Realita Kini

Zuldafri :Keberhasilan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik Tidak Terlepas Dari Peran Aktif Masyarakat Dalam Memberikan Informa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuEoybWLSKPH5kBtY0mfm3LRM9Rl476kJcLrnWRJRhPtpyJjnCilvWTc25RgjG9TrMBouylGuSPszaxfi71hyphenhyphenwFh5FjZHwr_pqH8gQNfibvkD_t-vHDqK45ip5rp61X8P5kfi9t16E_CY/s1600/ombusmen.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuEoybWLSKPH5kBtY0mfm3LRM9Rl476kJcLrnWRJRhPtpyJjnCilvWTc25RgjG9TrMBouylGuSPszaxfi71hyphenhyphenwFh5FjZHwr_pqH8gQNfibvkD_t-vHDqK45ip5rp61X8P5kfi9t16E_CY/s320-rw/ombusmen.jpg" width="320" /></a></div>
<b> Realitakini.Com-Tanah Datar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menganugerahi kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan predikat Kepatuhan Tinggi (zona hijau) yang diserahkan oleh Akhmad Suedi anggota Ombudsman RI dan diterima langsung Wakil Bupati Zuldafri Darma di gedung Balai Kartini Jakarta Selatan, Selasa (5/12).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penganugerahan predikat kepatuhan ini dilihat dari upaya instansi penerima predikat dalam memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 dan Bab V UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam ketentuan itu tercantum bahwa sebuah unit layanan harus menyampaikan informasi, di antaranya, mengenai kejelasan waktu, prosedur, persyaratan dan biaya layanan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Atas dasar itu, Ombudsman RI kemudian melakukan berbagai observasi di sejumlah unit layanan pada tingkat kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
Hasilnya, pada tahun 2017 Kabupaten Tanah Datar mendapat penghargaan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik atas 56 produk layanan dengan nilai 90,67.Ketua Ombudsman RI, diwakili anggota Adrianus Meliala mengatakan, penyampaian predikat kepatuhan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas usaha peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat unit layanan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sudah saatnya penyelenggara negara memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan menggiatkan peningkatan kualitas pelayanan publik,” terang Adrianus.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyampaian informasi mengenai standar layanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karenanya, lembaga negara pengawas pelayanan publik ini kemudian melakukan pendampingan pemenuhan komponen standar pelayanan ke sejumlah unit layanan publik sejak awal 2014, ungkap Adrianus.Berdasarkan penilaian ORI tahun ini Instansi negara penerima predikat kepatuhan itu terdiri atas 5 kementerian, 2 lembaga negara, 6 pemerintah provinsi dan 13 pemerintah kabupaten dan 15 kota, pungkas Adrianus.Sementara itu Wabup Zuldafri usai penerimaan mengatakan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan OPD atas usahanya telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Terima kasih kepada seluruh OPD yang telah memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, ini harus kita pertahankan bahkan harus ditingkatkan dari waktu ke waktu,” pesannya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepada ORI perwakilan Sumbar, Wabup sampaikan ucapan terima kasih atas pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat unit layanan, kata Wabup Zuldafri didampingi Plt. Asisten III Ir. Helfy Rahmi Harun dan Kabag Organisasi Setda Adriyanti Rustam.Helfy Rahmi juga tambahkan penghargaan yang diterima saat ini tidak terlepas dari perbaikan fasilitas pelayanan dan pelayanan itu sendiri kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan ORI perwakilan Sumbar sejak 2014 lalu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Terimakasih kepada ORI perwakilan Sumbar yang telah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah Tanah Datar," pungkasnya. (humas-Wt</div>

Zuldafri :Keberhasilan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik Tidak Terlepas Dari Peran Aktif Masyarakat Dalam Memberikan Informa

Realitakini.Com-Tanah Datar Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menganugerahi kepatuhan terha...

Psp Padang, Semen Padang Masuk Tim Ungulan Turnamen Piala Walikota Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjALRQWACLrtMUSeLgVibuVLhOSIusPwsla4frd2sY4-jsAOvLSRm8lqffd80qNnuKAN7IgPH4oRF4SJiRQ8xc7ni1NJs7Z5US7wHoOfV5WQ5uTGYux3EnreKO0RlAPfuuFuSOrqsp2YQ4/s1600/PIALA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjALRQWACLrtMUSeLgVibuVLhOSIusPwsla4frd2sY4-jsAOvLSRm8lqffd80qNnuKAN7IgPH4oRF4SJiRQ8xc7ni1NJs7Z5US7wHoOfV5WQ5uTGYux3EnreKO0RlAPfuuFuSOrqsp2YQ4/s320-rw/PIALA.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Padang</b></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
Piala Walikota Padang 2017 bakal kick off Rabu
6 Desember ini. Turnamen memperebutkan Piala Walikota Mahyeldi Ansharullah
tersebut bakal diikuti sebanyak 6 tim unggulan yang berasal dari Liga 2
Indonesia.Diantaranya PSP Padang, Semen Padang FC, PSPS Pekanbaru, Persiraja Banda
Aceh, PSMP Mojokerto dan Persigo Simeru Lumajang. Sesuai jadwal 6 tim ini bakal
dibagi menjadi dua tim. Juara grup akan berlaga di final sementara posisi kedua
akan berlaga pada perebutan tempat ketiga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami berkeinginan Piala Walikota Padang yang sudah bergulir tiap tahun
terus meningkat, baik itu klub yang berpartisipasi juga
penyelenggaraannya," kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, kemarin. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait total hadiah yang akan diperebutkan dalam turnamen ini lebih kurang
sebanyak Rp436 Juta. Rp 180 Juta untuk juara satu, Rp140 Juta juara dua dan
Rp100 Juta tempat ketiga.Selain itu panitia juga menyediakan hadiah untuk
pemain terbaik, pencetak gol terbanyak dan penjaga gawang terbaik dimana
masing-masingnya menerima Rp6 Juta. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita tentu mengajak semua masyarakat Padang bahkan Sumbar ikut andil
menyukseskan gelaran ini. Yaitunya dengan datang menyaksikan serta memberikan
dukungan bagi dua tim asal Sumbar yang bertanding yakni PSP dan Semen Padang
FC," imbau Ketua Umum PSP tersebut.Seperti diketahui, Piala Walikota Padang sendiri sudah menjadi tradisi di
Ibukota Sumatera Barat yang bergulir sejak 1980-an. Pertama kali, format
turnamen dilabeli nama "Hasan Basri Durin Farewell Cup" tahun 1981
dan berlanjut terus di masa kepemimpinan Walikota Padang seterusnya Syahrul
Udjud.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sempat vakum selama 20 tahun lebih, pada masa kepemimpinan H. Mahyeldi
Ansharullah Dt Marajo (Walikota Padang sekarang), turnamen hidup kembali
yaitunya sejak 2015 lalu. Saat itu Persib Bandung menjadi juara pertama
sedangkan di 2016 giliran Tim Sepakbola PON Kalimantan Timur sukses sebagai
kampiun. (Vid /Rsu)</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
JADWAL PERTANDINGAN  Rabu, 6 Desember
2017Semen Padang vs Persiraja B. Aceh(13.30 WIB)PSP Padang vs Mojokerto Putro
(16.00 WIB) Kamis, 7 Desember 2017Mojokerto Putro vs PSPS Pekanbaru (13.30 WIB) Persiraja B. Aceh vs Persigo
Semeru(16.00WIB) Jumat, 8 Desember 2017Persigo Semeru vs Semen Padang(15.45
WIB)PSPS Pekan Baru vs PSP Padang(18.45 WIB)Sabtu, 9 Desember 2017 Jeda
PertandinganMinggu, 10 Desember 2017Runner-up A vs Runner-up B(15.45)Juara A vs Juara B (18.45) PEMBAGIAN GRUP  GRUP A Semen Padang ,Persiraja B. AcehPersigo Semeru GRUP B  PSP Padang  Mojokerto Putro FC  PSPS Pekanbaru (Humas)</div>

Psp Padang, Semen Padang Masuk Tim Ungulan Turnamen Piala Walikota Padang

Realitakini.Com-Padang Piala Walikota Padang 2017 bakal kick off Rabu 6 Desember ini. Turnamen memperebutkan Piala Walikota Mahyeldi An...

“Bongkaran” PT. KAI Dapat Penolakan Warga

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjTCIopNLmaqZ7KQf5Cdg8NAzvtkz3bk4DPjeEYjjWg4lgg4qIZavfidA5E_W1UwNdeGed6Lde41cdAPqrEUab6gK45ypNEbU_CKq_8h9BLSivR1CTi65SZXd8oPyZrFpTuUNaCaXXZGc/s1600/PT.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjTCIopNLmaqZ7KQf5Cdg8NAzvtkz3bk4DPjeEYjjWg4lgg4qIZavfidA5E_W1UwNdeGed6Lde41cdAPqrEUab6gK45ypNEbU_CKq_8h9BLSivR1CTi65SZXd8oPyZrFpTuUNaCaXXZGc/w640-h340-rw/PT.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com – Bukittiggi</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Warga stasiun Bukit Tinggi, Sumatera Barat (Sumbar) yang menggunakan lahan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ,melakukan aksi penolakan terhadap pembongkaran kawasan pemukiman mereka karena belum mendapat ganti rugi,  Senin (4/12/2107).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut warga, mereka mengecam tindakan PT KAI yang belum melakukan pembayaran namun sudah mendatangkan alat berat untuk membongkar. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Warga bersikeras meminta pertanggungjawaban PT KAI yang mengatakan akan memberikan uang tersebut sebelum melakukan pembongkaran. Namun, PT KAI menyatakan tidak pernah menyepakati hal demikian (pembayaran sebelum pembongkaran). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan kata-kata kasar warga stasiun meminta pembongkaran dengan alat berat dihentikan, mengingat masih banyak warga yang belum pindah dan berdampak kepada 204 Kepala Keluarga (KK). Hinga berita ini diterbitkan, pembongkaran di kawasan tersebut tetap berlanjut.( wt*/CC)</div>

“Bongkaran” PT. KAI Dapat Penolakan Warga

Realitakini.com – Bukittiggi Warga stasiun Bukit Tinggi, Sumatera Barat (Sumbar) yang menggunakan lahan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ...

Respon Kebutuhan Pasar, Joko Widodo Itu Lebih Spesifik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRwW-v2m8lfBGBSUQ7BdXd1FG56va0ZJ0O3R691HnkOjJMLvoiqwNagnTxW9ZiXk8K8SobN7QNLU-ww97lxILRlNQPpY0onGx5quUbx7LBL3V9rcNeFjtVCN8I9Rxf3Ym88NV48z2bpio/s1600/mahatir.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRwW-v2m8lfBGBSUQ7BdXd1FG56va0ZJ0O3R691HnkOjJMLvoiqwNagnTxW9ZiXk8K8SobN7QNLU-ww97lxILRlNQPpY0onGx5quUbx7LBL3V9rcNeFjtVCN8I9Rxf3Ym88NV48z2bpio/s320-rw/mahatir.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Jakarta</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Semenjak diminta Presiden Jokowi pada awal Agustus 2017, untuk menata kembali kurikulum, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, MAP, terus melakukan berbagai upaya untuk mengganti kurikulum 2013 dengan kurikulum baru.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Mendikbud, kurikulum baru ini tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan Kurikulum 2013. Justru Malah, pada kurikulum baru yang tengah disusun ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Yang membedakannya ialah masalah fleksibilitas dan kejuruan. Terkait dengan kurikulum yang baru nanti, Mendikbud berharap, nantinya dapat lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau dunia kerja. Sebagai catatan, Kurikulum 2013 menyorot pada perampingan dan penambahan materi ajar. Materi yang dirampingkan, seperti Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN, sedangkan materi yang ditambah adalah Matematika yang mengacu pada standar internasional seperti PISA.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Misalnya begini, jurusan elektronika itu kan terlalu luas. Nah, maunya Bapak Presiden Joko Widodo itu lebih spesifik lagi agar proses belajar mengajar merespon kebutuhan pasar yang terus berubah,” kata Muhadjir, sebagaimana dikutip mediasulsel dari obrolan jejaring sosial WhatsApp, Minggu (3/12).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Muhadjir tak menjelaskan lebih lanjut apa pengembangan lainnya dari Kurikulum 2013. Ia hanya mengatakan bahwa kurikulum ini nantinya akan berdampak menyeluruh, dan lebih memudahkan siswa dalam belajar. Demikian berita terkini seputar Kurikulum 2013 yang dapat mendikbudku.com sampaikan, silakan dishare. Sumber :  (Devi /mediasulsel.com)</div>

Respon Kebutuhan Pasar, Joko Widodo Itu Lebih Spesifik

Realitakini.Com-Jakarta Semenjak diminta Presiden Jokowi pada awal Agustus 2017, untuk menata kembali kurikulum, Menteri Pendidikan dan ...

Wagub Nasrul Abit : Peran Wartawan Sangat Penting Dalam Memajukan Pembanguan Daerah Sekaligus Sebagai Fungsi Kontrol Sosial.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5fCXe7tJF4fz0qzRCFV1oPy2jgufWS1TSX0lOMb6g20zU1xg1gzOiA8yZ_dWgARomd8nzHl5N_ZSSkm_Zd-RX7kN0JndK3BLRwzZVxEuzrFFgcPvi2aPbS85YLPE6zevGSvuho4IepL4/s1600/HPN+.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5fCXe7tJF4fz0qzRCFV1oPy2jgufWS1TSX0lOMb6g20zU1xg1gzOiA8yZ_dWgARomd8nzHl5N_ZSSkm_Zd-RX7kN0JndK3BLRwzZVxEuzrFFgcPvi2aPbS85YLPE6zevGSvuho4IepL4/s400-rw/HPN+.jpg" width="400" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Pers telah berbuat nyata dalam memajukan bangsa, catatan sejarah dan berita media telah memberikan kita informasi pers merupakan bahagian tak terpisahkan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini peran penting wartawan dalam memajukan pembanguan daerah sekaligus sebagai fungsi kontrol sosial.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5sKkSbW0XBeEWT50DO_PJZeUH-ZjBvxqUQZ56VW1ji8gloSS0W3E3ZqlX34DCD-EOx5sCukHrLMDeiob55KltR28OmrXKwCMtI9JZNFTN3aMoa1YrhK-6vfZQUuCmwULVjVvz9ZFtqd0/s1600/HPN+A.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5sKkSbW0XBeEWT50DO_PJZeUH-ZjBvxqUQZ56VW1ji8gloSS0W3E3ZqlX34DCD-EOx5sCukHrLMDeiob55KltR28OmrXKwCMtI9JZNFTN3aMoa1YrhK-6vfZQUuCmwULVjVvz9ZFtqd0/s320-rw/HPN+A.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
 saat ini sudah tidak ada alasan lagi bagi pejabat publik untuk tidak memberikan informasi kepada wartawan, karena sudah menjadi kewajiban sesuai aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah pasal 347 dan 348, kewajiban pemerintah daerah menyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada publik. Hal ini disampaikan Wagub Nasrul Abit saat membuka Pameran Sejarah Pers Nasional Minangkabau, dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional(HPN)2018 di Sumatera Barat, Museum Aditiawarmam Padang, Jum'at (1/12/2017).Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit mengajak kepada seluruh pejabat publik yang ada di Sumatera Barat untuk tidak takut berurusan dengan insan pers atau wartawan. Karena sampai sekarang masih ada pejabat publik yang takut atau tidak mau berurusan dengan wartawan, saya sendiri yang mendapat laporan dari para wartawan, ungkap Nasrul Abit</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7M3Hwv3YgLQKb5yMcfc1QhyphenhyphenTUS4QmMIDScdpZxABm7Wx2eipWokpgKZVBDyGBbw8aNGg0ePW_P-AvxmsJ-PusHT4_C-xS1ehvtOI6NXViAmF6ulX8X-DdqQ7kz45IhnnLyLS0LhEFHKE/s1600/HPN+NA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7M3Hwv3YgLQKb5yMcfc1QhyphenhyphenTUS4QmMIDScdpZxABm7Wx2eipWokpgKZVBDyGBbw8aNGg0ePW_P-AvxmsJ-PusHT4_C-xS1ehvtOI6NXViAmF6ulX8X-DdqQ7kz45IhnnLyLS0LhEFHKE/s320-rw/HPN+NA.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 "Kenapa harus takut, kalau kerja kita benar dan jelas malah akan memberikan nilai tambah" tanya Nasrul Abit. Wagub juga menyampaikan Jadi kedepan kita berharap tidak ada lagi pejabat di Sumbar yang menghindar atau tidak menjawab telepon wartawan dalam memberikan informasi bagi kepentingan publik Atas nama pemerintahan provinsi Sumbar, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas karya dan dedikasi para insan pers Sumatera Barat yang telah memberikan sumbangsih yang besar dalam memajukan pembangunan di daerah ini. Semoga insan Pers Indonesia tetap memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa dan negara, ungkap Nasrul Abit. </div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD5l-DyLbeZ3dGM83VrKRMd1-aTQZ9n02BrDwXMyipE_Anb_YZ0kP_AFelDH_P6jkwoR0Y8rxlGBj1hBdKF43KelwHk6CgAJeUkC-7Zl36dmo_cGtWaErAu0I-PjvF8w_Ts0dng0XvnAQ/s1600/HPN+N.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD5l-DyLbeZ3dGM83VrKRMd1-aTQZ9n02BrDwXMyipE_Anb_YZ0kP_AFelDH_P6jkwoR0Y8rxlGBj1hBdKF43KelwHk6CgAJeUkC-7Zl36dmo_cGtWaErAu0I-PjvF8w_Ts0dng0XvnAQ/s320-rw/HPN+N.jpg" width="320" /></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Ditempat yang sama, Kepala Museum Adityawarman Adi Saputra menyampaikan pameran sejarah pers nasional Minangkabau ini merupakan salah satu rangkaian dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun 2018 di Sumatera Barat."Selain itu, acara juga berguna untuk memperkenalkan kembali kepada para pemuda tentang sejarah pers di Sumatera Barat" terangnya.Sebelum dibuka, juga diserahkan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba menulis sejarah pers tingkat mahasiswa. Untuk peringkat pertama diraih oleh saktia oktaviani dari Universitas Andalas, peringkat II diraih oleh Adityo Putra dari Universitas Negeri Padang dan peringkat ketiga diraih oleh Nurul Fatma yang juga dari Universitas Andalas. (Wt)</div>

Wagub Nasrul Abit : Peran Wartawan Sangat Penting Dalam Memajukan Pembanguan Daerah Sekaligus Sebagai Fungsi Kontrol Sosial.

Realitakini.Com-Sumbar Pers telah berbuat nyata dalam memajukan bangsa, catatan sejarah dan berita media telah memberikan kita informas...

RPJMD. Merupakan Blue Print Pembangunan Sektor Perindustrian Di Sumatera Barat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx8q-QIzfrryAnW6kdoNeInYkVka2hQcOD2yx4i7W4SkVtmvP807uuFMAtphME_jlh8XhSqhUfSmXno644BY1cNJb7yjDVb8P1D7hOkC1YLrjfEEih3XPplfgDeU3LBJVIYptfHtaAiUQ/s1600/30+N.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx8q-QIzfrryAnW6kdoNeInYkVka2hQcOD2yx4i7W4SkVtmvP807uuFMAtphME_jlh8XhSqhUfSmXno644BY1cNJb7yjDVb8P1D7hOkC1YLrjfEEih3XPplfgDeU3LBJVIYptfHtaAiUQ/s320-rw/30+N.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Sumbar</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Semua fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat mendukung terhadap penyusunan Ranperda Rencana pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat, yang nantinya merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dengan RTRW, RPJP dan RPJMD. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius DT Intan Bano Kamis 30/11/2017 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat ,dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 Ranperda.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kempat Ranperda tersebut masing masing, Ranperda  tentang perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang pajak bahan bakar kenderaan bermotor. Renperda tentang rencana pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat.Ranperda tentang Fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika dan Ranperda tentang pengeloaan sampah regional.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disamping itu rencana pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat merupakan blue print pembangunan sektor perindustrian di Sumatera Barat, harus sejalan dengan usaha yang berkembang ditengah tengah masyarakat, ujar Arkadius.Ranperda tentang perubahan atas perda Nomor 1 tahun 2012 tentang pajak bahan bakar kenderaan bermotor, fraksi fraksi mempertanyakan besaran kenaikan PAD dari perubahan besaran pajak BBKB tersebut serta dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah apabila  pajak BBKB dinaikkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terhadap Ranperda tentang fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika,semua fraksi juga sangat mendukung untuk ditetapkan ,berhubung Provinsi Sumatera Barat termsuk Provinsi yang rawan dengan bahaya narkotika. Agar perda ini dapoat dulaksanakan maka perlu diatur secara jelas kewenangan masing masinfg pihak yang terkait serta bagaimana bentuk koordinasi satu sama lainya ujar Arkadius .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga dengan Ranperda tentang pengelolaan sampah regional. Semua fraksi memberikan dukungan untuk membuat Ranperda ini. Disamping untuk mengatur permasalahan pengelolaan sampah regional, Ranperda ini juga diperlukan sebagai payung hukum terhadap retrebusi jasa persampahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan telah disampaikannya jawaban dan tangagapan gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap 4 Ranperda, maka sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan rencana peraturan daerah yang diatur dalam peraturan tata tertib, pembahasanakan dilanjutkan dengan tahap pembicaraan tingkat kedua yang dilakukan oleh komisi komisi sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi bersama SKPD terkait.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ranperda tentang fasiliatasi pencegahan penyalagunaan narkotika dibahas oleh Kimisi I Ranperda tentang pembangunan Industri dibahas oleh komisi II, Ranperda perubahan atas perda Nomor 1 tahun 2012 tentang pajak bahan bahan bakar kenderaan bermotor dibahas oleh Komisi III dan Ranperda tentang pengelolaan sampah regional dibahas oleh Komisi IV.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Acara rapat paripurna ini dimpimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Dt. Intan Bano yang dihadiri oleh Sekda Provinsi Ali Asmar, anggota Forkopimda, pimpinan O{PD di jajaran pemprov Sumbar dan undangan lainnya. (Wt*/Ed) </div>

RPJMD. Merupakan Blue Print Pembangunan Sektor Perindustrian Di Sumatera Barat

Realitakini.Com-Sumbar Semua fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat mendukung terhadap penyusunan Ranperda Rencana pembangunan Indust...

Adi Saputra, A.Mae, S.Sos : Burung Kuau Suara Lantang jadi Lambang HPN Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOFyXcZ8TyE0LZtlPaw5AMaLvt5lo0_3hEx4pDrPAY9X0-oZ-uB7pKEIhEMa7OxN9-LBoxMxpPDUzPTQXeCTgeCbznyjauAg-ZwsbB_eUJZFQGTSp-uDOnra3VLlm43ZwjDjBqZOyZTo0/s1600/HPN+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOFyXcZ8TyE0LZtlPaw5AMaLvt5lo0_3hEx4pDrPAY9X0-oZ-uB7pKEIhEMa7OxN9-LBoxMxpPDUzPTQXeCTgeCbznyjauAg-ZwsbB_eUJZFQGTSp-uDOnra3VLlm43ZwjDjBqZOyZTo0/s400-rw/HPN+3.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com. Sumbar  </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Bertepatan akan di lakasanakannya Hari Pers Nasiional (HPN)yang akan diperingati pada 9 Pebruari 2018 di Sumatera Barat, Kepala UPTD Museum Adityawarman, Adi Saputra, A.Mae, S.Sos, yang didampingi staf dan Bendahara Museum Vandrowis Darwis mengadakan jumpa pers dengan  sejumlah wartawan TV, Eletonik dan media cetak  di lantai dua Museum Adityawarman, Rabu (29/12/2017),</div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kesempatan konferensi pers ini Kepala UPTD Museum Adityawarman, Adi Saputra, A.Mae, S.Sos,  memaparkan, menjelang   HPN  kita akan mengadakan pameran yang akan di gelar pada tangal 1 Desember  nantiknya  yang bertema,” Sejarah Pers Nasional Di Minangkabau,” ujar Adi Saputra.Dan kita pun sudah menumukan HPN kila Kali ini yaitu Burng Kuau mengapa brung kuau? Konon kabarnya brung kuau mempunyai suara yang lantang  ,”ujar Adi Saputra. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXyYpamvv_fWVqU6xAvbEOnAlDvZtpbblSqRjgncNpOz0xWp9iBK0t4_Wvnn2aetSMWkfIrOEpH4QUPzhTobTK2NxmYLXJpGFqXLDN0SN_1iYld9gj2BPkn7Ckhd-vAxvCmxrGeTejijc/s1600/hpn2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXyYpamvv_fWVqU6xAvbEOnAlDvZtpbblSqRjgncNpOz0xWp9iBK0t4_Wvnn2aetSMWkfIrOEpH4QUPzhTobTK2NxmYLXJpGFqXLDN0SN_1iYld9gj2BPkn7Ckhd-vAxvCmxrGeTejijc/s320-rw/hpn2.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pameran Pers akan dilaksanakan pada Hari Jumat (1/12) yang akan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, usai sholat jumat dengan mengangkat materi “Tumbuh kembangnya Pers di Sumatera Barat,” kata Adi Saputra selaku Kepala Museum Adityawarman selama kegiatan pameran nantinya, Museum Adityawarman menampilkan sebanyak 82 koleksi, terdiri dari 59 suratkabar dari masa ke masa, 12 benda penunjang pers seperti kamera, mesin tik, telepon, radio, serta recorder atau alat perekam suara. Kemudian dipamerkan juga foto sederet Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar dari masa ke masa, dokumentasi kegiatan kewartawanan Adinegoro, koleksi filateli, serta buku dan piagam penghargaan pers. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7ji8Jp-V8xZutx1tJKxcuPx8oAqlb_HYHQJl6WlCB5UgWw2UcQZpHZYodUjdcoVGFEmqGu-No00DQB8GfYWfSP8Vy_tU_TjjkPE1SQHAwtrIoE2C4xhbvwcObYeSDyRFPNqu43Z0mCRw/s1600/hpn1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7ji8Jp-V8xZutx1tJKxcuPx8oAqlb_HYHQJl6WlCB5UgWw2UcQZpHZYodUjdcoVGFEmqGu-No00DQB8GfYWfSP8Vy_tU_TjjkPE1SQHAwtrIoE2C4xhbvwcObYeSDyRFPNqu43Z0mCRw/s320-rw/hpn1.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
.Karena Pameran pers ini menjadi momentum untuk mengenalkan sejarah dan perjalanan pers Sumbar beserta tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangannya kepada generasi muda, khususnya di Sumbar. Selain itu museum mengharapkan pameran pers yang diselenggarakan dapat menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi seluruh pengunjung," paparnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Hendaknya dalam perselipnya unsur "kekinian dalam kekunoan" dalam pameran ini juga dapat mengubah imej museum yang monoton dan kaku, sehingga mampu meningkatkan semangat dan antusiasme generasi generasi muda untuk berkunjung dan belajar di museum. Adi Saputra menjelaskan , pameran sudah dipersiapkan selama dua bulan ini, dan kita mengajak masyarakat untuk berame-rame datang menyaksikan pameran tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzlNExftM7XGjAn0A8bnuC3HWL1bzAZtj366ICW_0AcugrCfeC1b8fJLFK-GXZ7-3vIlyOCFEI5FRpAx7ffXuBQzItdLDuUXwq3EabbqebXQ5o3kgTH2JfO08vYoN5rsJCS_mNJvxAszI/s1600/hpn.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzlNExftM7XGjAn0A8bnuC3HWL1bzAZtj366ICW_0AcugrCfeC1b8fJLFK-GXZ7-3vIlyOCFEI5FRpAx7ffXuBQzItdLDuUXwq3EabbqebXQ5o3kgTH2JfO08vYoN5rsJCS_mNJvxAszI/s320-rw/hpn.jpg" width="320" /></a>Pada pameran yang akan di laksanakan hingga Mei 2018, Museum Adityawarman berupaya untuk menyajikan paparan terbaik yang merangkum sejarah Pers Minangkabau secara keseluruhan.Foto Ketua PWI Sumatera Barat masa ke masa, dokumentasi kegiatan kewartawanan Adinegoro, Filateli, serta buku dan piagam penghargaan Pers. Adi Saputra berharap pameran ini dapat menjadi sarana edukasi, dan hiburan bagi seluruh pengunjung, kita mengundang museum dari daerah lain untuk meramaikan dan menyukseskan pameran dalam rangka memperingati HPN 9 Pebruari mendatang,”jelasnya. (Wt)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>

Adi Saputra, A.Mae, S.Sos : Burung Kuau Suara Lantang jadi Lambang HPN Sumbar

Realitakini.Com. Sumbar Bertepatan akan di lakasanakannya Hari Pers Nasiional (HPN)yang akan diperingati pada 9 Pebruari 2018 di Suma...

Alot, Penetapan APBD Sumbar Tahun 2018 Diskor 10 Jam

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg5bhHH98qYxbslioCcHcKPpwy9EEVqSHSuuLAa9bt16U2uXYyER4k_lVRTeOXLhf9DyRQ-Aj7WVq4Tf55g8SjiIYodijoGFMUwGFYxYH6FNsoD62R7vCjFJwPtYKGjKeyqIFEAFcAmMI/s1600/ALOT.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg5bhHH98qYxbslioCcHcKPpwy9EEVqSHSuuLAa9bt16U2uXYyER4k_lVRTeOXLhf9DyRQ-Aj7WVq4Tf55g8SjiIYodijoGFMUwGFYxYH6FNsoD62R7vCjFJwPtYKGjKeyqIFEAFcAmMI/s320-rw/ALOT.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Sumbar</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Rabu (29/11) yang di jawalkan   16 wib sempat tunda  beberapa jam hingga jam 22 wib   hal  tersebut karena ka karena ada beberapa perbedaan persepsi. Sehingga tidak adanya kespakatan antara pemprov sumbar dengan  DPRD mengenai  penbahan  angaran yang di ajukan pemprov lebih besar dari  angaran awal .</div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat tersebut berlangsung alot , namum selah sempat diskor dan tertunda, akhirnya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis malam (30/11)   ditetapkan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018  sebesar Rp6,7 triliun. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Rapat paripurna diagendakan kemarin namun diskor karena masih adanya perbedaan persepsi antara DPRD dengan pemerintah daerah terkait beberapa muatan yang akan ditampung dan disepakati dalam Ranperda APBD 2018,” kata Arkadius Datuak Intan Banno selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya, beberapa muatan yang masih terjadi perbedaan persepsi tersebut berkaitan dengan penempatan kegiatan dan anggaran pada jenis belanja serta persyaratan administratif dalam perencanaan anggaran. Setelah dibahas kembali, akhirnya dapat dibangun persepsi yang sama sehingga akhirnya APBD dapat disepakati.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Penyamaan persepsi ini penting dilakukan karena pemerintah daerah dan DPRD berkedudukan sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sehingga harus memiliki visi yang sama,” lanjutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia menguraikan, dari hasil pembahasan terhadap Ranperda APBD tahun 2018 diperoleh target Pendapatan Daerah sebesar Rp6,4 triliun lebih. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,231 triliun, Dana Perimbangan Rp4,023 triliun serta lain-lain pendapatan yang sah sekitar Rp87,7 miliar.Sedangkan pada sisi Belanja Daerah, ditetapkan sebesar Rp6,661,9 triliun. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp3,919,3 triliun dan Belanja Langsung sebesar Rp2,742,5 triliun. Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari peneriman pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp264,7 miliar.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ranperda APBD Sumatera Barat tahun 2018 tersebut, setelah disepakati, selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hal itu menurut Arkadius Datuak Intan Banno, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sesuai dengan Permendagri, paling lambat tiga hari setelah disepakati, Ranperda APBD disampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi,” tambahnya. Arkadius Datuak Intan Banno menegaskan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
APBD agar dapat dilaksanakan pada awal tahun. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus segera menyiapkan persyaratan administratif untuk pelaksanaan program dan kegiatannya masing-masing.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Proses lelang pekerjaan juga sudah dapat dilaksanakan oleh OPD terkait karena sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2010, proses tender sudah dapat dilaksanakan sejak Ranperda APBD disepakati bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripurna pengambilan keputusan dan penandatanganan kesepakatan bersama itu didahului oleh penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat. Meskipun banyak catatan yang disampaikan untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah, namun sebagian besar fraksi menyatakan sepakat terhadap Ranperda APBD tersebut. ( Wt*/Sy)</div>
</div>

Alot, Penetapan APBD Sumbar Tahun 2018 Diskor 10 Jam

Realitakini.Com-Sumbar Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Rabu (29/11) yang di jawalkan 1...

Voting Penyertaan Modal Perumda Padang Sejahtera Mandiri Cuma Di Ikuti 18 Orang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCKiD6L3niCyi-qKHWtlHD3Hu3mxAX39EXhJsWsgRcHNg33SuVKTGdNw3Uw0MjM7XWbKtKP7LY2RbsNdRCte_qF9mZImlZ2isXNizGPcuZuXt0TA5m6YFF4HV-r3sF_Lj1nTtYM0T8BOQ/s1600/dprd+pdg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCKiD6L3niCyi-qKHWtlHD3Hu3mxAX39EXhJsWsgRcHNg33SuVKTGdNw3Uw0MjM7XWbKtKP7LY2RbsNdRCte_qF9mZImlZ2isXNizGPcuZuXt0TA5m6YFF4HV-r3sF_Lj1nTtYM0T8BOQ/s320-rw/dprd+pdg.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realiatakini.Com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah melalui mekanisme voting, akhirnya penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri disetujui anggota DPRD kota Padang pada rapat paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD kota Padang Elly Thrisyanti.  Rabu, (29/11).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebanyak 18 orang dari 45 orang anggota DPRD kota Padang hadir dalam pengambilan keputusan tersebut. Dari 18 orang, hanya 17 orang anggota dewan menyatakan setuju, sedangkan satu orang menolak, yaitu Emnu Azamri dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ironisnya, beberapa orang anggota DPRD kota Padang yang hadir di Gendung Bundar Sawahan tidak ikut dalam proses pengambilan voting. Mereka menyatakan penolakan dengan ketidakhadiran di ruang rapat paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD kota Padang Elly Thrisyanti. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada awal rapat paripurna, sebanyak 35 orang anggota DPRD kota Padang menghadirinya dan rapat paripurna dinyatakan dibuka karena sudah kuorum. Namun, setelah lobi-lobi antar pimpinan, hanya 18 orang yang naik ke ruang sidang utama rapat paripurna DPRD kota Padang. Selebihnya memilih tidak memasuki ruang sidang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil Ketua DPRD kota Padang Wahyu Iramana Putra menegaskan, voting pengambilan keputusan semestinya harus memenuhi kuorum dari 45 orang anggota DPRD kota Padang. Artinya, syarat pengesahan harus dihadiri secara fisik sebanyak 30+1 atau 2/3 anggota DPRD kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yang ikut voting kan hanya 18 orang. Jika disahkan juga maka cacat hukum. Voting itu harus dihadiri secara fisik oleh anggota dewan dengan memenuhi kuorum. Kuorum ketika rapat paripurna dibuka dihadiri 35 orang, sedangkan pada saat voting hanya 18 orang. Ini jelas tidak sesuai mekanisme," ujarnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wahyu sendiri termasuk yang tidak hadir pada pelaksanaan voting. Ia lebih memilih berada di ruangannya. Alasan Wahyu, sampai saat ini dasar hukum pembentukan Perumda tidak ada diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP). PP baru mengatur tentang pembentukan Perusda. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Perumda dan Perusda itu beda. Dalam PP hanya diatur soal Perusda. Kita bukan dalam posisi menolak, tetapi tentu harus sesuai aturan. Kalau melanggar hukum, kita tidak berani. Kalau sesuai hukum, kita duluan yang suport," pungkasnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wahyu yakin, pengambilan keputusan terkait penyertaan modal pemko Padang pada Perumda PSM bakal jadi temuan. Menurutnya, anggota dewan yang meluluskan penyertaan modal tersebut juga bakal diminta pertanggungjawabannya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saya yakin ini akan jadi temuan. Saya tidak akan tandatangan pengesahan itu. Tapi kalau Perda tentang Perusda direvisi dulu, baru saya setuju," tegasnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perda yang dimaksud Wahyu adalah Perda nomor 10 tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Fraksi Partai Golkar DPRD kota Padang melalui juru bicaranya, Jumadi mengatakan, selain meragukan protofolio bisnis Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, pihaknya juga mengkhawatirkan munculnya persoalan hukum dikemudian hari, apabila fraksi Partai Golkar menerima penyertaan modal tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pasalnya, berdasarkan hasil pembahasan Pansus sebelumnya, dan pandangan ahli ekonomi serta hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, dikatakan Perda kota Padang nomor 10 tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang dudah terlanjur disahkan agar direvisi mengingat turunan dari Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sampai saat ini belum pernah ada, ujar Jumadi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD kota Padang tersebut (s./wt) </div>

Voting Penyertaan Modal Perumda Padang Sejahtera Mandiri Cuma Di Ikuti 18 Orang

Realiatakini.Com-Padang Setelah melalui mekanisme voting, akhirnya penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Umum Daerah...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama