Realita Kini

Bahas Kesiapan Menghadapi Setiap Bencana

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvGkDx1mO8Qab1MDp-9UY0idkv0cu8ycX93Qfx2n8FXNnC_tk9xixMijwUS7MXm9NVUsrni3Y0CaVHApZ0it4jvtMSaW9CIvp7_O_SaICYlWfeLy01_z7YCmv_G1cTjdo2LiLWyN9ei5I/s1600/30+pk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvGkDx1mO8Qab1MDp-9UY0idkv0cu8ycX93Qfx2n8FXNnC_tk9xixMijwUS7MXm9NVUsrni3Y0CaVHApZ0it4jvtMSaW9CIvp7_O_SaICYlWfeLy01_z7YCmv_G1cTjdo2LiLWyN9ei5I/s640-rw/30+pk.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com-Padang</div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Kota (Pemko) Padang mendapat dukungan dalam kesiapan menghadapi bencana alam terutama gempa bumi disertai tsunami. Salah satunya dari Universitas Khatolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Jawa barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal itu terlihat, sewaktu rombongan yang dipimpin Rektor Dr. Mangadar Situmorang itu melakukan pertemuan dengan Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang, Drs Alwis beserta para pimpinan OPD terkait di Rumah Dinas Walikota Padang, Senin (30/4) malam. Dimana dalam kesempatan itu dipaparkan kondisi sekaligus hasil penelitian dalam rangka pengurangan risiko bencana (PRB) khususnya gempa dan tsunami di Kota Padang, Sumatera Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Alwis mengatakan, atas nama Pemko sangat menyambut upaya tersebut, karena apa yang dipaparkan baik pihak Unpar dan anggota rombongan lainnya terkait urusan kemanusian itu untuk menjadi masukan dan bahan yang akan disikapi ke depan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Apalagi telah melakukan hasil penelitian terkait potensi dan dampak bencana di Kota Padang. Dan kemudian hal-hal dan upaya yang harus dilakukan dalam mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana,” harap Alwis didampingi Kepala BPBD Edi Hasymi dan Kabag Humas Imral Fauzi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disebutkannya, seperti diketahui kejadian gempar besar 7,6 skala Richter 30 September 2009 lalu setidaknya telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan kota Padang. Pasalnya bencana itu tidak terfikirkan dan tidak terduga, sehingga banyak yang tidak mampu menyelamatkan diri dikarenakan tidak memiliki kesiapan dalam berbagai hal terkait itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Untuk itu, kami Pemerintah Kota Padang melalui BPBD serta OPD terkait, terus melakukan upaya-upaya dalam rangka pengurangan risiko bencana. Seperti mengedukasi masyarakat, di tingkat sekolah dan perguran tinggi untuk menjadi cerdas bencana. Alhamdulillah, itu telah kita lakukan disertai upaya teknis lainnya seperti pembangunan shelter, jalur evakuasi tsunami dan masih banyak lainnya. Sebagaimana kita menginginkan bagaimana Padang menjadi kota cerdas bencana,” imbuhnya mengakhiri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Rektor Unpar Dr. Mangadar Situmorang, mengatakan terima kasih karena pihaknya telah dapat melakukan penelitian terkait kondisi geologis Kota Padang. Sebagai salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia Unpar juga mengemban tugas mulia melalui semangat tri dharma pendidikan yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kota Padang menjadi istimewa bagi kami, karena memiliki warisan sejarah yang luar biasa disertai banyaknya tokoh nasional yang lahir dari Kota Padang, Sumatera Barat tersebut. Semoga, sinergitas antara Unpar dengan Pemko Padang serta beberapa perguruan tinggi yang lainnya selama ini dapat lebih ditingkatkan. Salah satunya tindak lanjut berupa kerja sama,” ucap Mangandar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengungkapkan, sejauh ini ia melihat Padang memang harus disiapkan dalam mitigasi bencana berawal dari pasca gempa 2009 lalu. Baik itu masyarakatnya, bangunan-bangunannya, teknis dan untuk jangka panjang seperti seawall (dinding laut) yang berfungsi mengamankan warga kota dari amukan air laut terutama ketika terjadi tsunami.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kami rasa Pemko Padang telah menyikapinya beranjak dari gempa 2009. Karena memang bencana itu memang tidak bisa kita tentukan kapan dan dimana terjadinya. Namun kita di Kota Padang harus terus melakukan mitigasi bencana,” tukasnya mengakhiri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam pertemuan itu di dalam rombongan juga hadir para pakar peneliti diantaranya Prof. Charlesson dosen Univeristy of Auckland New Zealand tamu istimewa Unpar, Prof. Paulus P Rahardjo selaku Kepala Pusat Penelitian Infrastructure Urban Development, Dr Karyadi Kuslyansiah Kepala Careds yang juga Wakil Dekan Fakultas Teknik Unpar, Dr Budijanto Wijaya juga Wakil Dekan, Dr. Pele Widjaja dan Ir. Yeni MT selaku arsitek. Dr. Aswin Liem (Urban Geoengineering), Kepala Laboratorium Geoteknik Unpar Ir. Anastasia Sri Lestari, MT serta Kepala Laboratorium Trnasportasi Dr. Caroline Sutandi.(wt/hms) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Bahas Kesiapan Menghadapi Setiap Bencana

Realitakini.com-Padang Pemerintah Kota (Pemko) Padang mendapat dukungan dalam kesiapan menghadapi bencana alam terutama gempa bumi dis...

Wagub Nasrul Abit : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tidak Ada Niat Untuk Membeda-Beda

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd7EwMB_uojW4ECl3mohksyrXvdqOA0Fi0hnktLQLy1H8MNRiHbpUwndwxM3mPaVFkaDBooGhHm6TD8zRiNRUl8a85eFJFSWQtuN-nflzHgimU29a8GMBY9qz5SnIxNwmun_qAZUX6INE/s1600/IJTI+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd7EwMB_uojW4ECl3mohksyrXvdqOA0Fi0hnktLQLy1H8MNRiHbpUwndwxM3mPaVFkaDBooGhHm6TD8zRiNRUl8a85eFJFSWQtuN-nflzHgimU29a8GMBY9qz5SnIxNwmun_qAZUX6INE/s640-rw/IJTI+1.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Awasi pemberitaan hoax yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit Nasrul Abit pada saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) III Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Sumatera Barat, di Padang, Sabtu (28/4/2018).Pers nasional diharapkan juga selalu menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI)..harap Nasrul Abit. </div>
<div style="text-align: justify;">
Musyawarah Daerah (Musda) III ini juga di hadiri itu Kadit Humas Polda Sumbar, Kabiro Humas Setdaprov, Ketua IJTI Pusat, Ketua AJI Sumbar serta panitia penyelenggaraan Musda IJTI III 2018. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan Pers dengan kemajuan teknologi informasi terus berkembang pesat dengan jaringan internet, perkembangan informasi dan media sosial hampir tidak terkendali. Saat ini di Indonesia ada 130 juta jiwa penduduk Indonesia yang mempergunakan media sosial apakah itu Facebook, twitter, Whatsapp dan lain-lain, dan masing -masing ada 3.5 jam /perhari orang membaca infornasi tersebut</div>
<div style="text-align: justify;">
. </div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu besarnya perhatian penduduk Indonesia terhadap keberadaannya media sosial dan portal berita di asia, tentunya perlu menjadi pemikiran kita bagaimana menjaga bangsa ini dari berita fitnah, bohong dan rekayasa yang dapat mempengaruhi stabilitas negara. Dan kondisi juga akan menjadi perhatian negara tetangga, karena kegiatan informasi telah menglobal, bisa hal menjadi celah bangsa lain menghancurkan kita. Jadi Pers yang bertanggung jawab dan tetap mencintai bangsa dan negara sendiri, seru Wagub Nasrul Abit </div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgveRZpypj_Lgy1cVYd2VXPrdDaUYSqYHeclb1eUe3znCcHTdDqUHY-ke_DrAVo_ze-DSqGRBh6wt_Z8si2mk7O_3kMp-ubZ1Ck89laUaWmQJ3ZZ2RaVJL2mQg_GwxwZYyFMHHGWJAqHG8/s1600/IJTI.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="252" data-original-width="470" height="210" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgveRZpypj_Lgy1cVYd2VXPrdDaUYSqYHeclb1eUe3znCcHTdDqUHY-ke_DrAVo_ze-DSqGRBh6wt_Z8si2mk7O_3kMp-ubZ1Ck89laUaWmQJ3ZZ2RaVJL2mQg_GwxwZYyFMHHGWJAqHG8/s400-rw/IJTI.jpg" width="400" /></a>Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, kita berharap Musda IJTI ini hendak dapat memilih orang-orang yang bekerja, sehingga organisasi IJTI dapat eksis dan dapat bekerja sama dengan semua pihak.</div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak ada niat untuk membeda-beda setiap kepengurusan wartawan yang diakui Dewan Pers, PWI dibantu karena kawan kawan itu melakukan pendekatan dan mau berdialog, sementara AJI dan IJTI kami belum pernah tahu siapa-siapa kepengurusanya. Diharap kepengurusan IJTI tidak salah dalam menilai ini, pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan pemerintah menfasiltasi, koordinasi dan mengayomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat didaerah ini, terang Nasrul Abit. </div>
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan IJTI memberikan penghargaan kepada kepribadian Nasrul Abit yang dalam karier sejak wakil Bupati Pessel 2000, selalu terbuka dan mudah berkomunikasi dengan wartawan terutama wartawan televisi. kemudian IJTI juga memberikan penghargaan kepada Ketua LBH Pers Padang karena selalu ada dekat dengan wartawan dan melakukan tugas advokasi nya membela kerja wartawan. Penghargaan ini diberikan oleh ketua IJTI Pusat yang didampingi Ema Yohana. (wt/Nawbs)</div>
</div>

Wagub Nasrul Abit : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tidak Ada Niat Untuk Membeda-Beda

Realitakini.com-Padang Awasi pemberitaan hoax yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Hal ini disampaikan Wakil G...

Wagub Nasrul Abit : Searahkan Penghargaan ke PKP RI Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2FTpFULq4JkGkVdVizB8iQZVGlIM629ecHcG021f6fvBqkEQFq6grpXR4iqroa5p0DbTqHUKaIZLzvj63HbFuiWglRxvtpAExL6dW2GA1sckkknCTDHAfZxyxInKYOs3iTfZNwy5rbnQ/s1600/28+ap+na.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="251" data-original-width="472" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2FTpFULq4JkGkVdVizB8iQZVGlIM629ecHcG021f6fvBqkEQFq6grpXR4iqroa5p0DbTqHUKaIZLzvj63HbFuiWglRxvtpAExL6dW2GA1sckkknCTDHAfZxyxInKYOs3iTfZNwy5rbnQ/s640-rw/28+ap+na.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realiatakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
PKP RI Sumbar yang memiliki anggota lebih kurang 85.000 dengan 130 unit se Sumatera Barat telah berjalan dengan baik. Pemerintah provinsi tentu sangat senang, namun untuk kemajuan kesejahteraan perlu juga tambahan kegiatan selain simpan pinjam seperti, minimarket dan kegiatan yang mengabungkan, menguntungkan dan memajukan sektor riil.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sumatera Barat diakui 95 persen sektor ekonomi diperankan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM), tetapi apakah hanya dengan UKM terus menerus tidakkah terpikiran akan pengabungan usaha sehingga dapat menjadi besar 42 miliar modal koperasi Sumbar, yang terus digulir dalam meningkatkan hasil usaha koperasi di daerah ini. Dan kita berharap untuk meningkatkan produktifitas usaha adanya masuk penyertaan modal, melalui perda yang disyahkan oleh DPRD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kenapa perlu penyetaan modal karena pengelolaan koperasi, tingkat kemacetan amat rendah dan tentunya keuntungan dapat menambahkan penerimaan APBD, usul Nasrul Abit. Hal ini disampai Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat memberikan sambutan pada acara Ralat Anggota Tahuan (RAT) PKP RI Provinsi Sumatera Barat, Sabtu malam (28/4/2018).Wagub Nasrul Abit kembali mengingatkan bahwa setiap ASN wajib masuk Koperasi. Koperasi bagian dari gerakan ekonomi masyarakat dalam memaju pertumbuhan ekonomi nasional.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dan saat ini juga menghimbau pemkab Solok Selatan, pemkab Kepulauan Mentawai, agar membentuk kepengurus Pusat Koperasi Daerah di daerah masing-masing. Karena data masih ada 2 daerah yang membuat membentuk perwakilan koperasi daerah, himbaunya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pusat Koperasi Pegawai Repubublik Indonesia (PKP RI) provinsi Sumatera Barat tingkat kredit macetnya nol dan PKP RI Sumbar terbaik secara nasional. Dengan demikian  Wagub Nasrul Abit menyerahkan penghargaan  kepada unit koperasi berprestasi di Sumatera Barat (PNa/wt).</div>
</div>

Wagub Nasrul Abit : Searahkan Penghargaan ke PKP RI Sumbar

Realiatakini.com-Padang PKP RI Sumbar yang memiliki anggota lebih kurang 85.000 dengan 130 unit se Sumatera Barat telah berjalan denga...

Wagub Nasrul Abit Bangga Penampilan Anak Didik Pondok Pesantren Modren Putri Ulul Albab, Yang Mahir Berbahasa Arab Dan Inggris

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWXF4R4VgGg2SIU8ThZSwzg5IqldfmxH992aGYB31pubCN56f33oIELJxzFcLIFPFmJJfpr269-pUT7jM77Xr6a8FPoqfrlbbXAEWw86uhZGomeQZPiV_iI4c6LPB8JWX3-oWOjHHur48/s1600/Pesantren.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="253" data-original-width="470" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWXF4R4VgGg2SIU8ThZSwzg5IqldfmxH992aGYB31pubCN56f33oIELJxzFcLIFPFmJJfpr269-pUT7jM77Xr6a8FPoqfrlbbXAEWw86uhZGomeQZPiV_iI4c6LPB8JWX3-oWOjHHur48/s640-rw/Pesantren.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: 21px;"><b>Realitakini.com-Dhamasraya</b></span></div>
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Wagub
Nasrul Abit menyampaikan, saat ini banyak pejabat dan menteri kabinet kerja
dari tamatan pondok pesantren, termasuk Rektir UIN Imam Bonjol dari pesantren
Gontor. Ini menandakan sekolah umum dengan pondok pesantren telah sejajar,
bahkan mungkin pendidikan umum kalah dalam pendidikan karakter. <o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Kita Bangga Pesantren Modern Ulul Albab di
Milad yang ke- 7Kampung Dongdan. Kita bangga dan senang peringatan Milad ke-7
Pondok Pesantren Modren Putri Ulul Albab sangat baik, penampilan anak didik
yang mahir berbahasa arab dan inggris adalah sesuatu yang amat dibutuhkan dalam
meningkatkan daya saing SDM Sumatera Barat saat ini. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera
Barat Nasrul Abit pada saat memberikan sambutan diacara Milad Pondok Pesantren
Mo<span class="textexposedshow">dren Ulul Albab di Koto Baru Dhamasraya, Sabtu
(28/4/2018).</span>Hadir dalam kesempatan itu Rektor Univesitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang Dr. Eka Putra Wirman, MA, utusan Kanwil Kemenag Sumbar,
Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, pimpinan dan pengajar Ponpes Ulul Albab
serta utusan para donatur baik dari dalam maupun luar negeri ( timur tengah)<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">.Pemprov. Sumbar semenjak pembagian
kewenangan, SMK dan SMA menjadi tanggungjawab provinsi, telah merubah kondisi
APBD yang semula baik, kini menjadi terbatas, ujar Nasrul Abit. Wagub Nasrul
Abit juga menyampaikan, pendidikan karakter yang dilandasi agama ini tentunya
akan dampak kepribadian yang baik, seperti pepatah, " belajar diwktu kecil
bagai menulis diatas batu, belajar diwaktu tua bagai menulis diatas air " <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Belajar agama itu memang sedari kecil
sehingga besar sudah menjadi pakaian kebiasaan sehari-hari. Pendidikan agama
itu dipaktekan bukan sebatas pengetahuan umum itulah bagian dari pendidikan
berkaraktwe yang berakhlak. Kita senang walau ditempat terpencil dalam kawasan
kebun sawit, lahan sekolah yang 5 (lima) hektar ini tentu butuh pengembangan
dalam mendidik siswanya lebih banyak lagi ditahun tahun mendatang. Perhatian
pemkab Dhamasraya tentu amat dibutuhkan baik dalam bantuan sosial pendidikan
juga bantuan kegiatan sosial sekolah lainnya<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Kita yakin tamatan pondok pesentren Ulul
Albab akan berhasil dalam kariernya apakah jadi pengusaha, pegawai, pemimpin
wanita yang tangguh. Makanya semangat dan belajar itu sungguh-sungguh jangan
terlalu sering mengikuti yang namanya Whast Aap atau media sosial lainnya
karena itu akan menghabiskan waktu. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 16.0pt;">Berlajar dengan mempelajari buku-buku dan
hal-hal praktek lainnya lebih tepat dan terarah guna meraih apa yang
dicita-citakan, bukan berarti tidak melek informasi akan tetapi membatasi untuk
hal -hal yang positif semata, ajak Nasrul Abit Dt. Malintang Panai. Peringatan
Milad Ke-7 Pondok Pesantren Ulul Albab menampikan pragmen berbahasa arab dan
berbahasa inggris dengan mengisahkan cerita perjuangan Hj. Rangkayo Rasuna Said
dalam pengembangan pendidikan dan politik kaum wanita di Sumatera Barat.(wt/Nawgb)<o:p></o:p></span></div>
</div>

Wagub Nasrul Abit Bangga Penampilan Anak Didik Pondok Pesantren Modren Putri Ulul Albab, Yang Mahir Berbahasa Arab Dan Inggris

Realitakini.com-Dhamasraya Wagub Nasrul Abit menyampaikan, saat ini banyak pejabat dan menteri kabinet kerja dari tamatan pondok pesa...

Padang Elly Thrisyanti, Harapkan Perwako Nomor 11 Tahun 2018 Di Tinjau Ulang

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKkr8V2kIzXybDFAiFBgBhZfTYyTxG4JdJkknQQ9u3BwQcE77sRJmg5fLpmFKsuOn3CpkV4yAul3EnVBQQalpAeuMXNrjEn28MMIGSyraKnqAw6XSzVJUVRGmK56e6Ju3nF7WoBG0-8T0/s1600/ELI+KETUA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKkr8V2kIzXybDFAiFBgBhZfTYyTxG4JdJkknQQ9u3BwQcE77sRJmg5fLpmFKsuOn3CpkV4yAul3EnVBQQalpAeuMXNrjEn28MMIGSyraKnqAw6XSzVJUVRGmK56e6Ju3nF7WoBG0-8T0/s640-rw/ELI+KETUA.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
 Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti, mengatakan, Perwako Nomor 11 Tahun 2018 yang diterbitkan 24 Januari 2018 oleh Walikota (non aktif) Mahyeldi Ansharullah jelang ia cuti Pilkada, memang sangat disayangkan karena aturan Perwako tersebut dinilai membuat terjadinya pemangkasan yang anggaran luar biasa pada kategori besaran anggaran pemberian hibah dan bantuan sosial. Jumat (27/4)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Tapi, apa yang kita harapkan agar Perwako ini untuk ditinjau ulang kembali sudah disampaikan kepada Sekda dan saat ini kan masih belum ada finalisasinya,” kata Elly.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Elly mengatakan, Sekda sendiri tentunya akan menyampaikan hal itu kepada walikota dalam mengambil kebijakan untuk merubahnya. Sementara, walikota sekarang sedang cuti, sehingga dalam mengambil kebijakan tidak bisa dilakukan oleh Pjs walikota dan harus menunggu hingga bulan Juni atau Juli nanti.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut disampaikan, dewan akan membuat agenda untuk duduk bersama lagi guna membahas persoalan mengenai Perwako Nomor 11 Tahun 2018 itu. Intinya adalah, untuk merubah atau mengambil kebijakan harus dilakukan melalui rapat. “Harus duduk bersama antara eksekutif dan legislatif,” ungkap Kader Gerindra tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD Padang Desak Eksekutif dan Legislatif Untuk Revisi Perwako 11 tahun 2018</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu Anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa tetap mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk membatalkan atau merevisi Peraturan Walikota (Perwako) Padang nomor 11 tahun 2018 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kami tetap mendesak perwako tersebut dibatalkan atau direvisi. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap berjuang untuk itu,” tegas pria yang akrab disapa Esa itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bahkan, kata Esa, ia bersama fraksinya tetap meminta Perwako Nomor 11 tahun 2018 yang dianggap mengebiri bantuan sosial kepada masyarakat tersebut untuk dibatalkan. Ia selama ini mendesak agar DPRD Padang mengeluarkan surat rekomendasi pembatalan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Cuma saya tidak tahu, karena ada pimpinan yang bilang tidak usah mengeluarkan rekomendasi, tetapi cukup pembicaraan pimpinan dengan pemko. Sekda memang mengatakan akan memperbaiki, tetapi bagian mana yang diperbaiki, belum kelihatan bagi kita,” ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini.“Selain itu yang menjadi pertanyaan, kenapa perwako tersebut lebih dahulu dikeluarkan, sedangkan Perda nya saja belum lahir,” pungkasnya.(*wt)</div>
</div>

Padang Elly Thrisyanti, Harapkan Perwako Nomor 11 Tahun 2018 Di Tinjau Ulang

Realitakini.com-Padang Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti, mengatakan, Perwako Nomor 11 Tahun 2018 yang diterbitkan 24 Januari 2018 o...

Hendra Irwan Rahim :Lkpj Tahun 2017 Sudah Baik,Tapi Masih Terdapt Beberapa Kelemahan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs9DZTtOIBRmw4yIyOVrgEsVUmr4UHMjKY_jBpEXTLrvQWqB21s5Ti9VYu_JEu5x5RxhngCUPzlIJ4R_tA-hV9HOUJ5lFkTuKBYdI3ZnKvWBECHDL02-h7trXV_0TlDraTZqYqpJS3WCA/s1600/LKPJ.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs9DZTtOIBRmw4yIyOVrgEsVUmr4UHMjKY_jBpEXTLrvQWqB21s5Ti9VYu_JEu5x5RxhngCUPzlIJ4R_tA-hV9HOUJ5lFkTuKBYdI3ZnKvWBECHDL02-h7trXV_0TlDraTZqYqpJS3WCA/s640-rw/LKPJ.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat  mengatakan ,”Dari evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2017, pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa kelemahan sehingga beberapa target kinerja pembangunan daerah belum dapat diwujudkan secara maksimal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Hal ini sampaikannya   Henra saat memimpin Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Penyerahan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat Tehadap LKPj Kepala Daerah Tahun 2017, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (27/4).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanju t Ia mengatakan Terhadapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah baik tentu perlu diapresiasi dan mendapat dukungan,” kata Hendra Irwan Rahim.Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan. Sehingga beberapa target kinerja pembangunan daerah belum dapat diwujudkan secara maksimal.Kelemahan karena kinerja yang belum memuaskan ini tentunya harus dikoreksi demi perbaikan ke depan,” ucapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disebutkan Hendra Irwan Rahim, berdasarkan kajian dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa permasalahan utama yang mendapat perhatian dan koreksi. Empat item kritikan dan koreksi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2017 yang hendaknya menjadi perhatian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pertama adalah, masih lemahnya perencanaan dalam penyusunan program dan kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Kelemahan ini ditunjukkan dengan masih adanya kegiatan yang tidak sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, serta program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” katanya.Permasalahan kedua adalah, lanjut Hendra Irwan Rahim, mengenai pengawasan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Agar Gubernur meningkatkan lagi pengawasan, sehingga hambatan dan permasalahan terkait pelaksanaan program kegiatan dapat diantisipasi lebih dini. Selanjutnya yang menjadi catatan adalah sinkronisasi program kegiatan antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten dan kota serta antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Sinkronisasi program kegiatan masih lemah dan perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga pembangunan yang dibiayai APBD bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Hendra Irwan Rahim seraya mengingatkan Gubernur.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra Irwan Rahim menambahkan, catatan yang diberikan DPRD melalui rekomendasi, hendaknya ditindaklanjuti oleh Gubernur bersama perangkatnya. Dengan demikian, permasalahan dan kelemahan yang masih ditemui saat ini tidak terulang lagi ke depannya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra Irwan Rahim menegaskan, substansi dari rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Rekomendasi adalah sebagai bentuk evaluasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah yang dilakukan dengan objektif dengan tujuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi semakin baik. (Wt /S)</div>
</div>

Hendra Irwan Rahim :Lkpj Tahun 2017 Sudah Baik,Tapi Masih Terdapt Beberapa Kelemahan

Realitakini.com Padang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengatakan ,”Dari evaluasi terhadap Lapor...

Perlakuan Pemerkosaan Turis Denmark Sangat Memealukan Masyarak Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijtYGnbHOUpat7gBmpSo8uSpRjfZYNqMk2rAKq2TEYziW6AP2zvbupCpm5Ifw996RBkH6n9TCB0RsIXhvv60POaf5tsRIAjtmvCArhZ4IGhzCmWjGaeOPmaQB8cWFFbidOnlVDZk-IlFg/s1600/WG.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="251" data-original-width="474" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijtYGnbHOUpat7gBmpSo8uSpRjfZYNqMk2rAKq2TEYziW6AP2zvbupCpm5Ifw996RBkH6n9TCB0RsIXhvv60POaf5tsRIAjtmvCArhZ4IGhzCmWjGaeOPmaQB8cWFFbidOnlVDZk-IlFg/s640-rw/WG.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini,com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah membaca disalah satu media online Sumatera Barat, Kamis malam (26/4/2018).Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit, sangat marah ketika mengetahui ada berita tidak sedap ini,. Ini merusak citra pariwisata Mentawai khususnya dan Sumbar umumnya.”ujar Wagub </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kejadian yang memalukan dan merusak tatanan promosi Pariwisata  Sumatera Barat terutama di Kepulauan Mentawai yang telah mendunia ini,” tegas Nastul Abit.“Kepada pihak keamanan dilokasi agar menindak tegas sipelaku sesuai aturan berlaku, supaya menjadi perhatian bagi yang lain bahwa perbuatan itu amat memalukan masyarakat  Sumbar dan juga akan berdampak pada kunjungan pariwisata yang saat ini sangat meningkat .Tindak tegas dan beri efek jera kepada pelaku pemerkosaan turis warga negara Denmark. ,,” ujar Wagub Nasrul Abit kecewa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wagub Nasrul Abit juga mengingatkan agar setiap wisatawan wanita agar didampingi oleh teman dan keluarga, jangan lagi berpergian sendirian.Kita tahu pengaruh globalisasi informasi saat ini, jika tidak dibarengi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang kuat seseorang akan mudah terpengaruh pada prilaku yang tidak baik</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, agar mampu menjadi tuan rumah dalam memajukan pembangunan kepariwisataan di daerah ini. Pengembangan wisata jika kita kelola dengan baik akan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Oleh karena itu, mari kita jaga keamanan, kenyaman dan ketertiban diwilayah masing-masing untuk kemajuan daerah,” himbau Nasrul Abit.Kejadian tersebut berawal saat korban berinisial SL (24) berjalan kaki di pinggir pantai dan hendak pergi ke Mentawai Surf Camp di Pulau Nyang-nyang, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Menurut keterangan korban, kejadian itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB saat korban sedang berjalan di pinggir pantai,” ujar Kasat Reskrim Polres Mentawai, Iptu Herit Syah, kepada wartawan di Padang.(wt/zrd)</div>
</div>

Perlakuan Pemerkosaan Turis Denmark Sangat Memealukan Masyarak Sumbar

Realitakini,com-Padang Setelah membaca disalah satu media online Sumatera Barat, Kamis malam (26/4/2018).Wakil Gubenur Sumatera Barat...

Aprianto Menilai Perwako No 11 Bagus, Tapi Ada Aturan Yang Perlu Dikoreksi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB6aagdASmHDQeTSXK1ldPf_qfJbmlK_FRlcIQTyogOGPDnrj_kwmk1PFJQmuwl_b3FfNrpDBT8iz49Uv3X530AmkxweU7GbkPBx2_Zv7pf0X1OlDFJo9Jq-Us0ID6fhNpg6_RObzg5wo/s1600/Aprianto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB6aagdASmHDQeTSXK1ldPf_qfJbmlK_FRlcIQTyogOGPDnrj_kwmk1PFJQmuwl_b3FfNrpDBT8iz49Uv3X530AmkxweU7GbkPBx2_Zv7pf0X1OlDFJo9Jq-Us0ID6fhNpg6_RObzg5wo/s640-rw/Aprianto.jpg" width="640" /></a></div>
Realitakin.com –Padang<br />
<div style="text-align: justify;">
Program bantuan modal usaha bagi keluarga tidak mampu sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Padang nomor 11 tahun 2018 dinilai sangat bagus sekali. Namun, untuk realisasinya, tetapi ada yang menerima bantuan dari pemerintah yang sebelumnya telah menerima dan masuk dalam database di Dinas Sosial Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota DPRD Kota Padang, Aprianto berharap agar ada aturan yang dinilai perlu dikoreksi, data untuk bantuan bagi keluarga kurang mampu harus diverifikasi ulang S\\esuai dengan Perwako 11 tahun 2018, di sana ada beberapa item untuk bantuan sosial yakni seperti bantuan modal usaha bagi keluarga tidak mampu dan bantuan pendidikan. Menurutnya, data yang ada saat ini sudah tidak valid lagi. Karena, data yang digunakan diambil dari kelurahan dan Dinas Sosial merupakan data lama, sementara kondisi saat ini tentunya sudah pasti ada perubahan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Ada keluarga yang bisa dikatakan sudah mampu, masih saja menerima bantuan. Sementara, masih banyak keluarga yang betul-betul membutuhkan bantuan sama sekali, tapi tidak pernah menikmati bantuan,” ungkap Perjuangan itu  Rabu (26/4) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan, seharusnya untuk penerima bantuan harus benar-benar keluarga tak mampu sesuai kondisi saat ini. Bantuan jangan hanya bagi keluarga yang sudah pernah medapatkan kartu bantuan yang dahulu saja, bisa jadi saat ini kehidupan mereka sudah membaik.Aprianto menegaskan, selaku wakil rakyat ia tidak ingin masyarakat di Dapil nya yang betul-betul membutuhkan bantuan karena memang keluarga kurang mampu, tapi malah tidak mendapatkan yang pantas mereka dapatkan. Jangan dengan adanya aturan itu, malah akan menjadi ketimpangan sosial di tengah masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Aprianto juga menekankan, bagi keluarga yang tidak mampu tapi belum masuk data di Dinas Sosial, maka itu menjadi tanggung jawab setiap RT untuk melakukan data ulang. Jangan terjadi kongkalikong dalam melakukan pendataan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Minimal satu tahun sekali harus dilakukan verifikasi ulang data warga kurang mampu ini di setiap kelurahan. Tugas RT nanti memberikan data terbaru ke pihak kelurahan setempat dan pihak kelurahan ke Dinas Sosial, sehingga setiap kelurahan mempunyai data valid terbaru,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
I</div>
<div style="text-align: justify;">
a mengingatkan, bantuan adalah bagi mereka yang benar benar dari keluarga tak mampu, jangan main – main untuk realisasinya. Sebab, dalam realisasinya nanti diusulkan melalui pokir dewan. Ia tidak ingin warga di Dapilnya yang betul-betul membutuhkan bantuan menjadi kecewa nanti.Kata kader PDI Perjuangan ini. “Bantuan itu direalisasikan melalui pokir dewan yang disalurkan bagi keluarga tidak mampu. Alangkah bahagianya ketika nanti pokir ini bisa dinikmati oleh keluarga yang benar-benar tidak mampu. Itu adalah kepuasan batin tersendiriwt*)</div>
</div>

Aprianto Menilai Perwako No 11 Bagus, Tapi Ada Aturan Yang Perlu Dikoreksi

Realitakin.com –Padang Program bantuan modal usaha bagi keluarga tidak mampu sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Padang nomor 11 tahun...

Wagub Nasrul Abit : Kebudayaan Bukan Persoalan Seni Budaya Semata Akan Tetapi Berkaitan Dengan Kepribadian Satu Daerah,

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfB8jvaEDBhp0iBECqPjUin9tjCZafIEWzqCkZ-w6-7v_YH_tV-Mf5obDgxlenR4flg0GYASxyeOyOh-T5Cq3xbwilA71aPL2JytFR99Uh05g-dIUD4b3wMSpxuabra0lqnedcrhqkvKQ/s1600/26+ABAP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="252" data-original-width="470" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfB8jvaEDBhp0iBECqPjUin9tjCZafIEWzqCkZ-w6-7v_YH_tV-Mf5obDgxlenR4flg0GYASxyeOyOh-T5Cq3xbwilA71aPL2JytFR99Uh05g-dIUD4b3wMSpxuabra0lqnedcrhqkvKQ/s640-rw/26+ABAP.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realiatakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil Gubebur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Inna Muara Padang, Kamis malam (26/4/2018).  Lokaraya tersebut di ikuti lebih kurang 80 orang Peserta dari Sumbar dan Bengkulu. Balai Perlesyarian nilai kebudayaan Sumbar, Bengkulu dan Sumsel. Acara Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Direktorat Jendral Kebudayaan, Padang, berlangsung dari tgl 26-28 April 2018</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hadir dalam kesempatan itu Setditjen dan beberapa pejabat eselon II dan III dilingkungan Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mewakili Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi, Kabupaten /Kota Sumatera Barat dan Bengkulu, Kebudayaan bukan persoalan seni budaya semata akan tetapi banyak hal yang berkaitan dengan kepribasian satu daerah, mulai dari llogat bahasa, pakaian, infrastruktur rumah, tata cara kehidupan lainnya yang melekat menjadi kebiasaan masyarakat satu daerah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bicara kebudayaan berarti bicara membangkitkan semangat jatidiri bangsa dalam merajut kembali nilai nilai rasa nasionalisme keaneka ragaman suku, budaya, adat istiadat, yang ada diseluruh Nusantara, tumpah darah IndonesiaLebih lanjut Wakil Gubernur Nasrul Abit, kebudayaan merupakan nilai-nilai kepribadian bangsa yang ada di seluruh daerah sebagai jatidiri yang telah dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam Kebhinekaan Tunggal Ika, yang saat ini karena perkembangan kemajuan zaman hampir ditinggalkan anak bangsa. Kita boleh pandai berbahasa asing, bahasa nasional Indonesia namun jangan pernah melupakan dan malu dengan bahasa ibu dan daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saya jika ketemu dengan orang kampung tetap memakai bahasa kampung dengan logat khas, dimanapun bertemu", ungkap Nasrul Abit. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kita mesti lestarikan ini sebagai kekayaan budaya yang merupakan bahagian dari kecintaan kampung halaman implementasi dari cinta tanah air Indonesia. UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.Menjawab amanat penting tersebut, DPR RI bersama dengan Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melahirkan Undang-undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada 27 April 2017. Undang-undang ini lahir sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, serta membina objek-objek pemajuan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan payung undang-undang ini semua pihak diharapkan dapat bekerjasama gotong-royong memajukan kebudayaan nasional Indonesia, sehingga keragaman budaya yang kita miliki dapat meningkatkan kesejahteraan, memandu pembentukan karakter bangsa, serta mempengaruhi perkembangan peradaban dunia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dan hari ini semua kita diminta menyampaikan pokok-pokok pikiran nilai nilai kebudayaan dimasing-masing daerah yang dihimpun serta nantinya dapat jadi pedoman arah kerja kegiatan kebudayaan dimasing-masing daerah sebagai aset bangsa, terang Wagub Nasrul Abit. Wagub Nasrul Abit juga mengingatkan kembali perlu membangun kebanggaan daerah, apakah dengan membangun setiap kantor, tokoh maupun rumah untuk memasang atap gonjong atau khas minang Sumatera Barat lainnya yang ada dipinggir jalan atau dilokasi lokasi wisata yang unik dan cantik. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mungkin disetiao rumah makan kita dimanapun baik yang ada di ranah maupun dirantau agar membuar asesoris khaa minang, minimal gambar atau lukisan yang mengambarkaj kebudayaan minangkabau. </div>
<div style="text-align: justify;">
Kita mesti bangun rasa kebanggaan daerah sebagai karakter dan jatidiri anak bangsa dalam menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa, seru Nasrul Abit. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Katerina Muliana, staf ahli bidang regulasi Kementrian pendidikan dan kebudayaan menyampaikan, Undang-undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menekankan pada penguatan tata kelola kebudayaan, dengan fokus pada aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, Indonesia kini memiliki pegangan yuridis formal untuk mengelola kekayaan budayanya. Pada tanggal 27 April 2018 kita memperingati satu tahun ditetapkannya UU tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kurun satu tahun berlakunya UU No.5 Tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, sudah mengambil sejumlah langkah untuk melaksanakan amanat UU tersebut, yaitu: Pertama, Sosialisasi UU No.5 Tahun 2017 kepada kalangan seniman dan pegiat budaya, akademisi, satuan kerja pemerintah pusat dan daerah yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan, dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk juga lembaga internasional seperti UNESCO. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedua, Penyiapan alokasi APBN untuk mendukung pemajuan kebudayaan di daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang kebudayaan. Langkah ini merupakan terobosan kebijakan baru yang untuk pertama kalinya dilakukan, dan akan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. DAK bidang kebudayaan akan dibagi untuk pembangunan fisik dan non-fisik, mencakup antara lain bantuan sarana kesenian untuk sekolah, dan Bantuan Operasi Penyelenggaraan (BOP) untuk museum dan taman budaya. </div>
<div style="text-align: justify;">
Ketiga, Mengintegrasikan amanat UU No.5 Tahun 2017 dalam Pedoman Penyusunan APBD bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Dengan langkah ini diharapkan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia dapat menyelaraskan anggaran di bidang kebudayaan dengan amanat UU No.5 Tahun 2017 dan peraturan perundangan lainnya mengenai kebudayaan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keempat, Pengembangan INDONESIANA, sebuah platform pengembangan ekosistem dan penguatan kapasitas penyelenggaraan kegiatan kebudayaan. Platform ini adalah langkah konkret pelaksanaan amanat UU No.5 Tahun 2017 melalui aksi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, seniman dan pegiat budaya, perguruan tinggi, perwakilan negara sahabat, organisasi internasional, sampai pada sektor usaha. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kelima, Penyiapan Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) yang merupakan cikal bakal dibentuknya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Sebagai amanat Undang-undang, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu ini akan menjadi sebuah jaringan data yang menghubungkan pusat-pusat data terkait objek pemajuan kebudayaan yang telah dimiliki oleh berbagai kementerian, lembaga, institusi, perguruan tinggi, dan berbagai pusat-pusat data kebudayaan inisiatif  masyarakat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keenam, Penyusunan regulasi yang diamanatkan UU No.5 Tahun 2017, khususnya yang terkait penyusunan strategi kebudayaan. Berbeda dengan berbagai upaya penyusunan strategi kebudayaan selama ini yang cenderung eksklusif, maka di bawah payung UU ini penyusunan strategi kebudayaan dilakukan dengan metode bottom-up dimulai dari kabupaten/kota dan dengan melibatkan masyarakat luas, khususnya para pelaku budaya</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
Selama bulan April 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPT Ditjen Kebudayaan, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Badan Penelitian dan Pengembangan, bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, sudah memulai proses ini. Diharapkan pada November 2018 seluruh rangkaian bisa diselesaikan dan hasilnya diumumkan dalam Kongres Kebudayaan</div>
<div style="text-align: justify;">
. </div>
<div style="text-align: justify;">
Seluruh rangkaian kegiatan di atas mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian/lembaga, terutama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berbagai elemen masyarakat, khususnya para pelaku budaya, juga turut menyambut lahirnya UU No.5 Tahun 2017. Pada 7-9 Maret 2018 telah berlangsung Konferensi Musik Indonesia di kota Ambon. Diskusi dalam konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi yang berisi 12 butir Rencana Aksi yang selaras dengan amanat UU No. 5 Tahun 2017. Pada 20-22 April 2018 Forum Masyarakat Kesenian Nasional (FMKN) juga menghasilkan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola kesenian yang sesuai dengan amanat UU serta bersepakat untuk mendukung proses penyusunan strategi kebudayaan, ungkapnya(Hps/wt)</div>
</div>

Wagub Nasrul Abit : Kebudayaan Bukan Persoalan Seni Budaya Semata Akan Tetapi Berkaitan Dengan Kepribadian Satu Daerah,

Realiatakini.com-Padang Wakil Gubebur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama