Realita Kini

Di Duga Penyidik Polres Dharmasya Terkesan Lamban Tangani Kasus Penganiayaan Terdapap DN

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjieBrvVZD3JhhZp4J447DLOdCFF4nqPkSrIpki2dQ6B2OTIQ1XFKrMzNFQgmzSNO0RnnL7ZhI2HQV95YlqCVahxwsRtIiYmwaaWO1u6UX4fYs59WWPzeADEI-07_4t_Dr18EpDYe2cHO9_tP_V131MPqSmjKSMHoNMGj7frGtss9Qi2KUfa5PGdUld/s500/%20%20blok.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjieBrvVZD3JhhZp4J447DLOdCFF4nqPkSrIpki2dQ6B2OTIQ1XFKrMzNFQgmzSNO0RnnL7ZhI2HQV95YlqCVahxwsRtIiYmwaaWO1u6UX4fYs59WWPzeADEI-07_4t_Dr18EpDYe2cHO9_tP_V131MPqSmjKSMHoNMGj7frGtss9Qi2KUfa5PGdUld/w640-h384-rw/%20%20blok.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Dharmasraya.</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div>Satu orang warga  Jorong Kota Gadang  Kota Baru Dharmasraya yang berinial  Rv Alias Senang  dilaporkan ke Polres Dhramasraya oleh seorang yang berinsial Aris pada Desember 2022  karena telah melakukan penganiaayan terhadap istrinya yang bernama  Delia Nora  didepan dua anaknya yang masih kecil dan satu anak dari kakak Istrinya yang juga masih kecil , sehingga menganggu fisikolgis anak -anaknya sampai saat ini.</div><div><br /></div><div>Karena tidak kunjung  ada proses kasus hukum  penganiayaan DN (40) warga Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dhamasraya,  oleh Polres Dharmasraya , sedangkan khasus ini sudah sekian lama  masih tidak adanya titik terang dari khasus ini dari Polres Dharmasya. maka ,kakak dari suami korbon bercerita dengan awak media. minggu(19/3/2023).</div><div><br /></div><div>Setelah dimintai keteranag kepada Aris dan Istrinya Delia Nora bagai mana awal dari penganiayaan tersebut terjadi ,Delia Nora  senin (20/3/2023).  menjelaskan ,”bahwa kasus penganiayaan yang dialami dirinya  , mulanya berawal dari pinjam meminjam uang pihak sipelaku RV dan  suaminya teten kepada keluarga DN  karena diantara tenten suami pelaku dan DN masih ada hubungan keluarga.Pinjam memeinajn uang ini ,tiga terjadi , yang ke empat kalinya  Teten dan pelaku  RV  meminjam uang ke DN,DN tidak lagi mau meninjamkan uang.  </div><div><br /></div><div>Namun teten  tetap datang kerumah orang tua DN di mana DN juga tinggal di rumah yang sama, karena  teten suami pelaku penganian RV masih ada hubungan keluaga dengan keluarga dengan orang  DN</div><div>. </div><div>Dengan sering datangnya teten kerumah  orang tua DN karena ada hubungan keluarga di mana DN juga tinggal di situ dan mungkin di kompri oleh orang yang tidak bertangung jawab,maka timbulah cemburu istri teten Rv alias senang kepada DN</div><div><br /></div><div>Kronologis kejadian: ketika DN  bersama dua orang anaknya yang masih kelas  5 SD dan anaknya kelas 1 SD ditambah satu anak kakaknya yang juga masih sekolah SD  keluar dari rumahnya Jorong Pasa Banda menuju simpang Koto baru  melewati rumah RV ,RV mengikuti DN .</div><div><br /></div><div>Ketika DN mau membeli mimyak motor di suatu kias, DN memberhenti  sepeda motornya , maka tiba- tiba RV lansung menganiaya DN habis habisan sehinga babak belur. Masyarakat di tempat kejadian pun tidak berani menghentikan  Rv pelaku penganian ,karena pelaku sudah membabi buta menganiaya Korban ( DN) Akibat dari penganiayan tersebut DN mengalimi luka luka seperti hasil pisum  yang ada </div><div><br /></div><div>Berdasar kan hal tersebut lah suami koran Aris  tidak menerima tidakan RV yang telah menganiaya istrinya.dan me laporkan RV alais senang ke Polres  Dharmasraya.</div><div><br /></div><div>Suami korban pun menilai pihak penyidik ada kesan tidak terbuka memproses kasus ini, hal itu di perkuat  , pelapor merasa selama ini tidak ada upaya pihak polres melakukan penahanan terlapor yang membuat istrinya dan anaknya trauma akibat kejadian tersebut tambah dia, selain terkesan tertutup pihak kepolisian lambat, dan tidak serius menangani kasus yang menimpa keluarganya. </div><div><br /></div><div>“Mestinya sudah selesai, soalnya ini kasus ringan, kami kecewa dengan kinerja pihak penegak hukum ,”keluhnya Senin (20/3/2023)</div><div><br /></div><div>Untuk itu ia memita kasus ini, lebih ditingkatkan, menurutnya Perofesionalisme penyidik jadi taruhan.</div><div>Ketika hal ini di kompirmasi ke Polres Dharmasya sejauh man proses hukan yang dilakukan terhadap RV pelaku penganiayaan Pihak Polres Drarmasraya pun menanggapi hal ini .</div><div><br /></div><div>Kasat Reskrim Polres Dhamasraya, Iptu Dwi Angga Prasetyo, S.Tr.K., S.I.K. melalui Bripka Wira Devita dan Briptu Ardi selaku Penyelidik didampingi AKP Edy Sumantri menjelaskan bahwa kasus tersebut tetap kami proses, bahkan kami baru saja rapat gelar perkara kasus ini. Senin (20/3/2023) di Mapolres Dhamasraya.</div><div><br /></div><div>Kami juga ada upaya untuk melakukan mediasi atau perdamaian terhadap tersangka maupun korban dan telah disediakan dana untuk biaya pengobatan dan lainnya. Namun pihak korban tidak mau menerimanya dengan berbagai pertimbangan. Karena ada penyelesaian tersangka dengan korban, maka kasus ini ditingkat penyelidikan. </div><div><br /></div><div>Dalam hal ini dia mengatakan bahwa kasus dugaan penganiayaan itu, berjalan terus. Karena tidak ada penyelesaian tersangka dengan korban, maka dilanjut kasus ini. Saat sekarang statusnya sudah naik tahap penyidi kan, tambahnya lagi.</div><div><br /></div><div>Dalam hal ini, awak media juga mem pertanyakan kelanjutan kasus penganiayaan ini.Memang kasus ini agak lambat prosesnya, hal ini dikarenakan kami harus hati-hati dan juga butuh waktu pemanggilan para saksi untuk diminta keterangannya. Sebelumnya kami juga telah berupaya untuk melakukan perdamaian kedua belah pihak. Namun korban tidak menerima apa yang kami sarankan.</div><div><br /></div><div>Dan selanjutnya, kami akan melakukan pemanggilan kembali untuk meminta keterangan sekaitan kasus penganiayaan ini.Dan saat ini itu salah satu Penyidik juga agak terkesan memberi pembelaan kepada pelaku. Dengan berkata kasiah kita, pada pelaku , gara gara kejadian ini, pelaku sudah bercerai dengan suaminya,sedangkan anaknya masih kecil kecil tiga orang," pungkasnya. </div><div><br /></div><div>Mendegar pernyataan tersebut realitakin .com  dan media Figurnews.com mencari  melakukan Investigasi ke tempat lingkungan RV tinggal , Namun keterangan yang di dapat  berbanding terbalik dari apa yang di ungkapkan salah seorang oknum penyedik yang berinisial W. RV tidak  ada bercerai dengan suaminya Teten dan anaknyapun tidak ada yang kecil, anak RV dan Teten Cuma dua orang satu umurnya +- 23 tahun sedangkan satu lagi sudah kelas 3 di SMP. Cuma  korban DNlah yang mempunyai anak yang masih kecil kecil kelas  5 SD dan Kelas 1 SD ujar salah seorang warga di mana RV tinggal. </div><div>Menurut inpormasi yang di himpun  RV  dulu pernah melakukan hal yang sama kepada sesorang  yang di kira punya hubungan gelap dengan suaminya teten  mungkin waktu dulu RV melakukan hal yang sama  di tidak di sentu hokum makanya RV dengan  beraninya melakukan hal yang sama ke DN( RK)</div><div><br /></div></div>

Di Duga Penyidik Polres Dharmasya Terkesan Lamban Tangani Kasus Penganiayaan Terdapap DN

Realitakini.com-Dharmasraya. Satu orang warga Jorong Kota Gadang Kota Baru Dharmasraya yang berinial Rv Alias Senang dilaporkan ke Polre...

Bertemu GBN, Ketua DPD RI Tawarkan Perbaikan Total Sistem Bernegara

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz9yXEekjUUEe7jo8ZuZvIg2wkMRYQC4bCIY8AOUtePvuq5OYof7jQ129JIVfeIff-Rf_-F6yb960ssm9EcwBGTKsLMpEiA-8ZV2uNdKkNo29zIjrk3ig_pxq8kO0UMZesbTOJysa5gUCb_ACwKyd8lgrhPGCiR042bRBx3BvHgq88GCQ0W1skupXx/s500/dpr.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz9yXEekjUUEe7jo8ZuZvIg2wkMRYQC4bCIY8AOUtePvuq5OYof7jQ129JIVfeIff-Rf_-F6yb960ssm9EcwBGTKsLMpEiA-8ZV2uNdKkNo29zIjrk3ig_pxq8kO0UMZesbTOJysa5gUCb_ACwKyd8lgrhPGCiR042bRBx3BvHgq88GCQ0W1skupXx/w640-h384-rw/dpr.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </span></b><div><div style="text-align: justify;">Menghadapi situasi Indonesia saat ini, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menawarkan perbaikan total sistem bernegara dengan kembali kepada disain yang dirumuskan para pendiri bangsa.</div><div style="text-align: justify;">Menurut LaNyalla, hanya sistem itulah yang menjamin tercapainya kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan LaNyalla yang didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol, saat bertemu jajaran pengurus Gerakan Bela Negara (GBN), di Jakarta, Selasa (21/3/2023) malam. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hadir Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjen TNI (Purn) Hidayat Purnomo, Ketua Penasehat GBN, Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo dan Anggota  Pembina GBN, Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sudah waktunya kita kembali kepada sistem bernegara dan sistem ekonomi yang dirumuskan dan disepakati para pendiri bangsa," tukas dia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dijelaskan LaNyalla, Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 yang digunakan saat ini tidak mampu menjawab persoalan bangsa. Yang terjadi justru menghasilkan kekuatan zero sum game negative kepada parpol yang berkoalisi dengan pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah justru menguras biaya negara, merusak kohesi sosial dan menyebabkan polarisasi," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Belum lagi kualitas Pemilu yang dipertanyakan karena ada distrust terhadap Pemilu dengan data pemilih yang diduga tidak valid, temuan DPT fiktif dan ganda," imbuh dia lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sistem yang dijalankan faktanya juga semakin meningkatkan kesenjangan ekonomi dan memperkokoh cengkeraman oligarki ekonomi untuk menguasai dan menyandera kekuasaan. Yang terjadi kemudian adalah ketidakadilan yang melampaui batas dan menjadi penyebab kemiskinan struktural.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kondisi rakyat sangat jauh dari kata sejahtera. Padahal hak atas kesejahteraan merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana negara harus bisa mewujudkannya," tuturnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">APBN selalu minus dan harus ditutup dengan hutang yang berbunga sangat tinggi. Di tahun 2022, hutang Indonesia mencapai Rp 7.554 T. Tahun 2023 proyeksi utang Indonesia sebesar Rp 669 T.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara, lanjut dia, sebagian hutang sudah digunakan untuk pembiayaan rutin dan pembayaran bunga hutang. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak tidak sebanding dan sangat jauh dengan potensi kekayaan bumi, air dan udara bangsa ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sektor ekonomi pun bukan disusun oleh negara tetapi dibiarkan pada mekanisme pasar," katanya. Namun banyak kalangan, kata LaNyalla, yang menanyakan bagaimana cara perbaikan total sistem, yaitu kembali ke UUD 45 naskah asli tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Cara yang saya tawarkan yaitu DPD RI menginisiasi konsensus nasional kenegaraan dengan me nyampaikan darurat Konstitusi kepada Presiden, Ketua Lembaga Negara, TNI-Polri, Ormas Nasional, Parpol dan Pihak-pihak terkait di daerah dan Raja atau Sultan Nusantara," ujar LaNyalla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam konsensus nasional kenegaraan itu, lanjut dia, meminta Presiden selalu kepala negara untuk me ngeluarkan Dekrit Presiden dengan memberlakukan kembali UUD 1945  dengan penjelasannya untuk sesegera mungkin dilakukan amandemen dengan teknik adendum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi gagasan LaNyalla, Ketua Dewan Penasehat GBN, Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko menegaskan persetujuannya kembali ke UUD 1945 yang kemudian diadendum. Menurutnya sejak Presiden Soekarno, UUD 1945 belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Namun dia menyadari upaya tersebut akan menemui banyak kesulitan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Bagaimana saya dahulu kesulitan untuk hal ini. Waktu itu disebut kaji ulang sistem. Saya paparkan ke MPR, ke lembaga tinggi lain tetapi memang sulit. Karena yang berkepentingan sangat banyak.Terutama bekas orang-orang yang  ikut mengamandemen," papar dia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hambatan lainnya juga berasal dari tangan-tangan global yang menginginkan Indonesia tetap liberal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Makanya saya menyarankan agar sosialisasi ke TNI dan Polri. Mereka ini harus dipegang, sebagai penjaga kedaulatan negara. Tidak benar kalau ada yang bilang TNI tidak boleh berpolitik. Justru menurut saya, TNI harus berpolitik, tetapi politik negara," ujar dia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Marsma TNI (Purn) Amirullah Amin mengaku akan mengikuti strategi dari Ketua DPD RI. Gagasan tersebut sangat tepat dan sesuai jalur Konstitusi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Namun perlu juga mempersiapkan alternatif lainnya. Sehingga ada jika plan A tidak berjalan, sudah ada plan B, plan C dan seterusnya," katanya.(*) </div></div>

Bertemu GBN, Ketua DPD RI Tawarkan Perbaikan Total Sistem Bernegara

Realitakini.com-Jakarta Menghadapi situasi Indonesia saat ini, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menawarkan perbaikan total sistem...

Gubernur Mahyeldi Buka Musrenbang RKPD, Sebut Tahun Ini Transformasi Pembangunan Ekonomi Sumbar

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFgGI2R8833lW8n9AK2ShoFFrR7ay8wcCF8MjYY1OUEzgS1jrVsOtsdJPScAXub-MvZvjbxoJlfLLeRvifk4VSBNUUpNfbI8Euc-SOgDkoG7oFoJQ4ImrckzhxNecC3VASt3ODYk8lz1-T5W2h5nAxnhVsSA0j8CiTlD-XaVJZVIrCUQt_qIDoT5se/s500/mah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFgGI2R8833lW8n9AK2ShoFFrR7ay8wcCF8MjYY1OUEzgS1jrVsOtsdJPScAXub-MvZvjbxoJlfLLeRvifk4VSBNUUpNfbI8Euc-SOgDkoG7oFoJQ4ImrckzhxNecC3VASt3ODYk8lz1-T5W2h5nAxnhVsSA0j8CiTlD-XaVJZVIrCUQt_qIDoT5se/w640-h384-rw/mah.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-<span style="text-align: justify;">Padang</span><span style="text-align: justify;"> </span></span></b><div><span style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyebut secara perlahan pihaknya akan melakukan transformasi struktur pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat,  dari yang awalnya bertumpu kepada sumber daya alam, kedepan akan dialihkan ke sektor hilir yakni perdagangan dan jasa modern melalui optimalisasi pada bidang lapangan usaha pertanian, perdagangan dan industri serta pariwisata. Gubernur menilai ini penting, karena sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui transformasi.</span><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pasca pandemi Covid-19, ekonomi daerah mengalami perlambatan, kita perlu merubah fokus struktur pembangunan ekonomi kearah hilirisasi secara bertahap, kita tidak bisa terus bergantung kepadaSumber Daya Alam tapi mulai masuk ke sektor perdagangan dan jasa modern, hal itu juga sesuai dengan arahan Presiden RI dalam berbagai kesempatan tentang percepatan pemulihan ekonomi nasional ,”ujar Gubernur Mahyeldi pada saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Padang, Selasa (21/3/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Mahyeldi meyakini, tahun 2021-2023 adalah waktu yang tepat untuk meletakkan fondasi transformasi ekonomi daerah, agar memiliki daya saing manufaktur kedepannya. Ia menyebut sektor perdagangan dan jasa modern cukup cocok untuk diterapkan karena sesuai dengan karakter masyarakat Sumbar yang mayoritas berdagang dan bertani.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam rangka mensukseskan upaya tersebut, Gubernur menargetkan indikator kinerja makro pem bangunan Provinsi Sumbar pada tahun 2024 sebagai berikut, yaitu pertumbuhan ekonomi diatas 5%, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita diatas 55 juta, Tingkat kemiskinan dibawah 6%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada diangka 74,23, Tingkat Pengangguran Terbuka berada diangka 5,70% dan Giniratio sebesar 0,290.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Meskipun pembangunan tahun 2024 Sumbar difokuskan kepada sektor perdagangan dan jasa modern, bukan berarti sektor lainnya akan diabaikan,”tegas Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumbar juga telah menyiapkan beberapa langkah dan strategi untuk mencapai target kinerja makro tersebut dengan menitikberatkan pada beberapa aspek antara lain, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang pada kawasan sentra pertanian, industri dan pariwisata, percepatan penurunan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan kerja, pembangunan yang inklusif, peng optimalan pembangunan sektor pertanian dengan tetap mengalokasikan anggaran 10% dari total APBD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional dan tetap meningkatkan produksi jagung, sapi, kambing dan unggas, mencetak 100 ribu millennial dan woman entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif, meningkatkan keterampilan dan keahlian pelaku UMKM melalui pememfaatan teknologi digital, membangun industri pariwisata bersama pemerintah kabupaten/kota serta mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Zanariyah yang hadir secara online menyebutkan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, sangat vertikal. Artinya setiap penyusunan rencana harus disesuaikan terlebih dahulu dengan RKPD Pusat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya melihat, tema yang diusung dalam RKPD Provinsi Sumbar adalah mempercepat tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kami mengingatkan agar dalam penyusunannya harus disesuaikan dengan perencanaan nasional,”tegas Zanariyah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut selain diikuti oleh Gubernur dan Ditjen Bina Bangda Kemendagri juga dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan sekaligus Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia, Oktorialdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat, Anggota Forkopimda Sumatera Barat, Ketua DPRD Sumatera Barat, Bupati/Wali Kota se Sumatera Barat beserta jajaran, dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Sumatera Barat. (adpsb)RK</div></div></div>

Gubernur Mahyeldi Buka Musrenbang RKPD, Sebut Tahun Ini Transformasi Pembangunan Ekonomi Sumbar

Realitakini.com- Padang Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyebut secara perlahan pihaknya akan melakukan transformasi strukt...

Jelang Pemilu 2024, Komite I DPD RI Tekankan Pentingnya Netralitas ASN

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvZMXD7F2nmOEEP02etPwbjMu_t4EPoUnOCz0iYnQ7ZcNaPtqChwyVEZ1fWGbkXsolaZ3dVxl3fMxGTow9zKRlsPIz0nnyjRSSCpwa1QzOdfTz7tNqRtQOzHO0RB-51N2tREXl2Cs9wPjwzuThombAPCg0J_1SE5MKQ4FMHf8FJ0i02z3Fr4exRVYW/s500/%20dr.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvZMXD7F2nmOEEP02etPwbjMu_t4EPoUnOCz0iYnQ7ZcNaPtqChwyVEZ1fWGbkXsolaZ3dVxl3fMxGTow9zKRlsPIz0nnyjRSSCpwa1QzOdfTz7tNqRtQOzHO0RB-51N2tREXl2Cs9wPjwzuThombAPCg0J_1SE5MKQ4FMHf8FJ0i02z3Fr4exRVYW/w640-h384-rw/%20dr.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </span></b><div><div style="text-align: justify;">Komite I DPD RI meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengantisipasi berbagai isu, temuan, dan problema yang mencuat ketika menjelang diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu). Salah satunya netralitas ASN yang tidak boleh memihak kepada suatu partai ataupun calon legislatif tertentu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dalam praktiknya, netralitas ini dapat menjadi frasa “bersayap” yang dapat menimbulkan kesalah pahaman ataupun masalah objektivitas," ucap Wakil Ketua Komite I DPD RI Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (21/3). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Abdurrahman Bahasyim menjelaskan gugatan-gugatan dari calon peserta pemilu juga kadang menjadi kerikil bagi KPU RI dan Bawaslu RI dalam persiapan seperti gugatan Partai Prima. Walaupun banyak pihak menilai putusan ini keliru, karena menunda tahapan pemilu bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi setidak-tidaknya putusan ini telah mengancam kelangsungan tahapan pemilu dan menjadi pekerjaan rumah bagi KPU RI untuk melawannya di tingkat banding. "Untuk itu perlu dijelaskan bagaimana strategi dan konsistensi KPU RI dalam meneruskan tahapan pemilu yang tersisa sesuai jadwal yang telah ditentukan," tuturnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan perilaku dan etika penyelenggara pemilu juga menjadi salah satu faktor penentu bagi terlaksananya pemilu dan pilkada yang objektif. Untuk itu peran DKPP RI harus menegakkan etika penyelenggara pemilu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Lembaga ini menjadi tumpuan untuk memastikan agar penyelenggara pemilu dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan koridor kode etik yang ada. Apalagi, dalam masa-masa mendekati pemilu ini, penyelenggara sedang disibukkan oleh berbagai tahapan persiapan pemilu yang memunculkan potensi terjadinya pelanggaran kode etik," kata Abdurrahman Bahasyim. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Muhammad Nuh mengapresiasi kinerja KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI jelang Pemilu 2024 nanti. Lembaga penyelenggara pemilu ini terus bekerja demi kualitas pesta demokrasi Indonesia lebih baik lagi. "Semoga kualitas pemilu kita nanti bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Maka saya mengapresiasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu ini," tuturnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Ajiep Padindang mengatakan KPU RI dan Bawaslu RI bisa merumuskan pengaturan kepala desa dan menteri seperti netralitas ASN. Meski kepala desa dan menteri bukan ASN, namun ruang lingkupnya berada di lingkungan ASN. "Kepala desa dan menteri mesti bukan ASN. Namun harus dirumuskan kebijakan yang mengaturnya. Karena mereka berada di ruang lingkup ASN," pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menilai netralitas ASN sudah jelas dalam UU dan peraturan pemerintah.  Maka netralitas ASN harus dijaga dan diawasi agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil. "Sebenarnya dasar hukum netralitas ASN sudah jelas. ASN dilarang memberikan dukungan," tukasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan sejauh ini mentalitas birokrasi kita masih jauh dari semangat reformasi. Semestinya reformasi birokrasi telah mewujudkan ASN yang loyal pada pelayanan publik dan kepentingan negara ketimbang atasan atau aktor politisi lokal. "Mental birokrasi kita masih jauh dari semangat reformasi. Dalam kasus temuan kami, memang ketidaknetralan ASN itu bukan pada saat pilpres. Namun paling banyak pelanggaran terjadi pada pilkada," imbuhnya.</div></div>

Jelang Pemilu 2024, Komite I DPD RI Tekankan Pentingnya Netralitas ASN

Realitakini.com-Jakarta Komite I DPD RI meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengantisipasi berbagai isu, temuan, dan problema yan...

Bupati Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd Pantau Harga Bahan Pokok Di Pasar Inpres Painan

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDFRtVs2kRVTk22aQc7tm1SgPAlTcs19V5UZap5sc3KkJexpLLAiqU_ukdL1WehDC9kYEgvEGHbmAy5v_VgZ1e8hQoIgFsIyiNCZGfPGcSyLClalUjTKYprsjbajtBngrXpcWFkPu2fVJxBI0yw_gC3M062PXzZkr4j6PR55L4Z66Ncc9NNFt7xiJZ/s500/bua.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDFRtVs2kRVTk22aQc7tm1SgPAlTcs19V5UZap5sc3KkJexpLLAiqU_ukdL1WehDC9kYEgvEGHbmAy5v_VgZ1e8hQoIgFsIyiNCZGfPGcSyLClalUjTKYprsjbajtBngrXpcWFkPu2fVJxBI0yw_gC3M062PXzZkr4j6PR55L4Z66Ncc9NNFt7xiJZ/w640-h384-rw/bua.jpg" width="640" /></a></div></b></span><div style="text-align: justify;"><div><span style="font-size: medium;"><b>Realitakini.com-Pesisir Selatan </b></span></div><div>Pemerintah menetapkan awal Ramadhan 1444 Hijriah pada 23 Maret. Demikian juga dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang sudah jauh-jauh hari menetapkan 1 Ramadhan pada tanggal tersebut.</div><div>Sedangkan 1 Syawal 1444 Hijriah menurut Majelis Tarjih salah satu organisasi Islam terbesar itu jatuh pada 21 April 2023. Meski demikian Nahdlatul Ulama (NU) hingga kini masih belum menetapkan, namun dengan perkiraan jatuh pada 22-23 Maret.</div><div><br /></div><div>Untuk mengecek harga bahan dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar Inpres Painan. Jumat (17/03).</div><div>Bupati Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd bersama Forkopimda Pesisir Selatan melakukan sidak pasar</div><div> </div><div>Turut didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan, Kepala Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Wali Nagari Painan Selatan.Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan harga bapok di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sampai saat ini masih dalam kondisi normal. </div><div><br /></div><div>“Ini kita lakukan dalam rangka menekankan Inflasi dan memastikan ketersediaan komoditi pangan,” ungkap Bupati Rusma Yul AnwarLanjutnya, beberapa hari ke depan akan memasuki Ramadan. Maka dari itu, dia ingin memastikan semua stok hingga harga kebutuhan masih dalam keadaan aman dan normal.</div><div><br /></div><div>"Kita terus memantau dan melakukan koordinasi lintas sektoral guna mengantisipasi gejolak harga bahan kebutuhan pokok menjelang puasa Ramadhan,"katanyaDalam sidak tersebut, Bupati turut menyoroti beberapa kebutuhan yang paling utama, seperti di antaranya telur, minyak goreng, daging, ikan serta sayur mayur, dan beberapa kebutuhan rumahan sebagainya.</div><div><br /></div><div>“Kita sudah pantau dan harga kebutuhan pokok secara umum masih terpantau normal dan ketersediaan barang masih aman untuk saat ini. Semoga kondisi ini bisa terus terjaga selama bulan puasa atau bahkan hingga lebaran (Idul Fitri) nantinya,” paparnya.Kita menginginkan agar tidak ada kenaikan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri, dengan harapan tidak terjadi kelangkaan dan inflasi harga. SMS( Kmf/RK)</div><div><br /></div></div>

Bupati Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd Pantau Harga Bahan Pokok Di Pasar Inpres Painan

Realitakini.com-Pesisir Selatan Pemerintah menetapkan awal Ramadhan 1444 Hijriah pada 23 Maret. Demikian juga dengan Pimpinan Pusat (PP) Mu...

Kerjasama bidang Pertanian dan Perdagangan Antar Daerah Kabupaten Solok dengan Kota Pekanbaru.

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikJpsjRdPYhS5cGOAmTKpiVpyCDuHAAhl_JMB64t3j2YynyBHIibRH_gYLl7xka2xxMk724cUqxICNH1PXByqvqKL1Ch12sWhQR_5_jJCdCrXEFxohDeC5f8Oz0K20_progjKA6T3sIndiLO_ms25WtilUUacujs7jF8hZo3SmXMydh98b3cjXiaDf/s500/So.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikJpsjRdPYhS5cGOAmTKpiVpyCDuHAAhl_JMB64t3j2YynyBHIibRH_gYLl7xka2xxMk724cUqxICNH1PXByqvqKL1Ch12sWhQR_5_jJCdCrXEFxohDeC5f8Oz0K20_progjKA6T3sIndiLO_ms25WtilUUacujs7jF8hZo3SmXMydh98b3cjXiaDf/w640-h384-rw/So.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pekanbaru. </span></b></div><div style="text-align: justify;"><div>Pemerintah Kabupaten Solok menghadiri dan melakukan Penandatanganan Kerja sama Antar Daerah (KAD) antara PT. Sarana Pangan Madani (PT SPM) yang merupakan BUMD di Kota Pekanbaru dengan Koperasi Produksi Anduang Perahu Mandiri (KP APM) dari Kabupaten Solok dan beberapa Perusaha an Pertanian lainnya yang dilaksanakan di Ruang Aula Pertemuan Perwakilan Bank Indonesia Kota Pekanbaru, Selasa 21 Maret 2023.</div><div><br /></div><div>Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakil an Bank Indonesia Provinsi Riau Muhamad Nur, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution S.T. M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos., M.Si, Kepala Sub Koordinator Kerjasama Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian, Febi Andana Permanasari, Direktur PT SPM Ade Daulay, dan 10 (sepuluh) perusahaan pertanian sebagai petani millenial daerah penghasil pangan utama yang tersebar di wilayah Sumatera.</div><div><br /></div><div>Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT. SPM yang merupakan salah satu BUMD di Kota Pekanbaru dengan 10 (sepuluh) Perusahaan yang bergerak di bidang Pertanian yaitu : </div><div>PT Swasembada Mitra Bersama (PT SMB) Kab. Kampar,PT Kampar Agro Sejahtera, Perumda Tuah Sekata,PT Permodalan SiakmBUMD Tapanuli Utara,CV Hidro Sinergi Utama Medan, Deli Sedang, Sumatera Utara,PT Gelanggang Berkah Sejahtera, Kota Solok, Sumatera Barat</div><div><br /></div><div>Koperasi Produksi Anduang Perahu Mandiri (KP APM) Kabupaten Solok, Sumatera Barat Hidroponik Center Pagaralam, Pagar Alam, Sumatera Selatan,CV Jaya Anggara Farm, Lampung Penguatan KAD tidak hanya diwujudkan dalam MoU, namun juga dalam bentuk transaksi perdagangan dimana PT. SPM telah melakukan pembelian perdana komoditas pangan strategis, diantaranya : Beras  Silais Premium, 10 Ton, Rp 108.000.000 (Kab Kampar),Cabai Merah, 500 Kg, Rp 15.000.000 (asal Sumut)</div><div> </div><div>Bawang Merah, 500 Kg, Rp 12.000.000 (asal Sumbar),Telur Ayam Ras, 9.000 butir, Rp 15.300.000 (asal Sumbar), Kentang, 400 Kg, Rp 5.200.000 (asal Sumbar) Tomat, 250 Kg, Rp 1.375.000 (asal Sumbar)  Kol, 100 Kg, Rp 3.000.000 (asal Sumbar) Wortel, 100 Kg, Rp 7.000.000 (asal Sumbar)</div><div><br /></div><div>Komoditas yang di transaksikan di atas telah diserap langsung di Pasar Murah yang selenggarakan pada tanggal 20-21 Maret 2023, di Kec. Tampan, Kab Kampar dalam rangka penguatan Gerakan Pengendali an Inflasi Pangan (GNPIP) Riau tahun 2023. KAD diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan ber kelanjutan. </div><div><br /></div><div>Rombongan dari Kabupaten Solok dihadiri oleh Sekda Medison, S.Sos, M.Si, Kabag Kerjasama Daerah Drs. Dafrizon, Kabag Perekonomian Yossi Agusta dan Sekretaris Dinas Pertanian Mira Miharta serta 7 orang Wali Nagari.Sekda Kabupaten Solok menyampaikan bahwa Kerja Sama ini merupakan kerjasama Bisnis to Bisnis bidang perdagangan hasil hasil pertanian sebagai salah satu upaya  pengendalian inflasi tahun 2023 di kedua daerah</div><div>.</div><div>Lebih lanjut Medison menegaskan bahwa dengan Kerja Sama ini Surplus produksi komoditas pertanian di Kabupaten Solok dapat diserap secara optimal oleh daerah-daerah yang membutuhkan, terutamaKota Pekanbaru. Dengan demikian, keseimbangan supply dan demand komoditas pertanian di Kabupaten Solok dan Kota Pekanbaru akan lebih terjaga, dan gejolak harga pangan dapat dimitigasi dengan baik. </div><div>Kerjasama Bisnis to Bisnis yang dilakukan oleh  Koperasi Produksi Anduang Perahu Mandiri (KP APM) , Solok, Sumatera Barat di bawah ketua oleh Rahmat Kusasi yang merupakan Petani Millenial Kab Solok ini mudah mudahan juga bisa dilakukan oleh Bumnag ( Badan Usaha Milik Nagari/Desa ) yang ada di Kabupaten Solok  (Kmf/ RK)</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></div>

Kerjasama bidang Pertanian dan Perdagangan Antar Daerah Kabupaten Solok dengan Kota Pekanbaru.

Realitakini.com-Pekanbaru. Pemerintah Kabupaten Solok menghadiri dan melakukan Penandatanganan Kerja sama Antar Daerah (KAD) antara PT. Sar...

LKPJ 2022, Ketua DPRD Kota Blitar Minta BPR Artha Praja Dan Infrastruktur Segera Dibenahi

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6_-Ze67RL6UZIrF_hrTEYV-KX9E88L6SKuUaOHtxw6o3cobn379PH4rSWeFgOBlcwIis-NRVgzCnP1Zyn1gEtcgm8PPZMD34_6OPe65NzeduUFRtbrUuYwx5gibdh2Klc6PpsiEnRF9AwskVpKd2zJ28VScRi_448tMeiCPwYribWk_MP8JcBRSkC/s500/%20RY.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6_-Ze67RL6UZIrF_hrTEYV-KX9E88L6SKuUaOHtxw6o3cobn379PH4rSWeFgOBlcwIis-NRVgzCnP1Zyn1gEtcgm8PPZMD34_6OPe65NzeduUFRtbrUuYwx5gibdh2Klc6PpsiEnRF9AwskVpKd2zJ28VScRi_448tMeiCPwYribWk_MP8JcBRSkC/w640-h384-rw/%20RY.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Blitar </span></b></div><div style="text-align: justify;">DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar 2022, pada Selasa (21/3/2023). Disampaikan sejumlah catatan-catatan penting berupa saran perbaikan kinerja pemerintah saat ini berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim  mengungkapkan bahwa ada banyak catatan penting dirumus kan oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Blitar. Dari sekian banyak catatan, dirinya menilai ada sejumlah catatan prioritas yang harus segera mendapat perbaikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yaitu adalah keberadaan BPR Artha Praja yang kini berganti nama menjadi Bank Kota Blitar. Dan per baikan infrastruktur yang ada di Kota Blitar untuk menyempurnakan citra kota yang baik tanpa adanya infrastruktur yang rusak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hal utama yang harus segera mendapat perhatian adalah BPR Artha Praja yang kini berganti nama jadi Bank Kota Blitar. Ini harus ada pembenahan signifikan karena kita rasakan sampai hari ini belum ada manfaatnya bagi masyarakat Kota Blitar,” ungkap dr Syahrul Alim saat ditemui usai memimpin rapat paripurna.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">dr Syahrul memaparkan Pemerintah Kota Blitar telah menyepakati untuk menggelontorkan dana APBD untuk penyertaan modal ke BPR Artha Praja sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dikatakannya, target gelontoran dana tersebut nilainya Rp 15 miliar yang digelontorkan secara bertahap selama 10 tahun, yang artinya setiap tahun Rp 1,5 miliar. Namun sampai hari ini gelontoran dana masih berkisar Rp 7,5 miliar yang membuat BPR ini tidak berjalan maksimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jadi kinerjanya belum nampak dari BPR yang kini berganti nama jadi Bank Kota Blitar. Maka walikota diminta memperbaiki kinerjanya,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait infrastruktur, lanjut dr Syahrul, Pemerintah Kota Blitar mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat yang memberikannya tambahan dana sekitar 10 miliar untuk perbaikan infrastruktur.Ia pun meminta pemeliharaan infrastruktur menjadi perhatian penting agar kepercayaan pemerintah pusat tetap terjaga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita mendapatkan infrastruktur yang masih rusak salah satunya di wilayah timur Kecamatan Sukorejo, Jalan Turi itu masih rusak. Lalu Jalan Widuri masih rusak lagi karena yang lewat angkutan berat. Itu harus segera diperbaiki apalagi sebentar lagi Idul Fitri minimal alat-alatnya sudah siap di sekitar lokasi,” tegas pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar.(edy)</div>

LKPJ 2022, Ketua DPRD Kota Blitar Minta BPR Artha Praja Dan Infrastruktur Segera Dibenahi

Realitakini.com-Blitar DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawab...

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Agenda Jawaban Bupati Atas PU Fraksi Fraksi Berjalan Lancar

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPUt2cjoIZqwv-HCmQQ36lWSt24Q34KWJDEzRIQ4LkfXeH78SJZSZc1Ha1k_VLpuvg6qAIrRDvrtRQj6YTCu8OhZfLtYOAyGZJTMEqQdXmojkmHC7H-jV3M1Ob2opeYhW1i8CV8guKzHuznCnca0WryJ-JcAtkX7Eo8qwVquOlbNyFREG8FQHuq83R/s500/%20BIL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPUt2cjoIZqwv-HCmQQ36lWSt24Q34KWJDEzRIQ4LkfXeH78SJZSZc1Ha1k_VLpuvg6qAIrRDvrtRQj6YTCu8OhZfLtYOAyGZJTMEqQdXmojkmHC7H-jV3M1Ob2opeYhW1i8CV8guKzHuznCnca0WryJ-JcAtkX7Eo8qwVquOlbNyFREG8FQHuq83R/w640-h384-rw/%20BIL.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Kabupaten Blitar </span></b><div style="text-align: justify;">DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Jawaban Bupati Blitar atas Pandang an Fraksi Fraksi. Selasa (21/03/2023).Rapat Paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar M Rifa’i didampingi Wakil Ketua DPRD Mujib SM, Susi Narulita, Anggota DPRD Kepala OPD dan Undangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dari PKB M Rifa’i pada media usai Rapat Paripurna menjelaskan, Hari ini pihaknya menggelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi dan sekaligus Pembacaan susunan (Pansus) untuk membahas draf Ranperda yang sudah masuk di DPRD Kabupaten Blitar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dari 7 Ranperda itu kita rumpun kan menjadi 5 Pansus, pansus 1 Sampai 5, dan yang digabung itu Pansus 3 sama Pansus 4 ada yang membahas 2 Ranperda karena satu rumpun kalau yang lain satu satu,” ucap M Rifa’i.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait Rapat Paripurna kemaren yang terjadi penolakan Ranperda yang diajukan Bupati Blitar, M Rifa’i mengatakan, “Tidak, yang kemaren itu sebenarnya hanya jawaban, di Rapat Paripurna itu yang pertama kalau membahas kaitan dengan draf Ranperda maka istilahnya di Tatib itu pembicaraan awal atau pembicaraan pertama itu adalah seremoni,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"> Selasa (21/03/2023)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Yang pertama adalah penyampaian Bupati terhadap draf Ranperda, setelah itu jawaban fraksi fraksi, lalu Jawaban Fraksi fraksi, terakhir Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi fraksi,” jelas M Rifa’i.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Nah pembicaraan tahap kedua itu nanti di pansus pansus, persoalan apa dinamika yang ada di pansus pansus, Monggo terserah masing-masing anggota fraksi fraksi yang sudah di bentuk nanti di Pansus pansus,  Alhamdulilah lancar, kemaren juga lancar hanya ada mis komunikasi aja, gak masalah, tapi untuk saat ini semua keanggotaan pansus sudah terbaca, dan bulan depan untuk pembahasan pansus pansus Ranperda sudah bisa di mulai,” bebernya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Harapan kita, ucap M Rifa’i politisi dari PKB ini, “Karena ini Tahun politik, kita kasih waktu sampai selesai lah, semoga tidak ada yang molor, untuk pembahasan pansus ini dan di akhir tahun bisa dilakukan Paripurna untuk pengambilan keputusan,” pungkas M Rifa’i Wakil Ketua DPRD Kabupaten   Blitar. ( edy)</div>

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Agenda Jawaban Bupati Atas PU Fraksi Fraksi Berjalan Lancar

Realitakini.com-Kabupaten Blitar DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Jawaban Bupati Blitar atas Pandang an Fraksi...

Sutan Riska Raih SPM Award Menteri Dalam Negeri

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPP7toueTKOEtBvmw1E8AYSHRDEbRJnLVvI-ddAbXeo8KWmcuz_S2bnDidG2W2BhPjc7gBjHo9YfTA_spFkGLO833vBcgUdBVBqUxy3wydeG7RMA7HE9iikPtDqqeb7RAHM-8ejhJCqudkNYkTo8LIESP2jOfDeI1KDkb5lNJyXLv6quU4GCuMbNxG/s500/%20ST.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPP7toueTKOEtBvmw1E8AYSHRDEbRJnLVvI-ddAbXeo8KWmcuz_S2bnDidG2W2BhPjc7gBjHo9YfTA_spFkGLO833vBcgUdBVBqUxy3wydeG7RMA7HE9iikPtDqqeb7RAHM-8ejhJCqudkNYkTo8LIESP2jOfDeI1KDkb5lNJyXLv6quU4GCuMbNxG/w640-h384-rw/%20ST.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Dharmasraya, </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerjajaan, kembali menorehkan prestasi tingkat nasional, setelah dinilai berkinerja baik mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbaik di daerahnya.Penghargaan tersebut diumumkan dalam kegiatan SPM Award Tahun 2022 di Hotel Bidakara,  Jakarta Selatan, Selasa, (21/03/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sutan Riska dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berhasil masuk dalam 10 Kabupaten yang dinilai berkinerja baik bersama Kabupaten Karanganyar, Soppeng, Bogor, Klaten, Gorontalo, Pati, Aceh Timur , Lampung Tengah dan Lamongan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini berarti Dharmasraya menjadi satu-satunya Pemkab di Provinsi Sumatera Barat yang berhasil masuk dalam kelompok 10 besar. Penghargaan SPM Award ini merupakan prestasi kedua bagi Dharmasraya, setelah tahun lalu juga meraih hal yang sama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kabag Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Muhammad Zamzami mengatakan , SPM Award bertujuan memberikan reward kepada kepala daerah berkinerja baik, serta mendorong daerah lain untuk meningkatkan kinerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kata Zamzami, indikator atau tolak ukur yang menjadi dasar penilaian SPM tahun anggaran 2022 yakni :Indeks pencapaian SPM (IP-SPM), Komitmen Anggaran penerapan SPM, Pelaksanaan tahapan penerapa n SPM, Pembentukan dan keaktifan tim penerapan SPM, dan Kualitas dan ketaatan terhadap pelaporan SPM secara triwulanan pada aplikasi pelaporan SPM berbasis web (e-SPM).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi daerah dalam penerapan SPM karena ini urusan wajib. Contoh SPM paling konkrit itu ibu hamil. Pemda harus memberikan pelayanan, pengobatan sampai dengan pengecekan  janinnya,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, pasca diumumkan sebagai salah satu peraih SPM Award, Sutan Riska mengucapkan rasa syukur. Pasalnya upayanya memajukan Dharmasraya kembali memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Sutan Riska rentetan prestasi yang telah diperoleh Dharmasraya selama delapan tahun belakangan bukan datang dengan sendirinya.Hal itu merupakan komitmen dan kerja semua pihak dalam mewujudkan Dharmasraya yang lebih baik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, pihaknya terus men dorong ASN untuk terus berinovasi menciptakan sesuatu yang baru dan menghadirkan layanan-layanan publik yang inovatif sesuai visi Dharmasraya Maju, Mandiri dan Berbudaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Karena inovasi merupakan ruh dari birokrasi, maka hal ini harus menjadi komitmen kita bersama memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” tukasnya.( Tl/Kmf)</div></div>

Sutan Riska Raih SPM Award Menteri Dalam Negeri

Realitakini.com-Dharmasraya, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerjajaan, kembali menorehkan prestasi tingkat nasional, setelah dinila...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama