Realita Kini

Maidestal Hari Mahesa Pertanyakan Perhataian Pemko Padang Tentang Gizi Buruk

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQooQUDBDrw3dUgZBQPqMtW_7eYdxwkd1GQgPhpEH5URySNmM3h-D7C1HbrlrgxqlDotZTqzlS4KPVkfg-i_LOJg4e5-BDLfs8-9cqU52SjMRBkSDdQ97cBrO9ZyAcvkm7Vu0RCFfIT_4/s1600/mahesa+esa.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQooQUDBDrw3dUgZBQPqMtW_7eYdxwkd1GQgPhpEH5URySNmM3h-D7C1HbrlrgxqlDotZTqzlS4KPVkfg-i_LOJg4e5-BDLfs8-9cqU52SjMRBkSDdQ97cBrO9ZyAcvkm7Vu0RCFfIT_4/s320-rw/mahesa+esa.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sangat menyanyangkan dan meminta Dinas Kesehatan setempat untuk serius dalam menekan kasus gizi buruk. Salah satunya terjadi pada Seorang bocah Habil Daud (7) di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang diduga menderita gizi buruk, buah hati dari pasangan Afrijon (38) dan Mira Susanti (32). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menyayangkan masih terdapatnya kasus gizi buruk di Kota Padang, Sumatera Barat.Padahal gizi buruk merupakan hal sensitif bagi suatu daerah, jika penderita gizi buruk masih banyak maka hal itu menggambarkan bagaimana perhatian pemerintah kota kepada penderita gizi buruk tersebut,  ” ujarnya, Rabu(24/1)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Untuk melihat bagaimana persoalan tersebut di lapangan, dalam waktu dekat Komisi  IV berencana akan memanggil dan meminta penjelasan dari dinas terkait, ” tegas Esa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara, anggota DPRD Padang lainnya Zulhardi Z Latif mengatakan penanganan kasus gizi buruk tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Padahal telah banyak bantuan dari pemerintah seperti beras sejahtera dan lainnya. “Hal itu patut dipertanyakan kenapa masih adanya kasus gizi buruk,” pungkasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Padang, Feri Mulyani mengatakan dari 61 kasus tersebut, sekitar 22 orang diantaranya sudah berubah dari status gizi buruk menjadi gizi normal.</div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian 28 orang menjadi gizi kurang, sedangkan 11 orang masih dalam status gizi buruk. Dan 11 orang tersebut masih tetap dipantau oleh dinas kesehatan dan puskesmas, hingga statusnya berubah ke gizi kurang dan menjadi gizi normal,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengatakan, dinas kesehatan memiliki program pemberian makanan tambahan, program pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini tumbuh kembang, serta penyuluhan pada orang tua. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka kasus gizi buruk khususnya di Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengatakan, Habil selama dua bulan terakhir terbaring lemas ditempat tidur dengan kondisi badan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tampak hanya kulit pembalut tulang. Ia menderita gizi buruk sejak sejak dua bulan terakhir.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kita langsung menangani pasien ini dengan mendampinginya ke Rumah M.Jamil Padang bahkan Dinkes juga membayarkan uang tunggakan BPJS-nya satu keluarga selama 10 bulan senilai Rp1.200.000,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Habil Daud derita gizi buruk akibat gangguan pertumbuhan atau Cerebral Palsy yang merupakan penyakit tumbuh kembang yang lebih mengarah pada gangguan tubuh, dimana anak menjadi tidak progresif dan cenderung kaku. Penyakit ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel-sel motorik, terutama pada susunan saraf pusat yang sedang berkembang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan Data Dinkes Kota Padang selama tahun 2017 menemukan 61 kasus gizi buruk, dari 61 pasien 22 pasien berobah jadi gizi sedang, sedangkan 11 kasus gizi buruk dengan melakukan upaya monitoring dan 28 pasien sudah sembuh.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kasus gizi buruk murni hanya 5 persen selebihnya karena komplikasi penyakit. Dan upaya yang dilakukan Dinkes terhadap pasien gizi buruk antara lain dengan memberikan makanan tambahan khusus yang bisa didapatkan di puskesmas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Untuk itu kita mengingatkan kepada orang tua untuk lebih selektif menjaga buah hatinya dengan memberikan makanan sesuai dengan umur yang sudah dimasak, dan tidak memberikan makanan instan kepada anak, ” pungkasnya. (*Ar/w)</div>
</div>

Maidestal Hari Mahesa Pertanyakan Perhataian Pemko Padang Tentang Gizi Buruk

Realitakini.com-Padang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sangat menyanyangkan dan meminta Dinas Kesehatan setempat un...

DI Usia 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia Menyongsong Demografi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaEdtYAG7t2IDYXgOVD0WjAQMR-XRzWNIv19XyuEk3t9dpcl14Z1QGy17UQIe5oVxzCH23v6s_x9TLYa2Cx-9nBQ41iZTAakP9Yp0mDE9EeHAQPEgzUDnMYw8WiE50dNePE_KngpMIuAA/s1600/Smk+w.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaEdtYAG7t2IDYXgOVD0WjAQMR-XRzWNIv19XyuEk3t9dpcl14Z1QGy17UQIe5oVxzCH23v6s_x9TLYa2Cx-9nBQ41iZTAakP9Yp0mDE9EeHAQPEgzUDnMYw8WiE50dNePE_KngpMIuAA/s320-rw/Smk+w.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
"Indonesia menyongsong 100 tahun kemerdekaan memperoleh bonus demografi, yaitu satu-satunya negara di dunia yang memiliki penduduk usia muda jauh melebihi usia tua," kata Walikota Mahyeldi.Karena Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah memberikan motivasi kepada siswa SMK Muhammadiyah 1 Padang selaku generasi muda, siswa SMK Muhammadiyah "Belajarlah sungguh-sungguh dari sekarang agar bisa menjadi pemimpin - pemimpin hebat yang akan membawa Kota Padang dan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa besar dan disegani di dunia," ujarnya.  Mulai hari ini harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang hebat.  ujarnya Rabu (24/1/2018). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
.Dihadapan 800 siswa dan 100 tenaga pendidik di SMK itu, Mahyeldi menekankan agar mewaspadai pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak. Diantara hal-hal yang merusak adalah narkoba, tawuran remaja. Termasuk pengaruh internet, agar generasi bisa memilah konten yang positif dan para guru dan orang tua agar mengarahkan serta selalu memberi bimbingan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Yang tidak kalah pentibg adalah memperkuat basis agama sebagai dasar pembangunan karakter sehingga nanti menghadirkan generasi yang berakhlak mulia," imbuh Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada kesemoatan ini juga hadir tokoh Muhammadiyah Kota Padang Maigus Nasir didampingi kepala sekolah Drs. Zulkamil, MT serta para wakil kepala.Mahyeldi juga menyinggung peran Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan dan mengisi pembangunan bangsa Indonesia.Menurutnya peran Muhammadiyah dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kader Muhammadiyah sangat banyak berkorban dalam perjuangan bangsa ini. Itu tidak terbantahkan," katanya.(Wt//humas)</div>
</div>

DI Usia 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia Menyongsong Demografi

Realitakini.Com-Padang "Indonesia menyongsong 100 tahun kemerdekaan memperoleh bonus demografi, yaitu satu-satunya negara di duni...

Narkoba Di Sumbar Meningkat Dratis ,Konisi I DPRD Sumbar Sempurnakan Ranperda

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvUuWWjTeA93rVOyfW_IN34-sPNW_m96g2ArwQAn4PF8z5cdoh0g9Nk8te6Fu8B-9_8ugtmzB0CQtS3o9GsNfNveDKVt_PcagpbBKxW4ayMVmOW4f6LUflNJFiAO6b1lmfh_Xh-8Yn3cs/s1600/Komisi+1DPRD+s.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvUuWWjTeA93rVOyfW_IN34-sPNW_m96g2ArwQAn4PF8z5cdoh0g9Nk8te6Fu8B-9_8ugtmzB0CQtS3o9GsNfNveDKVt_PcagpbBKxW4ayMVmOW4f6LUflNJFiAO6b1lmfh_Xh-8Yn3cs/s320-rw/Komisi+1DPRD+s.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
R<b>ealitakini.Com-sumbar </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah bahan kimia baik sintetik ataupun organik yang merusak kerja saraf. . Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Narkoba dapat menyebabkan ketagihan, terganggu pada bagian saraf atau mampu tidak sadarkan diri </div>
<div style="text-align: justify;">
Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan mengacam kehidupan masyarakat . </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mengingatnya tindakan penyalahgunaan Narkoba di sumbar meningkat gratis , pemerintah memandang perlu membuat perda tentang Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba.Ranperda tersebut di bahas oleh  Komisi I DPRD sumbar .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Bayak nya Ranperda pasal pasal ranperda tersebut yang belum sempurna  maka dari itu komisi  satu DPRD sumbar mengadakan rapat kerja dengan berapa SKPD yang ada dilingukan pemprov sumbar selasa (23/1/2018)  untuk penyempurnaan Ranperda  tersebut terkait dengan pencegahan  Narkoba tersebut. rapat tersebut dihadri oleh biro hukum , BNN,Menkum Ham ,MKKS SMA/SMK. Dinas Pendidikan, Sumbar ,Direktorat reserse narkoba Polda Sumbar, LSM dan Bundo kandung dan di pimpin lansung oleh ketua komisi satu Achira.  Banyak masukan darai SKPD terkait hingga rapat tersebut di skor sampai jam dua siang . (wt)</div>
</div>

Narkoba Di Sumbar Meningkat Dratis ,Konisi I DPRD Sumbar Sempurnakan Ranperda

R ealitakini.Com-sumbar Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah bahan kimia baik sintetik ataupun organik yang merusa...

Pansus I DPRD Siap Menfasilitasi Perubahan Ranperda Retribusi Jasa Umum

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfdIrHEjx_1fUHbSxDjyWbfWYcF0hldC6c144s-DuA479d0dJkyuKcrfTnGqBUxDYcSSIECeXTN7J92LUAL5AAHT02VGqGskyQCPE-5XC4wTxHGzdnbnE_SdVBvD1fh-mTlSkk3sk3uP0/s1600/dprd+pdg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfdIrHEjx_1fUHbSxDjyWbfWYcF0hldC6c144s-DuA479d0dJkyuKcrfTnGqBUxDYcSSIECeXTN7J92LUAL5AAHT02VGqGskyQCPE-5XC4wTxHGzdnbnE_SdVBvD1fh-mTlSkk3sk3uP0/s320-rw/dprd+pdg.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang,</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemko Padang tentang retribusi jasa umum no 11 tahun 2011 saat ini sedang dalam pembahasan oleh panitia khusus I DPRD Kota Padang dan Ranperda ini sudah kali ke tiga dilakukan perubahan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Pansus I DPRD Kota Padang, Faisal Nasir menyampaikan saat ini kita bersama anggota pansus I lainnya baru akan memulai pembahasan bersama OPD terkait pada Rabu, (24/01/2018) ini dikarenakan kita masih menunggu informasi atas dasar apa Ranperda ini dirubah yang koordinator OPD ialah Bagian Hukum Pemko Padang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Jika ini telah didapat, pihaknya siap menerima perubahan ranperda ini untuk dijadikan peraturan daerah. Pansus I DPRD siap menfasilitasi perubahan ini bersama berbagai OPD yang ada,”  kata Faisal, Selasa (23/1/2018).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait organisasi perangkat daerah yang mencakup hal ini masing-masingnya ialah Bapenda, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan. Jika data dari bagian hukum telah didapat, maka masing-masing OPD yang ada diminta memaparkan perubahan retribusi yang akan dilaksanakan, ini demi menemui titik terang serta Ranperda ini dapat dijadikan peraturan daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian, Ia meminta kepada pimpinan OPD yang tergabung pada pansus I, untuk serius dan teliti dalam menyusun ini, supaya ini terealisasi dengan baik serta kejanggalan tidak ditemui nantinya, “ujar kader PAN ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pihaknya bersama anggota pansus I lainnya siap mengawal dan membahas persoalan ini hingga tuntas, tujuannya agar ini tidak keliru nantinya serta Perda ini siap diterapkan ditengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. .(S/w)</div>
</div>

Pansus I DPRD Siap Menfasilitasi Perubahan Ranperda Retribusi Jasa Umum

Realitakini.com-Padang, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemko Padang tentang retribusi jasa umum no 11 tahun 2011 ...

Larangan Cantrang : Nelayan Tantang Susi Uji Petik

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxrhe7Jo1JNXThZ7Pwxn_9kUq0VB5jVmlWsHTWFqDSDMiCfUGM37W-2zMNh3RLMEHy9e0jW64onWehIuD7RfKlK8COF-qwi9xTZaMxIs9a7xQjwZD0_F3H9TKAnrDn19Dd9QtnJDNLz7g/s1600/UJI+Petik.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxrhe7Jo1JNXThZ7Pwxn_9kUq0VB5jVmlWsHTWFqDSDMiCfUGM37W-2zMNh3RLMEHy9e0jW64onWehIuD7RfKlK8COF-qwi9xTZaMxIs9a7xQjwZD0_F3H9TKAnrDn19Dd9QtnJDNLz7g/s320-rw/UJI+Petik.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Jakarta</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono menyebut, perjanjian terkait uji petik untuk memastikan tingkat berbahaya cantrang bagi lingkungan ini sebenarnya sudah ada sejak unjuk rasa yang kedua pada Juli 2017. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saat itu, sebut Riyono, pemerintah setuju melakukan moratorium larangan cantrang hingga 31 Desember 2017. Dalam kesepakatan itu disetujui selama masa moratorium itu pihak KKP dan nelayan melakukan uji akademis dari berbagai bidang itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau dilarang lagi, kami minta lakukan uji petik," kata Riyono kepada  Realitakini.com sebagai mana di kutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (19/1). </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam aksi di Istana Merdeka, Rabu (17/1) lalu, diputuskan cantrang boleh kembali digunakan dalam batas waktu yang belum ditentukan. Penggunaan cantrang itu dengan syarat tak ada kapal tambahan, pengukuran ulang bobot kapal, serta pendaftaran nelayan untuk mendapatkan alat tangkap pengganti.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sehari setelah pertemuan itu, Susi menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi pemberitaan pencabutan Peraturan Menteri (Permen) yang melarang penggunaan cantrang. Susi juga menegaskan, cantrang hanya boleh dipakai nelayan di enam wilayah yakni Batang, Tegal, Rembang, Pati, Juwana dan Lamongan.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Susi menegaskan tak ada pencabutan Permen yang melarang penggunaan alat tangkap seperti cantrang, trawl, dan alat-alat penangkap ikan lainnya yang dianggap berbahaya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait peralihan alat tangkap ikan, Riyono menyebut nelayan tak pernah mempermasalahkan. Nelayan selama ini bukan memaksa menggunakan cantrang karena senang, tetapi bagi nelayan itu dianggap sebagai alat tangkap yang mudah, ekonomis, dan menghasilkan keuntungan yang besar. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kami enggak masalah sama cantrang, mau diganti silahkan sebenarnya tapi ada tapinya, kalau mau ganti itu, ya kami mau yang lebih baik, bagus dan ikan banyak yang tertangkap,” kata Riyono.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lagi pula kata Riyono klaim KKP selama ini yang menyebut cantrang itu berbahaya merupakan ucapan yang tak berdasar. Hal itu, kata Riyono, karena KKP belum melakukan uji petik secara akademis terkiat alat tangkap ini. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Apa dasarnya bilang bahaya? Kalau memang belum uji petik, ayo lakukan bersama-sama,” katanya. (Devi/CCNI)</div>
</div>

Larangan Cantrang : Nelayan Tantang Susi Uji Petik

Realitakini.com-Jakarta Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono menyebut, perjanjian terkait uji petik untuk memastikan tingkat berbahay...

Walikota Mahyeldi: Momentum Peringatan Hari Pers Nasional (HPN)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmel86PdAWXf0mdjLDxacw8dtS9v0cpagLHGvdAg87K01fpptWUoSFq6aAbwncV8nRlCtP0v-Ukmu5ACxwAhs1rgjxy_wseM7m-A0kqMx-iD_nBAvgxKLgiTfaPs6HgoKtRISII7RFxvc/s1600/HPN2018.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmel86PdAWXf0mdjLDxacw8dtS9v0cpagLHGvdAg87K01fpptWUoSFq6aAbwncV8nRlCtP0v-Ukmu5ACxwAhs1rgjxy_wseM7m-A0kqMx-iD_nBAvgxKLgiTfaPs6HgoKtRISII7RFxvc/s320-rw/HPN2018.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="text-align: justify;"><b>Realitakini.com-Padang </b></span><br />
<div style="text-align: justify;">
Rencananya, peletakan batu pertama pembangunan terminal  terminal type Ayang berlokasi di Anak Aie Kecamatan Koto Tangah  akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, kata Walikota Mahyeldi meninjau lokasi pembangunan, Ahad (21/1/201 Kita akan memanfaatkan momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Padang pada 9 Februari 2018 mendatang.katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Inshaallah, peletakan batu pertama pembangunan terminal akan dilakukan oleh Presiden, bertepatan dengan Hari Pers nanti," kata Mahyeldi.Terminal Anak Aie menempati lahan seluas 4,5 Ha ini akan menelan biaya sekitar Rp 79,5 milyar dari APBN.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Diperkirakan pembangunan terminal ini akan rampung pada 2019 nanti," jelas Walikota.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Wako Mahyeldi, kewajiban dari Pemko Padang menyediakan lahan telah dilaksanakan. Beberapa waktu tanah seluas 4,5 Ha sudah dihibahkan ke pemerintah pusat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita telah menghibahkan tanah yang berlokasi di Anak Aie ini seluas 4,5 Ha kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan," imbuhnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada kawasan terminal ini nantinya juga akan dibangun pasar induk, pusat perbelanjaan, masjid dan bangunan penunjang lainnya.</div>
Turut mendampingi Walikota dalam kesempatan ini Kadishub Kota Padang, Kabag Humas dan Kabag Hukum Setda Kota Padang ( wt/du/jn)</div>

Walikota Mahyeldi: Momentum Peringatan Hari Pers Nasional (HPN)

Realitakini.com-Padang Rencananya, peletakan batu pertama pembangunan terminal terminal type Ayang berlokasi di Anak Aie Kecamatan Ko...

Elly Trisyanti SE Akt Pimpin Rapai Penyampaian 3 Ranperda

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0M5LBWdG1uxqcn2JoqC9i9sIxVAPh9dVSjFjwBRC3G15ipBwO5v4Z-GpOA2fy3Jvp_syst1Fl7mBYbIAu0wEPT_jGD0Hg2osVDSzFW_tnIx_44W7RuHmZi5FCiwleZWvFBCcPWxpdhg/s1600/tiga+ranperda.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0M5LBWdG1uxqcn2JoqC9i9sIxVAPh9dVSjFjwBRC3G15ipBwO5v4Z-GpOA2fy3Jvp_syst1Fl7mBYbIAu0wEPT_jGD0Hg2osVDSzFW_tnIx_44W7RuHmZi5FCiwleZWvFBCcPWxpdhg/s320-rw/tiga+ranperda.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realaitakini.com-Padang</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Kota Padang, Senin (22/1).Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.50 WIB itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Trisyanti SE Akt didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pafang, Asrizal dan Muhidi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota Padang Mahyeldi menyampaikan penjelasan 3 (tiga) Ranperda Pemerintah Kota Padang yaitu Perubahan Ketiga Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ditambahkan, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Sejalan dengan semangat pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari pembangunan yang telah kita laksanakan baik pembangunan Infrastruktur antara lain Pembangunan Pusat Perdagangan (Pasar Raya), Jalan Lingkungan, Drainase, Trotoar, Puskesmas, Sekolah dan lain sebagainya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Salah satu upaya untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan usaha bagi masyarakat, memberikan bantuan modal kepada usaha menengah, kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha", ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota Padang mejelaskan,” untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan anggaran/pendanaan yang cukup besar salah satu sumber dana APBD dari Pajak dan Retribusi Daerah.,”jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk pengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi dengan ektensifikasi dan intensifikasi dalam bentuk penyesuaian tarif terhadap Perda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu", katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dalam UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah telah diatur Pajak atau Retribusi Daerah yang boleh dipungut, salah satunya adalah retribusi jasa umum", ujar Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pemerintah telah memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.Perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terdiri dari, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dijelaskan, Mahyeldi, Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan prinsip-prinsip komersial dalam penetapan retribusi jasa usaha, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pemerintah melihat masih banyak aset milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara maksimal, belum memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah secara siginifikan", ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Kota Padang mengajukan perubahan atas,bRetribusi Pemakaian Aset Daerah yang belum terkelola dengan baik, aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, peralatan, pengujian laboratorium dan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian.Retribusi rumah potong hewan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi penjualan produksi usaha daerah dan Retribusi pertokoan.</div>
<div style="text-align: justify;">
Perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Khusus dalam penataan wilayah/ruang pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaannya pembangunannya sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB) , koefisien luas bangunan. (Wt/S)</div>
</div>

Elly Trisyanti SE Akt Pimpin Rapai Penyampaian 3 Ranperda

Realaitakini.com-Padang Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)...

Elly Trisyanti SE Akt Pimpin Rapai Penyampaian 3 Ranperda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0M5LBWdG1uxqcn2JoqC9i9sIxVAPh9dVSjFjwBRC3G15ipBwO5v4Z-GpOA2fy3Jvp_syst1Fl7mBYbIAu0wEPT_jGD0Hg2osVDSzFW_tnIx_44W7RuHmZi5FCiwleZWvFBCcPWxpdhg/s1600/tiga+ranperda.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0M5LBWdG1uxqcn2JoqC9i9sIxVAPh9dVSjFjwBRC3G15ipBwO5v4Z-GpOA2fy3Jvp_syst1Fl7mBYbIAu0wEPT_jGD0Hg2osVDSzFW_tnIx_44W7RuHmZi5FCiwleZWvFBCcPWxpdhg/s320-rw/tiga+ranperda.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realaitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Kota Padang, Senin (22/1).Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.50 WIB itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Trisyanti SE Akt didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pafang, Asrizal dan Muhidi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota Padang Mahyeldi menyampaikan penjelasan 3 (tiga) Ranperda Pemerintah Kota Padang yaitu Perubahan Ketiga Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ditambahkan, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sejalan dengan semangat pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari pembangunan yang telah kita laksanakan baik pembangunan Infrastruktur antara lain Pembangunan Pusat Perdagangan (Pasar Raya), Jalan Lingkungan, Drainase, Trotoar, Puskesmas, Sekolah dan lain sebagainya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Salah satu upaya untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan usaha bagi masyarakat, memberikan bantuan modal kepada usaha menengah, kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha", ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota Padang mejelaskan,” untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan anggaran/pendanaan yang cukup besar salah satu sumber dana APBD dari Pajak dan Retribusi Daerah.,”jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk pengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi dengan ektensifikasi dan intensifikasi dalam bentuk penyesuaian tarif terhadap Perda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu", katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dalam UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah telah diatur Pajak atau Retribusi Daerah yang boleh dipungut, salah satunya adalah retribusi jasa umum", ujar Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pemerintah telah memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.Perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terdiri dari, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dijelaskan, Mahyeldi, Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan prinsip-prinsip komersial dalam penetapan retribusi jasa usaha, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pemerintah melihat masih banyak aset milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara maksimal, belum memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah secara siginifikan", ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Kota Padang mengajukan perubahan atas,bRetribusi Pemakaian Aset Daerah yang belum terkelola dengan baik, aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, peralatan, pengujian laboratorium dan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian.Retribusi rumah potong hewan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi penjualan produksi usaha daerah dan Retribusi pertokoan.Perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Khusus dalam penataan wilayah/ruang pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaannya pembangunannya sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB) , koefisien luas bangunan. (Wt/S)</div>

Elly Trisyanti SE Akt Pimpin Rapai Penyampaian 3 Ranperda

Realaitakini.com-Padang Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di...

Walikota Santai Bersama KPM Kecamatan Pauh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilUPm99L8lL7TlrLs5YRa3zXElz4tylP1mupCBM_AnqI8ExGqsQu9ZGlSWE7Web7RifYLO12DaQkaX67KzUkBAQDdIjyuTiKWonsFEv0BMiJFIdAifOP5Qqa_wnL8b6RCNGP7-JahARPg/s1600/Wl+JLN+Santai.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilUPm99L8lL7TlrLs5YRa3zXElz4tylP1mupCBM_AnqI8ExGqsQu9ZGlSWE7Web7RifYLO12DaQkaX67KzUkBAQDdIjyuTiKWonsFEv0BMiJFIdAifOP5Qqa_wnL8b6RCNGP7-JahARPg/s320-rw/Wl+JLN+Santai.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Ribuan warga Pauh antusias mengikuti jalan santai bersama Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam rangka sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan tersebut, Ahad (21/1/2018). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota Mahyeldi mengatakan, olahraga harus jadi budaya dan menerapkan gaya hidup masyarakat agar warga selalu sehat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Begitu juga para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH Kementerian Sosial yang turut mengikuti jalan santai hari ini. Dengan berolahraga kita lebih bugar dan sehat," kata Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kesempatan ini, Walikota Mahyeldi menyampaikan trrima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi untuk pembangunan Kota Padang. Khususnya, warga Kecamatan Pauh telah banyak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pemko Padang berterimakasih atas partisipasi warga untuk pelaksanaan pembangunan. Partisipasi itu berupa penyerahan lahan untuk jalan dan jembatan. Ini patut diapresiasi," kata Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota mengatakan, jalan yang dibangun di Pauh pada 2017, yaitu jalan Limau Manih yang tembus ke Limau Manih Selatan sehingga akses warga lebih mudah dan lancar. Kemudian jalan dari Pasa Lalang Kuranji juga tembus ke Lambung Bukik yang akan diaspal tahun ini. Pembangunan juga berupa jembatan di ruas jalan tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pembangunan tersebut akan memudahkan akses warga sehingga perekonomian lebih hidup," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Istri walikota, Ny. Hj. Harneli Mahyeldi, Camat Pauh Yefri dan para lurah serta sejumlah pimpinan OPD turut mendampingi walikota dalam kesempatan ini, diantaranya terlihat Kepala Dinas Sosial Amasrul, Sekretaris Dinas Sosial Afriadi dan Kepala Bagian Humas Imral Fauzi. ( wt/DU/Zal/Jm)</div>

Walikota Santai Bersama KPM Kecamatan Pauh

Realitakini.com-Padang Ribuan warga Pauh antusias mengikuti jalan santai bersama Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam rangka sos...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama