Nasrul Abit :Pak Irjen Harus Turun Ke Daerah , Kita Sekarang Bicara Kualitas, Bukan Kuantitas,"

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjSqkrfzZ2JjvuMpUUkps404345QYr8YAZ-1pnhM6Qf6MIFeatWDtkYBYqBd0jBSe5aHwkpH0-xt5RM1hyphenhyphen3zIu5qV2yXNNJzhyphenhyphen22zZl_9EuUFcngyKBlCpjGeP_Z21XJrbJnE1-p5TG3s/s1600/26ap+NA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="251" data-original-width="474" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjSqkrfzZ2JjvuMpUUkps404345QYr8YAZ-1pnhM6Qf6MIFeatWDtkYBYqBd0jBSe5aHwkpH0-xt5RM1hyphenhyphen3zIu5qV2yXNNJzhyphenhyphen22zZl_9EuUFcngyKBlCpjGeP_Z21XJrbJnE1-p5TG3s/s640-rw/26ap+NA.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com-Padang </b><br /> <div style="text-align: justify;"> Sumatra Barat yang belum bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Menurt catatan Pemprov, dari 115 SMP, baik negeri dan swasta, dan MTs di Padang baru 28 sekolah yang menjalani UNBKSaya kaget, di Padang masih ada SMP yang ujian nasional dengan kertas. Ini 'prestasi' yang tersendiri. Saya garis bawahi, supaya terus tingkatkan," ujar Muhadjir saat memberikan sambutan peresmian Gedung Baru Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Padang, Kamis (26/4).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan keprihatinannya karena masih banyak SMP/MTs di Kota Padangyang masih ujian dengan kertas,Lebih lanjuta Muhadjir berharap, perubahan nomenklatur dan kewenangan pengelolaan antara SD, SMP, dan SMA kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menyusutkan kepedulian pemerintah daerah untuk membangun fasilitas sekolah. Perlu diingat, melalui UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, pengelolaan SMA/SMK dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Mendikbud tidak ingin adanya saling lempar tanggung jawab dalam upaya pembangunan pendidikan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Di lapangan memang sering terjadi masalah, karena seolah itu pembagian yang ekstrem. Padahal itu secara nomenklatur saja. Satu sama lain masih bisa saling back up. Jangan terlalu ekstrem pahami otonomi ini," jelas Muhadjir.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mendikbud mengatakan bahwa sebetulnya alokasi anggaran bagi daerah untuk menyediakan sarana prasarana, termasuk komputer untuk pelaksanaan UNBK, sudah disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat ke daerah. Artinya, semestinya daerah memiliki kewenangan penuh untuk meningkatkan jumlah sekolah yang bisa menjalankan UNBK. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Cuma bagaimana daerah punya kesadaran tinggi untuk optimalkan dana itu sekaligus berikan tambahan dari alokasi dana APBD. Tergantung kemauan Pemda," kata Muhadjir</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan, sumber pendanaan pembangunan di Sumatra Barat memang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar yang 'hanya' Rp 6,6 triliun. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar juga berkisar di angka Rp 1,6 triliun. Beban APBD Sumbar, lanjutnya, mulai bertambah dengan pindahnya kewenangan kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Akibatnya, belanja daerah untuk gaji pegawai harus bertambah Rp 1,4 triliun. Meski begitu, alokasi pusat ke daerah masih disalurkan sebesar Rp 700 miliar. Kondisi ini mempersempit ruang bagi Pemprov untuk gencar menambah sarana prasarana pendidikan, baik di level SD, SMP, atau SMA. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Ini tantangan buat kami. Dikasih uang dari Jakarta pun tidak semuanya fokus ke pendidikan. Saya pikir Pak Irjen harus turun, untuk apa uang dipakai. Karena kita sekarang bicara kualitas, bukan kuantitas," jelas Nasrul. </div> <div style="text-align: justify;"> Nasrul menekankan pentingnya UNBK bagi siswa, dibanding Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Alasannya, ujian masuk universitas pun dilakukan sudah mulai dilakukan berbasis komputer. Artinya penting bagi pemerintah untuk mulai mengenalkan sistem ujian berbasis komputer kepada siswa. </div> <div style="text-align: justify;"> Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Burhasman, menambahkan bahwa secara umum proses UNBK berjalan dengan baik. Sejumlah kendala yang terjadi seperti listrik mati dan koneksi internet yang lambat merupakan ganjalan yang sebelumnya sudah diprediksi bakal terjadi. Beberapa solusi pun sudah disiapkan, yakni sesi ujian yang digeser termasuk memindahkan sesi ke Ujian Susulan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tak hanya itu, Burhasman juga mengatakan bahwa SMP atau MTs yang 'bertetangga' dengan SMA/SMK yang memiliki fasilitas komputer memadai, sebetulnya diperbolehkan secara regulasi untuk menumpang ujian. Namun ternyata opsi ini belum banyak dipilih oleh kepala SMP/MTs yang belum menjalankan UNBK. </div> <div style="text-align: justify;"> "Namun kepala sekolah tadi bilang, mereka lebih khawatir muridnya belum siap. Kenapa belum kerjasama dengan SMA di dekatnya? Kasihan anak-anak kata kepala sekolahnya," jelas Burhasman. Secara rinci, jumlah peserta Ujian Nasional tingkat SMP/MTs di SUmatra Barat sebanyak 99.579 orang. Dari angka tersebut, 49.452 siswa menjalani UNBK dan 50.127 siswa mengikuti UNKP.(Sdb/wt)</div> </div>

Nasrul Abit :Pak Irjen Harus Turun Ke Daerah , Kita Sekarang Bicara Kualitas, Bukan Kuantitas,"

Realitakini.com-Padang  Sumatra Barat yang belum bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Menurt catatan Pemprov, dari ...

Read more »

Wagub Nasrul Abit : Pelayanan Merupakan Hal Terpenting Bagi Masyarakat

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwpfF5_Hm1ts13qTkLOgHIyjmO0_MflyDWCLNcC1NwAbMwgov01rcpb_5vSnVOPpFMXQbr1u8scPxiWFMepMFzv_iw9t9UB-IO0FwxNcTuZnX7s9aiXowcrTqFKCiw5OlUljhJM8AkEH8/s1600/25+ap+NA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="252" data-original-width="477" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwpfF5_Hm1ts13qTkLOgHIyjmO0_MflyDWCLNcC1NwAbMwgov01rcpb_5vSnVOPpFMXQbr1u8scPxiWFMepMFzv_iw9t9UB-IO0FwxNcTuZnX7s9aiXowcrTqFKCiw5OlUljhJM8AkEH8/s640-rw/25+ap+NA.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com-Pasaman Barat</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meresmian gedung Safa Marwa Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat, Rabu siang (25/4/2018). Hadir dalam kesempatan itu Bupati Syahiran, Wakil Bupati, Ketua Yayasan, Pimpinan dan pengurus RSI Ibnu Sina, tokoh masyarakat, ketua GOW Pasbar dan anggota. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Dalam sambutnya wagub mengatakan,” Pembangunan sektor kesehatan merupakan sebuah kegiatan strategis dalam  menentukan daerah tersebut masuk daerah tertinggal atau lepas dari daerah tertinggal. Dari 27 indikator pembagunan daerah tertinggal ada 8 (delapan) indikator yang berkaitan pada sektor pembangunan kesehatan,”ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, kita bersyukur data sementara kabupaten Pasaman Barat salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat dapat keluar dari kategori daerah tertinggal pada evaluasi tahun 2019, mudah-mudahan ini menjadi kenyataan Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan dengan ada peresmian gedung Safa Marwa RSI Ibnu Sina bangunan yang cukup bagus berlantai empat ini menambah kekuatan peningkatan pelayanan kesehatan di Pasaman Barat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan ini menjadikan satu-satunya rumah sakit Islam Ibnu Sina cukup besar di wilayah Pasaman Barat. Selain lokasi mudah dijangkau masyarakat juga fasilitas pelayanan telah lebih baik dari sebelumnyaemerintah Pasaman Barat sendiri juga akan melakukan pembangunan Rumah Sakit Daerah dan telah menyediakan APBD 124 miliar tahun ini, tentunya ini tidaklah menjadi persaingan daerah karena pelayanan kesehatan ditentukan oleh sistem pelayanan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berikanlah pelayanan sebaik mungkin pastinya masyarakat akan datang berobat ke rumah sakit yang disenangi mereka. Mudah-mudahan RSI Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat mampu menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Pembangunan rumah sakit daerah oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah daerah dalam kewajiban memberikan pelayan dalam sektor utama, pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi dan ekonomi sebagai langkah upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Karena keterbatasan pemerintah berupaya juga meningkatkan peran masyarakat ikut serta dalam pembangunan seperti RSI Ibnu Sina saat ini, terang Wagub Nasrul Abit. Bupati Syahiran dalam sambutannya menyampaikan, jika ada Rumah Sakit yang dekat kenapa cari yang jauh. Selain biaya kost yang besar juga bisa bikin repot.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dahulu saya pernah bercanda dengan pengelola RSI Ibnu Sina, dirumah sakit ini jika Bupati sakit apa ada ruangan perawatannya. Saat itu dijawab belum ada, akhirnya dengan siapnya bangunan gedung Safa dan Marwa RSI Ibnu Sina ini, bupati jika sakit bisa mendapat perawatan yang baik di rumah sakit ini, terang Syahiran bangga</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Yayasan RSI Ibnu Sina Prof. Dr. H. Zainul Daulay, SH.MH dalam kesempatan itu menyampaikan pembangunan Gedung Safa dan Marwa telah dimulai sejak tahun 2014. Ada penambahan 64 kamar hingga menjadi total kamar 110 ditambah dengan gedung yang lama. Pembangunan Gedung Safa dan Marwa yang empat lantai ini baru ada di Pasaman Barat dari semua RSI Ibnu Sina di Sumbar. Kita menyadari Pasaman Barat dan Pasaman merupakan daerah cukup jauh dari ibukota provinsi serta juga memiliki perkembangan dan pertumbuhan sosial ekonomi yang sangat cepat, pelayanan merupakan salah satu hal terpenting bagi masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> RSI Ibnu Sina berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi pasiennya, semoga semua ini menjadi pengabadian dalam mensejahterakan masyarakat di Sumbar khususnya Pasaman Barat dan Pasaman.Dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan Pasaman Barat merupakan daerah yang cepat merespon berbagai upaya pembangunan mengeluarkan Pasaman Barat keluar dari kategori daerah tertinggal. </div> <div style="text-align: justify;"> " Saya jika ke Pasaman Barat naik mobil bisa tidur dengan nyenyak, jalannya yang sudah mulus, dan gerak pembangunan lebih terasa", ungkap Nasrul Abit senang9PNa/wt) </div> </div>

Wagub Nasrul Abit : Pelayanan Merupakan Hal Terpenting Bagi Masyarakat

Realitakini.com-Pasaman Barat Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meresmian gedung Safa Marwa Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina ...

Read more »

Wagub Nasrul Abit: Memuji Pimpinan Yang Dengan Pola Asal Bapak Senang (ABS) Hal Yang Menyesatkan,

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhotAYchMzERA3XQuqq5U9RjldHxw17FncAESaJFZE-Y9UA-oTdO4rfBG2b_traDVpLyq8n4P-qLCcCXKZx9HAx0I3YlJNHcu2tkF6u7wtQqKVQjeLqzM1pVu5kT6lCsOzVI-c0AHpW6eo/s1600/NA+25.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="475" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhotAYchMzERA3XQuqq5U9RjldHxw17FncAESaJFZE-Y9UA-oTdO4rfBG2b_traDVpLyq8n4P-qLCcCXKZx9HAx0I3YlJNHcu2tkF6u7wtQqKVQjeLqzM1pVu5kT6lCsOzVI-c0AHpW6eo/s640-rw/NA+25.jpg" width="640" /></a></div> <b> Realitakini.com-Bukittinggi </b><br /> <div style="text-align: justify;"> Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutannya menyampaikan Tamatan sekolah pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) seharusnya mampu menjadi kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota bukan hanya sebatas camat atau lurah. Sayang saja di Sumbar ini belum memperlihatkan hasil yang lebih baik seperti daerah-daerah lain di Indonesia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini  di katakananya pada acara peresmian Monumen Pendidikan Kader Pamongpraja di Bukittinggi, Rabu siang (25/4/2018). Hadir dalam kesempatan itu Walikota Bukittinggi, Wakil Bupati Padang Pariaman, Kepala RS Ahmad Muchtar, Pamong Senior Akmal Firdaus, Djohermansyah Djohan, Aristo Munandar, Rusdi Lubis, Yohannes Dahlan, Damsuar, Nasir Ahmad dan kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sumatera Barat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjutan Wagub Nasrul Abit menyampaikan, seharus setiap kader kepamongan dalam massa tugasnya membangun rasa pertemananya erat dengan siapa saja, tokoh masyarakat, elemen masyarakat ketika memulai karier dari lurah, camat dan lain sebagainya. Dan bagaimana pertemanan itu memberikan rasa simpatik yang hebat saling membesarkan dan mendukung kepada yang bersangkutan setiap program dari setiap pelaksanaan pembangunan. Bukan hanya membangun dan mengalang kekompak dalam kelompok tamatan sekolah semata</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada 3 (tiga) K, yang pertama pemerintah mesti mampu membangun koordinasi dengan semua pihak. Bagaimana koordinasi ini berjalan dengan baik dan dapat menyukseskan setiap pekerjaan. Betapa persoalan koordinasi begitu lemah terjadi selama ini, bukan saja di pemerintahan daerah akan tetapi juga di penyelenggaraan pemerintah pusat.Ketika kami diundang oleh salah satu kementerian ada pertemuan jam 9.00 Wib bersama presiden, tahu-tahu mendadak presiden ada acara dengan yang lain pada jam yang sama. Sehingga ketika presiden akan tiba dilokasi acara kami sudah tidak ada lagi dilokasi acara karena ada jadwal pertemuan lain juga sudah menunggu</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> Betapa koordinasi menjadi sesuatu yang penting dalam menyukseskan sebuah acara dan kegiatan pembangunan yang dilakukan.Kedua, penyelenggaraan pemerintah melakukan kalaborasi, guna mempercepat dan memaksimalkan hasil kerja. Sehingga apa yang ingin dapat dicapai secara baik dan memiliki multi efek yang baik bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang ketiga, konsensus yang mesti dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Bertanggungjawab dengan dedikasi kepedulian menjalankan apa-apa yang ditekadkan dalam mencapai tujuan keberhasilan yang diinginkan. Bukan berdalih mencari alasan dengan hal-hal yang lain menghindari konsensus. Seorang pimpinan amat menyakitkan apa bila dibohongi, didustai oleh anak buahnya, tegas Wagub Nasrul Abit</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Wagub Nasrul Abit juga menegaskan, bagi saya lebih baik berterus terang dikatakan bapak salah, dan memberikan kebenaran untuk kebaikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.Dari pada memuji kemana, yang berdampak menjerumuskan pimpinan dengan pola Asal Bapak Senang (ABS), pada satu kekeliruan yang menyesatkan, membuat kepercayaan publik menjadi menurun dan tidak baik pada penyelenggaraan pemerintahan, tegur Nasrul Abit</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, keberadaan monumen Pendidikan Kader Pamongpraja ini dapat menjadi inspirasi dan destinasi wisata bagi Kota Bukittinggi. Kita senang ada pak Aristo Munandar sebagai anggota DPRD Sumbar dengan hanya menyalurkan dana pokir dapat menyelesaikan monumen yang membanggakan bagi Sumatera Barat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sejarah dan perkembangan pendidikan pamongpraja ini menjadi simbol dari peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih baik di Sumatera Barat maupun secara nasional, bahwa di lokasi ini pernah berdiri sekolah kader kepamongan yang mengantarkan penyelenggaraan pemerintah untuk mengabdi dan memberikan kontribusi terbaik dalam menyukseskan pembanguan daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Agar monumen ini dapat terpelihara dengan baik, karena wilayah ini bagian dari kota Bukittinggi sebaiknya kita serahkan kepada Pemko Bukittinggi. Selain akan terawat dengan baik juga akan menambah destinasi wisata Kota Bukittinggi untuk selalu dikunjungi oleh semua orang sebagai daerah wisata di Sumatera Barat, ungkap Nasrul Abit (PNa/wt)</div> </div>

Wagub Nasrul Abit: Memuji Pimpinan Yang Dengan Pola Asal Bapak Senang (ABS) Hal Yang Menyesatkan,

 Realitakini.com-Bukittinggi  Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutannya menyampaikan Tamatan sekolah pemerintahan In...

Read more »

Wagub Nasrul Abit : Otonomi Daerah Cara Efektif Mewujudkan Kesejahteraan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc7qkSQpFBJnwbk5iG2Bsnjx3wGnuDiWbJJfKRfhKL8FTxxZF0j5qq5pq2m2pSu8So3oalycH2aSZpi-pzqFi64Id-iatKtyqn-iKT2QJni_8o1TnAlOoxB4PLtG_lzZsPQCRzaFX3jWU/s1600/OTONOM+NA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc7qkSQpFBJnwbk5iG2Bsnjx3wGnuDiWbJJfKRfhKL8FTxxZF0j5qq5pq2m2pSu8So3oalycH2aSZpi-pzqFi64Id-iatKtyqn-iKT2QJni_8o1TnAlOoxB4PLtG_lzZsPQCRzaFX3jWU/s640-rw/OTONOM+NA.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini,com-Bukittinngi</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Cara efektif mewujudkan kesejahteraan adalah dengan penyelenggara otonomi daerah yang bersih dan demokratis. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela - sela upacara peringatan Hari Otonomi Darerah ke XXII tahun 2018, ditingkat Pemprov. Sumbar, Rabu (25/4/2018). Bukittinggi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Hadir dalam kesempatan itu, Walikota Bukittinggi, Wakil Bupati Padang Pariaman, Forkopimda, Kepala OPD dilingkungan Pemprov. Sumbar dan OPD Bukittinggi.Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis didasari oleh aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau pun kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraan otonomi daerah taat kepada prinsip bahwa semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, ungkap Nasrul Abit.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penyelenggaraan otonomi daerah sudah berjalan XXII tahun ini telah memberikan kontribusi yang baik dalam memberikan pelayanan publik dan sekaligus membangun pemerataan pembangunan daerah. Lebih lanjut Nasrul Abit menyampaikan, dengan rasa percaya diri penduduk 261 juta jiwa yang terdiri dari ratusan suku dan mendiami ribuan pulau terus terpadu bahu membahu meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan guna mewujudkan kejayaan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wagub Nasrul Abit juga menambahkan penyelenggaraan otonomi daerah yang diarahkan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjado syarat utama terwujudnya tujuan otonomi daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing, kreatifitas, swrta inovasi mengandalkan khas daerah</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Namun jika prinsip-prinsil ini diabaikan maka penyelenggara otonomi daerah tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian penting dari proses demokrasi, karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan menyeluruh dan berimbang.Tidak bisa dipungkiri selama 22 tahun implementasi otonomi daerah, banyak hal positif antara lain pembangunan sarana dan prasarana semakin mengeliat sesuai potensi daerah dengan akurasi yang tinggi serta mengakomudir keinginan masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Otonomi daerah telah banyak mendorong adanya proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif juga demokratis lewat pemilihan kepala daerah, ujar Nasrul Abit.(Pna/wt)</div> </div>

Wagub Nasrul Abit : Otonomi Daerah Cara Efektif Mewujudkan Kesejahteraan

Realitakini,com-Bukittinngi Cara efektif mewujudkan kesejahteraan adalah dengan penyelenggara otonomi daerah yang bersih dan demokrati...

Read more »

Dirtesrkrimsus Polda Sumbar Tangkap Pelakun Illegal Logging

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFkFdDZlQw0r9DWDhnzIIxtzYX4qYNL2iIarvItq-mVeus7csd-d7ykKGclcWmGUwoox3lA3jlQTeWotRTMtcUIv0IiIU-CeUHTHRGxPoaVx4Df4f_0J-qWgqeXTouH6WODUi37zXgGKw/s1600/polda+il.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFkFdDZlQw0r9DWDhnzIIxtzYX4qYNL2iIarvItq-mVeus7csd-d7ykKGclcWmGUwoox3lA3jlQTeWotRTMtcUIv0IiIU-CeUHTHRGxPoaVx4Df4f_0J-qWgqeXTouH6WODUi37zXgGKw/s640-rw/polda+il.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang</b></div> <div style="text-align: justify;"> Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Syamsi didampingi Kasubdit IV Dirtesrkrimsus AKBP Rokhmad Hari Purnomo, S.Ik. M.Si, Kasubbid PID Bidhumas AKBP Nurbaiti, dan Kaur Mitra Bidhumas Kompol Ratna s menggelar Release tentang penangkapan Illegal Logging.di Mapolda Sumbar, Selasa (24/4) siang</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Kombes Pol Syamsi menyampaikan ,”Barang bukti yang berhasil disita diantaranya satu unit mobil Colt Diesel BA 8094 AE yang bermuatan kayu sekitar 6 kubik, dan 10 kubik kayu olahan yang berada di toko bangunan Maulana jalan Padat Karya Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang.,ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Tersangka berinisial IS (43) selaku pemilik toko bangunan, sedangkan sopir yang mengangkut kayu melarikan diri dan masih dalam pengejaran petugas”, ujar Kombes Pol Syamsi. Kepada tersangka disangkakan Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 12 huruf e, dan Pasal 87 ayat (1) jo Pasal 12 huruf m UU No 13 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kronologis penangkapan bermula saat petugas mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya mobil yang mengangkut kayu diduga kayu hasil hutan dari Sijunjung, hendak dibawa ke toko bangunan Maulana. Selanjutnya tim opsnal Subdit IV Ditreskrimsus menuju tkp dan mengamankan mobil colt Diesel bermuatan kayu tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada saat dilakukan pengamanan terhadap mobil tersebut, sang sopir langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraannya. Saat diperiksa mobil tersebut berisikan kayu sekitar 6 kubik tanpa dilengkapi SKSHH (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ditambahkan Kabid Humas, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah melakukan dugaan tindak pidana mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi  secara bersama SKSHH dan atau menerima, menyimpan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.(wt)</div> </div>

Dirtesrkrimsus Polda Sumbar Tangkap Pelakun Illegal Logging

Realitakini.com-Padang Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Syamsi didampingi Kasubdit IV Dirtesrkrimsus AKBP Rokhmad Hari Purnomo, S....

Read more »

Wagub Nasrul Abit :Kita Harus Kembali Menghidupkan Komunitas Ekspor Lada Putih

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWGMouChF61_g0oEQu23HiferWc0XthSPFF0CVVA-nBYv716IrCoKeMf2PVtN02-QDW7ytkfofjrOmOZ7Ns-LuEbEIH-OiMppiXOn_XaCuupyfbG3a9Liqt1uAgTckmodpMQRDAGOFKpo/s1600/HPN+BRKH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWGMouChF61_g0oEQu23HiferWc0XthSPFF0CVVA-nBYv716IrCoKeMf2PVtN02-QDW7ytkfofjrOmOZ7Ns-LuEbEIH-OiMppiXOn_XaCuupyfbG3a9Liqt1uAgTckmodpMQRDAGOFKpo/s640-rw/HPN+BRKH.jpg" width="640" /></a></div> <b style="font-size: 21px; text-align: justify;">Realitakini.com-Pangkal Pinang <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b><br /> <div style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;">Wakil Gubernur Sumatera Barat H.Nasrul Abit Datuk Malintang Panai merima Penghargaan berupa piagam dan plakat <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan beberapa Provinsi lain yang memperoleh peringkat terbaik 1 hingga terbaik 6. <o:p></o:p></span></div> <div style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;">Pengharagaan tersebut ia terima saat menghadiri Peringatan Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Bangka Belitung </span><span style="font-size: 16pt;">Selasa  </span><span style="font-size: 16pt;">(24/4/2018).</span><br /> <span class="Apple-style-span" style="font-size: 21px;">Wagub Nasrul Abit menyampaikan momentum peringatan Harkonas 2018 begitu pentingnya melihat arus perdagangan online saat ini yang tidak bisa kita hindari yang merupakan kemajuan dalam dunia perdagangan di Indonesia saat ini sangat meningkat pesat.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;">Karena itu kita perlu tetap melakukan pengawasan agar tidak merugikan konsumen terutama para pedagang online yang menjual produk dari luarnegeri, ingat Wagub Nasrul Abit. <o:p></o:p></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;">Wagub Nasrul Abit juga menyebutkan pak Menteri mengingatkan kita harus kembali menghidupkan komunitas ekspor lada putih, sebagai upaya untuk kembali menggerakan perekonomian masyarakat petani lada.<o:p></o:p></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;">Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam kesempatan itu menyampaikan, kita senang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil memperoleh peringkat terbaik III sebagai pemerintah Provinsi Peduli Perlind<span class="textexposedshow">ungan Konsumen Tahun 2017. </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 21px;">Ini merupakan sebuah prestasi yang patut kita banggakan dalam memperhatikan pemerintah dan produsen dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen di Sumatera Barat, bagaimana kepedulian kepada konsumen perlu menjadi perhatian bersama, ujar disela - sela, Nasrul Abit.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;">Keberadaan eksportir lada antara ada dan tiada. Mereka ada jika menguntungkan dirinya tetapi tidak ada apa-apa dalam berbagai kegiatannya dan karena itu asosiasi ini kita bentuk agar memberi gairah baru dalam meningkatkan kualitas dan produktifitas. <o:p></o:p></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 16.0pt;">"Dengan adanya asosiasi ini dapat melindungi petani. Petani akan mendapatkan harga jual lada dengan harga yang baik, sehingga mereka tetap bersemangat dalam meningkatkan kualitas dan hasil ladanya," ujar Wagub Nasrul Abit melengkapi pesan Menteri Perdagangan.(Sdb/wt)<o:p></o:p></span></div> </div>

Wagub Nasrul Abit :Kita Harus Kembali Menghidupkan Komunitas Ekspor Lada Putih

Realitakini.com-Pangkal Pinang   Wakil Gubernur Sumatera Barat H.Nasrul Abit Datuk Malintang Panai merima Penghargaan berupa piagam dan...

Read more »

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti: Belum Tanda Tangan Berate Ilegal

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlK4VhJsUw-_iY8rbYpzDuuj5_VsJ1t13W-Y0paoLjAHqIELYupCf5V0IZ_nY3oj_oojgJzgAOEZBU528orTUtV-POXxNDwVuokTgbznDcVWaEvelsDVi6eJETVMcu4lyCA6cnRZSDa4w/s1600/ELI+KETUA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlK4VhJsUw-_iY8rbYpzDuuj5_VsJ1t13W-Y0paoLjAHqIELYupCf5V0IZ_nY3oj_oojgJzgAOEZBU528orTUtV-POXxNDwVuokTgbznDcVWaEvelsDVi6eJETVMcu4lyCA6cnRZSDa4w/s640-rw/ELI+KETUA.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com-Padang</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Anggota Komisi IV, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, Ketua Komisi IV, Maidestal Hari Mahesa, Jumadi, Iswandi Muchtar dan anggota dewan lainnya. Mengadakan Hearing Epi Santoso Senin, 23 April 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Dalam  hering tersebut  DPRD Kota Padang mencacar Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Epi Santoso terkait penyaluran bantuan zakat pada hearing Komisi IV DPRD Kota Padang dengan (Baznas), Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengaku heran, jika kepengurusan Baznas belum ada ditangan pengurus Baznas, maka gaji atau honor yang mereka terima selama ini tentulah ilegal.Bahkan, Wakil Ketua DPRD Padang Padang, Wahyu Iramana Putra meminta pengurus Baznas Kota Padang memperlihatkan SK kepengurusannya.Sebab, dari awal Wahyu melihat Epi Santoso memaparkan program dan jawabannya tanpa pembuktian surat-surat otentik yang seharusnya diperlihatkan kepada anggota Komisi IV DPRD Kota Padang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa meminta Epi Santoso menjelaskan informasi miring yang beredar di tengah-tengah masyarakat, diantaranya terkait pendistribusian zakat yang ditenggarai tak tepat sasaran.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saya juga mempertanyakan masalah pemberhentian pegawai Baznas yang sewenang-wenang tanpa penjelasan,” pungkas Esa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar, Jumadi meminta Epi Santoso menjelaskan bantuan Baznas Kota Padang ke luar Kota Padang, misalnya bantuan untuk memperbaiki rumah korban gempa di Aceh.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara di Kota Padang sendiri banyak yang mengharapkan bantuan dari Baznas Kota Padang,” cecar Jumadi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menjawab pertanyaan anggota dewan, Epi Santoso mengatakan, Baznas Kota Padang tahun 2017 mendapat penghargaan khusus dari Kementerian Agama sebagai Baznas terbaik di Indonesia. Kemudian untuk tahun 2017 sampai tahun 2018 ditunjuk sebagai rujukan dalam pengelolaan zakat untuk wilayah Sumatera.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Akibatnya, kami banyak menerima kunjungan-kunjungan Baznas kabupaten dan kota lainnya,” ungkapnya bangga.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengenai bantuan ke Aceh, Epi Santoso menjelaskan, dananya bukan bersumber dari dana zakat, tetapi program khusus dan atas intruksi Baznas Pusat untuk menggalang kerjasama bantuan kabupaten/kota. Sama dengan intruksi penggalangan bantuan untuk Syiria dan Palestina.Namun, Maidestal Hari Mahesa meminta Epi Santoso surat-surat otentik terkait instruksi Baznas Pusat tersebut. Sebab, jika benar itu instruksi Baznas Pusat, tentu ada surat-surat otentiknya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Mohon tunjukan surat-surat tersebut kepada kami agar masyarakat Kota Padang merasa puas dengan informasi ini,” cakapnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengenai surat otentik yang diminta anggota dewan, Epi Santoso berjanji akan memperlihatkannya pada pertemuan berikutnya. (*Wt)</div> </div>

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti: Belum Tanda Tangan Berate Ilegal

Realitakini.com-Padang Anggota Komisi IV, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, ...

Read more »

Gubernur Sumatera Barat, Prof. Iwan Prayitno Buka Seminar Politik 4 Konsensus Kebangsaan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZo5aMjLWi8JW1ZM6i2bEFExOtQ4qgJRjvmXU8sCv7yiYNZTrznO09zLQRvx8pwxZPw2aWoUE9a-ifnPC8ev-p2YaPH06o13ZgFY7npJ1ZccyeDU5vQKGgZJGSipTQYIKvuou5YtB_waM/s1600/KESBANG+POL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="472" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZo5aMjLWi8JW1ZM6i2bEFExOtQ4qgJRjvmXU8sCv7yiYNZTrznO09zLQRvx8pwxZPw2aWoUE9a-ifnPC8ev-p2YaPH06o13ZgFY7npJ1ZccyeDU5vQKGgZJGSipTQYIKvuou5YtB_waM/s640-rw/KESBANG+POL.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini,com-Tanah datar </b></div> <div style="text-align: justify;"> Badan Kesbangpol Provinsi  Sumatera Barat  menyelenggarakan Seminar Politik 4 Konsensus Kebangsaan. Kegiatan ini ditujukan bagi Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kanduang dan Generasi Muda se kabupaten Tanah Datar.acara tersebut di adakan  Senin (23/04), bertempat di hotel Emersia, Tanah Datar,</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Prof. Iwan Prayitno. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika agar menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sepatutnya empat konsensus tersebut dipelajari dan dipahami kembali agar bisa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan bersatu dalam kebhinekaan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Acara tersebut  juga di hadri Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM, MBA,  Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Nazwir, SH, M.Hum serta dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Artono, SH .sebagai pemberi materi dalam seminar tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM, MBA</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Dalam sambutanya Wakil Bupati Tanah Datar turut memberikan sekapur sirih, serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur dan Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar yang telah menyelenggarakan seminar ini. Wakil Bupati Tanah Datar menilai, saat ini pemahaman akan nilai nilai kebangsaan semakin dangkal sehingga menyebabkan merosotnya moral dan akhlak bangsa akhir akhir ini,  karean itu, Saya  sangat menyambut baik penyelenggaraan kegiatan semacam ini,ujar wabub Acara seminar politik ini ditutup oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Bapak Arkadius dan berlangsung dengan tertib dan lancer (Wt/int)</div> </div>

Gubernur Sumatera Barat, Prof. Iwan Prayitno Buka Seminar Politik 4 Konsensus Kebangsaan

Realitakini,com-Tanah datar  Badan Kesbangpol Provinsi  Sumatera Barat  menyelenggarakan Seminar Politik 4 Konsensus Kebangsaan. Kegi...

Read more »

Wagub Nasrul Abit : ASN Sumbar Mesti Mampu Meningkatkan Kesadaran Bekerja

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipV0EI5chF6PAC9QcSeH88DCju8MkGLvcvPPqk2bjM242jLMQh8nb2b9jir4cWs3maHK29ELMytrV2tc_Svh-WES70IY6-eJTZ6cKBdeq8Pwh8EKFLgCh-Hn7rE6w45JDrildRM3NKRiQ/s1600/23+Ap++NA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="476" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipV0EI5chF6PAC9QcSeH88DCju8MkGLvcvPPqk2bjM242jLMQh8nb2b9jir4cWs3maHK29ELMytrV2tc_Svh-WES70IY6-eJTZ6cKBdeq8Pwh8EKFLgCh-Hn7rE6w45JDrildRM3NKRiQ/s640-rw/23+Ap++NA.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com-Padang</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit menyapaikan ,”ada kabar gembira dari Menteri PAN RB saat kunjungan ke Sumbar kemaren, Hal ini disamapaikanya  ketika menjadi inspektur upacara priodik bulanan di halaman kantor gubernur, Senin (23/4/2018). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Adanya kenaikan gaji dan gaji 13 dan tunjangan lebaran bagi ASN Republik Indonesia tahun 2018, yang telah diaetujui oleh Presiden Joko Widodo. ,ujarnyaLebih lanjut wagub Nasrul Abit menyampaikan, kenaikan gaji ASN diharapkan juga dibarengi dengan peningkatan kinerja, karena selama ini masih ada hanya mengambil absen dikantor tanpa ada kerja sama sekali. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> .Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu ASN Sumbar mesti mampu meningkatkan kesadaran bekerja Tanpa ada semangat kerja dari ASN pembangunan daerah tidak akan dapat berjalan dengan baik, karena itu ASN diharapkan memberikan pengabdian terbaik untuk kemajuan daerah, himbau Nasrul Abit. I</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> dealnya disiplin waktu masuk kantor juga dibarengi oleh disiplin produktifitas kinerja sebagai bukti dari pertanggungjawaban sebagai ASN. Kepada para penjabat agar membagi tugas habis kepada bawahan, sehingga jangan ada staf yang tidak dapat pekerjaan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja ASN pemprov yang berhasil meraih penilaian dari BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), segera selesaikan hal-hal laporan temuan yang segera di tuntas, karena bagi yang belum tuntas berarti tidak ikut berkontribusi dalam WTP ini. Kemudian juga diharapkan perhatian kepada ASN yang berkaitan dengan program pembangunan daerah tertinggal agar memberikan update yang baru dalam pelaporan 3 daerah tertinggal di Sumatera Barat, Pasaman Barat, Solok Selatan dan Mentawai. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Karena ditahun 2019 akan ada evaluasi dan penilaian terhadap 122 daerah tertinggal di Indonesia. Kita berharap 3 daerah tertinggal di Sumbar segera terlepas dari karegori daerah tertinggal. Jika tidak ada 3 daerah tersebut lepas dari daerah tertinggal tentu akan menunggu lima tahun mendatang dan ini menandakan kita tidak berhasil bekerja dalam pembangunan saat ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Oleh karena itu diharapkan OPD terkait dapat melakukan evaluasi lebih awal agar apa-apa yang perlu dilakukan percepatan untuk keberhasilan lepas dari daerah tertinggal. Kita jangan pernah bangga menjadi daerah tertinggal, karena itu menandakan masyarakat masih belum sejahtera dan dianggap rendah, ungkap Nasrul Abit (pps/wt)</div> </div>

Wagub Nasrul Abit : ASN Sumbar Mesti Mampu Meningkatkan Kesadaran Bekerja

Realitakini.com-Padang Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit menyapaikan ,”ada kabar gembira dari Menteri PAN RB saat kunjungan ke ...

Read more »