Realita Kini

Afrianto :Pokir Sudah dititipkan ke Dinas PUPR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4vUgbhNoOSOuyBqZdtNHnZeAd6WXa8AcSgkh9Z1GctYbTL_qWMfttzJhvJRFTpG-qafF08JDO5IpKkblmLC5JURffqnjSEI2Sqao-YX_Uhm1rcJ7XxqtVWwqiJh8ZLfhx93UhyQ4aXjI/s1600/afrianto+1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4vUgbhNoOSOuyBqZdtNHnZeAd6WXa8AcSgkh9Z1GctYbTL_qWMfttzJhvJRFTpG-qafF08JDO5IpKkblmLC5JURffqnjSEI2Sqao-YX_Uhm1rcJ7XxqtVWwqiJh8ZLfhx93UhyQ4aXjI/s320-rw/afrianto+1.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realiatakini.com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Selaku anggota dewan dapil IV Padang Selatan yang juga putra daerah Alang Lawas Aprianto Anggota DPRD Padang, menyampaikan, dirinya, sudah memasukkan anggaran pokir tahun 2016 sebesar Rp.250 juta untuk pelaksanaan di 2017 ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pokir yang dititipkan ke Dinas PUPR itu untuk pengaspalan hotmix di Jalan Alang Lawas I dan pada saat itu sudah sejutui oleh Dinas PUPR, sudah dilakukan pengukuran jalan ini mulai dari simpang Bulog Alang Lawas Jalan Thamrin sampai simpang Apotik Madya Jalan Proklamasi,” katanya kemaren.Aprianto menegaskan, ia selaku anggota DPRD Padang akan selalu ngotot untuk kebaikan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Padang dan khususnya untuk daerah Alang Lawas ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Ini sudah jelas, karena kita selaku anggota di DPRD Padang mempunyai fungsi yakni Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, Kewenangan Budgeting dalam hal anggaran daerah (APBD) dan Controling/ Pengawasan dalam ini kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah,” katanya.Untuk itu tambah Aprianto, mengenai perbaikan atau pengaspalan di Jalan Alang Lawas I ini, ia mempertanyakan kenapa belum direalisasikan juga. Tentu hal ini saya pertanyakan selaku kontrol pengawas, ada apa hingga belum juga dilaksanakan, ” tegasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Ia juga mengatakan untuk Alang Lawas ini, ia lebih utamakan dulu pada realisasi jalan ini. Karena jalan ini sudah termasuk jalan perlintasan utama di Alang Lawas. Dan kepada dinas terkait saya minta agar segera bisa merealisasikannya, karena ini sudah dipenghujung tahun, ” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Ketua RW 03 Alang Lawas, Zulheri mengatakan jalan ini sudah hampir 30 tahun tidak diperbaiki. Jangankan diaspal baru, untuk perawatan saja tidak pernah. Untuk it harapan kita selaku warga tentunya jalan ini dapat segera di kerjakan dinas terkait.Posisi jalan Alang Laweh I ini sangat strategis sebutnya,  karena jika ada kegiatan atau acara besar dilapangan imam bonjol, otomatis semua kemdaraan roda empat dan dua akan dialihkan ke jalan alang laweh ini,” katanya.Zulheri juga mengatakan , kami sangat berterimakasih dengan adanya Aprianto putra Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan yang duduk menjadi anggota DPRD Padang dapat memperjuangan asprirasi masyarakat, sudah memikirkan untuk pembangunan Alang Laweh ini, ya salah satunya seperti jalan utama ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Berharap jalan ini segera dikerjakan dinas terkait agar masyarakat setempat maupun pengendara lainnya yang melewati jalan ini bisa lebih nyaman, ” harapannya.(* Edr/wt)</div>

Afrianto :Pokir Sudah dititipkan ke Dinas PUPR

Realiatakini.com-Padang Selaku anggota dewan dapil IV Padang Selatan yang juga putra daerah Alang Lawas Aprianto Anggota DPRD Padang, ...

Asosiasi Pengusaha Angkutan Kota (APAK) Hering Dengan Komisi IV Dan Ketua DPRD Sumber

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuBobb_qcquTPRIgMLmVyo-Kv422GpBVt69N9JV7THrDrhcUoruW_j7T8zua_M-c8JBO5aa2DErjaPwo5Nn1YmQDyiRTfwEccBwRSlO43v89PO4RGjsa3wxWXUHMuhXwK09qYIu0OdXAw/s1600/hering.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuBobb_qcquTPRIgMLmVyo-Kv422GpBVt69N9JV7THrDrhcUoruW_j7T8zua_M-c8JBO5aa2DErjaPwo5Nn1YmQDyiRTfwEccBwRSlO43v89PO4RGjsa3wxWXUHMuhXwK09qYIu0OdXAw/s320-rw/hering.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Beberapa orang yang mengaku pengusaha angkot yang tergabung  dalam Asosiasi Pengusaha Angkutan Kota (APAK)  di kota padang  bersama organda mendatangi DPRD Provinsi Sumbar untuk melakukan Hearing terkait masyaalah ojek oline . Kedatngan mereka di sambut oleh ketua  DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahinm bersama komisi IV DPRD sumbar dan Hearing tersebut juga di ikuti oleh  Amril kepala dinas perhubungan sumbar dan kasatlantas kota padang Dalam hearing tersebut Ketua Komisi IV, M.Nurnas dalam hearing bersama Asosiasi Pengusaha Angkutan Kota (APAK) Padang dan DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar di ruang rapat khusus  1 gedung DPRD sumbar rabu (19/10/2017) sore.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Komisi 4 bersama ketua DPRD berjanji akan mengawal terus aspirasi masyarakat terkait persoalan angkutan berbasis online bersama Dinas Perhubungan Sumbar dan instansi terkait lainnya. H Nurnas mengaku sejak jauh hari pihaknya telah meminta pertanggung jawaban terkait persoalan angkutan berbasis online itu kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Sumbar.Selain itu, pihaknya juga terus mempelajari aturan-aturan yang ada, bahwa setelah 1 April lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Kemudian ada pengaduan kepada Mahkamah Agung (MA) terkait Permenhub tersebut, dan pada Juni 2017 lalu  MA melalui keputusannya membatalkan 14 pasal dalam Permenhub tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sekaitan putusan itu maka pembatalan MA baru bisa berlaku 90 hari pasca-putusan. Itu berarti per 1 November akan ada regulasi baku angkutan berbasis online. Untuk itu kita berharap asosiasi dapat menahan diri hingga per 1 November,” tukasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Politisi Partai Demokrat ini juga berharapan, regulasi angkutan berbasis online yang akan dilahirkan pemerintah per 1 November nanti dapat mengkomodir kepentingan semua  pihak. Sementara Anggota Komisi IV, Mochlasin mengatakan, aturan angkutan berbasis online hingga masih belum memiliki aturan yang baku, karena tidak bisa hanya berpaku pada undang undang angkutan dan jalan raya. Apalagi UU itu lahir tahun 2009, sedangkan angkutan berbasis online sama sekali baru. Selain itu juga tidak ada pelimpahan kewenangan untuk mengatur persoalan itu kepada pemerintah daerah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Oleh karena itu yang terpenting sekarang, bagaimana kita bersama-sama mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi terkait hal itu,” tegasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota Komisi IV lainnya, Albert Indra Lukman menyampaikan, agar pemerintah juga dapat memberi kemudahan kepada angkutan konvensional terkait perizinan. Dari keterangan asosiasi, mereka begitu banyak diikat dengan aturan, berbeda dengn kemudahan operasional angkutan berbasis online,” ujarnya.Meski demikian. Albert berharapan dengan adanya perkembangan teknologi dan modernisasi menjadi bahan renungan atau membangunkan angkutan kovensional untuk mempersiapkan diri. seperti memberikan kenyamanan transportasi layaknya angkutan berbasis online. “Kita juga mendorong dishub untuk menyampaikan pada pemerintah  pusat agar memberikan kemudahan bagi angkutan kovensional,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPDR Sumbar, Hendra Irwan Rahim yang memimpin jalannya hearing, menyebutkan tranportasi konvensional dulunya merupakan pahlawan transportasi, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi muncullah angkutan berbasis online yang berdampak pada penghidupan tranportasi konvensional. Ia juga menyampaikan, bisa jadi DPRD juga akan membuat surat kepada Gubernur Sumbar, agar tidak terjadinya perpecahan berkaitan dengan persoalan ekonomi akibat dampak dari keberadaan angkutan berbasis online.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Meski demikian Politisi Partai Golkar ini menghimbau asosiasi untuk dapat menahan diri jelang keluarnya regulasi angkutan berbasis online, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh angkutan berbasis online, terkeculi angkutan barang berbasis online. “Jika memungkinkan pemerintah mengumumkannya di media massa,” tukas Hendra yang disambut tepuk tangan dari anggota dan pengurus asosiasi. (Wt/Gm) </div>

Asosiasi Pengusaha Angkutan Kota (APAK) Hering Dengan Komisi IV Dan Ketua DPRD Sumber

Realitakini.Com-Sumbar Beberapa orang yang mengaku pengusaha angkot yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Angkutan Kota (APAK) di k...

Miswar Djambak Dari Fraksi Partai Golkar Mempertanyakan Kontribusi PT Semen Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvEoypJEHIZeQysi2e6BCwoxjGCXXMLX9AQ9WWonmJPLvoUh4H8HIb_N-ETPyiq5ZrCm7UWhcXZiQOTumoNER1z1IxAmyGgQ6R14-sl08yt8JoR7-pfO33zJOTTAXQWqz5NvXmcny6_5E/s1600/dprd+pdg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvEoypJEHIZeQysi2e6BCwoxjGCXXMLX9AQ9WWonmJPLvoUh4H8HIb_N-ETPyiq5ZrCm7UWhcXZiQOTumoNER1z1IxAmyGgQ6R14-sl08yt8JoR7-pfO33zJOTTAXQWqz5NvXmcny6_5E/s320-rw/dprd+pdg.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Komisi II DPRD Kota Padang laksanakan hearing bersama Bapeda Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Pertamina, PT. Semen Padang, Bank Nagari dan PDAM Kota Padang tentang Pendistribusian Energi Baru Terbarukan di Kota Padang, Senin kemarin. Hearing itu langsung di pimpin Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti. Dalam hearing itu banyak persoalan yang menjadi pertanyaan anggota DPRD Kota Padang kepada mitra kerjanya tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Miswar Djambak dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kontribusi PT Semen Padang, apa lagi setelah berdirinya Pabrik Indarung VI.Pertanyaan tajam juga diberikan Masrul Rajo Intan terkait pendistribusian gas murah bersubsidi kepada masyarakat. Menurutnya, pendistribusiannya harus tepat sasaran dan menyentuh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yulisman dalam kesempatan itu juga meminta Pertamina untuk menertibkan SPBU yang terkesan nakal dalam operasionalnya. Sekretaris Dinas Perdagangan, Jasman menjawab pernyataan Yulisman, ia menegaskan, pihaknya baru-baru ini langsung menangkap tangan ulah SPBU nakal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Baru-baru ini, saya menangkap tangan pengisian BBM dengan jerigen di salah satu SPBU di Bandar Buat. Sampai sekarang mobilnya masih saya tahan di kantor Dinas Perdagangan. Kami minta Pertamina betul-betul mengawasi dengan ketat SPBU yang ada,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jasman bahkan mendesak Pertamina memberikan sanksi yang tegas kepada SPBU nakal tersebut. Sebab, soal perizinannya dikeluarkan Pertamina, bukan Pemerintah Kota Padang.”Kami hanya ingin BBM itu tepat sasaran kepada rakyat, “pungakasnya. Informasi yang diperoleh dari sekretariat DPRD Padang, Komisi II DPRD Padang usai heariang  langsung melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) terhitung 17 hongga 21 Oktober 2017, terkait Pendistribusian Energi Baru Terbarukan , ke Kementerian ESDM, Jakarta, DPRD  Kota Surabaya dan ke DPRD Kota Bogor. (*AB/wt)</div>

Miswar Djambak Dari Fraksi Partai Golkar Mempertanyakan Kontribusi PT Semen Padang

Realitakini.com-Padang Komisi II DPRD Kota Padang laksanakan hearing bersama Bapeda Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Pertami...

Dedy Ihsan Direktur Utama Bank Nagari : USS Bank Nagari Terus Berikan Kontribusi Pada Perekonomian Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjISH4h2l3QI2O4QBSfbRIity1b6prINiZsUG_SWrJ_W6DvN9ljjBPAOBU50Jg6ai_Yse1v2-p7H7rlOGneIv2c3rAOP4EP_AdqyXkWA9SUcUcUtMqgzQtsqBmpNSy93T9Rf9IZ-eY-j2s/s1600/PROFIL+BANK+NGR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjISH4h2l3QI2O4QBSfbRIity1b6prINiZsUG_SWrJ_W6DvN9ljjBPAOBU50Jg6ai_Yse1v2-p7H7rlOGneIv2c3rAOP4EP_AdqyXkWA9SUcUcUtMqgzQtsqBmpNSy93T9Rf9IZ-eY-j2s/s400-rw/PROFIL+BANK+NGR.jpg" width="400" /></a></div>
<b>,Realitakini.Com-Sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
“Alhamdulillah Unit Usaha Syariah Bank Nagari kembali memperoleh penghargaan dari Infobank. Ini sebuah prestasi dan kerja keras tim USS Bank Nagari untuk terus memberikan kontribusi pada perekonomian Sumbar,” kata Direktur Utama Bank Nagari, Dedy Ihsan.Dedy mengatakanAward ini merupakan ke-3 diterima secara berturut-turut oleh Bank Nagari. Dengan  aset per Desember 2016 sebesar Rp. 1.340.715 Triliun. “Melihat peluang yang masih ada, Bank Nagari optimis dapat meningkatkan kontribusinya di perbankan syariah Sumbar dan berkontribusi dalam pembangunan Sumbar terhadap sektor UMKM,”harapnya. USS Bank Nagari memperoleh penghargaan itu berdasar rating kinerja keuangan per Desember 2015-2016 dengan kategori Unit Usaha Syariah beraset Rp 1 Triliun sampai dengan dibawah 5 Triliun. Unit Usaha Syariah (USS) Bank Nagari mendapat predikat “Sangat Bagus”pada Rating Keuangan Syariah 2017 versi majalah Infobank. Perolehan Predikat “Sangat Bagus” ini tidak lepas dari kerja semua tim USS Bank Nagari,” ujar Dedy  Ihsan </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixpbjahd5i1Wr6AzIV3ZBAm1KKPLEtpfvYPsdB80oiOempHZ18uNbriKvsJgfFjwZS4ubRivNufHr60c7CHftj34uusv80RlLQJhwVe2uH3I9rvbAapOJe6e8RRAmouFshclO7Z6Y8oDs/s1600/PARIWARA+OKT2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="210" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixpbjahd5i1Wr6AzIV3ZBAm1KKPLEtpfvYPsdB80oiOempHZ18uNbriKvsJgfFjwZS4ubRivNufHr60c7CHftj34uusv80RlLQJhwVe2uH3I9rvbAapOJe6e8RRAmouFshclO7Z6Y8oDs/s400-rw/PARIWARA+OKT2.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Yang mana Penyerahan Award  tersebut diWakil Pemimpin redaksi Majalah Infobank, Karnoto Mohamad Kepada Direktur kredit dan Syariah Bank Nagari, Hendri saat “6th Infobank Syariah Finance Award 2017” di Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta, Jumat (13/10).</div>
<div style="text-align: justify;">
Direktur Kredit dan Sayriah Bank Nagari, Hendri,  Juga menambahkan ,dari rating kinerja keuangan unit usaha syariah bank umum per Desember 2015-2016, Bank Nagari mendapatkan nilai sangat bagus dengan toral poin 86,85. Bank Nagari berada dibarisan papan atas bersama Bank DKI, Bank Sinarmas dan Bank Jateng. “Kami menyakini, Bank Nagari terutama unit usaha syariah pada 2017. Ke depannya  akan memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembagunan Sumbar. Terutama  dalam membantu berkembangnya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang menjadi pendukung perekonomian Sumbar,” kata Hendri.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdS7MK-Bu-fqG-xDBPYrMPdAXnyFp7izvyqdMVVN3gzIjV69scp_jFAbZBSchDlPAeYBcCBgCkW7D9HlCoEuOlvPGgYQ7KjYEigoFxdddfA_GZvOq2EFJ7MSsmVznvQ7_NE8baDPAxTgQ/s1600/PARIWARA+OKT.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="211" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdS7MK-Bu-fqG-xDBPYrMPdAXnyFp7izvyqdMVVN3gzIjV69scp_jFAbZBSchDlPAeYBcCBgCkW7D9HlCoEuOlvPGgYQ7KjYEigoFxdddfA_GZvOq2EFJ7MSsmVznvQ7_NE8baDPAxTgQ/s400-rw/PARIWARA+OKT.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Hendri menambahkan, perolehan predikat “sangat bagus” ini tidak lepas dari kerja keras semua tim di USS Bank Nagari. Kerja keras berbuah hasil yang maksimal, setidaknya itu yang diperlihatkan UUS Bank Nagari.Menurutnya, ada beberapa poin yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja. Seperti penguatan SDM UUS termasuk di kantor konvensional, Karena melayani syariah juga. Penguatan jaringan pelayanan dengan menambah jaringan kantor melalui pembukaan satu unit KCPS (Kantor Cabang Pembantu Syariah) dan tiga unit layanan bergerak (Kas mobil syariah) pada 2017 dan lainnya. Hendri optimis target pencapaian pembiayaan 2017 akan tercapai. Karena UUS Bank Nagari memiliki strategi penyaluran pembiayaan, strategi tersebut antara lain, mengaktifkan tenaga Marketing Officer Syariah (MOS), melaksanakan kegiatan edukasi, sosialisasi dan mengikuti event-event promosi termasuk kegiatan sejumlah kegiatan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggvIZW5atjWNdRRvi77plwLljHA9x6SwBN0ZSDF-0neuM3vJw60jqHapLTVxWX0nyrf5sA-_3tXR-rMfgia2V0yWH6mIZJi_qosaxY4y2CPutL-ALhVyKXc9MlEF1gMQrHyJaToO0nLGA/s1600/PARIWAR+OKT%2521.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="211" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggvIZW5atjWNdRRvi77plwLljHA9x6SwBN0ZSDF-0neuM3vJw60jqHapLTVxWX0nyrf5sA-_3tXR-rMfgia2V0yWH6mIZJi_qosaxY4y2CPutL-ALhVyKXc9MlEF1gMQrHyJaToO0nLGA/s400-rw/PARIWAR+OKT%2521.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Di ajang ini, selain Bank Nagari juga terdapat 104 perusahaan keuangan syariah meraih penghargaan Infobank Sharia Finance Award 2017 atas kinerja terbaik mereka di tahun 2016. Semua institusi keuangan syariah tersebut terdiri atas 68 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari total 161 BPRS yang di rating, 6 Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi jiwa dari total 20 perusahaan yang di rating, 2 perusahaan asuransi jiwa syariah dari 26 total 26 perusahaan yang di rating, 10 UUS asuransi dari total 28 perusahaan yang di rating, 13 UUS bank umum dari total 21 UUS yang di rating, dan 6 Bank Umum Syariah (BUS) dari riset Infobank melakukan rating terhadap 270 institusi keuangan syariah atas kinerja – kinerja keuangan mereka tahun 2015 – 2016. Hasil rating, selain menempatkan 105 institusi keuangan syariah sebagai peraih penghargaan, ada 23 perusahaan yang meraih penghargaan “Golden Tropy” karena berhasil mempertahankan predikat “sangat bagus “ selama lima tahun berturut-turut.  Event Infobank Syariah Finance 2017 adalah ajang pemberian penghargaan tahunan yang dilakukan oleh majalah Infobank kepada institusi keuangan syariah nasional. Tahun ini merupakan tahun ke enam. “ini adalah bentuk apresiasi Infobank kepada institusi keuangan syariah yang mampu meraih kinerja terbaiknya,’ujar Eko B Supriyanto, pemimpin Redaksi Majalah Infobank.( wt)</div>

Dedy Ihsan Direktur Utama Bank Nagari : USS Bank Nagari Terus Berikan Kontribusi Pada Perekonomian Sumbar

,Realitakini.Com-Sumbar “Alhamdulillah Unit Usaha Syariah Bank Nagari kembali memperoleh penghargaan dari Infobank. Ini sebuah prestasi...

Wahyu Iramana Putra: Festival Madani Bina Generasi Miliki Iman Dan Taqwa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvmDkJMCDOJS35DMIJ5Ci8mxRm80ChJ0KnIcI8RuSw2gc4_Qp_kfykOxTTbVJMNgFSirr6bNsaE6jVzb0rUhT8CI8OinLYS_aee68ApzSwsDF6gIn4gxNfknlq_p5mEgmp7n1bP0Fkz6Y/s1600/madani.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvmDkJMCDOJS35DMIJ5Ci8mxRm80ChJ0KnIcI8RuSw2gc4_Qp_kfykOxTTbVJMNgFSirr6bNsaE6jVzb0rUhT8CI8OinLYS_aee68ApzSwsDF6gIn4gxNfknlq_p5mEgmp7n1bP0Fkz6Y/s320-rw/madani.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini .com –Padang  </b></div>
<div style="text-align: justify;">
 Festival akbar bernuansa islami yang  dihelat untuk menumbuhkan semangat religius masyarakat terutama di kalangan generasi muda sehingga mereka memahami kehidupan masyarakat ideal yang madani seperti yang diajarkan Islam. Festival ini di ikuti  ribuan santri didikan subuh dari seluruh masjid dan musala  yang ada di Kelurahan Gunung Pangilun turut menyemarakkan rangkaian Festival Madani yang dipusatkan di Masjid Nurul Islam Gunung Pangilun, Padang Utara, Ahad (15/10).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wahyu Iramana Putra Wakil Ketua DPRD Kota Padang yang juga selaku tokoh masyarakat setempat menyebut festival yang diinisiasi lurah bersama Majelis Taklim Gunung Pangilun ini menguatkan konsep madani dan program religius kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Madani itu mencakup semua lini dalam kehidupan masyarakat. Kita menginginkan kehidupan masyarakat yang syarat dengan nilai keislaman, yaitu masyarakat yang taat dengan aturan, masyarakat yang santun dengan sesama serta membina generasi yang memiliki ilmu pengetahuan sekaligus memiliki iman dan taqwa," papar Wahyu usai memberikan motivasi kepada santri didikan subuh.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Wahyu, dengan menyemarakkan didikan subuh, majelis taklim, dan kegiatan keagamaan lainnya, seiring waktu masyarakat semakin memiliki lingkungan sosial yang baik. "Ini yang kita inginkan di Kota Padang dan kita coba dari lingkungan kecil di GunungPangilun,"kata Wahyu. Camat Padang Utara Editiawarman juga sempat memberikan motivasi bagi santri didikan subuh yang terdiri dari murid SD dan MIN tu. Camat mengakui, anak-anak yang mengikuti kegiatan ini terlihat bersemangat dan memiliki kecerdasan yang dilandasi nilai agama.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu Lurah Gunung Pangilun Andi Amir mengatakan, rangkaian Festival Madani ini akan berlangsung sampai November nanti. Selain didikan subuh yang mengangkat lomba salat jenazah, MTQ dan hafiz, juga akan ada lomba nasyid dan qasidah rebana antar majelis taklim.</div>
<br />
"Kami mengharapkan kegiatan ini berjalan lancar dan selalu didukung tokoh masyarakat," tukasnya.( WtDU/Jm)

Wahyu Iramana Putra: Festival Madani Bina Generasi Miliki Iman Dan Taqwa

Realitakini .com –Padang Festival akbar bernuansa islami yang dihelat untuk menumbuhkan semangat religius masyarakat terutama di ka...

“Ironis “Gaji guru tidak tetap Di Sumbar Rp 200

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIq_IDtaEGDvKyI1VLVsARnLUD7rDYm7oxeyDCqg89ZiC6KiIUiYgHsUm6TYg_cJmeRgDtyZjA7EjpSun0Rw28OdlrInCNbGuBJEegmMeVmASsOlD9XWHmm6L16QVgNPTjwpqsGKzH9Gc/s1600/DPRD+PV.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIq_IDtaEGDvKyI1VLVsARnLUD7rDYm7oxeyDCqg89ZiC6KiIUiYgHsUm6TYg_cJmeRgDtyZjA7EjpSun0Rw28OdlrInCNbGuBJEegmMeVmASsOlD9XWHmm6L16QVgNPTjwpqsGKzH9Gc/s320-rw/DPRD+PV.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com- Sumbar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Kalangan DPRD Sumatera Barat, meminta pemerintah provinsi setempat memperhatikan kesejahteraan guru tidak tetap yang bertugas di daerah itu karena sebagian dari mereka mendapatkan gaji yang tidak layak.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jumlah guru tidak tetap ini lebih banyak dari guru yang berstatus sebagai pegawai negeri dan keberadaan mereka sangat membantu sistem pendidikan yang telah ada," kata anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Saidal Masfiyudin di Padang, Jumat Menurutnya para guru tidak tetap ini hanya bergaji sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Apalagi saat ini kewenangan sekolah SMA dan SMK berada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar. Kami minta mereka untuk melakukan pendataan terhadap seluruh guru tidak tetap," ujarnya. Kemudian pemerintah melalui Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap guru-guru itu, apakah mereka memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan sekolah.Apabila tidak memenuhi standar yang ada sebaiknya jangan dipekerjakan dan bagi mereka yang memiliki kompetensi bagus agar di kontrak.Selanjutnya pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk gaji mereka sesuai kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut.Ia mencontohkan para guru itu disebut sebagai guru sukarela yang dibayar oleh pemerintah melalui peraturan daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Misalnya setiap guru akan menerima sebesar Rp45 ribu setiap satu jam mengajar di kelas, jam tersebut tentu disesuaikan dengan jam mengajar guru tetap/pegawai negeri di sekolah. Apabila jam mengajar mereka banyak tentu uang yang mereka dapat akan mencukupi kebutuhan mereka," jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Langkah ini merupakan salah satu cara untuk memajukan pendidikan di daerah itu sehingga para guru tidak tetap yang memiliki kompetensi baik akan mendapatkan kesejahteraan yang baik pula.Sementara anggota DPRD Sumatera Barat lainnya Hidayat menyampaikan agar pemerintah daerah meminta kepada pemerintah pusat untuk mencabut moratorium penerimaan pegawai negeri tenaga kependidikan karena saat ini terjadi ketimpangan komposisi tenaga pengajar tidak tetap dengan pegawai negeri tenaga pendidik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saat ini tercatat jumlah SMA dan SMK serta SLB di Sumatera Barat sebanyak 664 unit yang terdiri dari sekolah negeri maupun swasta. Hal ini harus segera diperbaiki agar pendidikan kita dapat lebih baik," katanya. (*Ant/wt)</div>

“Ironis “Gaji guru tidak tetap Di Sumbar Rp 200

Realitakini.com- Sumbar Kalangan DPRD Sumatera Barat, meminta pemerintah provinsi setempat memperhatikan kesejahteraan guru tidak tetap ...

Kumpul KS:Pengedaran Narkona Di Lakoni Oknum Pekerja Bengkel

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2qWRcvbUAUt_5ew9LcyQdavRskeKPC-anaugD_Tz6TeCR2Q23IIrRHwyfBMMdrHdnSQ0cQJFZTloNYxckVGNPBvL9MKrRwTPvQDptzh9L6uuVv6UccJIsAQpeBvP9yZE3RCO-b0Em1d0/s1600/pol.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2qWRcvbUAUt_5ew9LcyQdavRskeKPC-anaugD_Tz6TeCR2Q23IIrRHwyfBMMdrHdnSQ0cQJFZTloNYxckVGNPBvL9MKrRwTPvQDptzh9L6uuVv6UccJIsAQpeBvP9yZE3RCO-b0Em1d0/s320-rw/pol.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditresnarkoba Polda Sumbar) kembali mengungkap jaringan peredaran Narkotika di wilayah  sumbar .Dengan BB sebanyak 31 Kg Paket Narkotika jenis Ganja diamankan dari 6 tersangka, dan 1 orang tersangka lainnya dengan 2 paket Shabu-shabu 6,70 gram di tempat berbeda di Kota Padang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal itu disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Kumbul KS didampingi Kabid Humas Kombes Pol Syamsi dalam Press Release yang digelar di Mapolda Sumbar, Jum'at (13/10/2017). Kali ini pengedaran banyak di laksanakan olek teknisi seperda motar (pekerja bengkel ),:ujar Kumpul KS.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut ia menuturkan, barang bukti (BB) 2 Paket berisikan butiran warna bening diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu itu ditemukan pada pelaku G (36) kesehariannya bekerja sebagai kuliah angkat barang di Grosiran Bandar Olo. TKP di pinggir Jalan Pemuda No.43  Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang di depan Toko Sari Musik pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 20.20 WIB.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Setelah dilakukan interogasi pelaku G mengaku mendapatkan BB dari temannya yang ditinggal di Kota Padang,” ujar Kumbul KS. Sementara dari pengakuan 6 tersangka lainnya, Narkotika jenis Ganja diperoleh dari teman berasal dari Aceh, dan akan didistribusikan ke wilayah Tanah Datar. Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh.Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Sub Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman dipidana mati atau seumur hidup atau penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 tahun. (Wt) </div>

Kumpul KS:Pengedaran Narkona Di Lakoni Oknum Pekerja Bengkel

Realitakini.Com-Sumbar Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditresnarkoba Polda Sumbar) kembali mengungkap jari...

Anggota DPRD Kota Padang Wismar Pandjaitan Pertanyakan Ke Ngototan Pemko Terkait Penyertaan Modal Untuk PSM

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgyj_qyusN5OGxHHdikJauoZm91sQGHYs97sG1P_ePNy5lnY-CAS9uLfIecCowR__w9aHGb5YvnACcDY4UdUyVVU-S8fGep8TTcnGg4MK4wEmXDBzQzaQK8FU2AGtnkVyH7ho4qUwMhlY/s1600/wismar+panjaitan+.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgyj_qyusN5OGxHHdikJauoZm91sQGHYs97sG1P_ePNy5lnY-CAS9uLfIecCowR__w9aHGb5YvnACcDY4UdUyVVU-S8fGep8TTcnGg4MK4wEmXDBzQzaQK8FU2AGtnkVyH7ho4qUwMhlY/s320-rw/wismar+panjaitan+.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Ada apa Pemko terlalu ngotot untuk penyertaan modal Perumda PSM ini, Kata Ketua Fraksi Partai Perjuangan Bangsa DPRD Padang, Wismar Pandjaitan,kenapa dan ada apa dengan Pemko Padang terlalu terburu - buru dan  ngotot dan ingin memasukan anggaran penyertaan modal untuk Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) di anggaran APBD Tahun 2018.( 12 /10)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kan sudah disampaikan dalam paripurna waktu itu, bahwasanya DPRD meminta agar pemko merevisi terlebih dahulu terkait Perda tentang Pendirian Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri ini. Hal ini karena kita telah melakukan konsultasi ke Kemendagri dan mendapat masukkan dari tenaga ahli, pakar ekonomi dan ahli hukum beberapa waktu lalu agar Perda Perusda PSM ini direvisi dan dilakukan kajian - kajian yang jelas. Dan saat itu juga direkomendasikan bukan Perusahaan daerah namanya lagi tetapi PT (Perseroan Terbatas). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Karena yang namanya Perusahan daerah itu selama ini banyak yang merugi. Sementara untuk PT sendiri dimana nantinya Direktur PT ini akan bertanggung jawab atas deviden dan modal yang diberikan pemerintah.Selanjutnya harus jelas kajian yang disampaikan pihak PSM ke DPRD Padang mengenai Feasibility Studynya (studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis,red)nya. "Sementara kajian secara detail dari PSM saja belum ada disampaikan, kenapa harus ngotot agar penyertaan modal PSM ini agar dimasukkan di anggaran 2018, " tegas Wismar anggota Komisi II DPRD Padang ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wismar juga mengatakan, ia mendapat informasi bahwa setelah rapat pimpinan DPRD Padang, seluruh Fraksi di DPRD Padang diminta bertemu oleh Walikota di rumah dinasnya. Dalam pertemuan itu, informasi yang didapat katanya Walikota meminta tolong agar Paripurna APBD TA 2018 ditunda hingga akhir November 2017 ini, guna menunggu revisi Perda Pendirian Perusda PSM ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ia pertanyakan kenapa harus terburu - buru dalam hal ini, seharusnya ada kajian - kajian jelasnya terlebih dahulu karena sebelumnya yang namanya Perusahaan daerah ini banyak yang merugi, " pungkasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut katanya, Perusda PSM dalam hal ini ingin melakukan usaha dalam pengelolaan perparkiran dan distributor semen. Padahal Semen Padang sendiri kan juga sudah ada anak - anak perusahaannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Perusahaan daerah itu berfungsi membina perekonomian, bukan mematikan usaha masyarakat yang ada. Untuk itu,  perusahaan daerah yang dibentuk harus pada bidang usaha yang tidak bisa dilakukan masyarakat. Dalam aturannya Perusahaan daerah itu tidak boleh menggangu usaha yang telah ada.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 "Nah di sana perlunya kajian kelayakan investasi tersebut, jangan ini nantinya yang akan membunuh usaha yang telah ada. Ini namanya bukan membantu tapi membunuh usaha yang sudah ada, membunuh rakyat namanya, " kata Wismar. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Seolah - olah ini menurutnya ingin menyelamatkan direktur - direktur maupun direksi PSM yang diangkat kemarin itu, " pungkas politisi PDI Perjuangan ini.(NS/wt) </div>

Anggota DPRD Kota Padang Wismar Pandjaitan Pertanyakan Ke Ngototan Pemko Terkait Penyertaan Modal Untuk PSM

Realitakini.com-Padang Ada apa Pemko terlalu ngotot untuk penyertaan modal Perumda PSM ini, Kata Ketua Fraksi Partai Perjuangan Bangsa ...

Wakil Bupati: Padangpariaman Penetapan Dan Penegasan Batas Bukan Sebagai Pemisah Desa/Nagari

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpWKoMC-JRji9tmRnZrlvhP2IuAl4XDPZE-fJD12UXAWgn3v-5FzZkjXK3of0mzQckCGje3k4kAcwRQ6EUyhlPxzcwiTX9Z2m0XCoUXWPNfaMF0UruEhIc8WEAe1T-6r-L5N4t71oHx_Q/s1600/Kt+Paris.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpWKoMC-JRji9tmRnZrlvhP2IuAl4XDPZE-fJD12UXAWgn3v-5FzZkjXK3of0mzQckCGje3k4kAcwRQ6EUyhlPxzcwiTX9Z2m0XCoUXWPNfaMF0UruEhIc8WEAe1T-6r-L5N4t71oHx_Q/s320-rw/Kt+Paris.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com Padangpariaman,  </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Nagari dilakukan sebenarnya bukan sebagai pemisah, tapi hakikatnya sebagai penanda bagi Layanan Administrasi Pemerintahan, disamping mampu memberi kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah maupun memenuhi aspek teknis dan yuridis.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Dengan keluarnya Permendagri No.45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peran Camat sangat strategis untuk mengkoordinir para Wali Nagari mengenai hal tersebut di Desa atau Nagari di Kabupaten Padang Pariaman,” kata Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, SE.MM pada saat membuka secara resmi Rapat Kerja Camat se-Kabupaten Padang Pariaman, yang diadakan di Ruang Rapat Sekertaris Daerah, Senin 09 September 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengatakan, isu isu strategis, pada umumnya batas dalam lampiran peta batas desa yang telah dibentuk tidak detil dicantumkan koordinat, garis batas, serta peta tidak berdasarkan data geospasial. Disamping itu, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi dan sosial budaya di daerah perbatasan masih menjadi perselisihan dalam penegasan batas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Biro Pemerintahan Provinsi, Zaki Fahminanda, S.STP.MPA yang memberikan materi mengenai Penetapan dan Penegasan Batas Desa menjelaskan, mengenai definisi dan pengertian Batas Desa, Penegasan Batas Desa, Batas Alam, Batas Buatan serta tujuan Penegasan Batas Desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya, bahwa manfaat dibuatnya penegasan batas ini adalah sebagai acuan penentuan luasan daerah, yang akan dijadikan dasar dalam penghitungan bersama dana bantuan daerah atau pembangunan, menjadi dasar atau acuan dalam pelaksanaan bagi hasil, maupun sebagai batas wilayah perencanaan tata ruang daerah, baik umum, detail maupun teknis.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan yang sama, Kasubag Administrasi Pemerintah, Hanibal,SE mengatakan bahwa tujuan diadakannya Raker Camat se-Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah agar terjalinnya silaturahmi dengan para pemimpin di wilayah kecamatan serta agar tersosialisasikannya peraturan/kebijakan terbaru mengenai Penetapan dan Penegasan Batas Desa kepada para Camat, yang dapat diteruskan kepada level di bawahnya seperti para Wali Nagari dan Wali Korong.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disamping itu , tambahnya, rapat Kerja yang diikuti oleh 17 Kecamatan serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut, juga mensosialisasikan mengenai persoalan-persoalan pembebasan tanah bagi kepentingan pembangunan di Padang Pariaman  (Pt*/wt)</div>

Wakil Bupati: Padangpariaman Penetapan Dan Penegasan Batas Bukan Sebagai Pemisah Desa/Nagari

Realitakini.com Padangpariaman, Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Nagari dilakukan sebenarnya bukan sebagai pemisah, tapi hakikatnya ...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama