Realita Kini

Kelangkaan Elpiji 3 Kg Akibat Penimbunan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwsavAOhMZu1l_UuvbDFu3HWXPqLMyBElL26Nwnpo1kyTKqpIjl9TIf4yJvbg1c71BMS1NkD1zHJavmeMLv9uh0A-J5wNENpcdJ0vgNnkb2zKGcEFSKKnTWr5RaUj2mMQPaupVs6s3RsA/s1600/elpiji.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="479" height="167" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwsavAOhMZu1l_UuvbDFu3HWXPqLMyBElL26Nwnpo1kyTKqpIjl9TIf4yJvbg1c71BMS1NkD1zHJavmeMLv9uh0A-J5wNENpcdJ0vgNnkb2zKGcEFSKKnTWr5RaUj2mMQPaupVs6s3RsA/s320-rw/elpiji.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Jakarta </b><br />
<div style="text-align: justify;">
 PT Pertamina (Persero) terus menelusur isu kelangkaan Elpiji subsidi 3 kilogram (kg) di sejumlah daerah. Jika ada indikasi penimbunan atau penyimpangan yang dilakukan agen maupun pangkalan Elpiji, maka perusahaan tak segan-segan untuk memecat dan menutup usaha mereka.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Direktur Pemasaran Pertamina, Muchamad Iskandar, mengaku belum menemukan indikasi penyimpangan atau penimbunan sehingga menyebabkan isu kelangkaan tabung melon semakin membesar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sampai sekarang belum (penimbunan). Jadi indikasinya adalah adanya intensitas kebutuhan masyarakat yang tinggi. Tapi tidak tahu kalau pihak aparat yang menemukan," tegas dia di kantornya, Jakarta, Jumat (8/12/2017).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Iskandar menimbau kepada pelaku usaha yang memanfaatkan peluang dari isu kelangkaan Elpiji 3 kg. Kepolisian pun bergerak untuk mencari penyebab dan menindak tegas jika ada suatu penyimpangan terhadap barang subsidi itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami musuhin lah, wong masyarakat susah kok ada yang menari di atas kesusahan rakyat. Ada tindakan tegas kalau ada pelaku usaha yang spekulasi," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kontrak dengan agen dan pangkalan Elpiji, sambung dia, ada aturan yang menegaskan sanksi bila terjadi pelanggaran. "Di kontrak ada, kalau pelaku (penimbunan) agen, dipecat. Kalau pangkalan, sanksinya sama, akan ditutup (usahanya)," tutur Iskandar. Pertamina mengontrol penyaluran Elpiji 3 kg sampai ke pangkalan. Perusahaan terus mengontrol ketersediaan stok Elpiji, termasuk tabung melon di 135 ribu pangkalan. Stok ini pun dikontrol Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Tapi dari 135 ribu Pangkalan ini punya jaringan berapa ribu lagi pengecer. Kami kontrol stabilisasi harga dan ketersediaan sampai Pangkalan," papar Iskandar(.Devi)</div>

Kelangkaan Elpiji 3 Kg Akibat Penimbunan

Realitakini.com-Jakarta PT Pertamina (Persero) terus menelusur isu kelangkaan Elpiji subsidi 3 kilogram (kg) di sejumlah daerah. Jika ...

Per Desember 2016 Gedung Dan Bangunan Provinsi Sumatera Barat Tercatat Senilai Rp 1,27 Triliun,

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipH0D3gdFZt8eEgpV4SYkqnjtUZzd9PzmWi1ArLObX6Qq9uXkT5ze4O0_nGxnEsIAX5ftj2U0xrvIdZge91B5GjW5XmKtce-r3Cpi7RsuXt2jjtdcIxFdtOA_fHHE7fWGam0syBUjMNOA/s1600/ALI+A.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipH0D3gdFZt8eEgpV4SYkqnjtUZzd9PzmWi1ArLObX6Qq9uXkT5ze4O0_nGxnEsIAX5ftj2U0xrvIdZge91B5GjW5XmKtce-r3Cpi7RsuXt2jjtdcIxFdtOA_fHHE7fWGam0syBUjMNOA/s320-rw/ALI+A.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Sumbar</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Banno, didampingi oleh Darmawi dan Guspardi Gaus, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ali Asmar beserta undangan lainnya. Beragendakan rancang peraturan daerah (Payung hukum) untuk pengelolaan aset daerah, agar optimal dalam pemanfaatannya dan meminimalisir kerugian daerah.oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, untuk dibahas dan dijadikan produk hukum.Pengajuan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tersebut, disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ali Asmar, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (7/12).Menurut Ali Asmar, selama ini pengelolaan BMD yang merupakan aset daerah sudah terkelola dengan baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Ranperda ini ditujukan agar dapat lebih sempurna dan optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah serta menghindari kerugian daerah,” kata Ali Asmar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ranperda tentang Pengelolaan BMD juga dirasa perlu untuk menghindari kerugian daerah akibat penyelewengan penggunaan ataupun karena ketidakjelasan keberadaannya. Dia menyebut, total barang milik Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini tercatat senilai Rp 9.9 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Data tersebut tercatat per Desember 2016 yang terdiri dari tanah senilai Rp 1,6 triliun,</div>
<div style="text-align: justify;">
peralatan/mesin senilai Rp 723,7 miliar, gedung dan bangunan senilai Rp 1,27 triliun, jalan dan jaringan irigasi Rp 4,5 triliun serta aset lainnya Rp 1,1 triliun dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp 656,1 miliar,” terangnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia menambahkan, sebelumnya sudah ada produk hukum daerah yang mengatur pengelolaan BMD yaitu Perda nomor 6 tahun 2007, namun tidak bisa lagi dijadikan landasan hukum karena adanya perubahan dari pemerintah pusat yang harus disesuaikan oleh pemerintah daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Perda Pengelolaan BMD tersebut dipandang akan membawa banyak manfaat. Disamping untuk menjaga dan mengoptimalkan, juga akan memberikan dampak positif kepada penerimaan daerah, karena bisa mendatangkan pendapatan,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perda tersebut nantinya juga akan mengatur secara detail terkait fungsi pengawasan dalam pengelolaan, sistim dan struktur inventarisasi serta lainnya. Diharapkan, dengan regulasi tersebut, ke depan aset pemerintah provinsi Sumatera Barat, akan tertata dan terkelola dengan lebih baik lagi, serta bisa mendatangkan penerimaan daerah untuk kepentingan pembiayaan program pembangunan.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Perda tersebut sangat penting, maka dari itu DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan, memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Ranperda tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Banno.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Arkadius Datuak Intan Banno menegaskan, barang milik daerah merupakan aset yang harus dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang baik sesuai dengan ketentuan.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dilanjutkan Arkadius Datuak Intan Banno, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap seluruh aset daerah yang ada. Selanjutnya, melalui Perda yang akan dilahirkan nantinya harus memuat aturan-aturan yang tegas dan jelas sehingga aset daerah tidak hilang begitu saja.Arkadius Datuak Intan Banno menyatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap Ranperda tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pembahasan secepatnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Meski demikian, dalam pembahasan nanti DPRD Provinsi Sumatera Barat akan tetap meneliti secara detail sehingga produk hukum yang dilahirkan bisa diaplikasikan dengan baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pembahasan detail akan ditekankan kepada sistim inventarisasi serta pada pasal yang berkaitan dengan pengawasan agar pengelolaan aset daerah dapat tertata dan bisa mendatangkan pendapatan daerah,” tegasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bersama Ranperda tentang Pengelolaan BMD tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengajukan Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium dan Ranperda tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Ke tiga Ranperda ini akan dimulai pembahasannya oleh DPRD setempat sesuai dengan tahap pembentukan Perda. (Wt//sy*)</div>
</div>

Per Desember 2016 Gedung Dan Bangunan Provinsi Sumatera Barat Tercatat Senilai Rp 1,27 Triliun,

Realitakini.Com-Sumbar Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumater...

Gubernur Irwan Prayitno Terima Anugerah Dana Rakca.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRKIJhhmdtRqgDBbLa_IAQmqqDNkmvGQHHPxxXzsjT-TlDp2nm8jdcqXrpCt0qaMru5y7ltZJOaXaAY6NdGVmV3Wf-6_eyRKfXa9f7scVeac_uoWPc_yjjhNC1SNdAnMKcIobZJ9PjBJo/s1600/GBJ.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRKIJhhmdtRqgDBbLa_IAQmqqDNkmvGQHHPxxXzsjT-TlDp2nm8jdcqXrpCt0qaMru5y7ltZJOaXaAY6NdGVmV3Wf-6_eyRKfXa9f7scVeac_uoWPc_yjjhNC1SNdAnMKcIobZJ9PjBJo/s320-rw/GBJ.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Jakarta</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Provinsi Sumbar kembali menerima Anugerah Dana Rakca. Penghargaan tersebut diberikan karena kinerja keuangan Pemprov Sumbar yang dinilai baik serta menerima opini WTP lima kali berturut-turut.Anugerah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Irwan Prayitno di sela penyerahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) di  Istana Negara Bogor, Rabu (6/12). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ini penghargaan dalam hal pengelolaan keuangan yang dinilai terbaik oleh pemerintah. Dengan anugerah ini menunjukan kinerja keuangan kita baik," sebut Gubernur Irwan Prayitno.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakannya, indikator daerah yang diberikan anugerah Dana Rakca yakni, kestabilan ekonomi Sumbar yang terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan juga dilihat dari segala sektor diantaranya lapangan usaha, pertanian, kehutanan, perikanan serta transportasi dan perdagangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Indikatornya cukup banyak, namun tolak ukur paling tinggi berada pada pengelolaan keuangan,"ulasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya, selama ini dalam hal pengelolaan keuangan Pemprov Sumbar cukup baik. Itu dibuktikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar yang terus memperoleh  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hingga WTP lima kali berturut-turut sejak 2012. Selama ini Sumbar memang memiliki prestasi  Laporan Keuangan Daerah yang lebih baik dengan meraih WTP beturut-turut. Serta, penghargaan dari Kementerian Keuangan yang menilai dalam menyusun dan menyajikan laporan  keuangan tahun 2016 dengan capaian sangat tertinggi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Acuan lainnya, ketepatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan juga ketepatan sasaran dalam pelaksanaan APBD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu, Pemprov Sumbar juga dinilai terkait dengan pelayan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang sangat baik. Sehingga, penghargaan tersebut, kata Irwan sangat berarti bagi Pemprov Sumbar akan semakin memicu serta memotivasi Pemprov Sumbar untuk berbuat lebih baik lagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Anugerah ini adalah hasil kerja keras seluruh unsur di jajaran Pemprov Sumbar. Memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan, penghargaan ini juga tak lepas dari dukungan semua elemen dan masyarakat itu sendiri,” pungkasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tahun ini, Anugerah Dana Rakca hanya diberikan kepada tiga provinsi yaitu Provinsi Sumbar, Jatim dan Sumsel. Berkat keberhasilan pemerintah provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana alokasi Dana Insentif Daerah (DID) minimum sebesar Rp71 miliyar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedepan, pemerintah daerah tampaknya harus mulai serius menata keuangan daerah. Pemerintah pusat telah menyiapkan dana intensif daerah (DID) yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada Tahun 2016 Pemprov Sumbar juga menerima penghargaan yang sama. Bersama 65 daerah lainnya yang memiliki kinerja keuangan yang baik berhak mendapat DID 2016. ( IMWt).</div>

Gubernur Irwan Prayitno Terima Anugerah Dana Rakca.

Realitakini.Com-Jakarta Pemerintah Provinsi Sumbar kembali menerima Anugerah Dana Rakca. Penghargaan tersebut diberikan karena kinerja k...

Zuldafri :Keberhasilan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik Tidak Terlepas Dari Peran Aktif Masyarakat Dalam Memberikan Informa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuEoybWLSKPH5kBtY0mfm3LRM9Rl476kJcLrnWRJRhPtpyJjnCilvWTc25RgjG9TrMBouylGuSPszaxfi71hyphenhyphenwFh5FjZHwr_pqH8gQNfibvkD_t-vHDqK45ip5rp61X8P5kfi9t16E_CY/s1600/ombusmen.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuEoybWLSKPH5kBtY0mfm3LRM9Rl476kJcLrnWRJRhPtpyJjnCilvWTc25RgjG9TrMBouylGuSPszaxfi71hyphenhyphenwFh5FjZHwr_pqH8gQNfibvkD_t-vHDqK45ip5rp61X8P5kfi9t16E_CY/s320-rw/ombusmen.jpg" width="320" /></a></div>
<b> Realitakini.Com-Tanah Datar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menganugerahi kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan predikat Kepatuhan Tinggi (zona hijau) yang diserahkan oleh Akhmad Suedi anggota Ombudsman RI dan diterima langsung Wakil Bupati Zuldafri Darma di gedung Balai Kartini Jakarta Selatan, Selasa (5/12).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penganugerahan predikat kepatuhan ini dilihat dari upaya instansi penerima predikat dalam memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 dan Bab V UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam ketentuan itu tercantum bahwa sebuah unit layanan harus menyampaikan informasi, di antaranya, mengenai kejelasan waktu, prosedur, persyaratan dan biaya layanan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Atas dasar itu, Ombudsman RI kemudian melakukan berbagai observasi di sejumlah unit layanan pada tingkat kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
Hasilnya, pada tahun 2017 Kabupaten Tanah Datar mendapat penghargaan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik atas 56 produk layanan dengan nilai 90,67.Ketua Ombudsman RI, diwakili anggota Adrianus Meliala mengatakan, penyampaian predikat kepatuhan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas usaha peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat unit layanan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sudah saatnya penyelenggara negara memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan menggiatkan peningkatan kualitas pelayanan publik,” terang Adrianus.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyampaian informasi mengenai standar layanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karenanya, lembaga negara pengawas pelayanan publik ini kemudian melakukan pendampingan pemenuhan komponen standar pelayanan ke sejumlah unit layanan publik sejak awal 2014, ungkap Adrianus.Berdasarkan penilaian ORI tahun ini Instansi negara penerima predikat kepatuhan itu terdiri atas 5 kementerian, 2 lembaga negara, 6 pemerintah provinsi dan 13 pemerintah kabupaten dan 15 kota, pungkas Adrianus.Sementara itu Wabup Zuldafri usai penerimaan mengatakan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan OPD atas usahanya telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Terima kasih kepada seluruh OPD yang telah memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, ini harus kita pertahankan bahkan harus ditingkatkan dari waktu ke waktu,” pesannya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepada ORI perwakilan Sumbar, Wabup sampaikan ucapan terima kasih atas pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat unit layanan, kata Wabup Zuldafri didampingi Plt. Asisten III Ir. Helfy Rahmi Harun dan Kabag Organisasi Setda Adriyanti Rustam.Helfy Rahmi juga tambahkan penghargaan yang diterima saat ini tidak terlepas dari perbaikan fasilitas pelayanan dan pelayanan itu sendiri kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan ORI perwakilan Sumbar sejak 2014 lalu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Terimakasih kepada ORI perwakilan Sumbar yang telah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah Tanah Datar," pungkasnya. (humas-Wt</div>

Zuldafri :Keberhasilan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik Tidak Terlepas Dari Peran Aktif Masyarakat Dalam Memberikan Informa

Realitakini.Com-Tanah Datar Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menganugerahi kepatuhan terha...

Psp Padang, Semen Padang Masuk Tim Ungulan Turnamen Piala Walikota Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjALRQWACLrtMUSeLgVibuVLhOSIusPwsla4frd2sY4-jsAOvLSRm8lqffd80qNnuKAN7IgPH4oRF4SJiRQ8xc7ni1NJs7Z5US7wHoOfV5WQ5uTGYux3EnreKO0RlAPfuuFuSOrqsp2YQ4/s1600/PIALA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjALRQWACLrtMUSeLgVibuVLhOSIusPwsla4frd2sY4-jsAOvLSRm8lqffd80qNnuKAN7IgPH4oRF4SJiRQ8xc7ni1NJs7Z5US7wHoOfV5WQ5uTGYux3EnreKO0RlAPfuuFuSOrqsp2YQ4/s320-rw/PIALA.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Padang</b></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
Piala Walikota Padang 2017 bakal kick off Rabu
6 Desember ini. Turnamen memperebutkan Piala Walikota Mahyeldi Ansharullah
tersebut bakal diikuti sebanyak 6 tim unggulan yang berasal dari Liga 2
Indonesia.Diantaranya PSP Padang, Semen Padang FC, PSPS Pekanbaru, Persiraja Banda
Aceh, PSMP Mojokerto dan Persigo Simeru Lumajang. Sesuai jadwal 6 tim ini bakal
dibagi menjadi dua tim. Juara grup akan berlaga di final sementara posisi kedua
akan berlaga pada perebutan tempat ketiga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami berkeinginan Piala Walikota Padang yang sudah bergulir tiap tahun
terus meningkat, baik itu klub yang berpartisipasi juga
penyelenggaraannya," kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, kemarin. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait total hadiah yang akan diperebutkan dalam turnamen ini lebih kurang
sebanyak Rp436 Juta. Rp 180 Juta untuk juara satu, Rp140 Juta juara dua dan
Rp100 Juta tempat ketiga.Selain itu panitia juga menyediakan hadiah untuk
pemain terbaik, pencetak gol terbanyak dan penjaga gawang terbaik dimana
masing-masingnya menerima Rp6 Juta. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita tentu mengajak semua masyarakat Padang bahkan Sumbar ikut andil
menyukseskan gelaran ini. Yaitunya dengan datang menyaksikan serta memberikan
dukungan bagi dua tim asal Sumbar yang bertanding yakni PSP dan Semen Padang
FC," imbau Ketua Umum PSP tersebut.Seperti diketahui, Piala Walikota Padang sendiri sudah menjadi tradisi di
Ibukota Sumatera Barat yang bergulir sejak 1980-an. Pertama kali, format
turnamen dilabeli nama "Hasan Basri Durin Farewell Cup" tahun 1981
dan berlanjut terus di masa kepemimpinan Walikota Padang seterusnya Syahrul
Udjud.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sempat vakum selama 20 tahun lebih, pada masa kepemimpinan H. Mahyeldi
Ansharullah Dt Marajo (Walikota Padang sekarang), turnamen hidup kembali
yaitunya sejak 2015 lalu. Saat itu Persib Bandung menjadi juara pertama
sedangkan di 2016 giliran Tim Sepakbola PON Kalimantan Timur sukses sebagai
kampiun. (Vid /Rsu)</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
JADWAL PERTANDINGAN  Rabu, 6 Desember
2017Semen Padang vs Persiraja B. Aceh(13.30 WIB)PSP Padang vs Mojokerto Putro
(16.00 WIB) Kamis, 7 Desember 2017Mojokerto Putro vs PSPS Pekanbaru (13.30 WIB) Persiraja B. Aceh vs Persigo
Semeru(16.00WIB) Jumat, 8 Desember 2017Persigo Semeru vs Semen Padang(15.45
WIB)PSPS Pekan Baru vs PSP Padang(18.45 WIB)Sabtu, 9 Desember 2017 Jeda
PertandinganMinggu, 10 Desember 2017Runner-up A vs Runner-up B(15.45)Juara A vs Juara B (18.45) PEMBAGIAN GRUP  GRUP A Semen Padang ,Persiraja B. AcehPersigo Semeru GRUP B  PSP Padang  Mojokerto Putro FC  PSPS Pekanbaru (Humas)</div>

Psp Padang, Semen Padang Masuk Tim Ungulan Turnamen Piala Walikota Padang

Realitakini.Com-Padang Piala Walikota Padang 2017 bakal kick off Rabu 6 Desember ini. Turnamen memperebutkan Piala Walikota Mahyeldi An...

“Bongkaran” PT. KAI Dapat Penolakan Warga

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjTCIopNLmaqZ7KQf5Cdg8NAzvtkz3bk4DPjeEYjjWg4lgg4qIZavfidA5E_W1UwNdeGed6Lde41cdAPqrEUab6gK45ypNEbU_CKq_8h9BLSivR1CTi65SZXd8oPyZrFpTuUNaCaXXZGc/s1600/PT.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjTCIopNLmaqZ7KQf5Cdg8NAzvtkz3bk4DPjeEYjjWg4lgg4qIZavfidA5E_W1UwNdeGed6Lde41cdAPqrEUab6gK45ypNEbU_CKq_8h9BLSivR1CTi65SZXd8oPyZrFpTuUNaCaXXZGc/w640-h340-rw/PT.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com – Bukittiggi</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Warga stasiun Bukit Tinggi, Sumatera Barat (Sumbar) yang menggunakan lahan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ,melakukan aksi penolakan terhadap pembongkaran kawasan pemukiman mereka karena belum mendapat ganti rugi,  Senin (4/12/2107).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut warga, mereka mengecam tindakan PT KAI yang belum melakukan pembayaran namun sudah mendatangkan alat berat untuk membongkar. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Warga bersikeras meminta pertanggungjawaban PT KAI yang mengatakan akan memberikan uang tersebut sebelum melakukan pembongkaran. Namun, PT KAI menyatakan tidak pernah menyepakati hal demikian (pembayaran sebelum pembongkaran). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan kata-kata kasar warga stasiun meminta pembongkaran dengan alat berat dihentikan, mengingat masih banyak warga yang belum pindah dan berdampak kepada 204 Kepala Keluarga (KK). Hinga berita ini diterbitkan, pembongkaran di kawasan tersebut tetap berlanjut.( wt*/CC)</div>

“Bongkaran” PT. KAI Dapat Penolakan Warga

Realitakini.com – Bukittiggi Warga stasiun Bukit Tinggi, Sumatera Barat (Sumbar) yang menggunakan lahan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ...

Respon Kebutuhan Pasar, Joko Widodo Itu Lebih Spesifik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRwW-v2m8lfBGBSUQ7BdXd1FG56va0ZJ0O3R691HnkOjJMLvoiqwNagnTxW9ZiXk8K8SobN7QNLU-ww97lxILRlNQPpY0onGx5quUbx7LBL3V9rcNeFjtVCN8I9Rxf3Ym88NV48z2bpio/s1600/mahatir.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRwW-v2m8lfBGBSUQ7BdXd1FG56va0ZJ0O3R691HnkOjJMLvoiqwNagnTxW9ZiXk8K8SobN7QNLU-ww97lxILRlNQPpY0onGx5quUbx7LBL3V9rcNeFjtVCN8I9Rxf3Ym88NV48z2bpio/s320-rw/mahatir.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Jakarta</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Semenjak diminta Presiden Jokowi pada awal Agustus 2017, untuk menata kembali kurikulum, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, MAP, terus melakukan berbagai upaya untuk mengganti kurikulum 2013 dengan kurikulum baru.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Mendikbud, kurikulum baru ini tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan Kurikulum 2013. Justru Malah, pada kurikulum baru yang tengah disusun ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Yang membedakannya ialah masalah fleksibilitas dan kejuruan. Terkait dengan kurikulum yang baru nanti, Mendikbud berharap, nantinya dapat lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau dunia kerja. Sebagai catatan, Kurikulum 2013 menyorot pada perampingan dan penambahan materi ajar. Materi yang dirampingkan, seperti Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN, sedangkan materi yang ditambah adalah Matematika yang mengacu pada standar internasional seperti PISA.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Misalnya begini, jurusan elektronika itu kan terlalu luas. Nah, maunya Bapak Presiden Joko Widodo itu lebih spesifik lagi agar proses belajar mengajar merespon kebutuhan pasar yang terus berubah,” kata Muhadjir, sebagaimana dikutip mediasulsel dari obrolan jejaring sosial WhatsApp, Minggu (3/12).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Muhadjir tak menjelaskan lebih lanjut apa pengembangan lainnya dari Kurikulum 2013. Ia hanya mengatakan bahwa kurikulum ini nantinya akan berdampak menyeluruh, dan lebih memudahkan siswa dalam belajar. Demikian berita terkini seputar Kurikulum 2013 yang dapat mendikbudku.com sampaikan, silakan dishare. Sumber :  (Devi /mediasulsel.com)</div>

Respon Kebutuhan Pasar, Joko Widodo Itu Lebih Spesifik

Realitakini.Com-Jakarta Semenjak diminta Presiden Jokowi pada awal Agustus 2017, untuk menata kembali kurikulum, Menteri Pendidikan dan ...

Wagub Nasrul Abit : Peran Wartawan Sangat Penting Dalam Memajukan Pembanguan Daerah Sekaligus Sebagai Fungsi Kontrol Sosial.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5fCXe7tJF4fz0qzRCFV1oPy2jgufWS1TSX0lOMb6g20zU1xg1gzOiA8yZ_dWgARomd8nzHl5N_ZSSkm_Zd-RX7kN0JndK3BLRwzZVxEuzrFFgcPvi2aPbS85YLPE6zevGSvuho4IepL4/s1600/HPN+.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5fCXe7tJF4fz0qzRCFV1oPy2jgufWS1TSX0lOMb6g20zU1xg1gzOiA8yZ_dWgARomd8nzHl5N_ZSSkm_Zd-RX7kN0JndK3BLRwzZVxEuzrFFgcPvi2aPbS85YLPE6zevGSvuho4IepL4/s400-rw/HPN+.jpg" width="400" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Pers telah berbuat nyata dalam memajukan bangsa, catatan sejarah dan berita media telah memberikan kita informasi pers merupakan bahagian tak terpisahkan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini peran penting wartawan dalam memajukan pembanguan daerah sekaligus sebagai fungsi kontrol sosial.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5sKkSbW0XBeEWT50DO_PJZeUH-ZjBvxqUQZ56VW1ji8gloSS0W3E3ZqlX34DCD-EOx5sCukHrLMDeiob55KltR28OmrXKwCMtI9JZNFTN3aMoa1YrhK-6vfZQUuCmwULVjVvz9ZFtqd0/s1600/HPN+A.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5sKkSbW0XBeEWT50DO_PJZeUH-ZjBvxqUQZ56VW1ji8gloSS0W3E3ZqlX34DCD-EOx5sCukHrLMDeiob55KltR28OmrXKwCMtI9JZNFTN3aMoa1YrhK-6vfZQUuCmwULVjVvz9ZFtqd0/s320-rw/HPN+A.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
 saat ini sudah tidak ada alasan lagi bagi pejabat publik untuk tidak memberikan informasi kepada wartawan, karena sudah menjadi kewajiban sesuai aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah pasal 347 dan 348, kewajiban pemerintah daerah menyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada publik. Hal ini disampaikan Wagub Nasrul Abit saat membuka Pameran Sejarah Pers Nasional Minangkabau, dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional(HPN)2018 di Sumatera Barat, Museum Aditiawarmam Padang, Jum'at (1/12/2017).Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit mengajak kepada seluruh pejabat publik yang ada di Sumatera Barat untuk tidak takut berurusan dengan insan pers atau wartawan. Karena sampai sekarang masih ada pejabat publik yang takut atau tidak mau berurusan dengan wartawan, saya sendiri yang mendapat laporan dari para wartawan, ungkap Nasrul Abit</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7M3Hwv3YgLQKb5yMcfc1QhyphenhyphenTUS4QmMIDScdpZxABm7Wx2eipWokpgKZVBDyGBbw8aNGg0ePW_P-AvxmsJ-PusHT4_C-xS1ehvtOI6NXViAmF6ulX8X-DdqQ7kz45IhnnLyLS0LhEFHKE/s1600/HPN+NA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7M3Hwv3YgLQKb5yMcfc1QhyphenhyphenTUS4QmMIDScdpZxABm7Wx2eipWokpgKZVBDyGBbw8aNGg0ePW_P-AvxmsJ-PusHT4_C-xS1ehvtOI6NXViAmF6ulX8X-DdqQ7kz45IhnnLyLS0LhEFHKE/s320-rw/HPN+NA.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 "Kenapa harus takut, kalau kerja kita benar dan jelas malah akan memberikan nilai tambah" tanya Nasrul Abit. Wagub juga menyampaikan Jadi kedepan kita berharap tidak ada lagi pejabat di Sumbar yang menghindar atau tidak menjawab telepon wartawan dalam memberikan informasi bagi kepentingan publik Atas nama pemerintahan provinsi Sumbar, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas karya dan dedikasi para insan pers Sumatera Barat yang telah memberikan sumbangsih yang besar dalam memajukan pembangunan di daerah ini. Semoga insan Pers Indonesia tetap memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa dan negara, ungkap Nasrul Abit. </div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD5l-DyLbeZ3dGM83VrKRMd1-aTQZ9n02BrDwXMyipE_Anb_YZ0kP_AFelDH_P6jkwoR0Y8rxlGBj1hBdKF43KelwHk6CgAJeUkC-7Zl36dmo_cGtWaErAu0I-PjvF8w_Ts0dng0XvnAQ/s1600/HPN+N.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD5l-DyLbeZ3dGM83VrKRMd1-aTQZ9n02BrDwXMyipE_Anb_YZ0kP_AFelDH_P6jkwoR0Y8rxlGBj1hBdKF43KelwHk6CgAJeUkC-7Zl36dmo_cGtWaErAu0I-PjvF8w_Ts0dng0XvnAQ/s320-rw/HPN+N.jpg" width="320" /></a><br />
<div style="text-align: justify;">
Ditempat yang sama, Kepala Museum Adityawarman Adi Saputra menyampaikan pameran sejarah pers nasional Minangkabau ini merupakan salah satu rangkaian dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun 2018 di Sumatera Barat."Selain itu, acara juga berguna untuk memperkenalkan kembali kepada para pemuda tentang sejarah pers di Sumatera Barat" terangnya.Sebelum dibuka, juga diserahkan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba menulis sejarah pers tingkat mahasiswa. Untuk peringkat pertama diraih oleh saktia oktaviani dari Universitas Andalas, peringkat II diraih oleh Adityo Putra dari Universitas Negeri Padang dan peringkat ketiga diraih oleh Nurul Fatma yang juga dari Universitas Andalas. (Wt)</div>

Wagub Nasrul Abit : Peran Wartawan Sangat Penting Dalam Memajukan Pembanguan Daerah Sekaligus Sebagai Fungsi Kontrol Sosial.

Realitakini.Com-Sumbar Pers telah berbuat nyata dalam memajukan bangsa, catatan sejarah dan berita media telah memberikan kita informas...

RPJMD. Merupakan Blue Print Pembangunan Sektor Perindustrian Di Sumatera Barat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx8q-QIzfrryAnW6kdoNeInYkVka2hQcOD2yx4i7W4SkVtmvP807uuFMAtphME_jlh8XhSqhUfSmXno644BY1cNJb7yjDVb8P1D7hOkC1YLrjfEEih3XPplfgDeU3LBJVIYptfHtaAiUQ/s1600/30+N.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx8q-QIzfrryAnW6kdoNeInYkVka2hQcOD2yx4i7W4SkVtmvP807uuFMAtphME_jlh8XhSqhUfSmXno644BY1cNJb7yjDVb8P1D7hOkC1YLrjfEEih3XPplfgDeU3LBJVIYptfHtaAiUQ/s320-rw/30+N.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Sumbar</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Semua fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat mendukung terhadap penyusunan Ranperda Rencana pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat, yang nantinya merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dengan RTRW, RPJP dan RPJMD. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius DT Intan Bano Kamis 30/11/2017 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat ,dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 Ranperda.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kempat Ranperda tersebut masing masing, Ranperda  tentang perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang pajak bahan bakar kenderaan bermotor. Renperda tentang rencana pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat.Ranperda tentang Fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika dan Ranperda tentang pengeloaan sampah regional.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disamping itu rencana pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat merupakan blue print pembangunan sektor perindustrian di Sumatera Barat, harus sejalan dengan usaha yang berkembang ditengah tengah masyarakat, ujar Arkadius.Ranperda tentang perubahan atas perda Nomor 1 tahun 2012 tentang pajak bahan bakar kenderaan bermotor, fraksi fraksi mempertanyakan besaran kenaikan PAD dari perubahan besaran pajak BBKB tersebut serta dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah apabila  pajak BBKB dinaikkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terhadap Ranperda tentang fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika,semua fraksi juga sangat mendukung untuk ditetapkan ,berhubung Provinsi Sumatera Barat termsuk Provinsi yang rawan dengan bahaya narkotika. Agar perda ini dapoat dulaksanakan maka perlu diatur secara jelas kewenangan masing masinfg pihak yang terkait serta bagaimana bentuk koordinasi satu sama lainya ujar Arkadius .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu juga dengan Ranperda tentang pengelolaan sampah regional. Semua fraksi memberikan dukungan untuk membuat Ranperda ini. Disamping untuk mengatur permasalahan pengelolaan sampah regional, Ranperda ini juga diperlukan sebagai payung hukum terhadap retrebusi jasa persampahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan telah disampaikannya jawaban dan tangagapan gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap 4 Ranperda, maka sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan rencana peraturan daerah yang diatur dalam peraturan tata tertib, pembahasanakan dilanjutkan dengan tahap pembicaraan tingkat kedua yang dilakukan oleh komisi komisi sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi bersama SKPD terkait.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ranperda tentang fasiliatasi pencegahan penyalagunaan narkotika dibahas oleh Kimisi I Ranperda tentang pembangunan Industri dibahas oleh komisi II, Ranperda perubahan atas perda Nomor 1 tahun 2012 tentang pajak bahan bahan bakar kenderaan bermotor dibahas oleh Komisi III dan Ranperda tentang pengelolaan sampah regional dibahas oleh Komisi IV.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Acara rapat paripurna ini dimpimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Dt. Intan Bano yang dihadiri oleh Sekda Provinsi Ali Asmar, anggota Forkopimda, pimpinan O{PD di jajaran pemprov Sumbar dan undangan lainnya. (Wt*/Ed) </div>

RPJMD. Merupakan Blue Print Pembangunan Sektor Perindustrian Di Sumatera Barat

Realitakini.Com-Sumbar Semua fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat mendukung terhadap penyusunan Ranperda Rencana pembangunan Indust...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama