Realita Kini

RSUD M.Ali Hanafia Batusangkar Bakal Terima Bantuan Dari Menhan Prabowo Subianto

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilOJWme01zaK9G8BfIc4sDczeg239mBMyMmlf8bJYk6IyYz5Qia27jlEHZfNHT-WsAwiLYfAOzkmJrU0MzAkc7UAlAX9XycBjRIMvNZ5DVs2BFwbrDQq2wXn2-CAdOBDUz-yiknWnjQX9N2XnPKSCSbOi3Zi9nCrGYVlCWwWVmAvd0EqjrrttJ60fs/s500/BA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilOJWme01zaK9G8BfIc4sDczeg239mBMyMmlf8bJYk6IyYz5Qia27jlEHZfNHT-WsAwiLYfAOzkmJrU0MzAkc7UAlAX9XycBjRIMvNZ5DVs2BFwbrDQq2wXn2-CAdOBDUz-yiknWnjQX9N2XnPKSCSbOi3Zi9nCrGYVlCWwWVmAvd0EqjrrttJ60fs/w640-h384-rw/BA.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Realitakini.com Tanah Datar                               </div><div style="text-align: justify;">-Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM bersilaturahmi ke kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Rabu (29/03/2023)  di Jalan Medan Merdeka - Jakarta Pusat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kunjungan itu dilakukan bupati  Eka Putra  usai mengikuti rapat dengar pendapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan anggota DPR RI Komisi X bersama Pemerintah Daerah (Pemda),.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadiran Bupati Eka Putra disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Letjend (Purn)H. Prabowo Subianto di ruang kerjanya. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kunjungannya itu, Bupati Eka Putra kepada Menhan RI menyampaikan tentang berbagai potensi wisata di Tanah Datar, terutama beberapa event yang dalam waktu dekat ini akan digelar di kabupaten Tanah Datar seperti Pacu Kuda Open Race dan Tradisional, Pacu Jawi, Satu Nagari Satu Event dan beberapa informasi terkait program unggulan Tanah Datar. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Alhamdulillah Pak Menhan sangat mengapresiasi dan mendukung penuh apa yang telah kita sampaikan dan berjanji akan memberikan bantuan ambulance untuk Rumah Sakit Umum M. Ali Hanafiah Batusangkar. Selain itu, pak Prabowo Subianto juga akan memberikan bantuan kursi roda termasuk kursi roda elektrik untuk rumah sakit kita," sampai Bupati Eka Putra. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Di kesempatan itu, Bupati Eka Putra juga mengundang pak Menhan untuk datang langsung ke Tanah Datar menyaksikan keindahan alam yang ada di Tanah Datar</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dan alhamdulillah bak gayung bersambut, pak Menhan juga sangat tertarik dengan keindahan alam yang kita miliki, dan berencana akan hadir untuk menyaksikan langsung salah satu event terbesar kita tahun ini yaitu Pacu Kuda Open Race dan Tradisional yang akan digelar pada tanggal 30 April tahun ini di gelanggang Dang Tuanku Bukit Gombak," pungkas Bupati Eka Putra.. (**)</div><div><br /></div><div>Mailis RK</div>

RSUD M.Ali Hanafia Batusangkar Bakal Terima Bantuan Dari Menhan Prabowo Subianto

Realitakini.com Tanah Datar -Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM bersilaturahmi ke kantor Kementerian Pertah...

Komite I, Petunjuk Teknis Hingga Pembatasan Kewenangan Menjadi Problem Penataan Ruang Pasca UU Cipta Kerja

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbzDHlEqNQnj8D73_8mm7yFmjNq2wL_k9rwdZRIGKMsUCrqIzeEZ7TAHjAFQe4C-wN7rKLhqoaA5giz26gh6_0W9AQkOJyxmrrc_kSvOLRW6v-abHVVUBHzqr-d1vH-ak99JxCKia-BNodvEmTW9Fn8DSRdm0_-JS32WS4MDBrHJnYw23nNqS0HwRz/s500/%20SU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbzDHlEqNQnj8D73_8mm7yFmjNq2wL_k9rwdZRIGKMsUCrqIzeEZ7TAHjAFQe4C-wN7rKLhqoaA5giz26gh6_0W9AQkOJyxmrrc_kSvOLRW6v-abHVVUBHzqr-d1vH-ak99JxCKia-BNodvEmTW9Fn8DSRdm0_-JS32WS4MDBrHJnYw23nNqS0HwRz/w640-h384-rw/%20SU.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div style="text-align: justify;">Pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat kepada provinsi tidak disertakan petunjuk teknis dan terbatas sehingga provinsi harus menyusun secara mandiri. Sementara tuntutan pengendalian pemanfaat an ruang sangat tinggi termasuk menilai kinerja pelaksanaan penataan ruang Kab/Kota, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan dengan bidang pertanahan, pengintegrasian matra darat dan laut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang menyebabkan perluasan tugas provinsi dalam aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di samping itu, RTR yang mengintegrasikan Analisis Daya Dukung sering dianggap penghambat pembangunan dan investasi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini menjadi temuan dalam bahasan Kunjungan Kerja Komite I DPD RI ke Bandung, Jawa Barat (27/03). Dalam pertemuan yang bertempat di Gedung Sate tersebut, Komite I mengadakan dialog dengan Pemprov Jawa Barat yang diterima oleh Biro Hukum dan HAM Pemprov Jawa Barat; Kadis Tata Ruang dan Bina Marga; Perwakilan Kantor Pertanahan Jawa Barat; Forkopimda; Bappeda Jawa Barat; Forum Penataan Ruang Jawa Barat; dan sejumlah OPD Provinsi Jawa Barat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hadir Wakil Ketua III Komite I DPD RI dan sekaligus pimpinan rombongan, Ir. H. Darmansyah Husein (Bangka Belitung) yang didampingi oleh Senator Dr. Abdul Kholik S.H., M.Si. (Jawa Tengah); H. Nanang Sulaiman S.E. (Kaltim); dan Fachrul Razi M.I.P. (Aceh).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Senator Darmansyah menekankan bahwa pembangunan Daerah lebih terarah jika diberikan batasan mengenai kebijakan salah satunya Tata Ruang. Oleh karena itu, Dokumen Tata Ruang tidak terpisahkan dengan dokumen pembangunan. Dalam dataran praktik, pengaturan tata ruang diatur dengan undang-undang dan kemudian dengan Perda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Perencanaan Tata Ruang menjadi sangat penting bagi Provinsi,Kabupaten dan Kota. Perencanaan yang baik akan memberikan tata ruang yang baik. Pelanggaran tata ruang akan mengakibatkan berbagai persoalan salah satunya adalah bencana alam, kerusakan lingkungan, dan sebagainya”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Senator Darmansyah juga menekankan dengan berlakunya undang-undang Cipta Kerja khususnya yang berkaitan dengan Penataan Ruang, kewenangan ada di Pusat, kewenangan Provinsi, Kabupaten dan kota dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pusat. Oleh karena itu, hal ini mengubah perspektif Tata Ruang yang lebih sentralistik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara, Pemprov Jawa Barat melalui Kepala Biro Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Penataan Ruang di Jawa Barat diatur dengan Perda Tata Ruang Jawa Barat yakni Perda Nomor 9 Tahun 2022. Progres penyusunan RTRW saat ini terdapat 4 yang sudah ada Perda, 7 proses di Kementerian, 7 Pembahasan di Provinsi, 1 Evaluasi Biro Provinsi, 5 proses penyusunan revisi, dan 3 belum memasuki masa revisi dari total 27 Kab/Kota yang ada di Jawa Barat. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan penataan ruang di Jawa Barat, belum ada petunjuk teknis penilaian perwujudan RTR dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa penataan ruang yang turut memperlambat proses penataan ruang di Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat juga menyoroti kedudukan RTR sebagai acuan rencana pembangunan, RTR yang mengintegrasikan Analisis Daya Dukung yang dianggap sebagai penghambat pembangunan dan investasi, pengintegrasian Matra Darat dan Laut dalam RTRWP, dan pembatasan kewenangan provinsi secara formal sedangkan pelibatan dan tanggung jawab yang besar secara defacto ada di provinsi. Selain itu, Keberadaan PPNS di dalam undang-undang Tata Ruang belum dioptimalkan, belum ada kelembagaan dan belum ada pengaturan posisi dan kedudukan PPNS di Pemda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Forum Penataan Ruang yang diwakili oleh Topan Suranto  menyambut baik adanya Forum Penataan Ruang yang melibatkan kelompok masyarakat dimana sebelumnya masyarakat tidak terlibat, tujuannya untuk memperkuat posisi dan peran masyarakat dalam mempengaruhi Penataan Ruang di Daerah. Selain itu, melalui Forum Cekungan Bandung menyampaikan perlunya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Daerah perkotaan khususnya fungsi yang bersifat sosial ekonomi dan estetika.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dialog yang berlangsung dalam suasana puasa Ramadhan yang penuh berkah ini berakhir pada pukul 12.30 dengan suatu pernyataan penutup dari Senator Darmansyah yang menyatakan bahwa persoalan penataan ruang yang ditemukan  di Jawa Barat serta aspirasi dari Pemprov Jawa Barat sebagai catatan bahan masukan di tingkat pusat. khususnya dalam Rapat Kerja Komite I dengan mitra kerja Komite I (Kementerian ATR/BPN). Senator Darmansyah Husein juga menggarisbawahi tentang masih banyak nya pekerjaan dalam penyusunan RTRW Kab/kota, persoalan RTDR Kab/Kota yang belum selesai, dan belum semua Petunjuk Teknis diterbitkan terkait penataan ruang.</div><div><br /></div>

Komite I, Petunjuk Teknis Hingga Pembatasan Kewenangan Menjadi Problem Penataan Ruang Pasca UU Cipta Kerja

Realitakini.com-Jakarta Pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat kepada provinsi tidak disertakan petunjuk teknis dan terbatas sehingga pr...

Sultan Kecewa Tenaga Honorer Guru Dan Nakes Tidak Kebagian THR Dan Gaji Ke-13

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiahEDif-1jqiSVg4SWxYRlfWgyknoBnisO1EqSp-IMMTR0aqT6qZY6o7r0aipK_9oCMvO6I6qy4U9OIDd8a64wyJ-8UorskxuClx43nvO5jI7XHgSUj-9YVr2V9KoL6Iif0EfVxOwQyNUAt1SESr-v1lNaZPyWMjZfitKLOB1m46Al20ifb0Ffc3Ey/s500/st.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiahEDif-1jqiSVg4SWxYRlfWgyknoBnisO1EqSp-IMMTR0aqT6qZY6o7r0aipK_9oCMvO6I6qy4U9OIDd8a64wyJ-8UorskxuClx43nvO5jI7XHgSUj-9YVr2V9KoL6Iif0EfVxOwQyNUAt1SESr-v1lNaZPyWMjZfitKLOB1m46Al20ifb0Ffc3Ey/w640-h384-rw/st.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Jakarta </span></b><div style="text-align: justify;">Pemerintah akan memberikan gaji ke 13 dan THR kepada PNS, ASN dan beberapa Honorer sebagai penghargaan atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara.Adapun jadwal cair gaji ke 13 dan THR biasanya diberikan tahun ajaran baru dan jelang Hari Raya Idul Fitri ketika Ramadhan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski demikian, tidak semua honorer akan menikmati bonus THR Idul Fitri dan gaji ke-13 pada tahun ini . Hanya honorer yang bekerja pada instansi pusat dan Lembaga Nonstruktural.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Juga tenaga honorer yang bekerja pada lembaga penyiaran publik, serta honorer yang bekerja pada Perguruan Tinggi Negeri Baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengaku kecewa dan me nyayangkan sikap pemerintah yang sensitif terhadap tenaga honorer yang mengabdikan diri pada instansi publik yang penting lainnya yang berdampak besar bagi masyarakat seperti tenaga honorer guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami mengapresiasi langkah pemerintah memberikan insentif THR dan gaji ke-13 bagi para tenaga honorer baik di pusat dan daerah. Namun rasanya pemberian hadiah lebaran ini menjadi tidak lengkap dan kurang sempurna karena tidak menyertakan para honorer Guru dan tenaga kesehatan", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (29/03).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Para Guru, Nakes dan Penyuluh Pertanian, kata Sultan, memiliki peran yang strategis dalam memberi kan pelayanan dan membantu pemerintah menyelenggarakan pembangunan dan kesejahteraan sosial ekonomi bangsa. Mereka yang bekerja tanpa jaminan pendapatan ini harus diapresiasi secara adil sama seperti para ASN lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dalam situasi seperti ini, kami harap Pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer guru dan Nakes dengan insentif fiskal yang proporsional. Jangan sampai ada anak bangsa yang sedang mengabdikan diri kepada negara merasa termarjinalkan oleh perlakuan pemerintah yang tidak sensitif secara sosial ekonomi", tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, dengan kondisi fiskal yang cukup memadai saat ini, pemerintah bisa mengalokasi khusus dan menyentuh secara keseluruhan kepada para tenaga honorer. Pemerintah daerah juga perlu memikirk an hal yang menurut kami sangat serius ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI itu mengungkapkan bahwa data BKN jumlah honorer terbanyak saat ini tercatat sebagai pendidik, yakni 738.794 orang dan dengan SPTJM mencapai 738.075 orang. Sementara Sektor kesehatan dengan tenaga honorer terdata per 22 Oktober sebanyak 208.358 orang dan dengan SPTJM sebanyak 205.299 orang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami sangat memahami suasana kebatinan para tenaga honorer yang saat ini masih terus memper juangkan status kepegawaiannya. Kami harap semangat pengabdian para honorer tidak kemudian surut oleh karena kebijakan THR Dan Gaji Ke-13 yang tidak merata", tutupnya.</div>

Sultan Kecewa Tenaga Honorer Guru Dan Nakes Tidak Kebagian THR Dan Gaji Ke-13

Realitakini.com- Jakarta Pemerintah akan memberikan gaji ke 13 dan THR kepada PNS, ASN dan beberapa Honorer sebagai penghargaan atas pengab...

Camat Se Dharmasraya Sepakat Sukseskan Lomba Kebersihan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRNNbpENqKmwMeNVzsm4qZbQMezcv3Q5cJDQN3kFdqHqBc_1k_L3mWcUeN5DSv0980kfsFaJbhIfG1r8AE4PgAJUC3I8LrQ4x4LA0NtPT2gl1hZoT2cZd_1lznJwrhFM1YvQ10oMdf5AmFCq7zdhYglxYmlkgrAq9JIANovGj7H0hl3MJuSglpCUyH/s500/%20D.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRNNbpENqKmwMeNVzsm4qZbQMezcv3Q5cJDQN3kFdqHqBc_1k_L3mWcUeN5DSv0980kfsFaJbhIfG1r8AE4PgAJUC3I8LrQ4x4LA0NtPT2gl1hZoT2cZd_1lznJwrhFM1YvQ10oMdf5AmFCq7zdhYglxYmlkgrAq9JIANovGj7H0hl3MJuSglpCUyH/w640-h384-rw/%20D.jpg" width="640" /></a></div>Realirakini,com- Dharmasraya</span></b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Lomba Kebersihan yang dihelat Pemkab Dharmasraya 13 Maret-5 Juni 2023 mendapat sambutan hangat dari para camat se Kabupaten Dharmasraya. Mereka sepakat akan memberi dukungan pool dengan menggerakkan nagari, sekolah dan juga Puskesmas di wilayah masing masing untuk menyiapkan diri mengikuti lomba yang dimotori Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan sejumlah OPD ini.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Dalam pertemuan yang digelar di ruang pertemuan Dinas Lingkungan Hidup, komplek perkantoran Parik Tarajak, Sikabau, Rabu, 28 Maret 2023, seluruh camat menyatakan kesanggupannya untuk bertindak sebagai manajer di kecamatan masing masing dalam lomba kebersihan antar nagari, antar sekolah dan antar  Puskesmas tingkat kabupaten Dharmasraya.Para camat mengakui, bahwa masalah yang paling besar dihadapi oleh masyarakat adalah sampah. Pengelolaan sampah yang tidak serius dan tidak memenuhi prinsip prinsip kelestarian ingkungan, akan berdampak pada banyaknya kasus stunting yang terjadi akhir akhir ini. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Budi Waluyo.Menurut Budi, sampah yang tidak terkelola dengan baik, maka akan menjadi sumber penyakit dan merusak lingkungan. Jika penyakit itu menyerang anak anak, maka kemunkinan terkena stunting juga makin besar. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">"Jika ada penyakit yang menyerang anak anak secara berkesinambungan, maka paluang si anak terkena stunting menjadi sangat besar," jelas BudiOleh karena itu, perlu upaya pengelolaan sampah secara serius yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. "Kita perlu membangun paradigma baru persampahan dimana sampah tidak hanya dibuang di tempat sampah, tapi juga dipilah dan diolah," tegas jebolan Sekolah Tinggi Perikanan Bogor ini.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Oleh sebab itu, lomba kebersihan ini penting dilakukan, mengingat untuk membangun paradigma baru persampahan yang tuntas dibutuhkan pemahaman dan partisipasi seluruh warga Dharmasraya. Melalui lomba kebersihan ini diharapkan paradigma baru persampahan dapat dipahani seluruh masyarakat. "Oleh karena itu peranan camat sangat menentukan terhadap keberhasilan lomba ini," imbuh </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Budi.Lomba kebersihan itu sendiri akan digelar dalam empat katagori. Pertama katagori antar nagari, kedua katagori antar OPD, katagori antar Fansyankes dan keempat katagori antar sekolah. Ada tiga poin penting yang akan dinilai, andalah adanya mekanisme pengelolaan sampah internal, adanya sarana dan prasarana persampahan dan adanya imolementasi pengelolaan sampah yang benar. Lomba dilaksanakan melalui aplikasi google drive yang dirancang khusus.( Ts/Kmf)</div>

Camat Se Dharmasraya Sepakat Sukseskan Lomba Kebersihan

Realirakini,com- Dharmasraya Lomba Kebersihan yang dihelat Pemkab Dharmasraya 13 Maret-5 Juni 2023 mendapat sambutan hangat dari para camat ...

Gubernur Mahyeldi Beserta Istri Melayat Ke Rumah Duka Mantan Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz6MUaAtLOz7aVkp2OAoKMstvYS52t1TyCl3xPXUEx7Mi-IvX93s6gNmlIOZ7dFwxroffW9OLCXxSKbl1EOCunOOhhLpmtGMZ5yOSeOqPVJyq_3BjOdVq_ZWSRIr5ZtZ58fZAIeXwO-hUEnIjaX7t9gsCza_a4QAjK4PRm5gMr9vGBwn8uZZSOoFsZ/s500/Ala.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz6MUaAtLOz7aVkp2OAoKMstvYS52t1TyCl3xPXUEx7Mi-IvX93s6gNmlIOZ7dFwxroffW9OLCXxSKbl1EOCunOOhhLpmtGMZ5yOSeOqPVJyq_3BjOdVq_ZWSRIr5ZtZ58fZAIeXwO-hUEnIjaX7t9gsCza_a4QAjK4PRm5gMr9vGBwn8uZZSOoFsZ/w640-h384-rw/Ala.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-<span style="text-align: justify;">Payakumbuh </span></b></span><div><span style="text-align: justify;"> Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah bersama istri Harneli Mahyeldi melayat ke rumah duka almarhum Bupati Limapuluh Kota dua periode yakni 2000–2005 dan 2010–2015, Alis Marajo Dt. Sori Marajo. di Payakumbuh Kab. Limapuluh Kota, Rabu (29/3/2023).</span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Innallilahi Wa inna ilaihi Rojiun… atas nama Pemerintah Provinsi Sumbar dan keluarga, kami menguca pkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, semoga amal ibadah Almarhum diterima Allah SWT serta diamouni dari segala kesalahan,"ucap Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi juga mengatakan Almarhum adalah salah seorang tokoh yang sudah berjasa besar untuk percepatan pembangunan di Kab. Limapuluh Kota. Untuk itu, Ia mengajak para pelayat dan seluruh masyarakat Sumbar untuk mengirimkan do'a bagi almarhum agar mendapatkan tempat terbaik disisi Allah SWT.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Almarhum adalah salah seorang putra terbaik dari Luhak Limopuluah Kota yang telah banyak berjasa untuk melakukan perubahan pembangunan di Kab. Limapuluh Kota. Kita semua merasakan sekali kehilangan Almarhum,”ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mahyeldi, terpilihnya Almarhum Alis Marajo selama dua periode menjadi Bupati Limapuluh Kota, tentu dapat menjadi gambaran kepada kita semua, betapa dicintainya beliau oleh masyarakat.Ber dasarkan informasi dari salah seorang keluarga Almarhum menerangkan bahwa Alm. Alis Marajo Dt Sori Marajo berpulang ke rahmatullah pada hari Selasa (28/03) pukul 21.15 WIB dalam usia 76 tahun di RS Adnaan WD, Payakumbuh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Almarhum dr. Alis Marajo meninggalkan 6 orang anak dari pernikahannya dengan Rismawati serta 6 orang cucu. jenazah Alm. Alis Marajo dimakamkan di kampung halamannya Nagari Taeh Baruah, Kec. Payakumbuh, Kab. Limapuluh Kota. (adpsb)</div></div>

Gubernur Mahyeldi Beserta Istri Melayat Ke Rumah Duka Mantan Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo

Realitakini.com- Payakumbuh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah bersama istri Harneli Mahyeldi melayat ke rumah duka almarhum Bu...

Sekwan Sumbar Raflis Terima Rombongan Komisi I DPRD Agam

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9DMY5oTLDgh2Xw-IgBw9a4N4q0ZJajjT--4QJ3iEONeYgL22CPSCw1EMThUJgVmRYRv4vW_W3itNl-9U3aivrR0mSA5XCFzwkw4JYQqlkVU9BVRPnh40P5bt5uoze4HNmBGGI-TIf4r2yJjJGDCvooyefVVSx86AO1uiIo6pk4qY46Jmfr7hR7Tal/s500/%20AG.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9DMY5oTLDgh2Xw-IgBw9a4N4q0ZJajjT--4QJ3iEONeYgL22CPSCw1EMThUJgVmRYRv4vW_W3itNl-9U3aivrR0mSA5XCFzwkw4JYQqlkVU9BVRPnh40P5bt5uoze4HNmBGGI-TIf4r2yJjJGDCvooyefVVSx86AO1uiIo6pk4qY46Jmfr7hR7Tal/w640-h384-rw/%20AG.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Sumbar</span></b></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris Dewan (Sekwan) H. Raflis, S.H., MM me nerima  kunjungan  Komisi I DPRD Kabupaten Agam, di Ruang Kerja Sekwan,di dampingi beberapa staf lainnya, Rabu (29/03/2023).Kunjungan Romobngan komisi 1 DPRD Kabupaten Agam, ini dalam rangka menambah referensi dan sharing terkait Pengawasan DPRD Agam terhadap penerbitan izin usaha pertambangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan tersebut Raflis menerangkan semua pertanyaan komisi 1 DPRD Kabupaten Agam, sesuai dengan aturan berlaku di provinsi Sumatera Barat dan mengacu pada aturan lainnya, termasuk peraturan pusat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Salah satu fungsi dewan adalah pengawasan, termasuk juga pengawasan terhadap penerbitan izin usaha pertambangan, maka amat perlu membuat aturan yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama, tentunya mengacu pada aturan lebih tinggi, termasuk aturan dan edaran dari pemerintah pusat," terang Raflis. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Raflis juga menerangkan bagaimana masyarakat bisa mengupload dengan mudah semua aturan, sehingga tidak terjadi kesalah-pahaman dalam melaksanakannya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita di DPRD Sumbar memiliki berbagai program yang gunanya untuk masyarakat mudah mengakses semua produk hukum termasuk perda, sehingga kita mudah melakukan pengawasan terhadap stakeholder terkait," papar Raflis yang baru saja pulang memberikan keterangan pada KI Pusat karena masuk nominasi keterbukaab informasi nasional. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketika ditanya rombongan mengenai dasar hukum pengawasan perizinan tambang, Raflis dengan tegas mengatakan, semua mengacu pada peraturan daerah pusat, karena masalah tambang bukan masalah sepele, maka perlu barometer ketat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pengawasan terhadap izin tambang bukan masalah ringan, apa lagi menyangkut pada lingkungan dan efek pada orang banyak, maka perlu barometer dan pegangan hukum yang kuat," tegas Raflis lagi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga memberikan beberapa dokumen sekaitan dengan maksud kunjungan komisi 1 DPRD Agam, ter masuk peraturan daerah provinsi Sumatera Barat. Sekaitan dengan kunjungan tersebut, ketua komisi 1 DPRD Agam mengatakan amat puas dan bangga bisa diterima dengan baik di DPRD Sumbar.  "Kami merasa senang dan bangga atas pelayanan yang diberikan pak Sekwan pada rombongan, dan semua maksud kami tercapai, karena bisa membawa beberapa berkas untuk dijadikan acuan nantinya di kabupaten Agam," terangnya sambil tersenyum.(*Rk )</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Sekwan Sumbar Raflis Terima Rombongan Komisi I DPRD Agam

Realitakini.com-Sumbar Sekretaris Dewan (Sekwan) H. Raflis, S.H., MM me nerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Agam, di Ruang Kerja Sekw...

Optimalisasi Dana Desa, Hansastri Sebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dukung Pemekaran Nagari

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7pcrDkw_Bhbp_hrdY8pVTonEwARn8Xl0y9xvG2EynEGOP-pP-jAxF19HbxMwnKZzBnYpyfo5fzhs6WVLYlg8fQO365fTVRq8IN3YnyrFUF5EnJvjFIhWJPNamTBD8reZr_EM2duTDDmJG3kWB0-Ca4E7jZkdxC0pGUvffpppZdKezD6ClEAgtDObb/s500/Ha.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7pcrDkw_Bhbp_hrdY8pVTonEwARn8Xl0y9xvG2EynEGOP-pP-jAxF19HbxMwnKZzBnYpyfo5fzhs6WVLYlg8fQO365fTVRq8IN3YnyrFUF5EnJvjFIhWJPNamTBD8reZr_EM2duTDDmJG3kWB0-Ca4E7jZkdxC0pGUvffpppZdKezD6ClEAgtDObb/w640-h384-rw/Ha.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Agam </span></b><div style="text-align: justify;">Tim Safari Ramadan (TSR) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Hansastri menyambangi Masjid Jami' Asy-Syarif, Nagari Persiapan Sidang Koto Laweh, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Selasa (29/03/2023). Terdiri dari empat jorong, Sidang Koto Laweh merupakan nagari persiapan yang tengah menempuh proses menuju nagari definitif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kunjungannya ke Sidang Koto Laweh itu, Hansastri mengatakan dalam rangka pembangunan di daerah, Pemprov Sumbar mendorong upaya percepatan pemekaran nagari-nagari baru guna optimalisasi penyaluran dana desa dari pemerintah pusat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jumlah desa (nagari) di Sumatera Barat menurut Hansastri termasuk salah satu yang paling sedikit di Indonesia. Sehingga jumlah bantuan dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat juga lebih rendah daripada provinsi lain, karena dana desa yang diberikan bergantung pada jumlah desa yang ada pada masing-masing provinsi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai perbandingan, Hansastri mengatakan Provinci Aceh saat ini memiliki 6.515 desa, sementara Sumatera Barat hanya memiliki 1.159 nagari, sehingga dana desa yang diperoleh pun kurang dari Rp. 1 Triliun. Oleh karena itu, untuk mendorong pembangunan, percepatan pemekaran nagari perlu dilakukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski demikian, Hansastri menegaskan pemekaran nagari bertujuan untuk membangun. Sehingga pemekaran yang dilakukan jangan sampai memecah kesatuan adat yang sudah ada.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pemerintah Provinsi akan membantu percepatan proses pemekaran. Tapi jangan sampai memecah kesatuan adat. Kesatuan adat tetap harus kita jaga," ujar Hansastri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu mewakili Bupati, Asisten I Kabupaten Agam Rahman mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk dapat mewujudkan pemekaran nagari-nagari yang berada di Kabupaten Agam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dari 23 nagari yang diusulkan, baru 10 yang disetujui Kemendagri, sisanya Masih ada 13 nagari persiapan. Di Tilatang Kamang sendiri, saat ini ada enam nagari persiapan pemekaran, salah satunya Sidang Koto Laweh," jelas Rahman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang Koto Laweh sendiri menurutnya telah memenuhi syarat pemekaran yaitu 500 KK atau jumlah penduduk mencapai 2000 orang. Di samping itu Sidang Koto Laweh juga terdapat sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, Pesantren, dan rumah-rumah ibadah di setiap jorong.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan Safari Ramadan itu, Sekdaprov Hansastri juga menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Masjid Jami' Asy-Syarif, Sidang Koto Laweh sebesar Rp. 50 juta rupiah. Selain itu diberikan pula bantuan 200 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diserahkan pada Puskesmas setempat sebagai dukungan penurunan prevelansi stunting di Kabupaten Agam. ( adpsb)Rk</div>

Optimalisasi Dana Desa, Hansastri Sebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dukung Pemekaran Nagari

Realitakini.com- Agam Tim Safari Ramadan (TSR) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Hansastri menyambangi Masjid Jami' Asy-Syarif,...

BULD DPD RI Menilai UU HKPD Perlu Dikaji Ulang

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQAvnlU09RVyi8yOyC2EDuPVQZ2kz-vFDvgV0fosx5mePhO_X230AO0dL_N-YfV4OPxEfXcS7CNX4DFKpvywCr_EjRhuEbQzjkmMIFIlOJ-OxYoEPwG_20lCSOxYJTgqGB_bc982YJIcG5eoHy7Efmf1kc_dPPrb5Y6xDaFWx2mBCqkiKmxtJldTSw/s500/%20Ka.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQAvnlU09RVyi8yOyC2EDuPVQZ2kz-vFDvgV0fosx5mePhO_X230AO0dL_N-YfV4OPxEfXcS7CNX4DFKpvywCr_EjRhuEbQzjkmMIFIlOJ-OxYoEPwG_20lCSOxYJTgqGB_bc982YJIcG5eoHy7Efmf1kc_dPPrb5Y6xDaFWx2mBCqkiKmxtJldTSw/w640-h384-rw/%20Ka.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">BULD DPD RI menilai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) belum sepenuhnya berpihak kepada daerah. Lantaran UU ini dikhawatirkan akan berdampak pada penerimaan pendapatan daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dalam hal ini diperkirakan pemerintah daerah menghadapi tantangan besar khususnya dalam me ningkatkan sisi penerimaan untuk ketercukupan pendapatan. Maka apakah kebijakan baru ini cukup efektif dalam menggerakkan tata kelola ekonomi daerah?," ucap Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (29/3).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada prakteknya, sambung Stefanus, hasil pajak dan retribusi daerah belum berkontribusi secara signifi kan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada kabupaten/kota. Tidak hanya itu, hasil yang diperoleh dari pajak dan retribusi ini dinilai lebih kecil dari pada biaya pemungutannya. “Sebagian besar dampak dari pajak dan retribusi daerah menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi sehingga kurang kondusif bagi iklim investasi,” tutur Stefanus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Stefanus menambahkan berdasarkan temuan di beberapa daerah, UU HKPD yang menerapkan opsen PKB dan BBNKB juga berdampak pada potensi penurunan penerimaan pajak pada level provinsi. Di sisi lain, untuk meningkatkan penerimaan pajak kabupaten/kota seharusnya diikuti dengan kenaikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Potensi penurunan pendapatan ini diketahui berdasarkan simulasi pada FGD di Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua daerah ini menunjukkan proyeksi penurunan pendapatan daerah dari pungutan pajak dan retribusi daerah. Maka pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk mengamankan penerimaan pajak daerahnya," kata Stefanus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Abraham Liyanto menilai pajak dan retribusi merupakan masalah bersama. Hakekatnya pajak harus bersifat adil dan tentunya meng untungkan bagi kesejahteraan masyarakat. “Anehnya pasca UU HKPD terbit penerimaan pajak meningkat, namun pendapatan daerah berkurang. Artinya ada yang tidak beres pada UU ini,” terangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Suhaimi Ismy menjelaskan UU HKPD ini menjadi tanggungjawab bersama. Artinya UU ini merupakan ‘PR’ bagi DPD RI, dan DPD RI ber kewajiban menindaklanjutinya. “UU ini merupakan PR serius maka DPD RI berkewajiban untuk menindaklanjutinya,” paparnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) seluruh Indonesia saat ini telah menyiapkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pajak dan retribusi daerah, namun pemprov masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dari UU HKPD. Ia juga berharap ranperda bisa diimplementasikan pada Januari 2024 khususnya yang terkait dengan Pungutan Pajak Alat Berat (PAB) dan retribusi, sedangkan PKB, BBNKB, dan kebijakan opsen akan diberlakukan pada Januari 2025. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Adanya penambahan objek pajak baru seperti PAB dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) bagi wilayah tertentu cukup signifikan. Tapi tidak semua daerah memiliki potensi alat berat dan MBLB yang sama,” lontar Isran Noor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Dan Otonomi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)   Marten Taha mengatakan beberapa kota telah menyerahkan daftar inventaris masalah kepada APEKSI. Bahkan, pihaknya telah melakukan simulasi dan analisa pajak dan retribusi berdasar kan UU HKPD seperti Kota Balikpapan. “Alhasil Kota Balikpapan yang menyatakan PAD dari pajak daerah secara riil akan berkurang sebesar dua persen, dan retribusi daerah secara riil akan berkurang sebesar 10 persen,” pungkasnya. ( Rk*)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

BULD DPD RI Menilai UU HKPD Perlu Dikaji Ulang

Realitakini.com-Jakarta BULD DPD RI menilai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (...

BAP DPD RI Bahas Permasalahan Tanah Dengan Kemhan Dan Kementerian ATR/BPN

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn400n1w9Kdvs05toWRKMSp7GgPl9cD0th-cwoH9JRWFRaDBRJtXcgNuboK6RXvJDwoKtp3qCR02nENzhKSBuW2GHtfTVmfThN4cOHm6XjDde0pv7nO2uDConanO7K-O6wAWFtpFS6UOfuRk2TR5TB_TBTzn0FmPzjCpljklA-1xOI1oTGury7nTHz/s500/er.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn400n1w9Kdvs05toWRKMSp7GgPl9cD0th-cwoH9JRWFRaDBRJtXcgNuboK6RXvJDwoKtp3qCR02nENzhKSBuW2GHtfTVmfThN4cOHm6XjDde0pv7nO2uDConanO7K-O6wAWFtpFS6UOfuRk2TR5TB_TBTzn0FmPzjCpljklA-1xOI1oTGury7nTHz/w640-h384-rw/er.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </b></span></div><div><div style="text-align: justify;">Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan yang melibatkan berbagai pihak. Konflik agraria/pertanahan ini terkait kepemilikan tanah baik antar kelompok maupun perorangan, masyarakat dengan swasta, maupun masyarakat dengan instansi pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aduan masyarakat yang masuk ke BAP DPD RI diantaranya terkait kasus sengketa lahan atau tanah adat Pemerintah Negeri Halong dengan Pangkalan Utama TNI-AL IX di Maluku Ambon, pengaduan masyarakat dari Komite Perjuangan Lingkar Bandara terkait Permohonan Penyelesaian Sengketa Tanah dengan Pihak TNI-AU Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, pengaduan Aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat terkait tuntutan ganti rugi tanah adat Marga Malibela seluas 42 ha yang telah dipergunakan oleh Batalyon Infantri TNI-AD, dan Perkumpulan Warga Kavling Pangkalan Jati (PWKPJ) terkait alih kepemilikan kavling TNI-AL Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Depok dan Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dalam upaya mediasi penyelesaian konflik, BAP DPD RI mendorong adanya sinergi yang kuat antara DPD RI dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian ATR/BPN dalam upaya penyelesaian ber bagai isu terkait konflik agraria dan keamanan di Indonesia," ucap Ketua BAP DPD RI AjiepPadindang saat membuka rapat kerja dengan Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra, Kementerian ATR/BPN dan Perkumpulan Warga Kavling Pangkalan Jati (PWKPJ), di Gedung DPD RI, Komplek parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada rapat kerja itu, Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra menjelaskan bahwa keseluruhan aset tanah yang bersengketa dengan Kementerian Pertahanan saat ini tetap dipertahankan menjadi aset Barang Milik Negara (BMN) Kemhan dan TNI karena masih digunakan untuk mendukung Tupoksi. Selain itu, dalam penyelesaian masalah tersebut agar mengacu pada Pasal 42 ayat (1) & ayat (2) PP No 27 Thn 2014 Jo PMK No 83 Tahun 2016 yang pada intinya menyatakan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMN/D meliputi pengamanan administrasi, fisik, hukum. Salah satu alasan penghapusan BMN/D diantaranya adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami diberikan amanah mengamankan aset milik negara sesuai peraturan perundangan yang ada dalam hal ini aset kementerian pertahanan, karena yang sudah menjadi milik negara tidak bisa kami lepas begitu saja ketika terjadi sengketa, tapi prinsipnya kami terbuka dalam opsi mencari jalan jalan terbaik," tutur Wakil Menteri Pertahanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono menawarkan opsi dalam penyelesaian konflik tanah agar aset tidak hilang dan masyarakat juga masih dapat memanfaatkan lahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pola penyelesaian yang kami tawarkan dan gagas agar aset tidak hilang tapi tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat punya legal standing maka diberikan hak pengelolaan, aset tidak hilang tapi ada legalitas posisi hukum di atas tanah tersebut," jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mewakili Perkumpulan Warga Kavling Pangkalan Jati atau yang disingkat PWKPJ, Mayjen TNI (Purn) Sudarsono menegaskan saat ini pihaknya berjuang mempertahankan haknya atas tanah kavling yang telah dihuni dengan rumah yang dibangun sendiri 40 tahun lalu. Mayjen Sudarsono pun menjelaskan dasar hukum perjuangannya bersama ratusan putra-putri generasi kedua purnawiraan/warakawuri tersebut. </div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Mayjen TNI (Purn) Sudarsono menambahkan, pada saat itu dikarenakan keterbatasan anggaran untuk membangun rumah dinas, maka TNI AL mengkavling tanah non-strategis yang dikuasai dan berada di luar Daerah Basis TNI AL (DBAL) untuk diberikan kepada angkatan TNI AL aktif dan purnawirawan untuk membangun rumah dengan biaya sendiri. Lebih jauh, Ia membeberkan langkah-langkah yang diambil PWKPJ baik dengan langkah persuasif kepada lnstansi-instansl terkait. Di antaranya menemui Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono PTUN beberapa waktu lalu dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sekarang sebagian dari kami sudah purnawira, bahkan sebagian lagi sudah berpulang ke rahmatullah meninggalkan isteri dan/atau anak selaku ahli waris yang kini menghuni rumah yang kami bangun lebih 40 tahun lalu, kami harap melalui rapat kerja ini DPD RI dapat membantu mencari solusi terbaik," tambahnya.( * RK)</div><div><br /></div></div>

BAP DPD RI Bahas Permasalahan Tanah Dengan Kemhan Dan Kementerian ATR/BPN

Realitakini.com-Jakarta Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan pert...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama