Realita Kini

H Nurnas: Dengan adanya SPJ fiktif DPRD Perlu Bentuk Pansus.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigAzvG4x0jA4vrVJ0Mnu5hn2OXhzs6_an4VNU2sIpiC6MvG01vGShrHi17JGVcRyKzowjevwfoEuxTuRvPUeW62EKfNlczchlwS2NAFHMPfh4sbRpNZ6cWI2P0llqj5EYFtCGsc2szQDU/s1600/JPRS.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigAzvG4x0jA4vrVJ0Mnu5hn2OXhzs6_an4VNU2sIpiC6MvG01vGShrHi17JGVcRyKzowjevwfoEuxTuRvPUeW62EKfNlczchlwS2NAFHMPfh4sbRpNZ6cWI2P0llqj5EYFtCGsc2szQDU/s320-rw/JPRS.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
DPRD provinsi Sumatera Barat  mengadakan jumpa pers rabu tanggal 4 /10 /2017. setelah selesai mengadakan rapat dengan beberapa SKPD , terkait Bergemingnya kembali SPJ fiktif di Sumatera Barat. Tapi kita bukan menhas hal tersebut,” ujar Nurnas  Ketua komisi 4 DPRD Sumbar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
H.Nurnas yang di dampingi  Dani BPKP  Sumbar ,Kapolda sumbar yamg mewakili Jun , dan kejaksaan tinggi wenharnol Sumbar  mengatakan,  tadi dalam rapat kami   tidak membicarakan SPJ Fiktif, tapi dengan adanya SPJ Fiktif . </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebab  SPFJ  sudah ada yang menagani BPK pusat,”kata Nurna..Kami tadi dalam rapat lebih banyak berkordinasi untuk kedepannya.   Dengan ada SPJ Fiktin DPRD sangat perlu  membetuk pansus   karena perlu untuk kedepannya,: ujar nurnas. Nama pansus kita  yang kita bentuk adalah tata kelola pembangunan Daerah  karena perlu kedepanya,ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selesai mengadakan jumpa pers Nurnas juga menjawab pertanyaan wartawan mengenai kunjungan DPRD ke luar negeri,: saya tidak  melihat   pusi ada politis segala macam  di dalamnya Pertama dari dulu  secara pribadi  sebangi kader Demokrat ,demkrat dia tidak melarang,  cuma yang harus di ingat kan terus menerus adalah setaip kegaitan ada subtansinya , kusus untuk aktivitas yang di lakukan hari ini, awalnya  belumnya saya tidak tahui kemana arah dan tujuannya,  haya di mintak data , maka nya saya kaget,” ujar Nuranas, (Wt) </div>

H Nurnas: Dengan adanya SPJ fiktif DPRD Perlu Bentuk Pansus.

Realitakini.Com-sumbar DPRD provinsi Sumatera Barat mengadakan jumpa pers rabu tanggal 4 /10 /2017. setelah selesai mengadakan rapat d...

Muzni Zen : Pokir Anggota DPRD Guna Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOtD5ejb06QNliiDRSQ6DCb5zgVsP0FlsVsX68lv0E0qUjH9_SAANpG8Q6_ziBRScM_pjzj3crm-HRldXLW9CEdE7bChCfljOTiXEtbwrH_w6_JeK2nY-yDkHnuOJBWI3HtNbCv99Aiw/s1600/musni+zen.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOtD5ejb06QNliiDRSQ6DCb5zgVsP0FlsVsX68lv0E0qUjH9_SAANpG8Q6_ziBRScM_pjzj3crm-HRldXLW9CEdE7bChCfljOTiXEtbwrH_w6_JeK2nY-yDkHnuOJBWI3HtNbCv99Aiw/s320-rw/musni+zen.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Selaku anggota dewan tentunya perlu memperjuangkan aspirasi masyarakat guna terciptanya pembangunan yang merata baik itu sarana infrastruktut, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Hal ini dikatakan anggota DPRD Kota  Padang Muzni Zen dari Fraksi Gerindra Dapil II Kecamatan Kuranji – Pauh  mengatakan, selaku anggota dewan kita wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan kita menjadi seorang anggota dewan tentunya tak terlepas dari masyarakat itu sendiri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Muzni Zen mengatakan kita di DPRD ada yang namanya pokok pikiran (Pokir) dewan. Dimana melalui pokir inilah kita dapat membantu pembangunan yang mana juga tak terlepas juga dari Pemko Padang. Namun dalam hal ini kita tentunya lebih fokus pada dapil masing - masing ," kata anggota dewan dua periode ini, Senin (2/10).Selaku wakil rakyat kita tentu wajib mengunjungi masyarakat di dapil kita masing - masing, disanalah fungsinya kita selaku anggota DPRD turun melihat secara langsung apa permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kunjungan ini malui reses yang dilaksanakan tiga kai dalam setahun yakni pada istirahat masa sidang I, II, dan III.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Muzni Zen ntuk 2017 sendiri, kita di DPRD sudah melakukan dua kali reses dan tinggal sekali lagi di akhir tahun ini. Alhamdulillah setiap agenda reses saya terus melakukan kunjungan ketengah masyarakat. Ia juga menegaskan, sebagai anggota dewan, terutama kader Partai Gerindra yang mendapat instruksi dari pimpinan pusat, ia senantiasa mengambil jatah reses untuk turun langsung ke daerah pemilihan.Hal ini sangat perlu dilakikan guna menampung aspirasi yang nantinya akan kita perjuangankan di badan anggaran dan pemerintah kota dan nantinya pokir ini akan dititip di kegiatan OPD atau dinas terkait ,seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, di Kesra.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saya selaku anggota di DPRD Padang di tahun 2017 ini ada dana pokir sebesar Rp.1,5 miliar, inilah yang akan kita perjuangkan di dapil II Kecamatan Kuranji - Pauh melalui kegiatan reses. Muzni juga mengungkapkan bahwasanya pokir di 2018 nanti meningkat sebesar Rp.2,5 miliar, '' ungkap Sekretaris Fraksi Gerindra ini.Masyarakat diminta membuatkan proposal mana - mana yang urgent yang sangat patut untuk direalisasikan. Proposal ini bisa diberikan melalui lurah, camat dan nanti akan kita perjuangkan di DPRD Padang. Prosesnya juga ada melului musrembang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Inilah nantinya yang akan kita kawal bagaimana agar aspirasi di dapil kita dapat segera terealisasikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Selain itu disampaikan, untuk 2017 ini terang Muzni , apirasi atau pokirnya sudah terealisakan  85 persen. Pada Dapil II Kecamatan Kuranji - Pauh ada beberapa titik yang sudah terealisasikan, seperti di Taruko III Kelurahan Gunung Sarik untuk betonisasi jalan sudah bagus semuanya, lalu di Jalan Salak Raya Perumahan Belimbing, kemudian ada beberapa  pembangunan masjid dan mushalla yang saya kucurkan dari  dana aspirasi tersebut, " terangnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Muzni Zen menambahkan bahwa masih ada satu tempat  lagi yang belum di kerjakan oleh pemko. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan penempatan anggaran yang masuk di Bapeda. "Alhamdulillah ini bisa diatasi dan sudah masuk anggaran perubahan di akhir tahun ini kita kerjakan. (Wt/03)</div>

Muzni Zen : Pokir Anggota DPRD Guna Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat

Realitakini.com-Padang Selaku anggota dewan tentunya perlu memperjuangkan aspirasi masyarakat guna terciptanya pembangunan yang merata ...

DPRD Sumbar Minta Anggaran Pendidikan Fokus Pembenahan Sarana PraSana

<div style="text-align: justify;">
<b>                                                                                    Realitakini.Com-Sumbar </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNoY1kEAMv1yy6j4DKW91AizSSu4IXIUbL7QWEgsn5E1_n3p3BthO4G1n4s0AL6Q-hR1B3h1XDRnJx7Xjo8M-bndY4NxCtkrJbuknA7_0MsE5-xRprx5pLtQ1E3m6rmN3C2e0JZht1B2Y/s1600/ABT.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNoY1kEAMv1yy6j4DKW91AizSSu4IXIUbL7QWEgsn5E1_n3p3BthO4G1n4s0AL6Q-hR1B3h1XDRnJx7Xjo8M-bndY4NxCtkrJbuknA7_0MsE5-xRprx5pLtQ1E3m6rmN3C2e0JZht1B2Y/s320-rw/ABT.jpg" width="320" /></a>Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Senin (2/10) beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD tahun 2018. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar.  Rapat ersebut  dipimpin Wakil Ketua DPRD Arkadius Datuak Intan Bano tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 diharapkan fokus kepada pembenahan sarana prasarana serta tenaga kependidikan. Status hukum guru tidak tetap (GTT) hendaknya juga diperjelas untuk mendapat kepastian serta meminta pencabutan moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Juru bicara Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hidayat menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna, Senin (2/10). Menurutnya, kondisi Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) saat ini masih memprihatinkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Melihat kondisi SMA dan SMK yang masih memprihatinkan, apakah itu dari infrastruktur bangunan, laboratorium dan termasuk ketersediaan tenaga kependidikan, Fraksi Gerindra meminta alokasi anggaran pada APBD 2018 lebih difokuskan kepada pembenahan sarana prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan," kata Hidayat .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggaran urusan pendidikan dalam RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 direncanakan sebesar Rp585,947 miliar atau setara 27,01 persen dari total belanja langsung pada RAPBD. Hidayat juga meminta, Dinas Pendidikan melakukan tindaklanjut verifikasi terhadap kebutuhan tenaga pendidik serta kepastian hukum atas keberadaan guru tidak tetap (GTT). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia juga menyampaikan permintaan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk mencabut moratorium penerimaan ASN tenaga kependidikan SMA dan SMK. Hal itu menurutnya karena masih terdapat ketimpangan yang luar biasa terhadap komposisi kependidikan yang berstatus ASN dengan GTT atau tenaga honorer. Seperti diketahui, jenjang pendidikan SMA dan SMK dialihkan kewenangannya ke pemerintah provinsi mulai tahun 2017. Tercatat, jumlah SMA dan SMK serta SLB di Sumatera Barat sebanyak 664 unit, baik negeri maupun swasta tersebar di 19 kabupaten dan kota.Sementara itu, masih terkait pendidikan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano dalam kesempatan itu mengingatkan pemerintah provinsi terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 sejak Januari 2017. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Namun sampai saat ini pemerintah daerah belum menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas teknis dan cabang dinas untuk Dinas Pendidikan," katanya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kondisi tersebut, katanya, dinilai akan dapat mengganggu kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait. Apalagi, dalam penyelenggaraan urusan pendidikan tingkat menengah yang tersebar di kabupaten dan kota, tidak mungkin dapat dikendalikan oleh Dinas Pendidikan saja. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan percepatan penetapan UPT, Cabang Dinas, serta penyesuaian nomenklatur terhadap beberapa OPD," tandasnya. (Wt/Pk)</div>

DPRD Sumbar Minta Anggaran Pendidikan Fokus Pembenahan Sarana PraSana

Realitakini.Com-Sumbar Rapat paripurna DPRD Provinsi...

DPRD Sumbar Minta Anggaran Pendidikan Fokus Pembenahan Sarana Prasarana

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-K0hKf6Wiepj6T7fPxszCMZp1baBOZZ3eag0dHkUrpT9rDwyXzKHbTxAcrRQ7FqdbSkKy6gZcNFBaNPBJqIyxDTPNX3iMKyuHOUkhe7Y_OkQ0Wlb4fDpbHhflYhB9RP8c5VF_K4E9Pns/s1600/DPRD+PV.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-K0hKf6Wiepj6T7fPxszCMZp1baBOZZ3eag0dHkUrpT9rDwyXzKHbTxAcrRQ7FqdbSkKy6gZcNFBaNPBJqIyxDTPNX3iMKyuHOUkhe7Y_OkQ0Wlb4fDpbHhflYhB9RP8c5VF_K4E9Pns/s320-rw/DPRD+PV.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Sumbar </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Senin (2/10) beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD tahun 2018. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar.dalam rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Arkadius Datuak Intan Bano  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 diharapkan fokus kepada pembenahan sarana prasarana serta tenaga kependidikan. Status hukum guru tidak tetap (GTT) hendaknya juga diperjelas untuk mendapat kepastian serta meminta pencabutan moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Juru bicara Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hidayat menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna, Senin (2/10). Menurutnya, kondisi Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) saat ini masih memprihatinkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Melihat kondisi SMA dan SMK yang masih memprihatinkan, apakah itu dari infrastruktur bangunan, laboratorium dan termasuk ketersediaan tenaga kependidikan, Fraksi Gerindra meminta alokasi anggaran pada APBD 2018 lebih difokuskan kepada pembenahan sarana prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan," kata Hidayat </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggaran urusan pendidikan dalam RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 direncanakan sebesar Rp585,947 miliar atau setara 27,01 persen dari total belanja langsung pada RAPBD. Hidayat juga meminta, Dinas Pendidikan melakukan tindaklanjut verifikasi terhadap kebutuhan tenaga pendidik serta kepastian hukum atas keberadaan guru tidak tetap (GTT). Dia juga menyampaikan permintaan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk mencabut moratorium penerimaan ASN tenaga kependidikan SMA dan SMK. Hal itu menurutnya karena masih terdapat ketimpangan yang luar biasa terhadap komposisi kependidikan yang berstatus ASN dengan GTT atau tenaga honorer. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti diketahui, jenjang pendidikan SMA dan SMK dialihkan kewenangannya ke pemerintah provinsi mulai tahun 2017. Tercatat, jumlah SMA dan SMK serta SLB di Sumatera Barat sebanyak 664 unit, baik negeri maupun swasta tersebar di 19 kabupaten dan kota.Sementara itu, masih terkait pendidikan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano dalam kesempatan itu mengingatkan pemerintah provinsi terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 sejak Januari 2017. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Namun sampai saat ini pemerintah daerah belum menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas teknis dan cabang dinas untuk Dinas Pendidikan," katanya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kondisi tersebut, katanya, dinilai akan dapat mengganggu kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait. Apalagi, dalam penyelenggaraan urusan pendidikan tingkat menengah yang tersebar di kabupaten dan kota, tidak mungkin dapat dikendalikan oleh Dinas Pendidikan saja. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan percepatan penetapan UPT, Cabang Dinas, serta penyesuaian nomenklatur terhadap beberapa OPD," tandasnya. (Wt/Pk)</div>

DPRD Sumbar Minta Anggaran Pendidikan Fokus Pembenahan Sarana Prasarana

Realitakini.Com-Sumbar Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Senin (2/10) beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhad...

DPRD Padang : Perda Nomor 10 Tahun 2014 Perlu Direvisi Dan Dikaji Ulang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCx7vhYMAk1A2j0jJpT4aU5e8Mw379is6eisj3zGJ-14LBcer_Oh6TpwKFWdEYb31501sCO5yR0j_rqsUtAM3fT_Xh1xSBh4nqR_zMFLk_FEPDGv_uSo3vPhZOuZjrFjBwcboAgwlb_rw/s1600/pri+p.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCx7vhYMAk1A2j0jJpT4aU5e8Mw379is6eisj3zGJ-14LBcer_Oh6TpwKFWdEYb31501sCO5yR0j_rqsUtAM3fT_Xh1xSBh4nqR_zMFLk_FEPDGv_uSo3vPhZOuZjrFjBwcboAgwlb_rw/s320-rw/pri+p.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana diketahui pada tanggal 13 September 2017 yang lalu telah dilaksanakan rapat paripurna penyampaian oleh Walikota Padang. Ranperda Perubahan atas Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2019.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya Walikota juga menyampaikan Ranperda Perubahan arat Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010 - 2030. Terakhir Walikota menyampaikan Ranperda Penyertaan Modal Pemko Padang terhadap Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sehari sebelumnya Walikota Padang juga menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padang TA 2017.Keempat  ranperda tersebut telah dibahas oleh pansus dan badan anggaran, namun dalam pembahasan terhadap 2 ranperda diperlukan penambahan waktu berdasarkan surat ketua pansus.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ranperda perubahan RPJMD belum selesai dipaparkan atau difasilitasi oleh Gubernur atau Pemerintah Provinsi. Sementara ranperda perubahan RTRW belum selesai peta penyusunan RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 di Badan Informasi Geospasial (BIG).Pwrsyaratan dokumen administrasi terhadap perubahan Perda RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 masih dalam dalam proses di Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) BPN RI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Satu ranperda direkomendasikan untuk dikembalikan pada Pemerintah Kota Padang yaitu ranperda Penyertaan Modal Pemko Padang terhadap Perumda Padang Sejahtera Mandiri. Pada intinya pada bidang usaha dalam perda tersebut juga tidak mengayomi pada usaha publik dan seharusnya penyertaan modal diharapkan beriringan dengan pendirian usaha.Setelah dilakukan tahapan kerja pansus III baik internal maupun dengan SKPD terkait pada tanggal 15 dan 22 September 2017 serta juga menghadirkan dan mendengar pendapat tenaga ahli ekonomi dan hukum.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diperoleh kesimpulan bahwa Perda Nomor 10 Yahun 2014 perlu direvisi dan dikaji ulang, dimana dalam Bab V Bidang Usaha Pasal 5 dalam perda tersebut tidak berpihak pada masyarakat. Bahkan seolah-olah menjadi saingan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat.Perlu merevisi perda induk tentang Pendirian Perumda PSM maka ranperda Penyertaan Modal dikembalikan dengan harapan perda pendirian PSM perlu direvisi.Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Padang hanya membahas penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Padang TA 2017 </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Padang tahun  2017, seluruh fraksi di DPRD Kota Padang dapat menerima Ranperda Perubahan APBD Kota Padang TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang.Keputusan DPRD Kota Padang yang diberi Nomor 25 Tahun 2017 melalui Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti dengan dihadiri oleh 31 orang dari 45 orang anggota dewan di Gendung Bundar Sawahan 50 Padang, Jum'at (30/9). (*wt)</div>

DPRD Padang : Perda Nomor 10 Tahun 2014 Perlu Direvisi Dan Dikaji Ulang

Realitakini.com-Padang Sebagaimana diketahui pada tanggal 13 September 2017 yang lalu telah dilaksanakan rapat paripurna penyampaian ...

Ali Mukhni: Satu Mili Pun Saya Tidak Akan Mundur Dari Rencana Pembangunan Tarok City

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_7Xtb_CcZQLWN3BFCL9E1plOZNUA-dOgyJXMTJfq5Kias_FO9NnzN1v265x6SEw-4Bcl8SCIEWFRpgN_7ZlKAwY3miRKJl11x16df86BbFaeJuPmEKU4gDNv4LukPCUEkJNOvlzjlmaw/s1600/ali+mukti.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_7Xtb_CcZQLWN3BFCL9E1plOZNUA-dOgyJXMTJfq5Kias_FO9NnzN1v265x6SEw-4Bcl8SCIEWFRpgN_7ZlKAwY3miRKJl11x16df86BbFaeJuPmEKU4gDNv4LukPCUEkJNOvlzjlmaw/s320-rw/ali+mukti.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com -  Padang apariaman </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Kapalo Hilalang , Bupati Padangpariaman tidak gentar dengan tuntutan demonstran. Ia menilai para pendemo tidak menyimak alur demi alur yang dilalui pihaknya untuk menggarap proyek paling ambisius itu agar tidak merugikan siapapun serta tidak berbenturan dengan aturan hukum manapun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Satu mili pun saya tidak akan mundur dari rencana pembangunan Tarok City karena saya memiliki dokumen sah dan resmi mengenai status tanah di Tarok tersebut," tegas Ali Mukhni di Masjid Alhuda Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kayutanam, saat memperingati Gempa 30/9//2009, Sabtu (30/9/2017).Mengenai dibentuknya Tim/Pansus DPRD tentang Tarok City, Ali Mukhni menyebut hal itu menjadi kewenangan DPRD dan ia mendukung jika dianggap memang dibutuhkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Namun perlu kami sampaikan bahwa tahapan, proses dan komunikasi mengenai rencana pembangunan Tarok City dengan pihak DPRD sudah kami lakukan melalui berbagai kegiatan pertemuan antara Pemerintah dan DPRD. Antara lain pertemuan saya dengan ketua DPRD dan ketua-ketua Komisi DPRD Padangpariaman tanggal 23 Oktober 2016 di Pendopo Bupati di Pariaman," kata Ali Mukhni.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengatakan, juga sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD, Forkompinda dan OPD terkait pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2016 dengan judul acara: Pembahasan Pembangunan Kawasan Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.Rapat dengan Forkompinda pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 juga dilakukan membahas kelanjutan rencana pembangunan sarana prasarana di kawasan Tarok dengan kesimpulan rapat antara lain kesamaan persepsi tentang status tanah dimaksud.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hasil rapat dengan Forkompinda pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017, dengan kesimpulan rapat mempertegas status tanah dan kewenangan Bupati sesuai dengan peraturan untuk melaksanakan kewenangan dalam rangka pemanfaatan tanah negara seluas 697 hektare untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Selanjutnya juga berkirim surat ke Kajari Pariaman tanggal 17 November 2016 perihal meminta pendapat hukum dari Kajari. Bekerjasama dengan Kajari Pariaman sebagai Pengacara Negara atas nama Bupati Padangpariaman. Serta mendampingi Tim Kajari ke Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka identifikasi dan verifikasi dan kejelasan status legalitas dari SK BPN Nomor 25-V.B-2003 tentang penegasan batalnya pemberian hak guna usaha PT. Purna Karya dan menyerahkan kepada Bupati Padangpariaman untuk menggunakan tanah tersebut sesuai aturan yang berlaku dan Kementerian ATR/BPN membenarkan SK BPN tersebut," tuturnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya, sambung Ali Mukhni, dilakukan rapat dengan Tim Kajari bersama BPN Padangpariaman membahas hasil konsultasi ke ATR/BPN dan Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya menyatakan bahwa status tanah clear dan clean tanah negara dan pendapat hukum akan dikeluarkan oleh pihak Kajari setelah adanya surat resmi dari ATR/BPN dan Kemenkumham.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ia berkata, secara komeprehensif pemaparan rencana pembangunan Tarok City sudah dipaparkan pihaknya di depan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD pada saat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2017 di Hotel Rocky Padang tanggal 12 September 2017 yang lalu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Mengenai status kejelasan/kebenaran kepemilikan lahan sudah clear dan clean tanah negara. Semua sudah dijelaskan dengan lugas dan didiskusikan pula," ucapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mengenai isu penolakan DPRD dalam rapat paripurna pembahasan KUA PPAS Perubahan 2017, Ali Mukhni berkata sebaliknya, hampir seluruh Fraksi menyatakan setuju rencana pembangunan kawasan Tarok City dengan syarat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Syaratnya adalah pihak pemerintah harus menyiapkan revisi RTRW, RDTR, AMDAL dan dokumen pendukung lainnya. Kami berjanji akan menyiapkan itu semua sebelum bulan November. Apa yang diminta oleh DPRD sudah hampir selesai mereka (dinas terkait) siapkan. Bahkan mereka juga menyiapkan dokumen serupa untuk kawasan lainnya seperti rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ihwal tuntutan tanaman masyarakat yang telah rusak di kawasan 697 hektare yang belum ada ganti ruginya (kebun karet, sawit, dsb) tetapi tanah tersebut sudah diratakan, Ali Mukhni menjawab memang sulit, karena pembayaran ganti rugi tanaman milik penggarap dianggarkan di APBD Perubahan 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sementara pihak DPRD mensyaratkan anggaran untuk di Kawasan Tarok City harus disiapkan dulu dokumen yang diminta. Namun, data pembayaran dan data pemilik sudah dicatat dan akan segera dibayarkan jika APBD Perubahan disahkan oleh DPRD," ia buka-bukaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu Walinagari Kapalo Hilalang Taufik menyatakan bahwa rencana pembangunan Tarok City adalah sah dan didukung oleh masyarakat dan tokoh masyarakat Kapalo Hilalang. Persetujuan dari warga adalah sah tidak palsu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Bagi ada yang mengatakan palsu atau tidak sah silakan konfirmasi ke Walinagari. Persetujuan dibuat secara sah dan resmi. Kalau ingin dibatalkan harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Sampai saat ini tidak ada rencana untuk membatalkan hal tersebut," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana kabar sebelumnya diberitakan, ratusan masyarakat yang mengaku dari Nagari Kapalo Hilalang yang menamakan diri Forum Pembela Tanah Ulayat (FTPU) Nagari Kapalo Hilalang menggelar aksi unjuk rasa di komplek Kantor DPRD Padangpariaman, Rabu (27/9) siang.Dalam aksinya, pendemo meminta agar DPRD Padangpariaman membatalkan rencana pembangunan Tarok City. Usai menyampaikan orasi di depan kantor DPRD Padangpariaman, perwakilan demonstran melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Padangpariaman. (Wt/Pt) </div>

Ali Mukhni: Satu Mili Pun Saya Tidak Akan Mundur Dari Rencana Pembangunan Tarok City

Realitakini.com - Padang apariaman Kapalo Hilalang , Bupati Padangpariaman tidak gentar dengan tuntutan demonstran. Ia menilai para pe...

KPU Kota Padang Launching Pilkada Badunsanak!!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZvA1uAX3T4zNml71YExy2kFiUnv4qFXxOUKDaR-GHdoLSf71zFFxm-EwFckcY_QRBjKBoI5A0XevrHaaFa3o0gZ14-ng7dwPxLOD9jB4odlbCpzZsoZA1k1s-GjJoAKdjD4_FwER2LLQ/s1600/ketua+KPU+KT+PDG.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZvA1uAX3T4zNml71YExy2kFiUnv4qFXxOUKDaR-GHdoLSf71zFFxm-EwFckcY_QRBjKBoI5A0XevrHaaFa3o0gZ14-ng7dwPxLOD9jB4odlbCpzZsoZA1k1s-GjJoAKdjD4_FwER2LLQ/s400-rw/ketua+KPU+KT+PDG.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;">
<b>Realitakini.Com -Padang</b></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
Seperti diketahui, pemilihan calon
pemimpin bagi ibukota Provinsi Sumatera Barat 5 tahun ke depan itu bakal
dihelat 28 Juni 2018 mendatang. Pemilihan ini termasuk dalam Pilkada serentak
bersama 171 daerah se-Indonesia.Adapun tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang
2018 resmi dimulai dengan mengadakan  launching
, dengan pemukulan beduk oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu
Setiawan di halaman kantor KPU Kota Padang, Gunung Sarik, Kuranji, Jumat
(29/9).</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzeGQa7rriHeV3jnusEmUSeKYU8S9T_30jYv5BvHhAgzLS-rlL2xn7WCle58CTgnNghzN0V_0FGOA8GHFRAswsDS-uZ-7-6kNitPXiJvCVh4mCk3DrYsw3LnvQRLO6rTNm3AmByBL_wxo/s1600/loncing3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzeGQa7rriHeV3jnusEmUSeKYU8S9T_30jYv5BvHhAgzLS-rlL2xn7WCle58CTgnNghzN0V_0FGOA8GHFRAswsDS-uZ-7-6kNitPXiJvCVh4mCk3DrYsw3LnvQRLO6rTNm3AmByBL_wxo/s320-rw/loncing3.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam launching tersebut juga diselingi peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP)
KPU Kota Padang yang bersekretariat di kantor KPU setempat. Tampak hadir dalam
kesempatan itu, Wakil Walikota Padang Emzalmi, Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Ketua
KPU Padang Muhammad Sawati, Unsur Forkompimda Kota Padang, pimpinan partai
politik serta pihak terkait lainnya.Wahyu Setiawan mengatakan, bersamaan dengan Kota Padang, cukup banyak
kabupaten/kota serta provinsi se-Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada
serentak di 28 Juni 2018 mendatang.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyOBSFPaelQm2Lbg1sTO0qIJkdwAsp_7W87uLi0VE8WO2Bw0qslGyCGD_hbWOyiaB31Y1_7RRVq5RqhYuushN-ntidLWu7d6Kx1ibyIrLbQ7B2BfT6ip7dkVIwhPgnH-9dnA6ZvlJdfqA/s1600/loncimg.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyOBSFPaelQm2Lbg1sTO0qIJkdwAsp_7W87uLi0VE8WO2Bw0qslGyCGD_hbWOyiaB31Y1_7RRVq5RqhYuushN-ntidLWu7d6Kx1ibyIrLbQ7B2BfT6ip7dkVIwhPgnH-9dnA6ZvlJdfqA/s320-rw/loncimg.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pilkada Serentak 2018 nanti bakal diikuti 171 daerah. Yakni 17 provinsi, 39
kota dan 115 kabupaten se-Indonesia,” terangnya. Ia juga mengharapkan, atas nama KPU RI mengimbau semua pihak terkait
terutama KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang wajib berupaya
ekstra menyukseskan semua rangkaian proses mulai awal hingga akhir Pilkada.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kepada KPU mari kita berupaya memfasilitasi bagaimana rakyat dapat
menggunakan hak pilihnya. Dan bagi Panwas agar mengawas Pilkada senantiasa
berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan,” imbaunya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di samping itu tambah Wahyu lagi, dengan bersamaan diresmikannya RPP KPU
Kota Padang, menurutnya sangat tepat sebagai langkah jitu untuk meningkatkan
partisipasi politik masyarakat. Apalagi kehadirannya didasari mengingat
partisipasi politik masyarakat yang selalu mengalami penurunan dari tahun ke
tahun.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGsspuwvs-oxucmh3VuN5lf-0y86xN4wUJE4sH-wgG5YwUPhFKY7PSmTka5Ev3_cE-jxv1enizobTFv6SeITLrYxXZyX4CenjumbTBJ54z4AqMaDzQneAxVDC3hO9h9msG_tX0Wp3IUTk/s1600/loncing+1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGsspuwvs-oxucmh3VuN5lf-0y86xN4wUJE4sH-wgG5YwUPhFKY7PSmTka5Ev3_cE-jxv1enizobTFv6SeITLrYxXZyX4CenjumbTBJ54z4AqMaDzQneAxVDC3hO9h9msG_tX0Wp3IUTk/s320-rw/loncing+1.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
“Semoga kehadiran RPP di KPU Kota Padang dapat meningkatkan kembali
partisipasi politik masyarakat. Sebagaimana informasi pemilu yang akurat dapat
disampaikan secara cepat di sini. Sehingga semua kalangan dapat mengetahui
sistem dan regulasi kepemilihan yang ada," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua KPU Kota Padang, Muhammad Sawati juga menyebutkan, terkait dalam RPP
tersebut pihaknya akan menyediakan secara lengkap data dan informasi tentang
seluk-beluk Pemilu dan Pilkada beserta hasil-hasilnya.Selain itu, RPP juga
sebagai wadah untuk menerima masukan dan mendiskusikan hal-hal yang diperlukan
oleh para pengunjung.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs4VEUgol1iTUeeCIImcLhV4UEY3qS0Y9qCzllFpK4ZNCp6BDb98H5mQpelld2ttKVIsy6sYVyPvxTV3MLBjc6E-HNqP143vIrgdBz9NzkdzB9ajTFceWNX9_4BaLC44r27p7DZ1fKrrk/s1600/loncing2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs4VEUgol1iTUeeCIImcLhV4UEY3qS0Y9qCzllFpK4ZNCp6BDb98H5mQpelld2ttKVIsy6sYVyPvxTV3MLBjc6E-HNqP143vIrgdBz9NzkdzB9ajTFceWNX9_4BaLC44r27p7DZ1fKrrk/s320-rw/loncing2.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
‘'Melalui keberadaan RPP ini, kita semua baik kalangan ilmiah atau
masyarakat umum bisa belajar dan mencari informasi tentang Pemilu dan Pilkada.
Untuk itu mari kita berikan dukungan dan manfaatkannya dengan baik,"
ucapnya.Sementara itu, Wakil Walikota Emzalmi menyampaikan atas nama Pemerintah Kota
Padang menyambut telah dilaunchingnya tahapan Pilkada Kota Padang di 2018
mendatang.“Hari ini adalah hari yang sangat penting dan bersejarah. Karena menentukan
sebuah proses yang akan menghadirkan Walikota dan Wakil Walikota Padang untuk
kepemimpinan 5 tahun yang akan datang,” imbuhnya.Emzalmi juga mengharapkan, agar semua masyarakat Kota Padang turut
menyukseskan “Pilkada Badunsanak” tersebut. Pasalnya, berkaca dari tahun-tahun
sebelumnya, partisipasi pemilih dalam Pemilu di Kota Padang masih terbilang
rendah. Seperti contoh yang terdekat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumbar di 2015 lalu yang hanya mendapati angka 52 persen suara.</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrGSKoOTHOMOyOH7Jd0wE1IKClMdfVsW04d96cYPEffANp61dh6qlginG6IfgBrwKuLtFR1hohyphenhyphengOPSZmVn7Chu2yg83_gUz-cB2ayF9S_9Ugl5nUqens1baTA0aTw5lj8BDftlVeXC2s/s1600/lauching.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrGSKoOTHOMOyOH7Jd0wE1IKClMdfVsW04d96cYPEffANp61dh6qlginG6IfgBrwKuLtFR1hohyphenhyphengOPSZmVn7Chu2yg83_gUz-cB2ayF9S_9Ugl5nUqens1baTA0aTw5lj8BDftlVeXC2s/s320-rw/lauching.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk itu kita mengharapkan kepada peserta Pilkada nanti, baik partai
dan tim sukses masing-masing kandidat jangan hanya berkampanye untuk dirinya
saja. Tetapi juga menyosialisasikan aturan Pilkada dan ajak konstituennya
datang memilih ke tempat pemungutan suara (TPS) beramai-ramai. Terutama sekali
tentunya, mari kita kawal pelaksanaan Pilkada Badunsanak ini agar berlangsung
lancar dengan damai, demokratis, jujur dan adil pastinya,'’ ujar Emzalmi. (wt)</div>

KPU Kota Padang Launching Pilkada Badunsanak!!

Realitakini.Com -Padang Seperti diketahui, pemilihan calon pemimpin bagi ibukota Provinsi Sumatera Barat 5 tahun ke depan itu bakal dih...

Anggota DPRD Kota Padang Haji Maidestal Hari Mahesa: Jangan Kibuli Lagi Anggota Dewan Lah," Tegas Mahesa.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnT6iNoqdbofRAobC0FbePG_Yo6vetM5GWLgREBd2Kk3phiMKS2uFIWmtV-adfoR5cN1gtHTsz6IjfSVNzjn3sroXj-lCOQ50Itoa6u1YwCE2J6pBzOcZH7JD1hihrTMi16_b51DWEW7I/s1600/h+mahesa.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnT6iNoqdbofRAobC0FbePG_Yo6vetM5GWLgREBd2Kk3phiMKS2uFIWmtV-adfoR5cN1gtHTsz6IjfSVNzjn3sroXj-lCOQ50Itoa6u1YwCE2J6pBzOcZH7JD1hihrTMi16_b51DWEW7I/s320-rw/h+mahesa.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realiatakini.com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Haji Maidestal Hari Mahesa anggota DPRD Kota Padang menegaskan, dirinya menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang. Bahkan, ia berupaya penolakan itu juga dilakukan fraksinya, (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan )</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan berupaya agar Fraksi PPP menolak ini. Dalam pembahasan, saya mempertanyakan dana penambahan tersebut. Ternyata dana itu diminta penambahan untuk kegiatan da'i tersebut," ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini.29/9/2017</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengaku, sebagai anggota dewan dirinya tidak mungkin meloloskan permintaan dana tambahan tersebut. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Tapi semua kita lihat lagi dalam pembahasan APBD-P ini," pungkasnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Apalagi, pelaksanaan kegiatan Pertemuan Dai Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Dai Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pertemuan da'i itu kapan? Festival Qasidah Rabbana kapan? Nah, acara da'inya kapan? Hampir setahun kan? Berapa bulan jaraknya? Itukah namanya satu rangkaian kegiatan? Jangan kibuli lagi anggota dewan lah," tegas Mahesa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menilai banyak anggaran yang tidak masuk akal dan penuh kebohongan. Ia mencontohkan untuk biaya penginapan yang menurutnya terlalu besar, bahkan diajukan untuk empat malam.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Banyak anggaran yang tidak masuk akal, bohong )Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ironisnya, terang Mahesa, DPRD Kota Padang tidak pernah diberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia pun mempertanyakan kemana larinya dana sumbangan pihak ketiga. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Toh juga tidak ada pernah satu pun kegiatan sebesar ini kita diberikan laporan kegiatannya. Mana sumbangan pihak ke tiga? Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang? Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?" ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakannya, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Jika tidak, jangan harapkan tambahan dana tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Lagian, ironisnya dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, "Kita keterbatasan anggaran". Tapi kenyataanya? Foya-foya. Habiskan uang rakyat untuk prestise," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana. Contohnya untuk penanganan banjir, sekolah-sekolah yang mobilernya banyak yang parah, puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat.(*Wt)</div>

Anggota DPRD Kota Padang Haji Maidestal Hari Mahesa: Jangan Kibuli Lagi Anggota Dewan Lah," Tegas Mahesa.

Realiatakini.com-Padang Haji Maidestal Hari Mahesa anggota DPRD Kota Padang menegaskan, dirinya menolak permintaan dana tambahan untuk ...

wagub Sumbar Ajukan RAPBD Tahun 2018 Ke DPRD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ518_kCSShsls3GdA24FvWZfsFDne2tNkNVbR8Qxg7OJfHRmXDNhb_t9xWkapD_Q6l4IdxLMArA5azPJeOtU8arkm0NCbgM2Rr9n1PTu-ZClqy_uAuE0RFH3Wq-kEboqcIRKvuVzLdTc/s1600/NA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ518_kCSShsls3GdA24FvWZfsFDne2tNkNVbR8Qxg7OJfHRmXDNhb_t9xWkapD_Q6l4IdxLMArA5azPJeOtU8arkm0NCbgM2Rr9n1PTu-ZClqy_uAuE0RFH3Wq-kEboqcIRKvuVzLdTc/s320-rw/NA.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini>com –Sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripuna DPRD Sumbar  Rabu (27/9). Pemerintah provinsi telah mengajukan Nota Pengantar RAPBD 2018, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyebutkan total APBD tahun 2018 sekitar Rp6,09 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari APBD tahun 2017 setelah perubahan yang baru ditetapkan kemarin (Selasa, 26/9) sebesar Rp6,4 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Total APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp6,09 triliun terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp5,9 triliun dan belanja daerah Rp6,07 triliun,” kata Nasrul.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari sisi pendapatan daerah, dia menyebutkan direncanakan kenaikan pada pos Pendapatan Asli Daerah sekitar 13 persen dari Rp2,01 triliun menjadi Rp2,27 triliun. Kenaikan tersebut ditargetkan dari pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dari pendapatan lain-lain yang sah.Sementara dari sisi belanja daerah, belanja tidak langsung direncanakan sekitar Rp3,9 triliun dan belanja langsung Rp2,1 triliun lebih. Belanja tidak langsung mengalami kenaikan sekitar Rp483 miliar dibanding tahun lalu, untuk belanja pegawai dan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan pada sisi belanja langsung juga terjadi kenaikan sekitar Rp895 miliar. Belanja langsung diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib daerah, urusan pilihan serta pendukung urusan yang menjadi kewenangan provinsi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim memimpin rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD tahun 2018 menyatakan, pembahasan akan dilakukan secara komperehensif antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) didahului pembahasan di tingkat komisi dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Pembahasan akan dilakukan secara komperehensif antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD didahului pembahasan di tingkat komisi dengan OPD,” terangnya.Dengan disampaikannya nota pengantar tersebut, DPRD segera akan mengagendakan tahapan-tahapan pembahasan dan mentargetkan penetapan APBD tahun 2018 bisa dilakukan paling lambat pada Desember 2017 mendatang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Meski terikat waktu namun pembahasan akan dilakukan secara cermat dan teliti sehingga anggaran yang akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat,” lanjutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia berharap, tahapan pembahasan hingga penetapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pelaksanaan APBD dapat dimulai dari awal tahun. Hal ini sangat penting menjadi perhatian agar anggaran yang disediakan dapat terserap secara optimal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Paling lambat Desember APBD sudah ditetapkan sehingga pada Januari tahun 2018 kegiatan sudah bisa dilaksanakan agar anggaran bisa optimal dan tidak terjadi,"ujarnya.(wt/Pk)</div>

wagub Sumbar Ajukan RAPBD Tahun 2018 Ke DPRD

Realitakini>com –Sumbar Rapat paripuna DPRD Sumbar Rabu (27/9). Pemerintah provinsi telah mengajukan Nota Pengantar RAPBD 2018, Wak...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama