Realita Kini

Peresmian Tol Padang-Sicincin Ditarget Pekan ke-2 Desember, Plt Gubernur Audy : Pembangunan Fisik Menyentuh 85 Persen

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwPYV4GSWHtwaK9jNhDnGQgWfK-85D1fVa-D_mkE8Z8RT5xDZfBTug0VwgtlOJejGN7PvHCbZ4M20T79x1LSVeIx4gA7C17UGb0ZMAA4W0D0uqymfrxXWgf7YRpKSUWJcxOiAvXHqQGBHaKcgmYMdz8ZHcQTPUZ4njpbr-VeCuxAmv8SyEmYf2-4_vypo/s500/%20Bod.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwPYV4GSWHtwaK9jNhDnGQgWfK-85D1fVa-D_mkE8Z8RT5xDZfBTug0VwgtlOJejGN7PvHCbZ4M20T79x1LSVeIx4gA7C17UGb0ZMAA4W0D0uqymfrxXWgf7YRpKSUWJcxOiAvXHqQGBHaKcgmYMdz8ZHcQTPUZ4njpbr-VeCuxAmv8SyEmYf2-4_vypo/w640-h384-rw/%20Bod.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakata </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Plt Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy menyatakan bahwa proses pembangunan Jalan Tol ruas Padang-Sicincin menyentuh angka 85 persen, dan ditargetkan rampung 100 persen padaakhir tahun ini. Pemerintah merencanakan, jalur tol tersebut dapat diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada pekan ke-2 Desember 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal  ini di kemukakan dalam rapat antara Pemprov Sumbar dan Kementerian PUPR di Ruang Rapat Ditjen Bina Marga, Jumat (15/11/2024). Hadir dalam rapat tersebut, Dirjen Bina Marga, Rachman Arief Dienaputra; Plt Gubernur, Audy Joinaldy; Dirut Bank Nagari, Gusti Chandra; Pj Sekda Sumbar, Yozawardi; Staf Ahli Gubernur, Maswar Dedi; Kadis BMCKTR, Era Sukma Munaf; Kadis Perkimtan, Rifda Suryani; dan Kabiro Adpim, Mursalim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dapat kami sampaikan, bahwa saat ini progres pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Sicincin hampir selesai karena sudah di angka 99,8 persen. Untuk di lokasi akses tol, tinggal tiga bidang tanah yang belum dibebaskan. Tapi secara prinsip, progresnya sudah hampir 100 persen," ujar Audy dalam paparannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu untuk progres pembangunan fisik, sambung Audy, saat ini telah mencapai angka 85 persen. Diharapkan, proses pembangunan bisa rampung 100 persen pada akhir tahun agar dapat diresmikan penggunannya oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kemudian, jika telah memungkinkan, maka pembangunan tol yang merupakan bagian dari Tol Padang-Pekanbaru tersebut akan dilanjutkan ke ruas berikutnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Mengingat sangat penting dan ditunggu-tunggunya kehadiran tol ini oleh masyarakat Sumbar dan masyarakat di provinsi lain, tentu kita berharap agar proses pembangunan jalur tol ini mendapat perhatian khusus," ujar Audy lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait progres pembebasan lahan pada proyek pembangunan tol Padang-Sicincin, Kadis Perkimtan Sumbar, Rifda Suryani mengatakan bahwa secara keseluruhan lahan yang belum dibebaskan masih tersisa 12 bidang, di mana tiga bidang di antaranya adalah lahan yang berada persis di lokasi akses tol. "Secara keseluruhan, proses pembebasan pada lahan-lahan tersebut sedang berjalan, dan saat ini sedang dalam penetapan konsinyasi," ujar Rifda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Dinas BMCKTR, Era Sukma Munaf menambahkan, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, maka disarankan kelanjutan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di ruas Sicincin -Bukittinggi dapat dialihkan ke ruas Sicincin-Singkarak-Tanah Datar. Hal ini mengingat pembebasan lahan trase Sicincin-Bukittinggi melewati Kubang Putih, yang membutuhkan dana jauh lebih besar ketimbang ruas Sicincin-Singkarak-Tanah Datar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi progres pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin tersebut, Dirjen Bina Marga, Rachman Arief Dienaputra menyebutkan bahwa peresmian jalur tersebut telah dikoordinasikan dengan pimpinan terkait secara intensif. Ada pun untuk kelanjutannya, pihaknya masih menunggu kebijakan dan arahan dari pimpinan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita sudah koordinasikan secara intens pada pimpinan untuk menghadirkan Bapak Presiden pada saat peresmiannya. Kita upayakan peresmiannya bersamaan dengan Ground Breaking Fly Over Sitinjau Lauik pada pekan kedua atau ketiga Desember 2024 ini," ucap Rachman Arief.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah, sambung Rachman Arief, sangat menyadari bahwa keberadaan tol Padang-Pekanbaru sangat penting karena pasti memberikan kemudahan akses dari timur ke barat Sumatera. Demikian juga sebaliknya. Sehingga, pihaknya berharap agar upaya pembebasan lahan bisa dilakukan secara cepat dan lancar. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita patut ingat, Sumbar punya cerita sukses dalam pembebasan lahan yang cepat dan lancar pada masa Pak Hediyanto, yaitu di lahan Tabing-Duku sepanjang 10 kilometer, yang saat itu bisa dibebaskan dalam waktu satu bulan tanpa masalah. Kami berharap untuk Fly Over Sitinjau Lauik dan jalan tol juga demikian," ujarnya lagi. (adpsb/isq)</div></div>

Peresmian Tol Padang-Sicincin Ditarget Pekan ke-2 Desember, Plt Gubernur Audy : Pembangunan Fisik Menyentuh 85 Persen

Realitakini.com-Jakata Plt Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy menyatakan bahwa proses pembangunan Jalan Tol ruas Padang-Sicinc...

Plt Gubernur Audy Joinaldy Usulkan Perlibatan Bank Nagari Dalam Pembiayaan Proyek Fly Over Sitinjau Lauik

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC4_hth3BK1fSE26yMXwwv4_wK8kimf6HQfC2QYtHDicUk2Mnf6SlMcC188drfzEYE6amIMWuNre-i318h7Xk0mzw6F3EFWscuYkNj8-7p0OG_3mSNE9MeAABFJ-IYb82M44bAwn6B1vbTheAUCdqx6JzN8SnlFCl98pkx-ak7Z1-OamUcJzfAXECtIqw/s500/%20Gas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC4_hth3BK1fSE26yMXwwv4_wK8kimf6HQfC2QYtHDicUk2Mnf6SlMcC188drfzEYE6amIMWuNre-i318h7Xk0mzw6F3EFWscuYkNj8-7p0OG_3mSNE9MeAABFJ-IYb82M44bAwn6B1vbTheAUCdqx6JzN8SnlFCl98pkx-ak7Z1-OamUcJzfAXECtIqw/w640-h384-rw/%20Gas.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Plt Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy mengusulkan perlibatan Bank Nagari dalam pembiayaan proyek Fly Over Sitinjau Lauik yang telah disetujui pembangunannya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Usulan itu disampaikan langsung oleh Audy Joinaldy beserta rombongan, saat digelarnya rapat di Kantor Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Jumat (15/11/2024).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut serta dalam rapat tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief  Dienaputra; Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Yongki; Dirut Bank Nagari, Gusti Chandra; Pj. Sekretaris Daerah Sumbar, Yozawardi UP; Staf Ahli Gubernur, Maswar Dedi; Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf; Kepala Dinas Perkimtan, Rifda Beti; dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Mursalim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sebagaimana telah diketahui, bahwa proyek pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik telah disetujui dengan anggaran 2,7 triliun menggunakan skema KPBU. Untuk itu Bapak Dirjen, hari ini kami juga datang bersama Direktur Utama Bank Nagari, dengan harapan Bank Nagari sebagai bank lokal milik Pemda dapat dilibatkan dalam proyek tersebut," kata Audy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari 2,7 triliun anggaran yang ditetapkan, sambung Audy, Bank Nagari atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar menyanggupi pembiayaan senilai Rp500 miliar. Selain itu, sisanya menurut Audy juga dapat dibiayai melalui sindikasi bank daerah. "Oleh karena itu, kami sangat berharap persetujuan pemerintah pusat untuk melibatkan Bank Nagari di Sitinjau Lauik," ujar Audy lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Audy menyebutkan, keinginan kuat Pemprov Sumbar agar Bank Nagari terlibat dalam pendanaan Fly Over Sitinjau Lauik didasari oleh keberadaan proyek tersebut di Sumbar. Sehingga, keterlibatan bank lokal daerah diyakini akan mengangkat muruah Sumbar di mata publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selain itu, kami meyakini jika Bank Nagari terlibat dan berhasil mendukung pelaksanaan proyek ini, maka ini akan menjadi role model bagi bank lokal di daerah lain untuk terlibat dalam proyek skala nasional di daerah masing-masing," ucap Audy menambahkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal senada disampaikan Dirut Bank Nagari, Gusti Chandra. Ia menekankan bahwa saat ini bank ter sebut telah memiliki aset senilai 32 triliun, dan telah berpengalaman dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan bersama sindikasi bank daerah lain serta anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) "Oleh karena itu, kami menyatakan kesiapan untuk dilibatkan dalam pembiayaan proyek Fly Over Sitinjau Lauik," kata Gusti.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra me nyatakan apresiasinya atas kesediaan Bank Nagari untuk terlibat dalam proyek pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik. Ini mengindikasikan kuatnya keinginan masyarakat Sumbar untuk terlibat dalam upaya-upaya pembangunan nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Namun yang penting diperhatikan oleh Bank Nagari adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bank Nagari harus lebih kompetitif dari bank lainnya, dan Bank Nagari juga harus membangun komunikasi yang lebih intens dengan penyedia jasa," ucap Rachman Arief. (adpsb/isq-)</div></div>

Plt Gubernur Audy Joinaldy Usulkan Perlibatan Bank Nagari Dalam Pembiayaan Proyek Fly Over Sitinjau Lauik

Realitakini.com-Jakarta Plt Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy mengusulkan perlibatan Bank Nagari dalam pembiayaan proyek Fly O...

Pemkab Solok Raih Nomor 1 Terbaik Pelayanan Publik Di Sumatera Dari Ombudsman RI

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-04PT0A6qokEp2fJpbY8G7qmYCKxM67zdlBfX-46fU5VbzPtTdmito49bgb5x_VHRnv5z49-FWcuQZoS64Nz2fLayHq7BtHa44PY0L8ax-dh6HVfRZFADe9ZO2DWKboQrxTsdDY__VkyT7dI2HNUuJzKG5Lxyt10JdZzYLFge5uIgx76_6XxIefEQFwI/s500/ra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-04PT0A6qokEp2fJpbY8G7qmYCKxM67zdlBfX-46fU5VbzPtTdmito49bgb5x_VHRnv5z49-FWcuQZoS64Nz2fLayHq7BtHa44PY0L8ax-dh6HVfRZFADe9ZO2DWKboQrxTsdDY__VkyT7dI2HNUuJzKG5Lxyt10JdZzYLFge5uIgx76_6XxIefEQFwI/w640-h384-rw/ra.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Arosuka </b></span></div><div style="text-align: justify;">Kabupaten Solok kembali menorehkan prestasinya dalam bidang pelayanan publik. Lembaga Negara Ombudsman RI menetapkan kabupaten penghasil beras ini menjadi kabupaten peringkat 1 di pulau sumatera, dan berada pada posisi 21 di Indonesia dalam memperoleh predikat kepatuhan penyeleng garaan pelayanan publik 2024 dengan skor 97,73 zona hijau atau (A) kualitas tertinggi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, pada 2023 kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Epyardi Asda dan pada saat ini dijabat oleh Pjs Akbar Ali ini mendapat skor 95,08 dengan peningkatan yang cukup signifikan dimana tahun sebelumnya (2022) memperoleh nilai 88,73.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ini membuktikan kerja Pemerintah Kabupaten Solok dalam pelayanan publik diakui secara nasional. Terus meningkatnya angka skor pelayanan ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah Kabupaten Solok bersama semua pihak menjalin kerja sama, dan juga menerima saran dan kritikan untuk melayani masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Capaian ini merupakan buah kerja keras dan wujud dari visi menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Bahwa Penilaian Ombudsman terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024, Kabupaten Solok meraih ranking 21 tingkat nasional, dan terbaik di Sumatera atau untuk Kabupaten di Luar Pulau Jawa dengan capaian nilai 97.73, naik dari 95,07 tahun 2023, ”ujar Sekda Kabupaten Solok Medison pada Kamis (14/11/2024).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diungkapkannya, hasil penilaian Ombudsman ini bukan sekedar mengejar prestasi administrasi, tetapi juga yang tidak kalah penting pelayanan Pemerintah Kabupaten Solok  kepada masyarakat harus dirasakan lebih mudah, cepat, tran sparan, ramah,  akuntabel dan sesuai dengan tuntutan zaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelayanan tersebut telah diupayakan me lalui penilaian tahun 2024 pada beberapa SKPD, diantaranya Catatan Sipil, Pelayanan terpadu (melalui Mall Pelayanan Publik), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial serta Layanan Puskesmas Tanjung Bingkung , dan Puskesmas Singkarak.Prestasi ini dapat diraih tentu berkat kerja keras, kesungguhan, disiplin dan komitmen yg kuat oleh SKPD terkait.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Komitmen kita, ini akan terus kita tingkat kan pada pelayanan tahun 2025 di kantor camat dan kantor wali nagari,”ucapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu diketahui, tujuan umum dari penilai an ini adalah perbaikan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, penyediaan sarana-prasarana, peningkatan kompetensi pelaksana layanan, serta pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik pusat maupun daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Metodologi yang dilakukan Ombudsman RI adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hasil penilaian kepatuhan merupakan peng gabungan atas hasil kinerja 4 (empat) dimensi penilaian. Penggabungan penilai an tersebut menghasilkan angkapersentase akhir dari masing-masing penyeleng gara pelayanan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk kategorisasi penilaian adalah :88.00 – 100 A Kualitas Tertinggi Hijau, 78.00 – 87.99 B Kualitas Tinggi Hijau, 54.00 – 77.99 C Kualitas Sedang Kuning, 32.00 – 53.99 D Kualitas Rendah Merah, dan 0 – 31.99 E Kualitas Terendah Merah.(RK) <b>Press  Realase</b></div><div><br /></div>

Pemkab Solok Raih Nomor 1 Terbaik Pelayanan Publik Di Sumatera Dari Ombudsman RI

Realitakini.com-Arosuka Kabupaten Solok kembali menorehkan prestasinya dalam bidang pelayanan publik. Lembaga Negara Ombudsman RI menetapka...

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Bahas Dua Agenda Penting

<b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht-_4sKfzuT7c7a4SoEx84vuB9UH9wTPJiCzwL_ndfbGcD_96EIQS4ikolk4tslNn6EIIjmIdrJhucfMn6yqmQZJXHT9yl9oMdB20bRWj1c8grF_M4HuUeqbJDPZ50ntuM6YnE0IfB6NV0rM6DdZ3keKH36lktCa9refx2iJ1FimKTDhC1H1PHg0K-_FU/s500/%20sal.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht-_4sKfzuT7c7a4SoEx84vuB9UH9wTPJiCzwL_ndfbGcD_96EIQS4ikolk4tslNn6EIIjmIdrJhucfMn6yqmQZJXHT9yl9oMdB20bRWj1c8grF_M4HuUeqbJDPZ50ntuM6YnE0IfB6NV0rM6DdZ3keKH36lktCa9refx2iJ1FimKTDhC1H1PHg0K-_FU/w640-h384-rw/%20sal.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Blitar </b><div style="text-align: justify;">DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (14/11/2024). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Supriadi itu membahas dua agenda penting, pertama, Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar tentang Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Kedua, Pengumuman Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Blitar Masa Jabatan 2024-2029.Kamis (14/11/2024)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat memimpin Paripurna, Ketua DPRD Supriadi didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, serta Wakil Ketua II, Hj. Ratna Dewi N.S., S.S., S.H., M.Kn. Turut hadir pula Pjs. Bupati Blitar, Dr. Ir. Jumadi, M.MT, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, sejumlah kepala OPD dan sejumlah anggota DPRD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi menyampaikan, ada dua hal yang menjadi dasar Rapat Paripurna pada hari ini : Pertama, menindaklanjuti Surat dari Bupati Nomor B/900/382.1/409.6/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Penyampaian Nota Keuangan APBD TA 2025, Ranperda tentang APBD TA 2025 dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD TA 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kedua, menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan bersama ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Blitar, dan sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 32 tentang Alat Kelengkap an DPRD.” Jelasnya.  Anggaran 2025 dapat berjalan dengan lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kepada seluruh Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat atas kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini,semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.”tutup  nya. (edy </div>

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Bahas Dua Agenda Penting

Realitakini.com-Blitar DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (14/11/202...

DPRD Sumbar Gelar Rapat Badan Musyawarah Dengan Pembahasan Penjadwalan Agenda Kegiatan Anggota Dewan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5LDpyQcrlhxbR7EaByMHx3LmPJHe0CA_-vJr0r-viUh4NdlXYhrzeAtOH91RqQihTk8fgNbtXf49d6R0_jF3PMRa2GO6ycuLOCZ32ZAeeLc64nwIYHaQPoOfN7MClS5y3W5g2_QGv9m5PhJ4kS22cLGtEgEqJzTj62hPFxH0c1H7HK70RW7osSBDs1ic/s500/%20Ban.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5LDpyQcrlhxbR7EaByMHx3LmPJHe0CA_-vJr0r-viUh4NdlXYhrzeAtOH91RqQihTk8fgNbtXf49d6R0_jF3PMRa2GO6ycuLOCZ32ZAeeLc64nwIYHaQPoOfN7MClS5y3W5g2_QGv9m5PhJ4kS22cLGtEgEqJzTj62hPFxH0c1H7HK70RW7osSBDs1ic/w640-h384-rw/%20Ban.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Padang </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menggelar rapat Badan Musyawarah untuk menjadwal kan agenda kegiatan anggota dewan</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">Rapat Bamus dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Nanda Satria dan Plt. Sekretaris Dewan Ismelda Jenreini pada Kamis, 14 November 2024, bertempat di Ruangan Khusus II DPRD Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> “Alhamdulillah, rapat Bamus sudah kita gelar untuk menjadwalkan kegiatan kedewanan dari tanggal 1 November hingga 27 Desember 2024,” ungkap Muhidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu hasil rapat Bamus tersebut, jelas Muhidi lagi, mengagendakan rapat paripurna selama 6 kali di bulan November hingga Desember 2024. Pertama, pada tanggal 1 November 2024 telah digelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Kedua, pada tanggal 4 November 2024, digelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD tahun 2025 dan penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pe nyelenggaraan Kemudahan Berusaha.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Ketiga, pada tanggal 5 November 2024, rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan kemudahan berusaha dan penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD tahun 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Keempat, pada tanggal 25 November 2024, rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan ter hadap tata beracara DPRD, rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan kemudahan berusaha, dan rapat paripurna penetapan pansus Tata Tertib DPRD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Kelima, tanggal 28 November 2024, rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Renja DPRD tahun 2025 dan Renja DPRD 5 (lima) tahunan serta Propemperda tahun 2025 dan rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD tahun 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Keenam, pada 27 Desember 2024, rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses masa persidangan pertama tahun 2024 serta pembukaan masa persidangan kedua tahun 2025.( *RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

DPRD Sumbar Gelar Rapat Badan Musyawarah Dengan Pembahasan Penjadwalan Agenda Kegiatan Anggota Dewan

Realitakini.com- Padang DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menggelar rapat Badan Musyawarah untuk menjadwal kan agenda kegiatan ...

Diasuransikan Pemprov Sumbar, 10 Keluarga Nelayan Rasakan Manfaat Langsung

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7OI04ypHjATsevRO3A9oApKu1z2kdsS36eRvB9_zbcckeA4me1N4-RDfE2d4KdBoQdA8wlXchlI_3Jr1fntJjV3ZN4qo6BGYGrQ7A1NNLSjs4F6e7j9HNgI60hPdOpGhuMkxMs7jOb_PRB0lRsxHivuW6BXUuCi4Lmb7BxbQXg8_Hjjs-zCOaqBH926Y/s500/%20Ayu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7OI04ypHjATsevRO3A9oApKu1z2kdsS36eRvB9_zbcckeA4me1N4-RDfE2d4KdBoQdA8wlXchlI_3Jr1fntJjV3ZN4qo6BGYGrQ7A1NNLSjs4F6e7j9HNgI60hPdOpGhuMkxMs7jOb_PRB0lRsxHivuW6BXUuCi4Lmb7BxbQXg8_Hjjs-zCOaqBH926Y/w640-h384-rw/%20Ayu.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-P.adang Pariaman </span></b><div><div style="text-align: justify;">Sepuluh nelayan rasakan manfaat dari program asuransi yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar). Dua orang menerima santunan jaminan kecelakaan kerja dan delapan lainnya menerima santunan jaminan kematian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang dialami keluarga almarhum Aznul, nelayan yang menggunakan alat tangkap robin di Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Aznul meninggal pada November 2023 lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, Aznul telah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ke tenagakerjaan atas bantuan dari Pemprov Sumbar. Pada tahun 2023, sebanyak 4.000 nelayan di ansuransikan oleh Pemprov Sumbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar dan Aznul termasuk salah satu di antaranya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah, kami ahli waris merasa sangat terbantu,” sebut Nico anak kedua dari almarhum Aznul.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu disampaikannya disela kegiatan Sosialisasi Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Nelayan oleh Pemprov Sumbar di Aula UPTD Konservasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pariaman, Kamis (14/11/2024).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagi nelayan laut itu adalah ladangnya. Mereka berusaha mencari nafkah menerjang ombak. Nyawa tantangannya, jika dapat banyak ikan bersyukur. Tak dapat ikan, pulang, besok melaut lagi. Keluarga tetap sabar menunggu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Begitu rutinitas nelayan, tak peduli bahaya. Karena risiko melaut memang diterjang ombak. Apalagi Aznul adalah nelayan robin, kapal dan mesinnya tak besar. Sangat rawan dengan bahaya kecelakaan. Selama melaut, Aznul memang tidak mengalami kecelakaan, tapi penyakit yang menggerogotinya telah membuat dirinya meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aznul meninggal karena sakit, ia harus cuci darah sejak 2021, perawatan itu harus dilaluinya setelah mengalami masalah dengan ginjal. Karena sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, meskipun tidak meninggal karena kecelakaan kerja, ahli waris tetap mendapatkan santunan. Nilainya Rp42 juta. Santunan tersebut diterima oleh isterinya yang masih punya tanggungan untuk menyekolah kan anak bungsunya, yang kini masih duduk di bangku kelas 2 SMA Kota Pariaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ibu sangat bersyukur, dengan santunan yang diperoleh dari ansuransi. Melalui itu, Ibu dapat membantu biaya sekolah adik saya,” ungkap Nico.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apalagi proses klaim ansuransi juga tidak sulit. Tidak butuh waktu lama. Dua hari setelah Aznul meninggal, pihak keluarga minta surat keterangan kematian kemudian diajukan ke BPJS, setelah itu langsung cair ke rekening orang tuanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Untuk pengurusan sangat cepat, mudah,”sebutnya.Menurutnya dengan bantuan ansuransi dariPemprov Sumbar tersebut telah menyadarkan nelayan pentingnya terdaftar di ansuransi. Sehingga tetangga di sekitar rumah Nico ikut tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai peserta ansuransi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Dinas Kalautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Wafda mengatakan, Pemprov Sumbar sudah memiliki program ansuransi bagi nelayan kecil. Tidak hanya nelayan di laut, tapi juga nelayan di danau. Program itu sudah berjalan sejak tahun anggaran 2023 lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini salah satu program kita untuk melindungi masyarakat nelayan dari kecelakaan kerja,” sebutnya didampingi Sekretaris DKP Sumbar, Resi Suriati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diketahui, Pemprov Sumbar sudah mengansuransikan sebanyak 7.000 lebih nelayan di Sumbar. Pada 2023 diansuransikan sebanyak 4.109 nelayan. Kemudian pada 2024 kembali didaftarkan sebanyak 3.000 nelayan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tahun ini kembali kita ansuransikan sebanyak 3.000 nelayan,”tambahnya.Untuk 2024, bantuan ansuransi tersebut tersebar pada 8 kabupaten dan kota. Yakni sebanyak 1.242 orang di Pasaman Barat, sebanyak 892 di Pesisir Selatan, sebanyak 250 nelayan di Agam dan 300 nelayan di Padang Pariaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian sebanyak 107 di Kepulauan Mentawai, 108 di Kota Pariaman, sebanyak 50 nelayan di Limapuluh Kota dan 51 nelayan di Tanah Datar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita terus berupaya untuk mengansuransikan seluruh nelayan di Sumbar yang tercatat sekitar 45 ribu, namun tentu itu tidak bisa sekaligus, mesti bertahap,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski begitu, Reti berharap nelayan untuk dapat melanjutkan pembayaran premi BPJSKetenagakerja an secara mandiri pada tahun ke dua. Karena Pemprov Sumbar hanya membantu untuk mendaftarkan dan membayar premi pada tahun pertama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">” Karena bahaya melaut itu sangat besar, kita berharap semua nelayan tetap tercatat sebagai peserta BPJS aktif. Untuk itu, nelayan yang telah terdaftar lebih dari satu tahun mesti melanjutkan pembayaran iurannya secara mandiri,”harapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, M. Syahrul, mengaku berterimakasih sudah mem percayai BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan potensi lahirnya kemiskinan-kemiskinan baru bisa lebih ditekan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau nelayan meninggal atau kecelakaan kerja maka keluarga yang ditinggalkan mendapatkan santun an. Ini dapat dimanfaatkan untuk membantu ahli waris untuk melanjutkan kehidupan. Sehingga ke merosotan ekonomi akibat hilangnya sumber pendapatan bisa diminimalisir,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disebutkannya, premi yang dibayarkan Pemprov Sumbar menjadikan nelayan peserta BPJS Ketenaga kerjaan mendapatkan dua jaminan. pertama jaminan kematian, tenaga kerja meninggal maka akan mendapatkan santunan sebesar Rp.42 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara, bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, maka akan dibayai pengobatan tanpa batas. Jika nelayan mengalami kecelakaan yang sifatnya tidak bisa lagi bekerja, maka akan mendapatkan santunan Rp174 juta untuk membiayai dua orang anak sampai tamat kuliah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diketahui, hingga saat ini, tercatat sudah 2 kali pembayaran santunan jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan di Sumbar. Di antaranya, 1 nelayan di Pesisir Selatan dengan besaran santunan Rp 7,2 juta dan nelayan di Agam dengan santunan Rp 2,8 juta. Sedangkan pembayaran santunan kematian (JKm) sudah ada sebanyak 8 klaim dengan total Rp 336 juta, masing-masing 1 klaim di Agam, Mentawai, Limapuluh Kota dan Kota Solok, serta 2 klaim di Pasaman Barat dan 2 klaim di Kota Pariaman ( adpsb/bud-RK)</div></div>

Diasuransikan Pemprov Sumbar, 10 Keluarga Nelayan Rasakan Manfaat Langsung

Realitakini.com-P.adang Pariaman Sepuluh nelayan rasakan manfaat dari program asuransi yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat...

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Bahas Dua Agenda Penting

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGeYzhI_ASqHuklB4Zn8vLg78lXc4pzoHF40TkeG9HG6D3JXp7fA7Jgyn8WiCguJW28Izcj90oLQqYwtC9auGWEOLb40J1vEqcUULar4ZWv2pNo9eL24sm0mQMkVUr6KiefkD1K5ximNSXUYx3Jdkwb2UqzsWFqiQ_DFH_G064WF_jn6NCHz2NNJVLpiw/s500/bi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGeYzhI_ASqHuklB4Zn8vLg78lXc4pzoHF40TkeG9HG6D3JXp7fA7Jgyn8WiCguJW28Izcj90oLQqYwtC9auGWEOLb40J1vEqcUULar4ZWv2pNo9eL24sm0mQMkVUr6KiefkD1K5ximNSXUYx3Jdkwb2UqzsWFqiQ_DFH_G064WF_jn6NCHz2NNJVLpiw/w640-h384-rw/bi.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Blitar </span></b><div style="text-align: justify;">DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (14/11/2024). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Supriadi itu membahas dua agenda penting, pertama, Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar tentang Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Kedua, Pengumuman Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Blitar Masa Jabatan 2024-2029.Kamis (14/11/2024)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat memimpin Paripurna, Ketua DPRD Supriadi didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, serta Wakil Ketua II, Hj. Ratna Dewi N.S., S.S., S.H., M.Kn. Turut hadir pula Pjs. Bupati Blitar, Dr. Ir. Jumadi, M.MT, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, sejumlah kepala OPD dan sejumlah anggota DPRD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi menyampaikan, ada dua hal yang menjadi dasar Rapat Paripurna pada hari ini : Pertama, menindaklanjuti Surat dari Bupati Nomor B/900/382.1/409.6/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Penyampaian Nota Keuangan APBD TA 2025, Ranperda tentang APBD TA 2025 dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD TA 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kedua, menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan bersama ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Blitar, dan sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 32 tentang Alat Kelengkap an DPRD.” Jelasnya.  Anggaran 2025 dapat berjalan dengan lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kepada seluruh Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat atas kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini, semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.” Tutupnya. (edy )</div>

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Bahas Dua Agenda Penting

Realitakini.com-Blitar DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (14/11/202...

DP3AP2KB Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap II

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQy4a4W7MBbkbEb3UuZfE8XIXzgsC_Vpo-VNU1XG3nh_q-auQTSaG__BZ4LYsu_28OOkYtOFIJeBAwK8DYoIgc0dJk3NmpSgifSHnsV8Oa1KIo8kWt_HsraYk8e94PEfvFKjvzdH10nT6M2PMhyYUSXxNjBCI5nxfg9cPhiFEdHshBpG2OsinpWL1_eX5l/s720/IMG_20241212_111349.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="297" data-original-width="720" height="132" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQy4a4W7MBbkbEb3UuZfE8XIXzgsC_Vpo-VNU1XG3nh_q-auQTSaG__BZ4LYsu_28OOkYtOFIJeBAwK8DYoIgc0dJk3NmpSgifSHnsV8Oa1KIo8kWt_HsraYk8e94PEfvFKjvzdH10nT6M2PMhyYUSXxNjBCI5nxfg9cPhiFEdHshBpG2OsinpWL1_eX5l/s320-rw/IMG_20241212_111349.jpg" width="320" /></a></div><br />Realitakini.com -- Pasaman </div><div><div style="text-align: justify;">Pjs, Bupati Pasaman meninjau sejauh mana capaian pelaksanaan penurunan Stunting di Kabupaten Pasaman, Dinas P3AP2KB menggelar Diseminasi Audit Kasus Stunting tahap II yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan lantai III kantor Bupati Pasaman, Rabu (13/11/24), yang dibuka langsung oleh Pjs. Bupati Pasaman H. Edi Dharma.</div><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dalam laporannya kepala DP3AP2KB Pasaman Furkan menyebutkan, kegiatan Diseminasi yang diselanggarakan ini merupakan rangkaian proses audit kasus stunting yang bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian kasus audit yang merupakan rekomendasi intervensi pencegahan yang dibutuhkan sesuai hasil kajian berdasarkan kelompok sasaran yang di audit.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Furkan juga mengatakan, untuk penanganan penurunan stunting ini, telah melibatkan seluruh unsur mulai dari kabupaten , Kecamatan sampai ketingkat nagari yang dikenal dengan Tim percepatan penurunan Stunting yang disingkat dengan TPPS.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">“Dalam pelaksanaanya, kegiatan audit kasus stunting ini memiliki tiga rangkaian kegiatan pokok yaitu pra audit kasus stunting, diseminasi audit kasus stunting, dan evaluasi RKTL audit stunting,” ungkap Furkan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selain itu Furkan juga mengatakan, untuk tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya komitmen dan peran serta mitra kerja dalam percepatan penurunan stunting didaerah ini, dan diseminasi pelaksanan audit kasus stunting yang sudah di audit pada bulan mai 2024.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara itu Pjs. Bupati Pasaman H. Edi Dharma dalam arahannya mengatakan, pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapain visi Indonesia emas tahun 2045, hal tersebut akan sulit dicapai jika permasalah. Gizi dan stunting didaerah ini tidak diatasi secara serius.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sejauh ini kita telah banyak berbuat dan melaksanakan secara optimal oleh stock holder yang ada untuk percepatan penurunan stunting ,namun hasil yang dicapai tidak selaras dengan hasil survey Indonesia yang telah direalis oleh pemerintah pusat, dimana prevalensi Stunting kita di Kabupaten Pasaman pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 29,4 persen dari tahun 2022 yang hanya 28,9 persen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">“Dengan adanya kenaikan angka prevalensi tersebut bisa menjadi catatan dan evaluasi kita bersama, Tentunya dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi angka prevalensi Stunting tersebut bisa dituntaskan dengan secepat mungkin, sesuai target yang tercantum dalam peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 yakni sebesar 14 persen,” terang Edi Dharma.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">“Mulai hari ini semua lini harus bergerak untuk melakukan percepatan penurunan. Stunting secara Konvergensi agar kita tetap bisa membangun generasi masa depan kabupaten Pasaman yang unggul dan berdaya saing tinggi, berkualitas, mengingat kita sudah berada di ujung tahun 2024,” tegas Edi Dharma.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">“Untuk kita juga berharap, pelaksanaan hasil audit kasus stunting ini, benar-benar terlaksana dengan baik agar faktor determinan penyebab terjadinya stunting bisa diketahui, dan selanjutnya bisa dilakukan analisis untuk menyusun rancangan tindak lanjut hasil audit kasus stunting ini,” tutup H. Edi Dharma. (Nurman)</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">-- Pasaman DP3AP2KB Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap II<br />
</p>
<div style="text-align: left;"><p dir="ltr" style="text-align: justify;"> Pjs, Bupati Pasaman meninjau sejauh mana capaian pelaksanaan penurunan Stunting di Kabupaten Pasaman, Dinas P3AP2KB menggelar Diseminasi Audit Kasus Stunting tahap II yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan lantai III kantor Bupati Pasaman, Rabu (13/11/24), yang dibuka langsung oleh Pjs. Bupati Pasaman H. Edi Dharma.<br />
</p>
</div><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam laporannya kepala DP3AP2KB Pasaman Furkan menyebutkan, kegiatan Diseminasi yang diselanggarakan ini merupakan rangkaian proses audit kasus stunting yang bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian kasus audit yang merupakan rekomendasi intervensi pencegahan yang dibutuhkan sesuai hasil kajian berdasarkan kelompok sasaran yang di audit.</div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Furkan juga mengatakan, untuk penanganan penurunan stunting ini, telah melibatkan seluruh unsur mulai dari kabupaten , Kecamatan sampai ketingkat nagari yang dikenal dengan Tim percepatan penurunan Stunting yang disingkat dengan TPPS.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">“Dalam pelaksanaanya, kegiatan audit kasus stunting ini memiliki tiga rangkaian kegiatan pokok yaitu pra audit kasus stunting, diseminasi audit kasus stunting, dan evaluasi RKTL audit stunting,” ungkap Furkan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Selain itu Furkan juga mengatakan, untuk tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya komitmen dan peran serta mitra kerja dalam percepatan penurunan stunting didaerah ini, dan diseminasi pelaksanan audit kasus stunting yang sudah di audit pada bulan mai 2024.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara itu Pjs. Bupati Pasaman H. Edi Dharma dalam arahannya mengatakan, pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapain visi Indonesia emas tahun 2045, hal tersebut akan sulit dicapai jika permasalah. Gizi dan stunting didaerah ini tidak diatasi secara serius.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sejauh ini kita telah banyak berbuat dan melaksanakan secara optimal oleh stock holder yang ada untuk percepatan penurunan stunting ,namun hasil yang dicapai tidak selaras dengan hasil survey Indonesia yang telah direalis oleh pemerintah pusat, dimana prevalensi Stunting kita di Kabupaten Pasaman pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 29,4 persen dari tahun 2022 yang hanya 28,9 persen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">“Dengan adanya kenaikan angka prevalensi tersebut bisa menjadi catatan dan evaluasi kita bersama, Tentunya dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi angka prevalensi Stunting tersebut bisa dituntaskan dengan secepat mungkin, sesuai target yang tercantum dalam peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 yakni sebesar 14 persen,” terang Edi Dharma.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">“Mulai hari ini semua lini harus bergerak untuk melakukan percepatan penurunan. Stunting secara Konvergensi agar kita tetap bisa membangun generasi masa depan kabupaten Pasaman yang unggul dan berdaya saing tinggi, berkualitas, mengingat kita sudah berada di ujung tahun 2024,” tegas Edi Dharma.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">“Untuk kita juga berharap, pelaksanaan hasil audit kasus stunting ini, benar-benar terlaksana dengan baik agar faktor determinan penyebab terjadinya stunting bisa diketahui, dan selanjutnya bisa dilakukan analisis untuk menyusun rancangan tindak lanjut hasil audit kasus stunting ini,” tutup . (Nurman)</p></div>

DP3AP2KB Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap II

Realitakini.com -- Pasaman Pjs, Bupati Pasaman meninjau sejauh mana capaian pelaksanaan penurunan Stunting di Kabupaten Pasaman, Dinas P3AP...

Pj Wako Padang: Satu Suara Memberi Arti Penting Dalam Pembangunan Kota

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEWmT6j5p_BXhyFg_0DTAyPEDsp8UDfg_Pta4lE12U_9L6nilsDUvh2FuW8SHt30eE6jBoEooKQtCLRI1VxslcZC5v1ocR-eQ7osk79Wl8-wzxQhFekIbj5v_7ciNGeS11bNdZINwf1FjGOoi-eCc9uH-ZZyc3gvmtRSyr6tJBHYSIJ53Cgvpi8GegkJw/s500/%20an.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEWmT6j5p_BXhyFg_0DTAyPEDsp8UDfg_Pta4lE12U_9L6nilsDUvh2FuW8SHt30eE6jBoEooKQtCLRI1VxslcZC5v1ocR-eQ7osk79Wl8-wzxQhFekIbj5v_7ciNGeS11bNdZINwf1FjGOoi-eCc9uH-ZZyc3gvmtRSyr6tJBHYSIJ53Cgvpi8GegkJw/w640-h384-rw/%20an.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</b></span><div style="text-align: justify;">Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar mengajak seluruh warga, termasuk pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang pada 27 November 2024 nanti.</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Satu suara memberi arti penting dalam pembangunan Kota Padang," katanya pada saat membuka Sosialisasi Pemilih Pemula Menghadapi Pilkada 2024 di Youth Centre, Kamis (14/11/20224). Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ini diikuti oleh 150 pelajar dan guru pendamping dari 30 SMA/SMK se-Kota Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Andree menjelaskan Pilkada serentak merupakan moment penting dalam upaya memperkuat demokrasi, Pilkada merupakan salah bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin yang akan me megang peranan penting untuk pembangunan lima  tahun ke depan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pertemuan  hari ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan kesiapan seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi penyelenggaraan, keamanan, hingga dukungan logistik dan teknis lainnya. Kegiatan pemilihan Pilkada serentak di Kota Padang secara jumlah ada penurunan angka dibandingkan dengan Pilpres," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, untuk Kota Padang terdapat 1.487 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar pada 104 kelurahan, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 665.126, terdiri dari 324.508 laki- laki dan 340.618 perempuan. Penyebaran jumlah TPS di kelurahan juga sangat variatif, TPS yang terbanyak berada pada Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji berjumlah 61 TPS.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pentingnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, kpu dan bawaslu untuk memastikan pemilu berjalan lancar dan adil serta dukungan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pilkada, pentingnya menjaga netralitas penyelenggaraan Pilkada serentak ini," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang Tarmizi Ismail menyebutkan kegitaan sosialisasi ini bertujuan  untuk membangun generasi muda yang cerdas dalam menggunakan hak suara mereka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Memberikan pemahaman tentang proses demokrasi dan pentingnya partisipasi dalam Pilkada untuk menggunakan hak pilih suara dalam pilkada serentak, sekaligus memberikan pendidikan politik serta m mengajarkan nilai demokrasi dan membekali pemilih muda dengan keterampilan kritis," tutupnya. (MA/Taufik-RK)</div></div>

Pj Wako Padang: Satu Suara Memberi Arti Penting Dalam Pembangunan Kota

Realitakini.com-Padang Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar mengajak seluruh warga, termasuk pemilih pemula untuk mengguna...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama