Realita Kini

Polda Sumbar Tangkap Lima Pengedar Narkoba

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrhQkeRMmSCAWDg6r4NfCfzDIT3WBkCYYjKIZSaO8cABl1TksPiURkt_6ngl6fw7tNn2pLzLhyphenhyphenJhdjPimidv9CIlsK96i3XIN4hS3Bg7FUu2vb9AdcsrWM3KEVtAmoOqR3sq1u3CQ7aHU/s1600/PLD.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrhQkeRMmSCAWDg6r4NfCfzDIT3WBkCYYjKIZSaO8cABl1TksPiURkt_6ngl6fw7tNn2pLzLhyphenhyphenJhdjPimidv9CIlsK96i3XIN4hS3Bg7FUu2vb9AdcsrWM3KEVtAmoOqR3sq1u3CQ7aHU/s320-rw/PLD.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Sumbar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditresnarkoba Polda Sumbar) kembali Direkto menangkap lima pengedar narkoba  dengan barang bukti berupa narkoba. Kali ini sebanyak 10 Paket Narkotika jenis Ganja, dan 0,5 gram Shabu-shabu berhasil diamankan dari lima orang tersangka di tiga tempat berbeda di Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Tersangkat DP (28) yang beralamat di Jalan Seberang Padang Selatan II/21 Padang Selatan ini diamankan pada hari Jum’Jum'at tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di depan Pos Polisi Simpang Duku Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Korong Duku Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Barang bukti (BB) berupa 10 Paket diduga Narkotika jenis Ganja seberat 9.617,50 gram,” terang Wakil Direktur (Wadir) Resnarkoba Polda Sumbar, AKBP Yuliarman Try Himawan dalam Press Release yang digelar di Mapolda Sumbar, Rabu (13/9/2017).</div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menuturkan, barang bukti (BB) 10 Paket diduga Narkotika jenis Ganja seberat 9.617,50 gram itu ditemukan dalam kenderaan roda empat merek Toyota Inova No Pol BA 1382 OS yang dikendarai tersangka DP. </div>
<div style="text-align: justify;">
“BB ditemukan di bawah bangku tengah bagian kiri tersusun rapi, dan bersama BB juga diamankan satu unit HP merek Samsung warna hitam,” ujar Yuliarman. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wadir Resnarkoba juga menyebutkan, setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka DP menerangkan bahwa tersangka disuruh oleh seseorang berinisial RO untuk menjemput Ganja ke Desa Blangkejeren Kabupaten Gayo Luas Provinsi Aceh pada hari Senin tanggal 4 September 2017. Tersangka berangkat ke alamat tersebut bersama inisial IP. Sampai di Aceh Rabu tanggal 6 September 2017 langsung menuju Desa Blangkejeren. Di sana DP menemui seseorang bernama IS, kemudian langsung memuat 30 paket Ganja. </div>
<div style="text-align: justify;">
S</div>
<div style="text-align: justify;">
elanjutnya pada hari Jum’Jum'at tanggal 8 September tersangka sampai di Tiku Agam, dan IP menurunkan 20 paket Ganja. Sedangkan 10 paket Ganja lainnya, dibawa ke Kota Padang untuk diserahkan kepada sesorang berinisal B. Sebelumnya inisial R mengatakan kepada tersangka DP, bahwa upah sebesar Rp.2 Juta akan dibayarkan oleh seseorang berinisial B setelah Ganja tersebut diterima R, berikut dengan upah rental mobil yang digunakan oleh tersangka DP.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara sebelumnya hari Selasa tanggal 5 September 2017, tersangka DK (37) dan S (33) ditangkap petugas yang menyaru sebagai pembeli di salah satu hotel berbintang di Jalan Gereja. Dari tangan tersangka berhasil diamankan 5 paket narkotika jenis Shabu-shabu. Sedangkan dua tersangka lainnya, NK dan F ditangkap petugas di salah satu kamar di Perumahan Pulo Mas Jalan Azizi Padang Timur. Petugas berhasil mengamankan BB berupa 6 Paket Narkotika jenis Shabu-shabu.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saat ini tersangka dalam proses penyidikan di Ditresnarkoba Polda Sumbar,  dan diykini para tersngk memiliki jringn,” tukas wadir.Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Sub Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman dipidana mati atau seumur hidup atau penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 tahun. (Wt*)</div>

Polda Sumbar Tangkap Lima Pengedar Narkoba

Realitakini.com-Sumbar Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditresnarkoba Polda Sumbar) kembali Direkto ...

Berdasrkan Surat Walikota Padang Nomor 188/05.90/HUK-2016 Akhirnya 9 Fraksi Setujui RPJPD 2005 --2025 Jadi Perda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTzb57ucl5raK0qG-_LJ2cSVf3Oas5ucaN2tBqHgaODh5ITdg61Gu3AXQpIDi_iVuGTjiHav9bJJi3k4nPK7ebOFdBF7McJDs2xgATrYaCDlEOnoUlT7ZlYuA3COlb_xTxibre6J7PTSQ/s1600/crd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="300" height="333" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTzb57ucl5raK0qG-_LJ2cSVf3Oas5ucaN2tBqHgaODh5ITdg61Gu3AXQpIDi_iVuGTjiHav9bJJi3k4nPK7ebOFdBF7McJDs2xgATrYaCDlEOnoUlT7ZlYuA3COlb_xTxibre6J7PTSQ/s400-rw/crd.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Sesuai dengan Surat Walikota Padang Nomor 188/05.90/HUK-2016 perihal penyampaian Ranperda RPJPD 2005-2025. Dibentuk Pansus II untuk membahas RPJPD dimaksud untuk mendapat Persetujuan DPRD dari ranperda menjadi PERDA</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pendapat akhir fraksi DPRD Kota Padang tentang Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah Kota Pendapat akhir NasDem disampaikan oleh Dian Anggraini Oktavia pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang. Fraksi NasDem menekankan pada penanggulangan bencana dimana akhir-akhir ini Kota Padang sering dilanda banjir padahal Pemko Padang sedang bergiatnya membangun drainase.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Fraksi Golkar Bulan Bintang melalui jutu bicara Jumadi menyampaikan peta drainase 1990 - 1995 sebagai peringkat terbaik untuk tata ruang kota. Sekarang keadaannya malah terbalik namun fraksi ini dapat menerima ranperda RPJPD dijadikan perda guna perbaikan pembangunan di Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pandangan akhir Fraksi PPP disampaikan oleh Yuhilda Darwis,  RPJPD untuk merubah isu strategis dalam pembangunan Kota Padang. Semua disusun berdasarkan masalah. Melalui kajian berdasarkan acuan RPJP provinsi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dimana akhirnya 9 fraksi di DPRD Kota Padang menyetujui revisi rancangan peraturan daerah RPJPD 2005-2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang guna menjawab berbagai permasalahan kota.(wt)</div>

Berdasrkan Surat Walikota Padang Nomor 188/05.90/HUK-2016 Akhirnya 9 Fraksi Setujui RPJPD 2005 --2025 Jadi Perda

Realitakini.Com-Padang Sesuai dengan Surat Walikota Padang Nomor 188/05.90/HUK-2016 perihal penyampaian Ranperda RPJPD 2005-2025. Diben...

APBD Perubahan kota padang 2017 naik Rp.2,23 triliun

<b>                                                                                                        Realitakini.com-Padang</b><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr5_za6SxB5pDCanbP-jNE7NZaQjvFipyARQ6SPMj9A0ocDhRxTTNCWtxyQ0CoEV7Dp9y4K8Fi1RcmW63QK1zZOwnRKTPVjMIseqIgytZLY-WUL9-faUxuRFWSvVTcqXxEytHftHKh1YI/s1600/crd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="300" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr5_za6SxB5pDCanbP-jNE7NZaQjvFipyARQ6SPMj9A0ocDhRxTTNCWtxyQ0CoEV7Dp9y4K8Fi1RcmW63QK1zZOwnRKTPVjMIseqIgytZLY-WUL9-faUxuRFWSvVTcqXxEytHftHKh1YI/s400-rw/crd.jpg" width="400" /></a></b></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
DPRD Kota Padang, Rapat Paripurna yang beragendakan pembacaan nota  Pengantar Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2017 Selasa (12/9).</div>
<div style="text-align: justify;">
Nota tersebut  dibacakan Wakil Walikota Padang, Emzalmi menyampaikan pada Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2017 ini pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp.2,20 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp.44,28 milyar atau 2,05 persen dari target pendapatan daerah pada APBD awal tahun 2017 yakni sebesar Rp.2,16 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Guna mendukung tercapainya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Perubahan KUA PPAS Tahun 2017.Belanja daerah direncanakan naik sebesar Rp.123,43 miliar menjadi 2,36 triliun atau naik 5,52 persen dari pagu belanja daerah pada APBD awal Tahun 2017 yang sebesar Rp.2,23 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kenaikan belanja daerah tersebut berada pada belanja langsung . Alokasi anggaran belanja langsung akan terus ditingkatkan agar  peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih maksimal sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan baik itu anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kem8skinan maupun peningkatan kesejahteraan soaial masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dasar perubahan tahun ini akan diformulasikan dalam perubahan APBD terkait berbagai kondisi yang berkembang selama perjalanan APBD Tahun 2017. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro nasional dan perubahan ekonomi Kota Padang selama Tahun 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu juga adanya informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2017 tentang pengurangab dana alokasi umum. Pertimbangan lain urai Wawako adanya SiLPA tahun 2016 berdasarkan hasil audit BPK yang harus diakomodir pada Perubahan APBD tahun 2017.Adanya pergeseran anggaran antar SKPD antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,20 triliun dan belanja sebesar Rp2,36 triliun sehingga defisit sebesar Rp.155,43 miliar. Defisit sesuai dengan ketentuan ditutupi dari anggaran pembiayaan daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 167,93 milyar dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.12,50 milyar sehingga pembiayaan netto sebesar Rp.155,43 milyar. Dengan demikian SiLPA pada Rancangan Perubahan APBD TA 2017 nihil.Proses selanjutnya disempurnakan melalui konsultasi Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah serta OPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.Nota yang disampaikan Wakil Walikota Padang tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti akan membentuk panitia khusus guna membahasnya. (S/wt)</div>

APBD Perubahan kota padang 2017 naik Rp.2,23 triliun

Realitakini.com-Padang DPRD Kot...

Wahyu Iramana Putra dorong warga untuk memiliki jiwa kewirausahaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnjUxW4_MM_BdSgJzqwYwgwx1RcAdf7WLG65rAz5OJHb7bGTLcMm-MIrk8Gn6c_iTsYoyMhR4K8TCIXAcuAE2nlWEmvKtGNGo9GAI9TCeds1wDG5c6EZ_9FMhLz5c1OsrUL6zhV9JtLZI/s1600/ppg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnjUxW4_MM_BdSgJzqwYwgwx1RcAdf7WLG65rAz5OJHb7bGTLcMm-MIrk8Gn6c_iTsYoyMhR4K8TCIXAcuAE2nlWEmvKtGNGo9GAI9TCeds1wDG5c6EZ_9FMhLz5c1OsrUL6zhV9JtLZI/s400-rw/ppg.jpg" width="400" /></a></div>
<b>Realitakini.Com Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra yang juga warga gunung pengilun  mendorong warga gunung pengilun  untuk memiliki jiwa kewirausahaan Program Pemko Padang yang  mengadkan Pelatihan-pelatihan untuk)  mencetak 10 ribu wirausahawan baru melalauli  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM, di setiap kecamatan dan kelurahan. Warga didorong untuk berkegiatan produktif dan diberikan pelatihan keterampilan,itu sangat bagus untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan warga,” kata wahyu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia juga mengatakan,” kegiatan ini sebagai  upaya untuk mendorong warga lebih produktif. Karena itu, DPRD telah menyetujui anggaran-anggaran untuk mendukung penumbuhan UMKM dan pembinaan wirausahawan," ujar Wahyu saat pelatihan wirausahawan di Kantor Lurah Gunung Pangilun, Selasa(12/9).Menurut Wahyu, potensi-potensi UMKM yang dimiliki warga perlu lebih dikembangkan. Selain dengan meningkatkan kapasitas usaha juga dengan meningkatkan keterampilan para pelakunya melalui pelatihan-pelatihan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saya juga berkomitmen untuk membantu kegiatan UMKM Gunung Pangilun berupa barang dan peralatan yang dibutuhkan," ucap Wahyu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Lurah Gunung  Pangilun Andi AmirAda sebanyak 40 calon wirausahawan baru di Gunung Pangilun diberi pelatihan membuat aksesoris. Rangkaian pelatihan ini dibagi menjadi 7 kelompok se-Kota Padang yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita ingin pelatihan ini memberi dampak yang berkelanjutan. Warga diberikan pelatihan dan memulai sebuah kebiasaan bermanfaat pada akhirnya dapat menghasilkan uang," sebut Andi Amir. (Wt*)</div>

Wahyu Iramana Putra dorong warga untuk memiliki jiwa kewirausahaan

Realitakini.Com Padang Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra yang juga warga gunung pengilun mendorong warga gunung pengilu...

Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7pLLK-OIsIUV0Ob4s6XK6zIk5S9ZSTS6mV2_wJo77zood7w6SyZVB8EOaPdHJD_79aeTOFtTXmV8094_hQg5aH3LSG4bsCX7EmBjo_206Q3DMHOfEPDi84O9df03GVqvjJZjKak6yHUM/s1600/DPRP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7pLLK-OIsIUV0Ob4s6XK6zIk5S9ZSTS6mV2_wJo77zood7w6SyZVB8EOaPdHJD_79aeTOFtTXmV8094_hQg5aH3LSG4bsCX7EmBjo_206Q3DMHOfEPDi84O9df03GVqvjJZjKak6yHUM/s320-rw/DPRP.jpg" width="320" /></a><b>Realitakini.Com-Sumbar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripurna beragendakan penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda perubahan APBD Sumatera Barat tahun 2017. Bertempat  diruangan sidang utama DPRD Provinsi sumbar Selasa (12/9  Rapat paripurna  tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR di samapikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar. Dalam penyampaiannya Ali Asmar mengatakan ,”Pemerintah provinsi Sumatera Barat kembali merencanakan penambahan penyertaan modal kepada Bank Nagari sebesar Rp50 miliar pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2017. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk penguatan struktur permodalan disamping untuk ekspansi dan penguatan daya saing.  Menurutnya, bila tidak dilakukan penambahan modal, akan berdampak kepada lemahnya kompetisi Bank Nagari terhadap bank-bank lainnya,”katanya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Penambahan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka penguatan struktur modal dan ekspansi pengembangan bisnis Bank Nagari," kata Ali Asmar. </div>
Lebih lanjut ia menjelaskan, perkembangan Bank Nagari pada semester I tahun 2017 secara umum mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut ada yang sudah sesuai dengan rencana bisnis seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) laba terhadap pajak.<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun, diakui ada yang masih belum sesuai dengan rencana bisnis pada semester I 2017 tersebut. Diantaranya ekspansi kredit atau kredit yang diberikan, pendapatan bunga dan beban bunga serta tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami sudah menyurati Direksi Bank Nagari agar dapat mengoptimalkan operasional perseroan terutama peningkatan SDM di bidang kredit serta perbaikan sistim pengendalian interen kredit dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sehingga ke depan dapat mendorong peningkatan kinerja bisnis ke arah yang lebih baik," ulasnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi tersebut, Ali Asmar juga menyampaikan penjelasan terhadap rencana penambahan penyertaan modal kepada PT Askrida sebesar Rp13 miliar dan PT Jamkrida Rp10 miliar. Sehingga total dana penyertaan modal yang rencananya akan dialokasikan kepada tiga perusahaan plat merah tersebut di dalam perubahan APBD tahun 2017 menjadi Rp73 miliar. Menurutnya, penambahan modal kepada PT Askrida merupakan kesepakatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka menjaga posisi di PT Askrida. Dalam RUPS pada 27 April 2017, disepakati penambahan modal dasar dari Rp199 miliar lebih menjadi Rp300 miliar yang dilakukan secara proporsional selama dua tahun sesuai dengan komposisi masing-masing pemilik saham. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sumatera Barat dengan komposisi saham 16 persen akan melakukan penambahan modal sebesar Rp16,430 miliar yaitu tahun 2017 dn tahun 2018," terangnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Langkah penambahan modal tersebut dilakukan karena banyaknya peminat yang menginginkan saham PT Askrida. Kalau tidak dilakukan, maka akan ditawarkan kepada pemegang saham lain. Hal itu disebabkan perusahaan tersebut saat ini memiliki prospek bisnis sangat bagus dengan perolehan 51 persen deviden dari modal disetor. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan untuk PT Jamkrida, dilakukan untuk memenuhi ketentuan OJK tentang perbandingan modal perusahaan dengan penjaminan yang dilakukan atau Gearing Ratio. Hingga posisi Agustus 2017, Jamkrida sudah memberikan penjaminan kepada 13 ribu debitur yang sebagian besar didominasi oleh kredit sektor UMKM. Seperti diberitakan sebelumnya, fraksi - fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat menyoroti kinerja Bank Nagari dan mempertanyakan penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Fraksi-fraksi meminta penjelasan kepada pemerintah terkait kinerja Bank Nagari dan meminta dilakukan evaluasi sebelum dilakukan penambahan penyertaan modal. (Wt)</div>

Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar

Realitakini.Com-Sumbar Rapat paripurna beragendakan penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranpe...

Devi Kurnia, SH. MH Asisten I Setwilprov Sumbar : Dirut PT. SP Belum Juga Digubris. Permintaan Gubernur

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnOxOZYZseMc67WYtUMGiESwtFljFchi3y0OKiZtQNapSZ-mc1KkExbk4bw67EoFsGaNTjGOwZT7dLYAkaiyHRYKMat0qfzFmZpnwPp4xMuiAJCqY-JIAIVXBhcYo78mVe_sYknzzIubw/s1600/PT+SP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="570" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnOxOZYZseMc67WYtUMGiESwtFljFchi3y0OKiZtQNapSZ-mc1KkExbk4bw67EoFsGaNTjGOwZT7dLYAkaiyHRYKMat0qfzFmZpnwPp4xMuiAJCqY-JIAIVXBhcYo78mVe_sYknzzIubw/s400-rw/PT+SP.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Sumbar </b></div>
<div style="text-align: justify;">
PT. Semen Padang (SP) sebagai sebuah perusahaan besar dan menjadi kebanggaan warga Sumatera Barat saat ini hanya mampu memberikan kontribusi (sumbangan partisipasi) kepada Pemprov Sumbar sebesar Rp. 5 milyar pertahun. Sementara permintaan Gubernur Sumbar kepada Dirut PT. SP untuk menaikkan sumbangan menjadi Rp.12 milyar, belum juga digubris.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pernyataan tersebut diungkapkan Asisten I Setwilprov Sumbar Devi Kurnia, SH. MH saat membacakan jawaban gubernur atas pertanyaan fraksi  dalam  Rapat Paripurna DPRD Sumbar terkait Rancangan Perubahan APBD Sumbar 2017, di ruangan sidang utama  gedung  DPRD Sumbar , Selasa (12/9). Menurut Devi, Gubernur Sumbar dalam suratnya No. 974/1268/DPKD-Retb-2016 tertanggal 26 Mei 2016 telah meminta Direktur PT. SP untuk menaikkan kontribusinya dari Rp.5 milyar menjadi Rp.12 mmilyar pertahun. “Namun, sampai saat ini pihak PT. SP belum juga mmberikan kepastiannya,” ujar Devi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakannya, dasar hukum permintaan tersebut adalah Surat Pernyataan Dirut PT.SP No. 423/KRE/HKM10/0112 tertanggan 11 Januari 2012 tentang partisipasi pembangunan PT. SP kepada pemprov Sumbar. Surat tersebut kemudian dituangkan dalam SK Gubernur No. 972-12-2012 tertanggal 2012 tentang dana partisipasi PT. SP.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam diktum ke satu keputusan itu disebutkan, PT. SP memberikan sumbangan partisipasi kepada pemprov Sumbar sebesar Rp. 5 milyar pertahun. Sedang pada diktum ke dua disebutkan, dana partisipasi ini bisa ditinjau ulang/evaluasi setelah lima tahun kemudian. “Karena sudah melewati masa lima tahun, artinya keputuan itu sudah bisa dievaluasi/ditingkatkan,” jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tak hanya itu, Devi Kurnia juga menyebutkan alasan penambahan penyertaan modal sebesar Rp.73 milyar kepada PT. Bank Nagari, Jamkrida dan Askrida yang dinilai kurang tepat. Menurut Devi, penambahan penyertaan modal kepada ke 3 BUMD itu tak lain untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Jika ini tidak dilakukan, dapat berakibat melemahnya kompetisi Bank Nagari, dan berpindahnya nasabah ke perbankan lainnya,” ucap Devi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih jauh disebutkannya, terkait pemberian modal tambahan kepada PT. Askrida sebesar Rp.13 milyar dilakukan secara proporsional, sesuai kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 27 April lalu. Dalam rapat tersebut disepakati pemegang saham menaikkan modalnya dari Rp.119.040 menjadi Rp.300 milyar selama 2 tahun. Jika ini tidak dilkukan, maka posisi saham pemprov Sumbar 16 persen, bisa beralih ke pemodal lain yang sudah mengincar sejak lama.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya, Fraksi  Gerindra  melalui juru bicaranya Supardi menyebutkan, fraksinya belum menyetujui  penyertaan modal yang direncanakan  oleh pemerintah daerah untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Bank Nagari dan PT Askrida tersebut. Alasannya, kedua BUMD tersebut dinilai masih menyisakan masalah, sebagaimana diberitakan Portal Berita Editor  9 September 217 di bawah judul “Dinilai Masih Sisakan Masalah, DPRD Sumbar Tolak Tambah Modal Bank Nagari dan PT Askrida”.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Semula, pemerintah daerah Sumbar mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Sumbar tentang APBD Perubahan 2017. Dalam Ranperda tersebut, pemerintah daerah merencanakan Rp 73 Miliar yang diperuntukkan untuk tiga BUMD, yiatu Bank Nagari sebesar Rp 50 Miliar, PT Askrida sebesar Rp 13 Miliar, dan Jamkrida sebsar Rp 10 Miliar. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim didampingi tiga wakilnya dan dihadiri Sekdaprov Sumbar Ali Asmar yang berkesempatan membacakan jawaban gubernur tahap pertama sebelum dilanjutkan Devi Kurnia.(wt) </div>

Devi Kurnia, SH. MH Asisten I Setwilprov Sumbar : Dirut PT. SP Belum Juga Digubris. Permintaan Gubernur

Realitakini.Com-Sumbar PT. Semen Padang (SP) sebagai sebuah perusahaan besar dan menjadi kebanggaan warga Sumatera Barat saat ini hany...

Sekda: Penggunaan Anggaran OPD Harus Realistis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ85I5EWblcToVeEsRt0-wcUaI7TA0rciuu61LDdwy7fSg4IUZAoi-JWhEMqM000m1a_SmR27NpCjdctsmtMp4Vlx_LmHwB27s_XXn9Q4SPZzC0E0ph1Se-lauUJob65Muik0pv6Mg11E/s1600/SKD.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ85I5EWblcToVeEsRt0-wcUaI7TA0rciuu61LDdwy7fSg4IUZAoi-JWhEMqM000m1a_SmR27NpCjdctsmtMp4Vlx_LmHwB27s_XXn9Q4SPZzC0E0ph1Se-lauUJob65Muik0pv6Mg11E/s320-rw/SKD.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realiatakini.Com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Alokasi belanja daerah Kota Padang pada perubahan APBD tahun 2017 naik sebesar Rp. 123,43 Miliar (5,52%), yang semula sebesar Rp. 2.235 triliun menjadi sebesar Rp. 2,358 triliun. Setiap tahun, belanja untuk pembangunan selalu mengalami peningkatan, hal ini karena Pemko Padang selalu berupaya untuk mensejahterakan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal itu tergambar dengan naiknya anggaran belanja langsung dari semula sebesar Rp. 1,140 triliun menjadi sebesar Rp. 1,278 triliun atau naik sebesar 137,29 miliar (12,03%). Sedangkan belanja tidak langsung turun dari semula sebesar Rp. 1,094 triliun menjadi Rp. 1,080 triliun atau turun sebesar Rp. 13,864 miliar (1,27%).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Demikian dijelaskan Sekretaris Daerah Kota Padang, Asnel, pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan APBD TA 2017 di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Senin (11/09/2017). Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan OPD Pemko Padang dan perwakilan dari masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan adanya peningkatan alokasi belanja tersebut, Asnel menegaskan kepada setiap OPD Pemko Padang agar realistis dalam penggunaan anggaran, dan sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. “OPD harus mampu menggunakan anggaran secara efektif dan efisien, dan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta hal-hal yang telah menjadi prioritas Pemko Padang, diharapkan dapat diselesaikan sebaik mungkin,” ujar Asnel.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu, Asnel juga mewanti-wanti seluruh pimpinan OPD untuk mengikuti pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2017 pada 13-15 September mendatang di Kantor DPRD Kota Padang. “DPRD tidak akan membahas Ranperda Perubahan APBD jika pimpinan OPD tidak hadir langsung. Jadi, pembahasan tersebut tidak boleh diwakilkan. Dan tidak ada Pimpinan OPD yang keluar daerah selama pembahasan,” tutur Asnel.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Kepala BPKA Kota Padang, Andri Yulika, menjelaskan, pada perubahan APBD 2017, pendapatan daerah semula ditargetkan sebesar Rp. 2,158 triliun menjadi Rp. 2,203 triliun atau naik sebesar Rp. 44,227 miliar (2,05%). Pendapatan Asli Daerah semula Rp. 490,93 miliar menjadi Rp. 601,35 miliar atau naik sebesar Rp. 110,42 miliar (22,49%).Sedangkan, dana perimbangan semula sebesar Rp. 1,507 triliun turun menjadi Rp. 1, 426 Triliun atau turun sebesar Rp. 80,46 Miliar (5,34%), penurunan ini akibat adanya pengurangan penyaluran sebagian dana alokasi umum sebesar Rp. 19,67 miliar, dan pengalihan Dana Alokasi Umum ke Silpa sebesar 60,84 miliar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disisi lain, dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, semula sebesar Rp. 78, 104 miliar naik sebesar Rp. 50,01 juta (0,06%) sehingga menjadi Rp. 78,15 miliar yang berasal dari pajak cukai tembakau. Pendapatan daerah lain-lain yang sah, semula sebesar 160,97 miliar naik menjadi Rp. 175,28 miliar atau naik sebesar Rp. 14.31 miliar akibat adanya bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Provinsi Sumatera Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sosialisasi ini diadakan untuk memberikan informasi terkait hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam melaksanakan APBD tahun anggaran direncanakan,” ujar Andri.( H/Wt)</div>

Sekda: Penggunaan Anggaran OPD Harus Realistis

Realiatakini.Com-Padang Alokasi belanja daerah Kota Padang pada perubahan APBD tahun 2017 naik sebesar Rp. 123,43 Miliar (5,52%), yang ...

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman Nilai Ranperda Zona Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) Berikan Kemudahan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_gWOEK9-N0U7piHUy7_5rShjS6gGXk4JC3oNSZ-n5MGjxi2d56MZcWcrn0H7aWwndNp_CCbtHpMt1guJ3-5adB0V4xcrnHu7PUZTYGXoWRZyR0dQi-DGk9LAsYJ1dy_tsOfmXJXfjtng/s1600/HRG.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_gWOEK9-N0U7piHUy7_5rShjS6gGXk4JC3oNSZ-n5MGjxi2d56MZcWcrn0H7aWwndNp_CCbtHpMt1guJ3-5adB0V4xcrnHu7PUZTYGXoWRZyR0dQi-DGk9LAsYJ1dy_tsOfmXJXfjtng/s320-rw/HRG.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Sumbar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman nilai Ranperda Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (ZWP3K) berikan kemudahan dan akan tingkatkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,  Hal tersebut di kemukan ketika rapat dengan beberapa SKPD yang ada provinsi Sumbar Senin (11/9). di ruang istimewa DPRD Sumbar,  Rapat tersebut beragendakan dengar pendapat DPRD dengan sejumlah SKPD yang ada provinsi Sumbar </div>
<div style="text-align: justify;">
Yuliarman  kepada meminta pembuat PERDA agar Rancangan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP2K) tidak mempersulit masyarakat dan pelaku usaha mengurus izin.  ,”katanya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Tidak mungkin kita gegabah dalam merancang ranperda ini, kita harus kaji lebih mendalam. Ranperda ZWP3K ini harus sinkron dengan aturan yang telah ada sebelumnya, dan saya tidak ingin masyarakat kesulitan mengurus perizinan ke provinsi " ujar anggota Komisi II DPRD Sumbar, Liswandi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakannya, rapenda tersebut akan memberikan kejelasan dalam pengelolaan di kawasan perairan. "Ranperda ini akan memperjelas pembagian zona-zona dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan yang selama ini belum berjalan optimal. Ini akan mengubah kewenangan pengelolaan kawasan laut," ujarnya kepada awak media di ruang sidang istimewa DPRD Sumbar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kewenangan kawasan laut mulia 0 sampai 12 mil lepas pantai akan menjadi tanggungjawab provinsi. "Kalau sebelumnya, 0-4 itu kewenangan pemerintah kabupaten dan 4-12 baru provinsi. Tapi, dalam. ranperda ini, sampai 12 mil lepas pantai akan menjadi tanggungjawab provinsi," ungkap Yuliarman.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia.menambahkan, ketika Ranperda ZWP3K disahkan, itu akan mempermudah dalam persoalan perizinan. "Masalah selama ini kan banyak terjadi tumpang tindih, kalau sudah diserahkan ke provinsi, itu akan lebih memudahkan masyarakat dan itu akan terpusat..Yuliarman.menilai, selama ini banyak terjadi kesulitan dalam mengurus perizinan pengelolaan di tingkat pemerintah kabupaten dan kota, katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat, Yosmeri menjelaskan bahwa Ranperda ZWP3K akan dibagi dalam beberapa zonasi. "Nantinya akan ada zona pariwisata, pengolahan ikan, pengelolaan ekosistem, pengolahan terumbu karang dan zona lainnya," ujar Yosmeri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ranperda ini akan memberikan kepastian hukum serta kemudahan kepada masyarakat, pengusaha dan investor dalam upaya mengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. "Persoalan izin akan terpusat dan hal ini tentunya akan berdampak luas ke masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan kemudahan (wt)</div>

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman Nilai Ranperda Zona Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) Berikan Kemudahan

Realitakini.Com-Sumbar Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman nilai Ranperda Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (ZWP3K) berikan ...

DPRD Kota Padang Menandatangani Nota Kebijakan Umum KUPA-PPAS

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn6hr1cN3Co75e0MSWU5RkkYHofBbzt5CuW_DGuk9fF0I1lJc-w_fMlMRZ7mlAy1XdTNWe31E4W_iETV3AyqlnNE30Y7gwKyY4m_DXxKorBquRbCUGtbkrh0fcg0JGi61NNJ6BAdTms0A/s1600/kua+ppas.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn6hr1cN3Co75e0MSWU5RkkYHofBbzt5CuW_DGuk9fF0I1lJc-w_fMlMRZ7mlAy1XdTNWe31E4W_iETV3AyqlnNE30Y7gwKyY4m_DXxKorBquRbCUGtbkrh0fcg0JGi61NNJ6BAdTms0A/s320-rw/kua+ppas.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
<strong>Realitakini.com-padang<span style="font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></strong></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
DPRD Kota Padang menggelar rapat
paripurna pada tanggal 6 September 2017, yang masing-masing juru bicara fraksi
menyampaikan tanggapan atas KUPA-PPAS. Dalam rapat tersebut membahas anggaran
belanja Kota Padang, Sumatera Barat direncanakan naik sebesar Rp. 123,33 Miliar
dari Rp. 2,2 Triliun dalam APBD 2017 menjadi 2,3 Triliun dalam APBD Perubahan
2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal ini diketahui setelah dilakukannya penandatanganan nota Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD
Kota Padang 2017 pada rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD
Kota Padang Elly Thrisyanti didampingi wakil ketua Asrizal, Wahyu Iramana Putra
dan Muhidi.Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan, adanya kenaikan anggaran
belanja tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang plafon anggaranya naik.</div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menjelaskan, APBD Perubahan 2017 berguna untuk optimalisasi sepuluh program
wali kota dan wakil walikota Padang, agar pembangunan di daerah itu hingga
akhir tahun dapat berjalan secara maksimal. “Terutama dengan adanya beberapa
kegiatan yang menjadi prioritas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap
anggaran belanja daerah,” katanya.Elly juga mengatakan APBD perubahan diharapkan dapat menjadi peningkatan
kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena APBD Padang berbasis
kinerja.”Dalam hal ini OPD harus mampu memanfaatkan yang telah dianggarkan
dengan sebaik-baiknya. Jangan nantinya sampai penambahan anggaran belanja
tersebut menjadi Sisa Lebih Perubahan Anggaran (Silpa),” pungkasnya.</div>
<br />

<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakannya, dengan waktu kerja efektif yang lebih kurang tinggal dua bulan
lagi hingga akhir tahun ini, diharapkan semua OPD dapat bekerja secara
maksimal.”Hal yang telah disepakati itu, akan dibahas kembali hingga ditetapkan
menjadi APBD Perubahan 2017,” cakapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripurna yang sangat penting tersebut tidak dihadiri oleh Walikota
Padang Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Walikota Emzalmi. Pasalnya, kedua
pimpinan Kota Padang tersebut sedang melakukan dinas luar. Sekretaris Daerah
Kota (Sekdako) Padang Asnel bertindak mewakili mereka.</div>
<br />

<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan itu, Asnel mengatakan, penggangaran tersebut akan dijabarkan
lebih lanjut dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2017. “Dengan tetap mengacu pada
visi Kota Padang yakni mewujudkan daerah menjadi kota pendidikan, perdagangan
dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya,” ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Asnel menegaskan, Pemerintah Kota Padang terus berupaya mewujudkan sepuluh
program unggulan yang menjadi visi misi Walikota dan Wakil Walikota Padang
Mahyeldi-Emzalmi. (wt*)</div>

DPRD Kota Padang Menandatangani Nota Kebijakan Umum KUPA-PPAS

Realitakini.com-padang DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna pada tanggal 6 September 2017, yang masing-masing juru bicara fraks...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama