesona Gandoriah 2017.  (<b>Wt </b><strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">/hms/*edtr)</span></strong></div>

Ny. Kartini Indra, Ketua Dharmawanita Pariaman Hadiri penutupan Festival Pesona Gandoriah

Realitakini.Com-Pariaman Setelah berlangsung selama empat hari, Wakil Walikota Pariaman Genius Umar secara resmi menutup Event Festival...

Read more »

Isma Yatun, Anggota V BPK RI Berikan Opini Wajar Pada JKPD Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0WT-EFcPzRhfhyE6bEfBiUFQoAmMp2ga-IxyFlzTw8CHOoMhcllt6nv5I8UkfZxQfLbpA-x0VAAjM2BLJP6JmXirzpkR1z-9krw5z9gfc9cu1xI3tNgOrramT8AEIj0wBvBbFXx4Pc3w/s1600/DPRD+Prov.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0WT-EFcPzRhfhyE6bEfBiUFQoAmMp2ga-IxyFlzTw8CHOoMhcllt6nv5I8UkfZxQfLbpA-x0VAAjM2BLJP6JmXirzpkR1z-9krw5z9gfc9cu1xI3tNgOrramT8AEIj0wBvBbFXx4Pc3w/s320-rw/DPRD+Prov.jpg" width="320" /></a></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"> <b style="text-align: justify;">Realitakini.Com-Sumbar</b></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Anggota V BPK RI Isma Yatun, dalam pidato penyampaian LHP menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPD Provinsi Sumatera Barat telah menyajikan secaara wajar untuk seluruh aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyatakan pendapat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mendapatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP tersebut diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan. ," katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Sumatera Barat tersebut disampaikan dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (22/5). Opini WTP ini merupakan kelima kalinya secara berturut-turut bagi Sumatera Barat. </div> <div style="text-align: justify;"> Dia menambahkan, pemeriksaan telah dilakukan BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan. Prestasi tersebut, diharapkan mejadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Hal ini perlu kami beri apresiasi kepada gubernur dan jajarannya atas komitmen tinggi dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual yang akuntabel dan transparan," lanjutnya. Meski demikian, Isma menegaskan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Tanpe mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diantara temuan tersebut, menurutnya adalah pada Sistim Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan SPI antara lain menyangkut pengendalian atas pertanggungjawaban belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tujuh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) serta pertanggungjawaban belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada 11 OPD. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Sementara temuan pemeriksaan menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa serta terdapat barang inventaris dikuasai oleh yang tidak berhak," terangnya.Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan, ada 30 temuan dalam LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 50 temuan. "Ada beberapa item seperti masalah ATK, BBM dan Detail Engineering Design (DED), semua ini akan diselesaikan sesuai waktu yang diberikan," kata Irwan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia menjelaskan, salah satu contoh temuan adalah DED. Penyusunan DED konstruksi jalan dan jembatan tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan program pemerintah pusat. "Ada program konstruksi jalan dan jembatan yang mensyaratkan adanya DED ketika diajukan proposal. Jadi DED disusun dulu sehingga ketika mengajukan proposal bisa langsung dilampirkan," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diakui, tidak semua DED yang telah dibuat bisa direalisasikan masuk dalam program pembangunan pusat untuk daerah. Namun, penyusunan DED membutuhkan waktu lama, minimal tiga bulan sehingga harus dipersiapkan terlebih dulu."Jadi seperti "gambling" karena tidak semua bisa direalisasikan. Yang penting harus ada DED dulu sehingga ketika ada program bisa langsung dilampirkan," tambahnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano membuka rapat paripurna istimewa penyampaian LHP BPK atas LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 menyatakan, DPRD sangat mendorong keberhasilan pencapaian WTP tersebut. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Namun demikian, keberhasilan tatakelola keuangan tidak semata-mata ditunjukkan dari opini WTP tetapi juga dilihat dari sejauhmana pemerintah daerah telah menindaklanjuti semua rekomendasi terhadap LKPD tersebut, termasuk rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh DPRD," tegasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> Dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan, Arkadius menyatakan, DPRD akan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tindaklanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Tindaklanjut dari rekomendasi BPK tersebut harus dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia juga mengingatkan, LHP BPK bisa menjadi dasar penyidikan oleh pejabat penyidik. Untuk itu, ia berharap agar waktu yang disediakan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk memberikan jawaban atau penjelasan terhadap hal-hal yang perlu ditanggapi dan dijelaskan lebih lanjut atas rekomendasi tersebut. ( Wt *Pk/01) </div>

Isma Yatun, Anggota V BPK RI Berikan Opini Wajar Pada JKPD Sumbar

Realitakini.Com-Sumbar Anggota V BPK RI Isma Yatun, dalam pidato penyampaian LHP menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah ...

Read more »

Bimtek Dilaksanakan Agar Anggota DPRD Berkerja Sesuai Denga Tupoksinya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg70PbAaXSpLod21XGUqjyqjtNsXqTpQfBvEL_68VdG1lgo1SdFrAvsHvuDLpGtyuCmePO8rb00I5VVOmOX9v5bJTVvljmlPG2ujAZjXSQ5nzSGoNZ5vjHhlgYEMa52UYIkvkfZ4jFj0z8/s1600/BTK.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg70PbAaXSpLod21XGUqjyqjtNsXqTpQfBvEL_68VdG1lgo1SdFrAvsHvuDLpGtyuCmePO8rb00I5VVOmOX9v5bJTVvljmlPG2ujAZjXSQ5nzSGoNZ5vjHhlgYEMa52UYIkvkfZ4jFj0z8/s320-rw/BTK.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.Com –Padang </b><br /> <div style="text-align: justify;"> “Bimtek penting   harus di lakuakan karena akan meningkatkan kapasitas anggota DPRD sehingga produk-produk DPRD, baik itu produk hukum berupa Perda maupun fungsi pengawasan DPRD dapat semakin baik serta berkualitas,” ujarnya. Ali Basar Sekretaris Daerah DPRD Padang, saat menympaikan sambutan ketika pembukaan bimtek di jakarta beberapa hari lalau.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bimtek dilaksanakan juga bertujuan agar seluruh komponen yang ada di DPRD berkerja sesuai dengan tupoksinya. Dengan kegiatan itu diharapkan SDM para wakil rakyat menjadi lebih baik dalam menjalankan tupoksinya dan sebagai penyambung lidah  rakyat agar pembangunan ke depannya makin lebih baik lagiAnggota DPRD Padang saat mengikuti bimtek bekoordinasi i dengan BPSDM Kemendagri, DPRD Padang laksanakan bimbingan teknis (Bimtek) tentang perencanaan anggaran Tahun 2018, pedoman dan teknis pembahasan KUA – PPAS, P-APBD dan Ranperda PP – APBD Tahun 2016.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, pembahasan aturan baru tentang pembahasan APBD 2018 dan LKPJ. Yang penting juga mengenai LHP BPK yang diterima oleh pimpinan serta diteruskan ke anggota DPRD kemudian. “Itulah yang akan dibahas pada LKPD,” pungkasnya.Berkoordinas dengan i BPSDM Kemendagri, DPRD Padang laksanakan  bimbingan teknis (Bimtek) tentang perencanaan anggaran Tahun 2018, pedoman dan teknis pembahasan KUA – PPAS, P-APBD dan Ranperda PP – APBD Tahun 2016. Kegiatan tang dilaksanakan selama lima hari, mulai 22 hingga 26 Mei 2017,Wakil DPRD Padang, Asrizal memberikan sambutan dalam pembukaan Bimtek entang perencanaan anggaran Tahun 2018, pedoman dan teknis pembahasan KUA – PPAS, P-APBD dan Ranperda PP – APBD Tahun 2016.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra, yang dihubungi di sela-sela kegiatan.Ia  mengatakan, melalui bimtek ini para anggota legislatif diberi pemahaman mendalam bagaimana cara – cara menentukan APBD 2018 dan KUA-PPAS dengan aturan – aturan terbaru. Selanjutnya bagaimana melihat LKPD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Dalam bimtek ini kami diajarkan dengan aturan -aturan baru agar tidak salah lagi dalam menyusun anggaran ke depan. Selanjutnya, supaya tidak ada lagi program – program yang tidak sejalan dengan visi misi yang diinginkan, ataupun  menyalahi aturan yang ada,” ungkapnya..Kami  anggota DPRD Padang saat ini  tengah berdiskusi tmengikuti bimtek, tentang perencanaan anggaran Tahun 2018, pedoman dan teknis pembahasan KUA – PPAS, P-APBD dan Ranperda PP – APBD Tahun 2016.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mizwar Jambak Anggota DPRD Padang, juga menyampaikan, dalam Bimtek tersebut selaku anggota DPRD diajarkan lebih mengenai regulasi – regulasi baru supaya nantinya tidak ada kesalahan- kesalahan dengan aturan yang ada. “Intinya, jangan sampai terjadi penyimpangan mengenai anggaran dari aturan yang telah ada,” jelas Mizwar yang juga kader Golkar tersebut. Sementara, Mailinda Rose anggota DPRD Padang dari Fraksi Nasdem menambahkan, kegiatan Bimtek penting diikuti seluruh anggota DPRD untuk mengetahui aturan-aturan baru soal penyusunan APBD. Apalagi, ada aturan-aturan baru yang perlu dipahami anggota dewan dalam menyusun APBD, makanya Bimtek sangat perlu diikuti selaku anggota dewan,”.ujar mailida  (*Wt)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

Bimtek Dilaksanakan Agar Anggota DPRD Berkerja Sesuai Denga Tupoksinya

Realitakini.Com –Padang  “Bimtek penting   harus di lakuakan karena akan meningkatkan kapasitas anggota DPRD sehingga produk-produk DPRD...

Read more »

Dana BOS Milik Sekolah SDN 19 Pasia Tinggi Raib Di Gondol Maling

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">                                                               Realitakini.Com-agam                   </div> <div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW7srLB6Eo1HVU4DORhBqLUE-SLumnhtYmv3FVIP2Qc35fn2rw3GyvGZ0IiKOMceYLyU-JVAM7j07w3S6sc6kWCZM86HVtFfYTsTwxJ8HsVPtzM0RmeDQZrD-g30nbSHB6UiC4NHXQh-M/s1600/agam+.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW7srLB6Eo1HVU4DORhBqLUE-SLumnhtYmv3FVIP2Qc35fn2rw3GyvGZ0IiKOMceYLyU-JVAM7j07w3S6sc6kWCZM86HVtFfYTsTwxJ8HsVPtzM0RmeDQZrD-g30nbSHB6UiC4NHXQh-M/s320-rw/agam+.jpg" width="320" /></a>Uang Dana Bantuan Operasional (BOS) <strong> </strong><strong><span style="font-weight: normal;">Sebesae</span> </strong> Rp50 juta milik Sekolah SDN 19 Pasia Tinggi Kecamatan Ampek Nagari yang disimpan di bawah jok motor, raib digondol maling di parkiran Kantor Kas Bank Nagari Bawan, Agam Rabu (10/8)Romi, Bendahara SDN 19 Pasia Tinggi menjelaskan, awalnya dia menarik dana BOS di bank tersebut sebesar Rp70 juta untuk keperluan pembiayaan sekolah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebanyak Rp50 juta diletakkan dalam jok motor. Sedangkan Rp20 juta lagi dibawa untuk membayar utang dan lainnya.Hanya berselang beberapa menit meninggalkan motor untuk keperluan fotokopi dan urusan lainnya beberapa meter dari lokasi kejadian, uang sudah raib.“Setelah dilihat kondisi jok motor sudah acak dan mencurigakan. Kemudian uang yang ada di dalamnya raib,” tuturnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Usai kejadian tersebut, pihaknya langsung mendatangi Kantor Polsek Bawan dan melaporkan kondisi yang dialaminya. Tidak berapa lama kemudian aparat mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna penyelidikan lebih lanjut. <strong><span style="font-weight: normal;">(wt*/mi)</span></strong></div> <br /> <h1> <o:p> </o:p></h1>

Dana BOS Milik Sekolah SDN 19 Pasia Tinggi Raib Di Gondol Maling

                                                              Realitakini.Com-agam                    Uang Dana Bantuan Operasional (BOS)...

Read more »

Bupati Irdinansyah Tarmiz:,” Astagfirullah Wa Nauzubillah” Saat Ini Maksiat Pun Bisa Menyentuh Lingkungan Masjid

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWxyLmxPaL-QH6UNckaSq3RiFLLC0gmb_9pQqJncI4J9l4YmhotIYj5apEWoXHhFE8RNhHKGtSD7byE_lVjNzkyhrB4LL6RPtjo1692372x5uDFY4NMHz87N0KtK5sKhGSR22rz6D1Yh8/s1600/T+datar.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWxyLmxPaL-QH6UNckaSq3RiFLLC0gmb_9pQqJncI4J9l4YmhotIYj5apEWoXHhFE8RNhHKGtSD7byE_lVjNzkyhrB4LL6RPtjo1692372x5uDFY4NMHz87N0KtK5sKhGSR22rz6D1Yh8/s320-rw/T+datar.jpg" width="320" /></a></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"> <b style="text-align: justify;">Realitakini.Com-Tanah Datar</b></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Bupati Irdinansyah Tarmiz beserta ribuan masyarakat Tanah Datar tumpah ruah padati Masjid Ihsan Kota Batusangkar, untuk tunaikan sholat subuh berjamaah, Minggu (21/5).Usai laksanakan sholat subuh berjamah, DR. Muhammad Yahya Waloni mantan pendeta, Ketua STT.Calvinis Ebenhaezer dan pendiri UKI Papua, memberikan kuliah subuh dengan judul </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> “Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta”.Sebelumnya, Bupati Irdinasyah Tarmizi mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang sedalam dalamnya dengan terharu serta linangan air mata."Semoga sholat subuh berjamaah bisa dilaksanakan tiap hari, dengan dihadirinya oleh ribuan masyarakat kota Batusangkar, tak hanya disini, bahkan mungkin juga bisa diikuti oleh ratusan Masjid yang ada di Tanah Datar," kata Bupati yang juga mencanangkan Gerakan Subuh Berjamaah tingkat kabupaten.Bupati juga mengatakan, saat ini maksiat bisa terjadi di mana saja, bahkan tempatnya pun bisa menyentuh lingkungan Masjid, astagfirullah wa nauzubillah, seru bupati.Selain maksiat yanng telah merajalela, narkoba juga telah menjangkiti anak juda serta remaja bahkan orang yang telah lanjut usia sekalipun tak luput dari pengaruh narkoba.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk itu ajak bupati, mari bentengi diri, anak,isteri serta keluarga besar kita dari segala bentuk maksiat, pengaruh narkoba, yang akan menjerumuskan kita kedalam lembah kesesatan dan neraka jahanam.Sholat subuh dapat memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia, yang pasti pahala di sisi Allah SWT. Sholat subuh berjamaah juga dapat memberi dampak kesehatan, kenikmatan hidup yang tiada tara dengan menghirup udara segar di pagi hari, seru Bupati yang telah berkeliling hampir di 40 masjid di Tanah Datar untuk menggerakkan Subuh Berjamaah. Di kesempatan itu, Bupati juga meresmikan organisasi remaja masjid se Tanah Datar, yang diketuai oleh H. Afrizon, S.Ag. yang disaksikan anggota DPRD Tanah Datar dari fraksi PPP sekaligus ketua Pemuda Muhammadiyah Tanah Datar Arianto, S.Ag. (Humas/Wt*)</div>

Bupati Irdinansyah Tarmiz:,” Astagfirullah Wa Nauzubillah” Saat Ini Maksiat Pun Bisa Menyentuh Lingkungan Masjid

Realitakini.Com-Tanah Datar Bupati Irdinansyah Tarmiz beserta ribuan masyarakat Tanah Datar tumpah ruah padati Masjid Ihsan Kota Batusa...

Read more »

Bangun Pedistrian Di Muaro Lasak Demi Kenyaman Pengung Wisata

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuspkO_jlRdtxCh1gyHDoW5Iy1cYgBTNZg8bZf7hVfJJIy5jc30hoIWzAApKgCsCoPH9ovnbLeFsyLOaHfzsX0y_0MvlVBPWG3yZ_eXFaSKLT4nwDmh-dJbTBjh1NYK9HlJNE0xzMZ-Yc/s1600/pemko+20.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuspkO_jlRdtxCh1gyHDoW5Iy1cYgBTNZg8bZf7hVfJJIy5jc30hoIWzAApKgCsCoPH9ovnbLeFsyLOaHfzsX0y_0MvlVBPWG3yZ_eXFaSKLT4nwDmh-dJbTBjh1NYK9HlJNE0xzMZ-Yc/s320-rw/pemko+20.jpg" width="320" /></a></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"> <b>Realitakini.Com-Padang</b></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Pengunjung Pantai Padang bakal lebih nyaman karena Pemerintah Kota Padang terus membenahi fasilitas umum di objek wisata tersebut. Setelah pembangunan pedistrian di Pantai Cimpago, giliran pedistrian di Pantai Muaro Lasak yang diperlebar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Kepala Bidang Cipta Karya <span class="textexposedshow">Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPR-KPP) Kota Padang Herman, penbangunan pedistrian akan dilaksanakan pekan ini. Pedistrian sepanjang 400 meter dengan lebar 5 meter ini melengkapi fasilitas umum di Pantai Padang.</span>"Pembangunan pedistrian dilaksanakan pekan ini. Keberadaannya melengkapi fasilitas umum, khususnya bagi pengunjung berjalan kaki," kata Herman di sela pengukuran lokasi pedistrian di Muaro Lasak, Sabtu (20/5/2017).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Herman menyebut. untuk pembangunan ini diangarkan dari APBD Kota Padang tahun 2017 sebesar Rp700 juta. Anggaran itu baru mencukupi sampai pengecoran. Untuk pemasangan batu alam akan kembali diusulkan pada anggaran perubahan tahun ini."Karena anggaran bekum mencukupi untuk pemasangan batu alam dan melengkapi fasilitas lainnya, nanti diusulkan dalam anggaran perubahan," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait penataan kembali pedagang yang menempati sepanjang lokasi pembangunan pedistrian, Camat Padang Barat Arfian mengaku sudah membicarakannya dengan para pedagang. Menurutnya, umumnya pedagang setuju dan mendukung pembangunan pedistrian tersebut karena akan menambah cantik kawasan itu. "Pedagang setuju untuk bergeser sedikit ke luar lokasi pembangunan. Karena adanya pedistrian yang lebih lapang akan mempercantik kawasan itu sekaligus membuat pengunjung lebih nyaman," ujar Camat Arfian.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdapat sebanyak 47 pedagang di lokasi yang wilayahnya masuk ke dalam dua kelurahan, yakni Kelurahan Rimbo Kaluang dan Kelurahan Flamboyan Baru. "Kita sudah bicarakan hal ini dengan kurah, Ketua RT dan para pedagang. Semua mendukung," pungkas Arfian.(Wt/DU/CH/Yz)</div>

Bangun Pedistrian Di Muaro Lasak Demi Kenyaman Pengung Wisata

Realitakini.Com-Padang Pengunjung Pantai Padang bakal lebih nyaman karena Pemerintah Kota Padang terus membenahi fasilitas umum di obje...

Read more »

Karena Surat Terbuka Tak Digubris Walikota Padang di PTUN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrmPUG10mdva_9GBIhyphenhyphen8AC8-CJt8e2Hqk7G-Xy3cxMi1e0mSH5Da32ljiYBVN_pfYfN3Yf2DN4tS9znDykPb5YCkGAZMdEQdtF2WzRxcj4GdfG3VAfNHtFKvHmNlVG5FT1rMuEQ1GspcQ/s1600/pemko+00.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrmPUG10mdva_9GBIhyphenhyphen8AC8-CJt8e2Hqk7G-Xy3cxMi1e0mSH5Da32ljiYBVN_pfYfN3Yf2DN4tS9znDykPb5YCkGAZMdEQdtF2WzRxcj4GdfG3VAfNHtFKvHmNlVG5FT1rMuEQ1GspcQ/s320-rw/pemko+00.jpg" width="320" /></a></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IN;"><b>Realitakini>com-Padang <o:p></o:p></b></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IN;">Zentoni SH MH<b> </b>Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bogor, ,  kecewa berat kepada Walikota Padang, Buya Mahyeldi Anshari, karena surat terbuka yang dikirimnya pada tanggal 1 September 2016 lalu, agar menghentikan pembangunan Transmart tidak digubris dan dianggap anggin lalu oleh walikota.<b><o:p></o:p></b></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IN;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IN;">“Surat terbuka yang dimaksud terkait dengan Pusat belanja Transmart Carrefour yang diduga melanggar Perda RTRW Kota Padang. Oleh karena itu dengan berat hati kami terpaksa membawa kasus ini ke ranah hukum,” kata Advokad/direktur LBH yang menetap di Bogor ini.</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Namun Zentoni putra Air Haji Pessel ini belum bisa memastikan kapan walikota Padang akan diajukan ke PTUN ( Pengadilan Tata Usaha Negara). “Kita lihat dulu bagaimana hasil kesepakatan teman teman di Padang,” tambahnya.</span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IN;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IN;">Menurut Zentoni, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 273/IMB/U2/LT.05/PU.04/16 tanggal 22 Maret 2016, diberikan kepada PT. Trans Ritel Property, diduga telah melanggar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 khusus Pasal 70 ayat 3 yang menyebutkan bahwa kawasan Jalan Khatib Sulaiman adalah Kawasan Perkantoran Pemerintah dan bukan kawasan bisnis atau usaha.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IN;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IN;">Dampak lain dari pembangunan Carrefour ini terlihat saat soft louncing, terjadi kemacetan parah disepanjang Jalan Khatib Sulaiman dan arus kendaraan terpaksa dialihkan ke Ulak Karang. </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Padahal kawasan Jalan Khatib Sulaiman, termasuk kawasan zona merah, lokasinya sangat berdekatan dengan pantai Padang, dengan demikian Pemerintah Kota Padang harus melakukan Analisis Resiko Bencana sebelum memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT. Trans Ritel Property. ” Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” tambah Putra Air Haji Pessel kelahiran tahun 1979 ini.</span></div> <br /> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IN;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IN;">Advokat yang pernah menangani kasus Regina dengan mantan suaminya pengacara kondang Farhat Abbas ini mengatakan, seharusnya sejak awal Pemerintah Kota Padang tidak memberikan Izin Lingkungan kepada PT. Trans Ritel Property karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya. (YY/Wt)<o:p></o:p></span></div>

Karena Surat Terbuka Tak Digubris Walikota Padang di PTUN

Realitakini>com-Padang Zentoni SH MH Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bogor, ,  kecewa berat kepada Walikota Padang, Buya Mahyeldi An...

Read more »

Pelayanan Informasi Di Lingkungan Pemko Padang Berjalan Dengan Baik Dan Efektif

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6FtPV0cMeIwOe6Frzn6fwBkkll7uCjGQ1IhinhrwglEwuEALYbVGO7ACbQeQwM2zKt5IyQZ91eXeCNdmOM96sBohZWS1Kul8OxfEYs3RhosjLsl6gBDDkr1hXSbgix3RvJsu9616e2rA/s1600/pemko+21.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6FtPV0cMeIwOe6Frzn6fwBkkll7uCjGQ1IhinhrwglEwuEALYbVGO7ACbQeQwM2zKt5IyQZ91eXeCNdmOM96sBohZWS1Kul8OxfEYs3RhosjLsl6gBDDkr1hXSbgix3RvJsu9616e2rA/s320-rw/pemko+21.jpg" width="320" /></a></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;">  <b>Realitakini.Com-Padang</b></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> “Kita berharap, pelayanan informasi di lingkungan Pemko Padang bisa selalu berjalan dengan baik dan efektif demi memberikan kepuasan layanan bagi siapapun yang berurusan. Sehingga, setelah selesai berurusan mereka dapat tersenyum puas dikarenakan bagusnya pelayanan yang diberikan,” ujar Suardi waktu membuka secara resmi pertemuan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kota Padang di Aula Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang, Kamis (18/5). Kegiatan tersebut, membahas penerapan Aplikasi PPID bagi administrator di masing-masing OPD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik yang transparan, berkualitas, terbuka, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.Terkait itu Walikota diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Suardi menekankan, agar administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama serta PPID Pembantu yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mesti profesional dala<span class="textexposedshow">m memberikan akses informasi dan dokumentasi publik.</span></div> <div style="text-align: justify;"> Suardi juga menyampaikan, sebagaimana diketahui, setiap aparatur sipil negara (ASN) memang diwanti-wanti untuk selalu melaksanakan tugas semaksimal mungkin disertai memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat. Seperti salah satunya dalam ketersediaan dan keterbukaan informasi, maka itu PPID ditekankan untuk mampu mengelola informasi dan dokumentasi publik secara baik melalui fasilitas sistem web pelayanan informasi atau biasa dikenal dengan Sistem Informasi Publik (SIP) PPID.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Semoga, setelah kegiatan ini masing-masing admin di PPID Pembantu dapat faham dan mampu menjalankan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditentukan. Sehingga, hak-hak publik terhadap informasi akan terpenuhi dengan baik di kota ini,” tukas mantan Kadispora Padang tersebut.Sementara itu Kepala Bagian Humas Zayadi, berharap masing-masing admin di PPID Pembantu mampu menerapkan dan menggunakan aplikasi PPID (ppid.padang.go.id) secara baik dan benar. Kemudian ia pun meminta PPID Pembantu agar selalu mengirimkan data kegiatan informasi dan dokumentasinya ke PPID Utama.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Sehingga dengan demikian, terwujudnya implementasi (UU) No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara efektif di lingkungan Pemko Padang. Kemudian, hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas pun juga akan terpenuhi dengan baik,” harapnya didampingi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pelayanan Informasi Publik Bagian Humas Dewi Aftianengsih. ( Wt/D/ Fsl/ Nda/ Bst)</div> <div class="MsoNormal"> <a href="https://www.facebook.com/humaskotapadang/photos/pcb.1573045096038978/1573037839373037/?type=3"><o:p></o:p></a></div> <br /> <div class="MsoNormal"> <br /></div>

Pelayanan Informasi Di Lingkungan Pemko Padang Berjalan Dengan Baik Dan Efektif

  Realitakini.Com-Padang “Kita berharap, pelayanan informasi di lingkungan Pemko Padang bisa selalu berjalan dengan baik dan efektif de...

Read more »