Realita Kini

Pendapat Akhir Fraksi- fraksi DPRD Kota Padang Di Tunda

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0doX0u7bXd1svWRIUmYNLUg_NIzrq09-LU69ZX8csYmExw1P0KqQgiAu9V7YkXgTh5ktJLoP4BuGXcC-5FD-RAyhyI6R7bNQpXKhPlEHkFr1j4NpezADi6aERnw3HgJ2XoWUPdVTE1fk/s1600/DPRD+Kota+Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0doX0u7bXd1svWRIUmYNLUg_NIzrq09-LU69ZX8csYmExw1P0KqQgiAu9V7YkXgTh5ktJLoP4BuGXcC-5FD-RAyhyI6R7bNQpXKhPlEHkFr1j4NpezADi6aERnw3HgJ2XoWUPdVTE1fk/s640-rw/DPRD+Kota+Padang.jpg" width="640" /></a></div>
Realitakini.com- Padang<br />
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang hari Jumat (5/7/2019) menunda rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi- fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018 pada hari Senin (8/7/2019).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripurna semula dijadwalkan hari ini namun ditunda. Sebelumnya Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan Nota Pengantar Ranperda dimaksud dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Senin (24/6) lalu.Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Asrizal dengan diikuti Wakil Ketua DPRD Padang Muhidi, para anggota DPRD Padang dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. Juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang dan stakeholder terkait lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melalui rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang menjadwalkan kunjungan kerja ke luar daerah mulai tanggal 26 s.d 30 Juni 2019. Pembahasan langsung dilanjutkan di Bukittinggi pada tanggal 1 s.d 4 Juli 2019. Sebelumnya dibentuk empat panitia khusus sesuai dengan tugas kedewanan yang terbagi habis pada 4 komisi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kesempatan itu Wali Kota Mahyeldi mengatakan, sejak berlakunya Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan yang disampaikan, merupakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Diantaranya terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan</div>
<div style="text-align: justify;">
operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diterangkannya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 merupakan implementasi dari kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yangs secara teknis operasional merupakan tindak lanjut dari Perda No.11 Tahun 2017 tentang APBD TA 2018. Sebagaimana</div>
<div style="text-align: justify;">
laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban APBD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan," tukasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mahyeldi menambahkan, sesuai dengan ketentuan pasal 31 Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus diperiksa oleh BPK sebelum disampaikan ke DPRD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Memenuhi ketentuan itu, kami telah menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Kota Padang TA 2018 kepada BPK Perwakilan Sumbar pada 29 Maret 2019 lalu untuk diaudit oleh BPK RI. Alhamdulillah, BPK memberikan lagi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi atas laporan keuangan Pemko Padang tahun 2018. Opini WTP ini merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, dan kita telah menerimanya yang keenam kalinya. Prestasi ini dapat diraih juga tidak lepas dari dukungan semua anggota DPRD Kota Padang," imbuh wako.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut kata wali kota, beberapa hal yang telah dan terus dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid, akuntabel dan transparan ada beberapa. Diantaranya melalui penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan diungkap secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan semua hal yang terkait dan mempengaruhi penyajian laporan keuangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya tambahnya, dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah, peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi keuangan daerah oleh semua SKP. Kemudian meningkatnta komitmen semua elemen pendukung pelaksanan administrasi keuangan daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
'Semoga apa yang disampaikan kali ini dapat dibahas dan diproses oleh dewan yang terhormat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan waktu yang direncanakan," tandas wako mengakhiri penyampaian.(ss/nn)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Pendapat Akhir Fraksi- fraksi DPRD Kota Padang Di Tunda

Realitakini.com- Padang Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang hari Jumat (5/7/2019) menunda rapat paripurna Pendapa...

Pendapat Akhir Fraksi- Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018di Undur

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie8GQe6zeTKxL-P97dD0nfLrLX2BlKH0pjRvQCtVv5h9lsF-fHnjUwspic6yi9gujHzALzmB6AqOmg0crghiGfcAzvr2lXYk6BlaPp_ufaP0damoUByGYmHJToW5-seVtOo6NOCaZDDc4/s1600/DPRD+Kota+Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie8GQe6zeTKxL-P97dD0nfLrLX2BlKH0pjRvQCtVv5h9lsF-fHnjUwspic6yi9gujHzALzmB6AqOmg0crghiGfcAzvr2lXYk6BlaPp_ufaP0damoUByGYmHJToW5-seVtOo6NOCaZDDc4/s640-rw/DPRD+Kota+Padang.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com Padng </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripurna semula dijadwalkan hari ini Jumat (5/7/2019)diundur  Badan Musyawarah DPRD Kota Padang.Rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi- fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran  2018 mejadi hari Senin (8/7/2019).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan Nota Pengantar Ranperda dimaksud dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Senin (24/6) lalu.Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Asrizal dengan diikuti Wakil Ketua DPRD Padang Muhidi, para anggota DPRD Padang dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. Juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang dan stakeholder terkait lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melalui rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang menjadwalkan kunjungan kerja ke luar daerah mulai tanggal 26 s.d 30 Juni 2019. Pembahasan langsung dilanjutkan di Bukittinggi pada tanggal 1 s.d 4 Juli 2019. Sebelumnya dibentuk empat panitia khusus sesuai dengan tugas kedewanan yang terbagi habis pada 4 komisi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kesempatan itu Wali Kota Mahyeldi mengatakan, sejak berlakunya Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan yang disampaikan, merupakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</div>
<div style="text-align: justify;">
"Diantaranya terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan," sebutnya.Diterangkannya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 merupakan implementasi dari kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yangs secara teknis operasional merupakan tindak lanjut dari Perda No.11 Tahun 2017 tentang APBD TA 2018. Sebagaimana laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban APBD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan," tukasnya. Mahyeldi menambahkan, sesuai dengan ketentuan pasal 31 Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus diperiksa oleh BPK sebelum disampaikan ke DPRD</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Memenuhi ketentuan itu, kami telah menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Kota Padang TA 2018 kepada BPK Perwakilan Sumbar pada 29 Maret 2019 lalu untuk diaudit oleh BPK RI. Alhamdulillah, BPK memberikan lagi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi atas laporan keuangan Pemko Padang tahun 2018. Opini WTP ini merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, dan kita telah menerimanya yang keenam kalinya. Prestasi ini dapat diraih juga tidak lepas dari dukungan semua anggota DPRD Kota Padang," imbuh wako.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut kata wali kota, beberapa hal yang telah dan terus dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid, akuntabel dan transparan ada beberapa. Diantaranya melalui penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan diungkap secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan semua hal yang terkait dan mempengaruhi penyajian laporan keuangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya tambahnya, dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah, peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi keuangan daerah oleh semua SKP. Kemudian meningkatnta komitmen semua elemen pendukung pelaksanan administrasi keuangan daerah.'Semoga apa yang disampaikan kali ini dapat dibahas dan diproses oleh dewan yang terhormat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan waktu yang direncanakan," tandas wako mengakhiri penyampaian.(ss/nn)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Pendapat Akhir Fraksi- Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018di Undur

Realitakini.com Padng Rapat paripurna semula dijadwalkan hari ini Jumat (5/7/2019)diundur Badan Musyawarah DPRD Kota Padang.Rapat pa...

Belajar" Tata Kelola Pembangunan berkelanjutan DPRD Prabumulih Kunjungi ke DPRD kota Padang

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjetP6rhNX6SUky6uyuTlN_tk-JvH0HNcT33aW9cljGUOichH7oA9ccbG23Wn33Mx4Ts5yaGj-1qh_VzwB2uhi0mPN4cPDJbeL1IOmS1bOyejGCjp8UZWqoI1EQMhj4paQHLjjjzfDadHc/s1600/drpd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjetP6rhNX6SUky6uyuTlN_tk-JvH0HNcT33aW9cljGUOichH7oA9ccbG23Wn33Mx4Ts5yaGj-1qh_VzwB2uhi0mPN4cPDJbeL1IOmS1bOyejGCjp8UZWqoI1EQMhj4paQHLjjjzfDadHc/s640-rw/drpd.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.cpm-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
DPRD Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, berkunjung ke DPRD Kota padang  Kamis, 4 Juli 2019. Kedatangan mereka bertujuan untuk mempelajari tata cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk Ppmbangunan berkelanjutan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rombongan diterima langsung oleh Elfauzi selaku  Kasubag Humas, Protokoler dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Padang. Elfauzi menjelaskan, suatu tata pemerintahan terdapat pihak pemangku kepentingan meliputi tiga pihak, yaitu negara-pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta atau biasa juga disebut sebagai state civil society-market.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara sektor yang menjadi subyek untuk diatur meliputi aspek yang cukup luas seperti: penggunaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan negara, ulasnya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Subyek yang diatur di dalam tata pemerintahan juga meliputi: proses, mekanisme dan kelembagaan, dimana warga dan kelompok masyarakat mengatur kepentingan mereka dan mengatasi perbedaan di antara mereka.</div>
<div style="text-align: justify;">
Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan, pengaturan mengenai kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu harus didasarkan atas konstitusi atau perundangan dan salah satu prinsip penting dari pengaturan kekuasaan adalah mempromosikan kekuasaan negara yang terbatas, jelas dan limitative. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di dalam mengatur kewenangan dari kekuasaan, disertai juga dengan pengembangan prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas publik. Sedangkan, gagasan Tata Kelola yang didefinisikan sebagai tata hubungan kekuasaan dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya. Di dalam Tata Kelola itu ada keberpihakan pada kepentingan publik dan kepentingan kalangan yang dimarjinalkan.( by/wt)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Belajar" Tata Kelola Pembangunan berkelanjutan DPRD Prabumulih Kunjungi ke DPRD kota Padang

Realitakini.cpm-Padang DPRD Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, berkunjung ke DPRD Kota padang Kamis, 4 Juli 2019. Kedatangan merek...

Ir H.Henra Iwan Rahim Ingatkan Pemerintah Daerah Untuk Perda No 1 Tahun 2011

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHG586kSjvikCg0DDfZpcG28WzgDCoGe-Of-SQ5Ymc2-n6mkdfpICh-sm3CGK3l-5KZFDjvcl9NF9xDHVcQdXUYVGhN8OTwvwvWd_Ln-mJGCXXzIfcFNVNgO_8DSJbXpxEEyyFhbUGTnk/s1600/PPRP+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHG586kSjvikCg0DDfZpcG28WzgDCoGe-Of-SQ5Ymc2-n6mkdfpICh-sm3CGK3l-5KZFDjvcl9NF9xDHVcQdXUYVGhN8OTwvwvWd_Ln-mJGCXXzIfcFNVNgO_8DSJbXpxEEyyFhbUGTnk/s640-rw/PPRP+4.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Perda  nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan restribusi  jasa umum ,perlu ada perubahan ,sebagai tindak lanjut  tindak lanjut dari penyelengraan urusan bidang kesehatan hewan  yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adanya penembahan objek pelayanan UPTDbalai Latorium kesehatan hewan Sumatera Barat  yang dapat menambah jenis Restribusi .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Maka dengan demikian DPRD  Provinsi Sumatera  Barat ,mengelar rapat paripurna (4/7/2019)  diruang siding utama DPRD sumbar,yang di pimpin lansung oleh ketua DPRD sumbar Hendra Iwan rahain dan di damping wakilnya Akadius Dt Intan Bano, dan Guspadi Gaus.dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, dengan agenda pengambilan keputusan terhadap ranperda tersebut diatas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Lebih lanjut Hendra mengatakan,”dengan telah rampaungnya pembahasan pada tahap pertama oleh komisi III bersama Perbankan dan  pemerintah Daerah  maka pada hari ini kita masuk pembasan tingkat  kedua yaitu pengabilan keputusan  dengan beberapa cacatan :1. Oreantasi  pembahab objek restribusi tidak semata mata sebagi upaya peningkatan  pendapatan daerah  tapi juga beroriantsi pada pda peningkatan layana Publik.2. Pemerintah daerah perlu menperhitungkan secara cermat potensi penerimaan dari penambahan objek restribusi  jasa umumm serta biaya untuk pengeloloaan layanan tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dan penyampaian jawaban gubernur atas 3 ranpertda ,serta penyampaian padangan umum fraksi-fraksi terdapat Ranperda terntang pendirian perseroaan terbatas (PT)Sumbar Energi. Maka dengan telah rampung nya pembahan tingkat kedua  maka ranperda tentang trstribusi jasa umum disetujui. Diakhir rapat, Henra Iwan Rahim mengingatkan pemerintah derah untuk segra menyampaikan perubahab Ranperda tentang perubahan ketiaga atas perda nomor 1 tahun 2011 tentang restribusi jasa umum yang telah di setujui  DPRD bersama pemerintah Derah kepada menrti dalam Negri untuk di evaluasi sehinga ranperda itu dapat di tetapkan mnjadi perda dan  bias menjadi Sumber peneriman Dearh. (Wt) </div>
<div style="text-align: justify;">
   </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Ir H.Henra Iwan Rahim Ingatkan Pemerintah Daerah Untuk Perda No 1 Tahun 2011

Realitakini.com-Padang Perda nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan restribusi jasa umum ,perlu ada perubahan ,sebagai tindak lanjut ...

7 Kilogram Sabu Gagal Di Edarkan di Sumbar. Riau

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b></b><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXE-6qpYB52_6EvZXo1zGKODjt0pKOTh0_l-idUhhBdgk_H5s8iadhFRjJoYzCt-Cw_8Nj5NI_oz1mlbOhQxVfs6P0N-odh0a2yjr65E7-zHtGLPPTCu_x45gBtxNdYdeZYrIQH0MSB7I/s1600/DIR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXE-6qpYB52_6EvZXo1zGKODjt0pKOTh0_l-idUhhBdgk_H5s8iadhFRjJoYzCt-Cw_8Nj5NI_oz1mlbOhQxVfs6P0N-odh0a2yjr65E7-zHtGLPPTCu_x45gBtxNdYdeZYrIQH0MSB7I/s640-rw/DIR.jpg" width="640" /></a></b></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com -Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mengagalkan pengedaran Narkoba jenis sabu seberat 7 kiligram dengan menangkap dua orang pengerdar narkoba  yang berinisial  OF  dan JM senin tanggal 1juli 2019. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
OF berumur 27 tahun, pekerjaan sehari hari jualan  dengan alamat Pakan Kurai Rt 002 Rw.005 keluharan pakan Kurai kecamatan guguk Panjang Kota Bukittinggi .sedang JM umur 39, pekerjaan sehari hari kariyawan sebuah buah hotel. Alamat jalan teratai gang sepakat No 41 RT 04 ,Rw 00 kelurahan sujadi kota pekanbaru.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diman dari tangan OF disita dua paket besar jens sabu yang di bungkus dibungkus dengan palstik warna Bening  seberat 1 kg ,996,60 gramdan satu unit Hp androit merek vivo warna hitam dan satu unit motor Yamaha RX king warna merah.Sedangkan dari tangan JM di sita 5 paket besar di bungkus dengan plastikwarna bening didalam dpet warna biru bermotif bungga 4kg,838,90 gram  dan satu tas jining warna biru merek spor.satu unit Hp merek Samsung warna putih dan satu HP android merek Samsung warna hitam.dan satu buah timbangan digital .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Klonolgis kejadian berdasar kan impormasi danhasil penyelidikan ,pada tanggal 1 juli 2019 jam 05,45wib di tangakap lah of di pingir jalan Sukarno Hatta Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh deangan BB sebagai mana di sebutkan diatas  Dan oF mengaku barang tersebut miliknya yang di dapat dari JM berdsarkan keterangan tersebut dilakukanlah penagkapan terhadap JM  ujar ma,mun Dirnako Polda Sumbar kamis 4 juli di lantai 4 mapolda Sumbar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk keduanya dikenakan pasal 114 ayat (2) subs pasal 112 ayat (2)Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. “Kedua pelaku dipidana dengan kurungan penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama selama 20 tahun atau pidana seumur hidup atau juga pidana mati” pungkas Dir Reserse Narkoba itu. (wt)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

7 Kilogram Sabu Gagal Di Edarkan di Sumbar. Riau

Realitakini.com -Padang Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mengagalkan pengedaran Narkoba jenis sabu seberat 7 kiligram dengan ...

Bakti Sosial Ala karang Taruna IPPN,"Khitanan Massal Resmi Di Gelar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWY_B4R2dFgRYxQGefGrKweUtu4tcXMxCz0qUjNN_6VIsOtIFMadbbGd8kkr59BBMZ-4khsx0kgsPJX3kPTsA28ftZmDb_BezfQPVHWIAOZaYAsYW2I9IUYLejFEL6B8Uhyphenhyphenm7nQ63j5pY/s1600/PYKY.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWY_B4R2dFgRYxQGefGrKweUtu4tcXMxCz0qUjNN_6VIsOtIFMadbbGd8kkr59BBMZ-4khsx0kgsPJX3kPTsA28ftZmDb_BezfQPVHWIAOZaYAsYW2I9IUYLejFEL6B8Uhyphenhyphenm7nQ63j5pY/s640-rw/PYKY.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com -Payakumbuh</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Wujud kan Kepedulian antar sesama, Bakti Sosial Karang Taruna IPPN(Ikatan Pemuda dan Pemudi Napar) Kelurahan Napar   di ikuti oleh puluhan peserta. Antusias masyarakat pun tumpah ruah memadati Rumah Gadang pasukuan Mandailiang Kelurahan Napar kecamatan Payakumbuh Utara,Rabu(03/07).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dika Sacend ketua Karang Taruna  Ikatan Pemuda dan Pemudi Napar tersebut ketika di minta tanggapan,nya kepada media ini papar kan,"Kegiatan Bakti Sosial dengan cara sunatan massal yang di ikuti oleh 23 anak-anak usia dini tersebut yang di Instiniator oleh karang Taruna IPPN adalah wujud kepekaan sosial serta kepedulian antar sesama sekaligus mempererat tali silaturahmi sesama warga Napar."tukuk Tokoh Muda yang penuh dedikasi itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Lebih Lanjut Dika Sampai kan,Kita juga menyajikan sunatan massal tersebut dengan memberikan obat-obat tan gratis kepada para peserta untuk masa pemulihan,serta peserta juga di kasih bonus satu kain sarung untuk di pakai setelah khitanan dan Bonus makanan ringan untuk di santap di sela peserta lagi istirahat."pungkas nya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di tambah kan lagi, melalui kegiatan sosial sunatan massal ini , menjadi bukti kalau eksistensi pemuda  dan pemudi di kelurahan Napar dalam mengentaskan masalah sosial adalah suatu hal yang nyata,namun semua itu tidak terlepas dari dukungan segala pihak,terutama para dermawan dan donatur baik yang di kampung maupun yang di rantau yang telah ber empati mengambil peran sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan Sukses,"Semoga kegiatan ini menjadi kalender tahunan di kelurahan Napar dan lebih di tingkat kan lagi pada tahun-tahun berikut nya."Harap tokoh Muda yang Gamang senyum itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdnwozpgTFdryyKwsSqw7_f88XYGcJ39vxHa9n5KLCDUYamFeNgBhBBXv86ueS63BppmnxcEEfjk37pJHQ0PyMxE01b6_I5spMJ-liSdNstOYfC98gCE85Gb9q-u0u7JSXk1T9b7nZa9wP/s1600/IMG-20190703-WA0077.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdnwozpgTFdryyKwsSqw7_f88XYGcJ39vxHa9n5KLCDUYamFeNgBhBBXv86ueS63BppmnxcEEfjk37pJHQ0PyMxE01b6_I5spMJ-liSdNstOYfC98gCE85Gb9q-u0u7JSXk1T9b7nZa9wP/s640-rw/IMG-20190703-WA0077.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu Lurah Napar Linda Syukriani S,sos,"Mengapresiasi yang setinggi-tinggi nya Kegiatan Sosial yang berbentuk Khitanan Massal kepada Karang Taruna IPPN yang telah mempelopori hingga kegiatan tersebut berjalan sesuai mekanisme yang ada.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
" Kita melihat sendiri bagaimana antusias masyarakat dengan adanya kegiatan Bakti Sosial Sunatan Massal  Yang di kordinator kan oleh Karang Taruna Ikatan Pemuda Pemudi Napar adalah bentuk sinergi antara sesama masyarakat dan jajaran pemerintah akan menghasilkan output yang luar biasa, terbukti dari apa yang barusaja kita saksikan."Pungkas  Lurah yang  di kenal dekat dengan masyarakat itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kegiatan Bakti Sosial Sunatan Massal tersebut juga turut di hadiri oleh Ennaidi Datuak Angguang(Anggota DPRD Dari Partai Demokrat)serta turut mendampingi Pihak Puskesmas Lampasi, LPM,Babinsa,Babinkhamtibmas dan perangkat RT dan RW se Kelurahan Napar.(Yudi Yusra)</div>
</div>

Bakti Sosial Ala karang Taruna IPPN,"Khitanan Massal Resmi Di Gelar

Realitakini.com -Payakumbuh Wujud kan Kepedulian antar sesama, Bakti Sosial Karang Taruna IPPN(Ikatan Pemuda dan Pemudi Napar) Keluraha...

Persatuan Istri Prajurit Surabaya,Gelar Tajuk Inspirasi Sehat

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia1J1BIazpvA-UHo7bSUUyr89VK210NHvcSmPu3CHQNASgsUJtuxkkWrN90r69CTSJ_0PL4GMYOgdfAaHAbV7QSGmKuxOKRcrdf4eT-qg5g4_uMW-_ZHdvdiSZaEjh3mt4KpZC_s7KrpM/s1600/SBY.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia1J1BIazpvA-UHo7bSUUyr89VK210NHvcSmPu3CHQNASgsUJtuxkkWrN90r69CTSJ_0PL4GMYOgdfAaHAbV7QSGmKuxOKRcrdf4eT-qg5g4_uMW-_ZHdvdiSZaEjh3mt4KpZC_s7KrpM/s640-rw/SBY.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com- Surabaya </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Kanker serviks merupakan salah satu virus yang dinilai rentan menyerang para kaum hawa. Bahkan, beberapa faktor pun dapat memicu timbulnya penyakit berbahaya tersebut.Guna mengantisipasi serangan virus berbahaya tersebut, Persatuan Istri Prajurit di wilayah Surabaya, menggelar suatu kegiatan bertajuk Inspirasi Sehat yang dihadiri langsung oleh Istri Pangdam V/Brawijaya, Ny. Arie Wisnoe, PB. Rabu, 3 Juli 2019 pagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Ny. Arie Wisnoe, kanker serviks merupakan suatu penyakit yang mendapatkan pantauan serius bagi para wanita. Pasalnya, bahaya penyakit itu, mampu mengancam nyawa bagi para penderitanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Penyakit itu sangat mengerikan, dan rentan menyerang wanita. Untuk itu, kita harus mampu merawat sekaligus menjaga kesehatan dan kebersihan diri,” pintanya.Senada, Ketua Persit KCK Koorcab Korem 084/BJ, Ny. Silvia Sudaryanto menyebut, beberapa ahli dokter mengungkapkan penyakit itu timbul diakibatkan oleh Human Papilloma Virus (HPV) onkogenik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Di Indonesia hanya 5 persen yang melakukan penapisan kanker leher rahim atau kanker serviks, sehingga 76,6 persen pasien ketika terdeteksi sudah memasuki Stadium Lanjut (IIIB ke atas, red), karena kanker serviks,” ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Biasanya, kata Istri Danrem, pertama kali penyakit itu timbul para pasien tidak merasakan gejala apapun. Untuk itu, kata dia, sebelum virus itu merajalela, terdapat beberapa cara untuk menangkalnya, termasuk diantaranya melakukan tes Pap Smear.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Bisa juga dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Di negara berkembang, penggunaan secara luas program pengamatan leher rahim mampu mengurangi insiden terjadinya penyakit berbahaya itu,” bebernya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia berharap, dengan adanya acara Inspirasi Sehat yang dihadiri oleh Ny. Wisnoe, P. B, di Aula Makorem saat ini, mampu membuka wawasan para Persit lainnya untuk lebih mementingkan kesehatan dan kebersihan diri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Para Persit juga mendapat sosialisasi pembekalan langsung dari salah satu dokter yang di undang dalam acara ini,” tandasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
(Kapenrem 084/Bhaskara Jaya, Mayor Inf Prasetyo Agung Budi, S. T)</div>
<div>
<br /></div>
</div>

Persatuan Istri Prajurit Surabaya,Gelar Tajuk Inspirasi Sehat

Realitakini.com- Surabaya Kanker serviks merupakan salah satu virus yang dinilai rentan menyerang para kaum hawa. Bahkan, beberapa fa...

Danrem 082/CPYJ Silaturahmi Bareng Komponen Masyarakat

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgob515_bMjCA9SZbYnjmSmicKhNn0S5LPsb1sRdSCMSt7PizID9FG6fM33MmcrJ3EptjkKY3pn-gHMH-I-ELboWJzh8AUzt92QA9qkbKxHXA-_EDmewdzIqov27ZzEiIzbwsqzmL1K6lI/s1600/Malang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgob515_bMjCA9SZbYnjmSmicKhNn0S5LPsb1sRdSCMSt7PizID9FG6fM33MmcrJ3EptjkKY3pn-gHMH-I-ELboWJzh8AUzt92QA9qkbKxHXA-_EDmewdzIqov27ZzEiIzbwsqzmL1K6lI/s640-rw/Malang.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Mojokerto,</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Ruly Chandrayadi mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tetap menjaga Persatuan dan Kesatuan bangsa.Upaya itu, kata Danrem, merupakan salah langkah yang sangat efektif dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Mari secara bersama-sama mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat, dan tetap berpedoman pada empat pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila serta UUD 1945,” kata Kolonel Ruly melalui acara silaturahmi yang berlangsung di Aula Makorem. Rabu, 3 Juli 2019.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tak hanya sambutan dari Danrem saja. Komponen masyarakat dari berbagai daerah di wilayah teritorial Korem 082/CPYJ itu, juga mendapat pembekalan dari Perwira Seksi Komunikasi Sosial staf Teritorial Korem, Mayor Inf Nuryakin.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Selain diberikan pemahaman akan pentingnya menjaga Persatuan dan Kesatuan, komponen masyarakat tersebut juga mendapatkan pemahaman tentang bahaya radikalisme yang saat ini sering meneror kondusifitas dan keamanan wilayah.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib0rbFIfMqmoeEpsc7xewVFSvFgx_XNSC2CLyVACp6MewvmZDGzvGdesH3QQSBH8fgdAHIDn4hIhMxtl8iAB3cOAiK0mJ_tx0tl3zgzBEeZE_bM-fUCi7241bHJrd9_MnxAylsiVi1RDQ/s1600/Majo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib0rbFIfMqmoeEpsc7xewVFSvFgx_XNSC2CLyVACp6MewvmZDGzvGdesH3QQSBH8fgdAHIDn4hIhMxtl8iAB3cOAiK0mJ_tx0tl3zgzBEeZE_bM-fUCi7241bHJrd9_MnxAylsiVi1RDQ/s640-rw/Majo.jpg" width="640" /></a></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Danrem berharap, dengan adanya silaturahmi antar komponen masyarakat yang berlangsung saat ini, mampu meningkatkan sinergitas antar seluruh pihak dalam mewujudkan Indonesia, khususnya wilayah tugas Korem 082/CPYJ lebih maju.</div>
<div style="text-align: justify;">
    </div>
<div style="text-align: justify;">
“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menumbuhkan sinergitas antara TNI dan masyarakat, sehingga Kemanunggalan antara TNI dan Rakyat semakin kokoh dan kuat,” imbuh Kolonel Ruly. (Penrem 082/CPYJ)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Danrem 082/CPYJ Silaturahmi Bareng Komponen Masyarakat

Realitakini.com-Mojokerto, Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Ruly Chandrayadi mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tetap menjaga Persa...

Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat Muzli M Nur, Harapkan Pemprov Jalin Sinergi Positif Dengan Bulog

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2mhesxbUr1_Ks4u1Ys3jfbifl12jXjx2o8JR_OU96sd0kRxb3tg4iaOwKAQbjavDv1xYKHoWWEgv-2lf-6slXYx_kKmLDH728YXR3a0DZz33btTfAeiffzv3UWEYFXPo0PQfq3yzS08w/s1600/MUSLI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2mhesxbUr1_Ks4u1Ys3jfbifl12jXjx2o8JR_OU96sd0kRxb3tg4iaOwKAQbjavDv1xYKHoWWEgv-2lf-6slXYx_kKmLDH728YXR3a0DZz33btTfAeiffzv3UWEYFXPo0PQfq3yzS08w/s640-rw/MUSLI.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com -Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
komisi II DPRD  Sumbar laksanakan hering dengan mintra kerja ,yaitu dinas pangan dan dianas tanaman pangan dan holtikultra biso hukum dan satf ahli DPRD Sumbar .rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat Muzli M Nur . Ia  mengatakan,"  keberadaan cadangan beras provinsi sangat penting sebagai langkah mengantisipasi kebutuhan pangan pascaterjadinya bencana di daerah itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kita saat ini melakukan pembahasan ranperda tata cara penyelenggaraan cadangan pangan yang bertujuan untuk mempermudah penyaluran cadangan beras ketika bencana terjadi,” kata dia di Padang, Rabu.(4/7/2019)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut dia melalui ranperda ini pihaknya akan mengatur agar penyaluran cadangan beras dapat disalurkan dengan mudah, selain itu cadangan beras juga mengantisipasi terjadinya kenaikan harga beras akibat kelangkaan.Ia mengatakan ranperda ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 2018 tentang penetapan cadangan beras pemerintah daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam peraturan tersebut diatur cadangan beras total provinsi adalah 0,5 x jumlah penduduk provinsi x konsumsi beras per kapita dibagi 1000. Sementara untuk beras cadangan provinsi adalah 20 persen dari beras total provinsi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Ranperda ini harus segera disahkan menjadi peraturan daerah sesuai amanat dari pusat. Selain itu bencana dapat terjadi kapan saja sehingga kita harus siap dengan hal ini,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah melakukan pembahasan, pihaknya akan melakukan studi banding ke Yogyakarta yang telah merampungkan aturan ini lebih dahulu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kita targetkan perda ini selesai dengan cepat walau pada Agustus nanti ada pelantikan anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024,” kata dia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia berharap setelah aturan ini disahkna di provinsi, pemerintah kabupaten dan kota juga membuat didaerahnya sehingga ketahanan pangan dapat terjaga mulai dari kabupaten kota, provinsi dan nasional.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Jika telah disahkan tentu kita anggarkan pembelian cadangan beras dan dititipka di Bulog. Kita harapkan pemprov menjalin sinergi positif dengan Bulog agar cadangan beras yang dititipkan tidak mengalami kerusakan,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat Muzli M Nur, Harapkan Pemprov Jalin Sinergi Positif Dengan Bulog

Realitakini.com -Padang komisi II DPRD Sumbar laksanakan hering dengan mintra kerja ,yaitu dinas pangan dan dianas tanaman pangan dan...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama