Padang Elly Thrisyanti, Harapkan Perwako Nomor 11 Tahun 2018 Di Tinjau Ulang

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKkr8V2kIzXybDFAiFBgBhZfTYyTxG4JdJkknQQ9u3BwQcE77sRJmg5fLpmFKsuOn3CpkV4yAul3EnVBQQalpAeuMXNrjEn28MMIGSyraKnqAw6XSzVJUVRGmK56e6Ju3nF7WoBG0-8T0/s1600/ELI+KETUA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKkr8V2kIzXybDFAiFBgBhZfTYyTxG4JdJkknQQ9u3BwQcE77sRJmg5fLpmFKsuOn3CpkV4yAul3EnVBQQalpAeuMXNrjEn28MMIGSyraKnqAw6XSzVJUVRGmK56e6Ju3nF7WoBG0-8T0/s640-rw/ELI+KETUA.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang</b></div> <div style="text-align: justify;">  Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti, mengatakan, Perwako Nomor 11 Tahun 2018 yang diterbitkan 24 Januari 2018 oleh Walikota (non aktif) Mahyeldi Ansharullah jelang ia cuti Pilkada, memang sangat disayangkan karena aturan Perwako tersebut dinilai membuat terjadinya pemangkasan yang anggaran luar biasa pada kategori besaran anggaran pemberian hibah dan bantuan sosial. Jumat (27/4)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Tapi, apa yang kita harapkan agar Perwako ini untuk ditinjau ulang kembali sudah disampaikan kepada Sekda dan saat ini kan masih belum ada finalisasinya,” kata Elly.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Elly mengatakan, Sekda sendiri tentunya akan menyampaikan hal itu kepada walikota dalam mengambil kebijakan untuk merubahnya. Sementara, walikota sekarang sedang cuti, sehingga dalam mengambil kebijakan tidak bisa dilakukan oleh Pjs walikota dan harus menunggu hingga bulan Juni atau Juli nanti.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut disampaikan, dewan akan membuat agenda untuk duduk bersama lagi guna membahas persoalan mengenai Perwako Nomor 11 Tahun 2018 itu. Intinya adalah, untuk merubah atau mengambil kebijakan harus dilakukan melalui rapat. “Harus duduk bersama antara eksekutif dan legislatif,” ungkap Kader Gerindra tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> Ketua DPRD Padang Desak Eksekutif dan Legislatif Untuk Revisi Perwako 11 tahun 2018</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu Anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa tetap mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk membatalkan atau merevisi Peraturan Walikota (Perwako) Padang nomor 11 tahun 2018 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kami tetap mendesak perwako tersebut dibatalkan atau direvisi. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap berjuang untuk itu,” tegas pria yang akrab disapa Esa itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahkan, kata Esa, ia bersama fraksinya tetap meminta Perwako Nomor 11 tahun 2018 yang dianggap mengebiri bantuan sosial kepada masyarakat tersebut untuk dibatalkan. Ia selama ini mendesak agar DPRD Padang mengeluarkan surat rekomendasi pembatalan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Cuma saya tidak tahu, karena ada pimpinan yang bilang tidak usah mengeluarkan rekomendasi, tetapi cukup pembicaraan pimpinan dengan pemko. Sekda memang mengatakan akan memperbaiki, tetapi bagian mana yang diperbaiki, belum kelihatan bagi kita,” ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini.“Selain itu yang menjadi pertanyaan, kenapa perwako tersebut lebih dahulu dikeluarkan, sedangkan Perda nya saja belum lahir,” pungkasnya.(*wt)</div> </div>

Padang Elly Thrisyanti, Harapkan Perwako Nomor 11 Tahun 2018 Di Tinjau Ulang

Realitakini.com-Padang  Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti, mengatakan, Perwako Nomor 11 Tahun 2018 yang diterbitkan 24 Januari 2018 o...

Read more »

Hendra Irwan Rahim :Lkpj Tahun 2017 Sudah Baik,Tapi Masih Terdapt Beberapa Kelemahan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs9DZTtOIBRmw4yIyOVrgEsVUmr4UHMjKY_jBpEXTLrvQWqB21s5Ti9VYu_JEu5x5RxhngCUPzlIJ4R_tA-hV9HOUJ5lFkTuKBYdI3ZnKvWBECHDL02-h7trXV_0TlDraTZqYqpJS3WCA/s1600/LKPJ.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs9DZTtOIBRmw4yIyOVrgEsVUmr4UHMjKY_jBpEXTLrvQWqB21s5Ti9VYu_JEu5x5RxhngCUPzlIJ4R_tA-hV9HOUJ5lFkTuKBYdI3ZnKvWBECHDL02-h7trXV_0TlDraTZqYqpJS3WCA/s640-rw/LKPJ.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com Padang</b></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat  mengatakan ,”Dari evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2017, pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa kelemahan sehingga beberapa target kinerja pembangunan daerah belum dapat diwujudkan secara maksimal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Hal ini sampaikannya   Henra saat memimpin Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Penyerahan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat Tehadap LKPj Kepala Daerah Tahun 2017, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (27/4).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanju t Ia mengatakan Terhadapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah baik tentu perlu diapresiasi dan mendapat dukungan,” kata Hendra Irwan Rahim.Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan. Sehingga beberapa target kinerja pembangunan daerah belum dapat diwujudkan secara maksimal.Kelemahan karena kinerja yang belum memuaskan ini tentunya harus dikoreksi demi perbaikan ke depan,” ucapnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Disebutkan Hendra Irwan Rahim, berdasarkan kajian dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa permasalahan utama yang mendapat perhatian dan koreksi. Empat item kritikan dan koreksi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2017 yang hendaknya menjadi perhatian.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Pertama adalah, masih lemahnya perencanaan dalam penyusunan program dan kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Kelemahan ini ditunjukkan dengan masih adanya kegiatan yang tidak sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, serta program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” katanya.Permasalahan kedua adalah, lanjut Hendra Irwan Rahim, mengenai pengawasan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Agar Gubernur meningkatkan lagi pengawasan, sehingga hambatan dan permasalahan terkait pelaksanaan program kegiatan dapat diantisipasi lebih dini. Selanjutnya yang menjadi catatan adalah sinkronisasi program kegiatan antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten dan kota serta antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> “Sinkronisasi program kegiatan masih lemah dan perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga pembangunan yang dibiayai APBD bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Hendra Irwan Rahim seraya mengingatkan Gubernur.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hendra Irwan Rahim menambahkan, catatan yang diberikan DPRD melalui rekomendasi, hendaknya ditindaklanjuti oleh Gubernur bersama perangkatnya. Dengan demikian, permasalahan dan kelemahan yang masih ditemui saat ini tidak terulang lagi ke depannya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> Hendra Irwan Rahim menegaskan, substansi dari rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Rekomendasi adalah sebagai bentuk evaluasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah yang dilakukan dengan objektif dengan tujuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi semakin baik. (Wt /S)</div> </div>

Hendra Irwan Rahim :Lkpj Tahun 2017 Sudah Baik,Tapi Masih Terdapt Beberapa Kelemahan

Realitakini.com Padang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat  mengatakan ,”Dari evaluasi terhadap Lapor...

Read more »

Perlakuan Pemerkosaan Turis Denmark Sangat Memealukan Masyarak Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijtYGnbHOUpat7gBmpSo8uSpRjfZYNqMk2rAKq2TEYziW6AP2zvbupCpm5Ifw996RBkH6n9TCB0RsIXhvv60POaf5tsRIAjtmvCArhZ4IGhzCmWjGaeOPmaQB8cWFFbidOnlVDZk-IlFg/s1600/WG.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="251" data-original-width="474" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijtYGnbHOUpat7gBmpSo8uSpRjfZYNqMk2rAKq2TEYziW6AP2zvbupCpm5Ifw996RBkH6n9TCB0RsIXhvv60POaf5tsRIAjtmvCArhZ4IGhzCmWjGaeOPmaQB8cWFFbidOnlVDZk-IlFg/s640-rw/WG.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini,com-Padang</b></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah membaca disalah satu media online Sumatera Barat, Kamis malam (26/4/2018).Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit, sangat marah ketika mengetahui ada berita tidak sedap ini,. Ini merusak citra pariwisata Mentawai khususnya dan Sumbar umumnya.”ujar Wagub </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kejadian yang memalukan dan merusak tatanan promosi Pariwisata  Sumatera Barat terutama di Kepulauan Mentawai yang telah mendunia ini,” tegas Nastul Abit.“Kepada pihak keamanan dilokasi agar menindak tegas sipelaku sesuai aturan berlaku, supaya menjadi perhatian bagi yang lain bahwa perbuatan itu amat memalukan masyarakat  Sumbar dan juga akan berdampak pada kunjungan pariwisata yang saat ini sangat meningkat .Tindak tegas dan beri efek jera kepada pelaku pemerkosaan turis warga negara Denmark. ,,” ujar Wagub Nasrul Abit kecewa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wagub Nasrul Abit juga mengingatkan agar setiap wisatawan wanita agar didampingi oleh teman dan keluarga, jangan lagi berpergian sendirian.Kita tahu pengaruh globalisasi informasi saat ini, jika tidak dibarengi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang kuat seseorang akan mudah terpengaruh pada prilaku yang tidak baik</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, agar mampu menjadi tuan rumah dalam memajukan pembangunan kepariwisataan di daerah ini. Pengembangan wisata jika kita kelola dengan baik akan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Oleh karena itu, mari kita jaga keamanan, kenyaman dan ketertiban diwilayah masing-masing untuk kemajuan daerah,” himbau Nasrul Abit.Kejadian tersebut berawal saat korban berinisial SL (24) berjalan kaki di pinggir pantai dan hendak pergi ke Mentawai Surf Camp di Pulau Nyang-nyang, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Menurut keterangan korban, kejadian itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB saat korban sedang berjalan di pinggir pantai,” ujar Kasat Reskrim Polres Mentawai, Iptu Herit Syah, kepada wartawan di Padang.(wt/zrd)</div> </div>

Perlakuan Pemerkosaan Turis Denmark Sangat Memealukan Masyarak Sumbar

Realitakini,com-Padang Setelah membaca disalah satu media online Sumatera Barat, Kamis malam (26/4/2018).Wakil Gubenur Sumatera Barat...

Read more »

Aprianto Menilai Perwako No 11 Bagus, Tapi Ada Aturan Yang Perlu Dikoreksi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB6aagdASmHDQeTSXK1ldPf_qfJbmlK_FRlcIQTyogOGPDnrj_kwmk1PFJQmuwl_b3FfNrpDBT8iz49Uv3X530AmkxweU7GbkPBx2_Zv7pf0X1OlDFJo9Jq-Us0ID6fhNpg6_RObzg5wo/s1600/Aprianto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB6aagdASmHDQeTSXK1ldPf_qfJbmlK_FRlcIQTyogOGPDnrj_kwmk1PFJQmuwl_b3FfNrpDBT8iz49Uv3X530AmkxweU7GbkPBx2_Zv7pf0X1OlDFJo9Jq-Us0ID6fhNpg6_RObzg5wo/s640-rw/Aprianto.jpg" width="640" /></a></div> Realitakin.com –Padang<br /> <div style="text-align: justify;"> Program bantuan modal usaha bagi keluarga tidak mampu sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Padang nomor 11 tahun 2018 dinilai sangat bagus sekali. Namun, untuk realisasinya, tetapi ada yang menerima bantuan dari pemerintah yang sebelumnya telah menerima dan masuk dalam database di Dinas Sosial Kota Padang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Anggota DPRD Kota Padang, Aprianto berharap agar ada aturan yang dinilai perlu dikoreksi, data untuk bantuan bagi keluarga kurang mampu harus diverifikasi ulang S\\esuai dengan Perwako 11 tahun 2018, di sana ada beberapa item untuk bantuan sosial yakni seperti bantuan modal usaha bagi keluarga tidak mampu dan bantuan pendidikan. Menurutnya, data yang ada saat ini sudah tidak valid lagi. Karena, data yang digunakan diambil dari kelurahan dan Dinas Sosial merupakan data lama, sementara kondisi saat ini tentunya sudah pasti ada perubahan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Ada keluarga yang bisa dikatakan sudah mampu, masih saja menerima bantuan. Sementara, masih banyak keluarga yang betul-betul membutuhkan bantuan sama sekali, tapi tidak pernah menikmati bantuan,” ungkap Perjuangan itu  Rabu (26/4) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dikatakan, seharusnya untuk penerima bantuan harus benar-benar keluarga tak mampu sesuai kondisi saat ini. Bantuan jangan hanya bagi keluarga yang sudah pernah medapatkan kartu bantuan yang dahulu saja, bisa jadi saat ini kehidupan mereka sudah membaik.Aprianto menegaskan, selaku wakil rakyat ia tidak ingin masyarakat di Dapil nya yang betul-betul membutuhkan bantuan karena memang keluarga kurang mampu, tapi malah tidak mendapatkan yang pantas mereka dapatkan. Jangan dengan adanya aturan itu, malah akan menjadi ketimpangan sosial di tengah masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Aprianto juga menekankan, bagi keluarga yang tidak mampu tapi belum masuk data di Dinas Sosial, maka itu menjadi tanggung jawab setiap RT untuk melakukan data ulang. Jangan terjadi kongkalikong dalam melakukan pendataan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Minimal satu tahun sekali harus dilakukan verifikasi ulang data warga kurang mampu ini di setiap kelurahan. Tugas RT nanti memberikan data terbaru ke pihak kelurahan setempat dan pihak kelurahan ke Dinas Sosial, sehingga setiap kelurahan mempunyai data valid terbaru,” ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> I</div> <div style="text-align: justify;"> a mengingatkan, bantuan adalah bagi mereka yang benar benar dari keluarga tak mampu, jangan main – main untuk realisasinya. Sebab, dalam realisasinya nanti diusulkan melalui pokir dewan. Ia tidak ingin warga di Dapilnya yang betul-betul membutuhkan bantuan menjadi kecewa nanti.Kata kader PDI Perjuangan ini. “Bantuan itu direalisasikan melalui pokir dewan yang disalurkan bagi keluarga tidak mampu. Alangkah bahagianya ketika nanti pokir ini bisa dinikmati oleh keluarga yang benar-benar tidak mampu. Itu adalah kepuasan batin tersendiriwt*)</div> </div>

Aprianto Menilai Perwako No 11 Bagus, Tapi Ada Aturan Yang Perlu Dikoreksi

Realitakin.com –Padang Program bantuan modal usaha bagi keluarga tidak mampu sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Padang nomor 11 tahun...

Read more »

Wagub Nasrul Abit : Kebudayaan Bukan Persoalan Seni Budaya Semata Akan Tetapi Berkaitan Dengan Kepribadian Satu Daerah,

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfB8jvaEDBhp0iBECqPjUin9tjCZafIEWzqCkZ-w6-7v_YH_tV-Mf5obDgxlenR4flg0GYASxyeOyOh-T5Cq3xbwilA71aPL2JytFR99Uh05g-dIUD4b3wMSpxuabra0lqnedcrhqkvKQ/s1600/26+ABAP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="252" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfB8jvaEDBhp0iBECqPjUin9tjCZafIEWzqCkZ-w6-7v_YH_tV-Mf5obDgxlenR4flg0GYASxyeOyOh-T5Cq3xbwilA71aPL2JytFR99Uh05g-dIUD4b3wMSpxuabra0lqnedcrhqkvKQ/s640-rw/26+ABAP.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realiatakini.com-Padang</b></div> <div style="text-align: justify;"> Wakil Gubebur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Inna Muara Padang, Kamis malam (26/4/2018).  Lokaraya tersebut di ikuti lebih kurang 80 orang Peserta dari Sumbar dan Bengkulu. Balai Perlesyarian nilai kebudayaan Sumbar, Bengkulu dan Sumsel. Acara Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Direktorat Jendral Kebudayaan, Padang, berlangsung dari tgl 26-28 April 2018</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hadir dalam kesempatan itu Setditjen dan beberapa pejabat eselon II dan III dilingkungan Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mewakili Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi, Kabupaten /Kota Sumatera Barat dan Bengkulu, Kebudayaan bukan persoalan seni budaya semata akan tetapi banyak hal yang berkaitan dengan kepribasian satu daerah, mulai dari llogat bahasa, pakaian, infrastruktur rumah, tata cara kehidupan lainnya yang melekat menjadi kebiasaan masyarakat satu daerah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bicara kebudayaan berarti bicara membangkitkan semangat jatidiri bangsa dalam merajut kembali nilai nilai rasa nasionalisme keaneka ragaman suku, budaya, adat istiadat, yang ada diseluruh Nusantara, tumpah darah IndonesiaLebih lanjut Wakil Gubernur Nasrul Abit, kebudayaan merupakan nilai-nilai kepribadian bangsa yang ada di seluruh daerah sebagai jatidiri yang telah dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam Kebhinekaan Tunggal Ika, yang saat ini karena perkembangan kemajuan zaman hampir ditinggalkan anak bangsa. Kita boleh pandai berbahasa asing, bahasa nasional Indonesia namun jangan pernah melupakan dan malu dengan bahasa ibu dan daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Saya jika ketemu dengan orang kampung tetap memakai bahasa kampung dengan logat khas, dimanapun bertemu", ungkap Nasrul Abit. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kita mesti lestarikan ini sebagai kekayaan budaya yang merupakan bahagian dari kecintaan kampung halaman implementasi dari cinta tanah air Indonesia. UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.Menjawab amanat penting tersebut, DPR RI bersama dengan Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melahirkan Undang-undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada 27 April 2017. Undang-undang ini lahir sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, serta membina objek-objek pemajuan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan payung undang-undang ini semua pihak diharapkan dapat bekerjasama gotong-royong memajukan kebudayaan nasional Indonesia, sehingga keragaman budaya yang kita miliki dapat meningkatkan kesejahteraan, memandu pembentukan karakter bangsa, serta mempengaruhi perkembangan peradaban dunia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan hari ini semua kita diminta menyampaikan pokok-pokok pikiran nilai nilai kebudayaan dimasing-masing daerah yang dihimpun serta nantinya dapat jadi pedoman arah kerja kegiatan kebudayaan dimasing-masing daerah sebagai aset bangsa, terang Wagub Nasrul Abit. Wagub Nasrul Abit juga mengingatkan kembali perlu membangun kebanggaan daerah, apakah dengan membangun setiap kantor, tokoh maupun rumah untuk memasang atap gonjong atau khas minang Sumatera Barat lainnya yang ada dipinggir jalan atau dilokasi lokasi wisata yang unik dan cantik. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mungkin disetiao rumah makan kita dimanapun baik yang ada di ranah maupun dirantau agar membuar asesoris khaa minang, minimal gambar atau lukisan yang mengambarkaj kebudayaan minangkabau. </div> <div style="text-align: justify;"> Kita mesti bangun rasa kebanggaan daerah sebagai karakter dan jatidiri anak bangsa dalam menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa, seru Nasrul Abit. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Katerina Muliana, staf ahli bidang regulasi Kementrian pendidikan dan kebudayaan menyampaikan, Undang-undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menekankan pada penguatan tata kelola kebudayaan, dengan fokus pada aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, Indonesia kini memiliki pegangan yuridis formal untuk mengelola kekayaan budayanya. Pada tanggal 27 April 2018 kita memperingati satu tahun ditetapkannya UU tersebut. </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kurun satu tahun berlakunya UU No.5 Tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, sudah mengambil sejumlah langkah untuk melaksanakan amanat UU tersebut, yaitu: Pertama, Sosialisasi UU No.5 Tahun 2017 kepada kalangan seniman dan pegiat budaya, akademisi, satuan kerja pemerintah pusat dan daerah yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan, dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk juga lembaga internasional seperti UNESCO. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kedua, Penyiapan alokasi APBN untuk mendukung pemajuan kebudayaan di daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang kebudayaan. Langkah ini merupakan terobosan kebijakan baru yang untuk pertama kalinya dilakukan, dan akan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. DAK bidang kebudayaan akan dibagi untuk pembangunan fisik dan non-fisik, mencakup antara lain bantuan sarana kesenian untuk sekolah, dan Bantuan Operasi Penyelenggaraan (BOP) untuk museum dan taman budaya. </div> <div style="text-align: justify;"> Ketiga, Mengintegrasikan amanat UU No.5 Tahun 2017 dalam Pedoman Penyusunan APBD bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Dengan langkah ini diharapkan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia dapat menyelaraskan anggaran di bidang kebudayaan dengan amanat UU No.5 Tahun 2017 dan peraturan perundangan lainnya mengenai kebudayaan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Keempat, Pengembangan INDONESIANA, sebuah platform pengembangan ekosistem dan penguatan kapasitas penyelenggaraan kegiatan kebudayaan. Platform ini adalah langkah konkret pelaksanaan amanat UU No.5 Tahun 2017 melalui aksi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, seniman dan pegiat budaya, perguruan tinggi, perwakilan negara sahabat, organisasi internasional, sampai pada sektor usaha. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kelima, Penyiapan Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) yang merupakan cikal bakal dibentuknya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Sebagai amanat Undang-undang, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu ini akan menjadi sebuah jaringan data yang menghubungkan pusat-pusat data terkait objek pemajuan kebudayaan yang telah dimiliki oleh berbagai kementerian, lembaga, institusi, perguruan tinggi, dan berbagai pusat-pusat data kebudayaan inisiatif  masyarakat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Keenam, Penyusunan regulasi yang diamanatkan UU No.5 Tahun 2017, khususnya yang terkait penyusunan strategi kebudayaan. Berbeda dengan berbagai upaya penyusunan strategi kebudayaan selama ini yang cenderung eksklusif, maka di bawah payung UU ini penyusunan strategi kebudayaan dilakukan dengan metode bottom-up dimulai dari kabupaten/kota dan dengan melibatkan masyarakat luas, khususnya para pelaku budaya</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> Selama bulan April 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPT Ditjen Kebudayaan, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Badan Penelitian dan Pengembangan, bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, sudah memulai proses ini. Diharapkan pada November 2018 seluruh rangkaian bisa diselesaikan dan hasilnya diumumkan dalam Kongres Kebudayaan</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Seluruh rangkaian kegiatan di atas mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian/lembaga, terutama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berbagai elemen masyarakat, khususnya para pelaku budaya, juga turut menyambut lahirnya UU No.5 Tahun 2017. Pada 7-9 Maret 2018 telah berlangsung Konferensi Musik Indonesia di kota Ambon. Diskusi dalam konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi yang berisi 12 butir Rencana Aksi yang selaras dengan amanat UU No. 5 Tahun 2017. Pada 20-22 April 2018 Forum Masyarakat Kesenian Nasional (FMKN) juga menghasilkan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola kesenian yang sesuai dengan amanat UU serta bersepakat untuk mendukung proses penyusunan strategi kebudayaan, ungkapnya(Hps/wt)</div> </div>

Wagub Nasrul Abit : Kebudayaan Bukan Persoalan Seni Budaya Semata Akan Tetapi Berkaitan Dengan Kepribadian Satu Daerah,

Realiatakini.com-Padang Wakil Gubebur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di...

Read more »

Nasrul Abit :Pak Irjen Harus Turun Ke Daerah , Kita Sekarang Bicara Kualitas, Bukan Kuantitas,"

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjSqkrfzZ2JjvuMpUUkps404345QYr8YAZ-1pnhM6Qf6MIFeatWDtkYBYqBd0jBSe5aHwkpH0-xt5RM1hyphenhyphen3zIu5qV2yXNNJzhyphenhyphen22zZl_9EuUFcngyKBlCpjGeP_Z21XJrbJnE1-p5TG3s/s1600/26ap+NA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="251" data-original-width="474" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjSqkrfzZ2JjvuMpUUkps404345QYr8YAZ-1pnhM6Qf6MIFeatWDtkYBYqBd0jBSe5aHwkpH0-xt5RM1hyphenhyphen3zIu5qV2yXNNJzhyphenhyphen22zZl_9EuUFcngyKBlCpjGeP_Z21XJrbJnE1-p5TG3s/s640-rw/26ap+NA.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com-Padang </b><br /> <div style="text-align: justify;"> Sumatra Barat yang belum bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Menurt catatan Pemprov, dari 115 SMP, baik negeri dan swasta, dan MTs di Padang baru 28 sekolah yang menjalani UNBKSaya kaget, di Padang masih ada SMP yang ujian nasional dengan kertas. Ini 'prestasi' yang tersendiri. Saya garis bawahi, supaya terus tingkatkan," ujar Muhadjir saat memberikan sambutan peresmian Gedung Baru Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Padang, Kamis (26/4).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan keprihatinannya karena masih banyak SMP/MTs di Kota Padangyang masih ujian dengan kertas,Lebih lanjuta Muhadjir berharap, perubahan nomenklatur dan kewenangan pengelolaan antara SD, SMP, dan SMA kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menyusutkan kepedulian pemerintah daerah untuk membangun fasilitas sekolah. Perlu diingat, melalui UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, pengelolaan SMA/SMK dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Mendikbud tidak ingin adanya saling lempar tanggung jawab dalam upaya pembangunan pendidikan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Di lapangan memang sering terjadi masalah, karena seolah itu pembagian yang ekstrem. Padahal itu secara nomenklatur saja. Satu sama lain masih bisa saling back up. Jangan terlalu ekstrem pahami otonomi ini," jelas Muhadjir.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mendikbud mengatakan bahwa sebetulnya alokasi anggaran bagi daerah untuk menyediakan sarana prasarana, termasuk komputer untuk pelaksanaan UNBK, sudah disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat ke daerah. Artinya, semestinya daerah memiliki kewenangan penuh untuk meningkatkan jumlah sekolah yang bisa menjalankan UNBK. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Cuma bagaimana daerah punya kesadaran tinggi untuk optimalkan dana itu sekaligus berikan tambahan dari alokasi dana APBD. Tergantung kemauan Pemda," kata Muhadjir</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan, sumber pendanaan pembangunan di Sumatra Barat memang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar yang 'hanya' Rp 6,6 triliun. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar juga berkisar di angka Rp 1,6 triliun. Beban APBD Sumbar, lanjutnya, mulai bertambah dengan pindahnya kewenangan kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Akibatnya, belanja daerah untuk gaji pegawai harus bertambah Rp 1,4 triliun. Meski begitu, alokasi pusat ke daerah masih disalurkan sebesar Rp 700 miliar. Kondisi ini mempersempit ruang bagi Pemprov untuk gencar menambah sarana prasarana pendidikan, baik di level SD, SMP, atau SMA. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Ini tantangan buat kami. Dikasih uang dari Jakarta pun tidak semuanya fokus ke pendidikan. Saya pikir Pak Irjen harus turun, untuk apa uang dipakai. Karena kita sekarang bicara kualitas, bukan kuantitas," jelas Nasrul. </div> <div style="text-align: justify;"> Nasrul menekankan pentingnya UNBK bagi siswa, dibanding Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Alasannya, ujian masuk universitas pun dilakukan sudah mulai dilakukan berbasis komputer. Artinya penting bagi pemerintah untuk mulai mengenalkan sistem ujian berbasis komputer kepada siswa. </div> <div style="text-align: justify;"> Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Burhasman, menambahkan bahwa secara umum proses UNBK berjalan dengan baik. Sejumlah kendala yang terjadi seperti listrik mati dan koneksi internet yang lambat merupakan ganjalan yang sebelumnya sudah diprediksi bakal terjadi. Beberapa solusi pun sudah disiapkan, yakni sesi ujian yang digeser termasuk memindahkan sesi ke Ujian Susulan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tak hanya itu, Burhasman juga mengatakan bahwa SMP atau MTs yang 'bertetangga' dengan SMA/SMK yang memiliki fasilitas komputer memadai, sebetulnya diperbolehkan secara regulasi untuk menumpang ujian. Namun ternyata opsi ini belum banyak dipilih oleh kepala SMP/MTs yang belum menjalankan UNBK. </div> <div style="text-align: justify;"> "Namun kepala sekolah tadi bilang, mereka lebih khawatir muridnya belum siap. Kenapa belum kerjasama dengan SMA di dekatnya? Kasihan anak-anak kata kepala sekolahnya," jelas Burhasman. Secara rinci, jumlah peserta Ujian Nasional tingkat SMP/MTs di SUmatra Barat sebanyak 99.579 orang. Dari angka tersebut, 49.452 siswa menjalani UNBK dan 50.127 siswa mengikuti UNKP.(Sdb/wt)</div> </div>

Nasrul Abit :Pak Irjen Harus Turun Ke Daerah , Kita Sekarang Bicara Kualitas, Bukan Kuantitas,"

Realitakini.com-Padang  Sumatra Barat yang belum bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Menurt catatan Pemprov, dari ...

Read more »

Wagub Nasrul Abit : Pelayanan Merupakan Hal Terpenting Bagi Masyarakat

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwpfF5_Hm1ts13qTkLOgHIyjmO0_MflyDWCLNcC1NwAbMwgov01rcpb_5vSnVOPpFMXQbr1u8scPxiWFMepMFzv_iw9t9UB-IO0FwxNcTuZnX7s9aiXowcrTqFKCiw5OlUljhJM8AkEH8/s1600/25+ap+NA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="252" data-original-width="477" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwpfF5_Hm1ts13qTkLOgHIyjmO0_MflyDWCLNcC1NwAbMwgov01rcpb_5vSnVOPpFMXQbr1u8scPxiWFMepMFzv_iw9t9UB-IO0FwxNcTuZnX7s9aiXowcrTqFKCiw5OlUljhJM8AkEH8/s640-rw/25+ap+NA.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com-Pasaman Barat</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meresmian gedung Safa Marwa Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat, Rabu siang (25/4/2018). Hadir dalam kesempatan itu Bupati Syahiran, Wakil Bupati, Ketua Yayasan, Pimpinan dan pengurus RSI Ibnu Sina, tokoh masyarakat, ketua GOW Pasbar dan anggota. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Dalam sambutnya wagub mengatakan,” Pembangunan sektor kesehatan merupakan sebuah kegiatan strategis dalam  menentukan daerah tersebut masuk daerah tertinggal atau lepas dari daerah tertinggal. Dari 27 indikator pembagunan daerah tertinggal ada 8 (delapan) indikator yang berkaitan pada sektor pembangunan kesehatan,”ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, kita bersyukur data sementara kabupaten Pasaman Barat salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat dapat keluar dari kategori daerah tertinggal pada evaluasi tahun 2019, mudah-mudahan ini menjadi kenyataan Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan dengan ada peresmian gedung Safa Marwa RSI Ibnu Sina bangunan yang cukup bagus berlantai empat ini menambah kekuatan peningkatan pelayanan kesehatan di Pasaman Barat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan ini menjadikan satu-satunya rumah sakit Islam Ibnu Sina cukup besar di wilayah Pasaman Barat. Selain lokasi mudah dijangkau masyarakat juga fasilitas pelayanan telah lebih baik dari sebelumnyaemerintah Pasaman Barat sendiri juga akan melakukan pembangunan Rumah Sakit Daerah dan telah menyediakan APBD 124 miliar tahun ini, tentunya ini tidaklah menjadi persaingan daerah karena pelayanan kesehatan ditentukan oleh sistem pelayanan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berikanlah pelayanan sebaik mungkin pastinya masyarakat akan datang berobat ke rumah sakit yang disenangi mereka. Mudah-mudahan RSI Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat mampu menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Pembangunan rumah sakit daerah oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah daerah dalam kewajiban memberikan pelayan dalam sektor utama, pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi dan ekonomi sebagai langkah upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Karena keterbatasan pemerintah berupaya juga meningkatkan peran masyarakat ikut serta dalam pembangunan seperti RSI Ibnu Sina saat ini, terang Wagub Nasrul Abit. Bupati Syahiran dalam sambutannya menyampaikan, jika ada Rumah Sakit yang dekat kenapa cari yang jauh. Selain biaya kost yang besar juga bisa bikin repot.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dahulu saya pernah bercanda dengan pengelola RSI Ibnu Sina, dirumah sakit ini jika Bupati sakit apa ada ruangan perawatannya. Saat itu dijawab belum ada, akhirnya dengan siapnya bangunan gedung Safa dan Marwa RSI Ibnu Sina ini, bupati jika sakit bisa mendapat perawatan yang baik di rumah sakit ini, terang Syahiran bangga</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Yayasan RSI Ibnu Sina Prof. Dr. H. Zainul Daulay, SH.MH dalam kesempatan itu menyampaikan pembangunan Gedung Safa dan Marwa telah dimulai sejak tahun 2014. Ada penambahan 64 kamar hingga menjadi total kamar 110 ditambah dengan gedung yang lama. Pembangunan Gedung Safa dan Marwa yang empat lantai ini baru ada di Pasaman Barat dari semua RSI Ibnu Sina di Sumbar. Kita menyadari Pasaman Barat dan Pasaman merupakan daerah cukup jauh dari ibukota provinsi serta juga memiliki perkembangan dan pertumbuhan sosial ekonomi yang sangat cepat, pelayanan merupakan salah satu hal terpenting bagi masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> RSI Ibnu Sina berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi pasiennya, semoga semua ini menjadi pengabadian dalam mensejahterakan masyarakat di Sumbar khususnya Pasaman Barat dan Pasaman.Dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan Pasaman Barat merupakan daerah yang cepat merespon berbagai upaya pembangunan mengeluarkan Pasaman Barat keluar dari kategori daerah tertinggal. </div> <div style="text-align: justify;"> " Saya jika ke Pasaman Barat naik mobil bisa tidur dengan nyenyak, jalannya yang sudah mulus, dan gerak pembangunan lebih terasa", ungkap Nasrul Abit senang9PNa/wt) </div> </div>

Wagub Nasrul Abit : Pelayanan Merupakan Hal Terpenting Bagi Masyarakat

Realitakini.com-Pasaman Barat Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meresmian gedung Safa Marwa Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina ...

Read more »

Wagub Nasrul Abit: Memuji Pimpinan Yang Dengan Pola Asal Bapak Senang (ABS) Hal Yang Menyesatkan,

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhotAYchMzERA3XQuqq5U9RjldHxw17FncAESaJFZE-Y9UA-oTdO4rfBG2b_traDVpLyq8n4P-qLCcCXKZx9HAx0I3YlJNHcu2tkF6u7wtQqKVQjeLqzM1pVu5kT6lCsOzVI-c0AHpW6eo/s1600/NA+25.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="475" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhotAYchMzERA3XQuqq5U9RjldHxw17FncAESaJFZE-Y9UA-oTdO4rfBG2b_traDVpLyq8n4P-qLCcCXKZx9HAx0I3YlJNHcu2tkF6u7wtQqKVQjeLqzM1pVu5kT6lCsOzVI-c0AHpW6eo/s640-rw/NA+25.jpg" width="640" /></a></div> <b> Realitakini.com-Bukittinggi </b><br /> <div style="text-align: justify;"> Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutannya menyampaikan Tamatan sekolah pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) seharusnya mampu menjadi kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota bukan hanya sebatas camat atau lurah. Sayang saja di Sumbar ini belum memperlihatkan hasil yang lebih baik seperti daerah-daerah lain di Indonesia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini  di katakananya pada acara peresmian Monumen Pendidikan Kader Pamongpraja di Bukittinggi, Rabu siang (25/4/2018). Hadir dalam kesempatan itu Walikota Bukittinggi, Wakil Bupati Padang Pariaman, Kepala RS Ahmad Muchtar, Pamong Senior Akmal Firdaus, Djohermansyah Djohan, Aristo Munandar, Rusdi Lubis, Yohannes Dahlan, Damsuar, Nasir Ahmad dan kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sumatera Barat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjutan Wagub Nasrul Abit menyampaikan, seharus setiap kader kepamongan dalam massa tugasnya membangun rasa pertemananya erat dengan siapa saja, tokoh masyarakat, elemen masyarakat ketika memulai karier dari lurah, camat dan lain sebagainya. Dan bagaimana pertemanan itu memberikan rasa simpatik yang hebat saling membesarkan dan mendukung kepada yang bersangkutan setiap program dari setiap pelaksanaan pembangunan. Bukan hanya membangun dan mengalang kekompak dalam kelompok tamatan sekolah semata</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada 3 (tiga) K, yang pertama pemerintah mesti mampu membangun koordinasi dengan semua pihak. Bagaimana koordinasi ini berjalan dengan baik dan dapat menyukseskan setiap pekerjaan. Betapa persoalan koordinasi begitu lemah terjadi selama ini, bukan saja di pemerintahan daerah akan tetapi juga di penyelenggaraan pemerintah pusat.Ketika kami diundang oleh salah satu kementerian ada pertemuan jam 9.00 Wib bersama presiden, tahu-tahu mendadak presiden ada acara dengan yang lain pada jam yang sama. Sehingga ketika presiden akan tiba dilokasi acara kami sudah tidak ada lagi dilokasi acara karena ada jadwal pertemuan lain juga sudah menunggu</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> Betapa koordinasi menjadi sesuatu yang penting dalam menyukseskan sebuah acara dan kegiatan pembangunan yang dilakukan.Kedua, penyelenggaraan pemerintah melakukan kalaborasi, guna mempercepat dan memaksimalkan hasil kerja. Sehingga apa yang ingin dapat dicapai secara baik dan memiliki multi efek yang baik bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang ketiga, konsensus yang mesti dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Bertanggungjawab dengan dedikasi kepedulian menjalankan apa-apa yang ditekadkan dalam mencapai tujuan keberhasilan yang diinginkan. Bukan berdalih mencari alasan dengan hal-hal yang lain menghindari konsensus. Seorang pimpinan amat menyakitkan apa bila dibohongi, didustai oleh anak buahnya, tegas Wagub Nasrul Abit</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Wagub Nasrul Abit juga menegaskan, bagi saya lebih baik berterus terang dikatakan bapak salah, dan memberikan kebenaran untuk kebaikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.Dari pada memuji kemana, yang berdampak menjerumuskan pimpinan dengan pola Asal Bapak Senang (ABS), pada satu kekeliruan yang menyesatkan, membuat kepercayaan publik menjadi menurun dan tidak baik pada penyelenggaraan pemerintahan, tegur Nasrul Abit</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, keberadaan monumen Pendidikan Kader Pamongpraja ini dapat menjadi inspirasi dan destinasi wisata bagi Kota Bukittinggi. Kita senang ada pak Aristo Munandar sebagai anggota DPRD Sumbar dengan hanya menyalurkan dana pokir dapat menyelesaikan monumen yang membanggakan bagi Sumatera Barat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sejarah dan perkembangan pendidikan pamongpraja ini menjadi simbol dari peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih baik di Sumatera Barat maupun secara nasional, bahwa di lokasi ini pernah berdiri sekolah kader kepamongan yang mengantarkan penyelenggaraan pemerintah untuk mengabdi dan memberikan kontribusi terbaik dalam menyukseskan pembanguan daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Agar monumen ini dapat terpelihara dengan baik, karena wilayah ini bagian dari kota Bukittinggi sebaiknya kita serahkan kepada Pemko Bukittinggi. Selain akan terawat dengan baik juga akan menambah destinasi wisata Kota Bukittinggi untuk selalu dikunjungi oleh semua orang sebagai daerah wisata di Sumatera Barat, ungkap Nasrul Abit (PNa/wt)</div> </div>

Wagub Nasrul Abit: Memuji Pimpinan Yang Dengan Pola Asal Bapak Senang (ABS) Hal Yang Menyesatkan,

 Realitakini.com-Bukittinggi  Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutannya menyampaikan Tamatan sekolah pemerintahan In...

Read more »

Wagub Nasrul Abit : Otonomi Daerah Cara Efektif Mewujudkan Kesejahteraan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc7qkSQpFBJnwbk5iG2Bsnjx3wGnuDiWbJJfKRfhKL8FTxxZF0j5qq5pq2m2pSu8So3oalycH2aSZpi-pzqFi64Id-iatKtyqn-iKT2QJni_8o1TnAlOoxB4PLtG_lzZsPQCRzaFX3jWU/s1600/OTONOM+NA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc7qkSQpFBJnwbk5iG2Bsnjx3wGnuDiWbJJfKRfhKL8FTxxZF0j5qq5pq2m2pSu8So3oalycH2aSZpi-pzqFi64Id-iatKtyqn-iKT2QJni_8o1TnAlOoxB4PLtG_lzZsPQCRzaFX3jWU/s640-rw/OTONOM+NA.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini,com-Bukittinngi</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Cara efektif mewujudkan kesejahteraan adalah dengan penyelenggara otonomi daerah yang bersih dan demokratis. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela - sela upacara peringatan Hari Otonomi Darerah ke XXII tahun 2018, ditingkat Pemprov. Sumbar, Rabu (25/4/2018). Bukittinggi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Hadir dalam kesempatan itu, Walikota Bukittinggi, Wakil Bupati Padang Pariaman, Forkopimda, Kepala OPD dilingkungan Pemprov. Sumbar dan OPD Bukittinggi.Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis didasari oleh aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau pun kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraan otonomi daerah taat kepada prinsip bahwa semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, ungkap Nasrul Abit.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penyelenggaraan otonomi daerah sudah berjalan XXII tahun ini telah memberikan kontribusi yang baik dalam memberikan pelayanan publik dan sekaligus membangun pemerataan pembangunan daerah. Lebih lanjut Nasrul Abit menyampaikan, dengan rasa percaya diri penduduk 261 juta jiwa yang terdiri dari ratusan suku dan mendiami ribuan pulau terus terpadu bahu membahu meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan guna mewujudkan kejayaan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wagub Nasrul Abit juga menambahkan penyelenggaraan otonomi daerah yang diarahkan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjado syarat utama terwujudnya tujuan otonomi daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing, kreatifitas, swrta inovasi mengandalkan khas daerah</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Namun jika prinsip-prinsil ini diabaikan maka penyelenggara otonomi daerah tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian penting dari proses demokrasi, karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan menyeluruh dan berimbang.Tidak bisa dipungkiri selama 22 tahun implementasi otonomi daerah, banyak hal positif antara lain pembangunan sarana dan prasarana semakin mengeliat sesuai potensi daerah dengan akurasi yang tinggi serta mengakomudir keinginan masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Otonomi daerah telah banyak mendorong adanya proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif juga demokratis lewat pemilihan kepala daerah, ujar Nasrul Abit.(Pna/wt)</div> </div>

Wagub Nasrul Abit : Otonomi Daerah Cara Efektif Mewujudkan Kesejahteraan

Realitakini,com-Bukittinngi Cara efektif mewujudkan kesejahteraan adalah dengan penyelenggara otonomi daerah yang bersih dan demokrati...

Read more »