Realita Kini

Ketua DPRD Sumbar Dorong Koordinasi Aktif Agar Bantuan Bencana Tak Menumpuk

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhimMtylbF4YCIzyhPgjsda1_rKMIOEpUIUIqd3c_P4HF-C_RWjcRb79lRc_90GbAWSvyQhielWdwzRIWjqjGkd5ZfzXCHevtIDJkfPOs-ijCAjjqcnvluD5TMe1l6D86PXYkLicbQSiyI0rqK5mVVj33ZiOg_9oBgubwGw2Wca0l2Q8xpHl7P7dNmnIQM/s500/%20Bungg.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhimMtylbF4YCIzyhPgjsda1_rKMIOEpUIUIqd3c_P4HF-C_RWjcRb79lRc_90GbAWSvyQhielWdwzRIWjqjGkd5ZfzXCHevtIDJkfPOs-ijCAjjqcnvluD5TMe1l6D86PXYkLicbQSiyI0rqK5mVVj33ZiOg_9oBgubwGw2Wca0l2Q8xpHl7P7dNmnIQM/w640-h384-rw/%20Bungg.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mendorong penguatan koordinasi lintas pe merintahan selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi guna mencegah penumpukan bantuan dan memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat terdampak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil pemantauannya di lapangan, Muhidi menilai pemerintah di seluruh tingkatan mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota perlu bersikap lebih proaktif dalam menyalurkan bantuan, mengingat kebutuhan masyarakat terdampak merupakan prioritas utama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus aktif menyalurkan bantuan agar tidak terjadi penumpu kan. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan memperoleh bantuan karena persoalan koordinasi,” ujar Muhidi saat diwawancarai, jumat (19/12).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menekankan agar anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan dalam APBD dapat segera direalisasikan untuk pelayanan masyarakat, terutama dalam rangka mempercepat proses pemulihan pascabencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“BTT harus dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan ada yang mempersulit warga yang membutuhkan bantuan,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Muhidi meminta pemerintah nagari, lurah, hingga RT dan RW untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya terkait pendataan kebutuhan masyarakat terdampak yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pemulihan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia berharap semangat gotong royong terus terjaga selama masa tanggap darurat. “Jadikan aksi menolong sesama ini sebagai ladang ibadah. Semoga seluruh aparatur di lapangan pemerintah nagari, RT, dan RW diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutup Muhidi( *)</div></div>

Ketua DPRD Sumbar Dorong Koordinasi Aktif Agar Bantuan Bencana Tak Menumpuk

Realitakini.com-Padang Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mendorong penguatan koordinasi lintas pe merintahan selama masa ...

Presiden Prabowo Kuatkan Warga Palembayan, Hunian Sementara Ditargetkan Rampung Sebulan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjChCqDIEgXZGQ0KGZ5xhe2x9MzOof_F5ARydF4mfSfOYtXX8dXdTS5ozCwwS7lwJBuWydBa6ulMpZOjVfkzoVMuHX4jOYt6mLbC9l045BsY_yhc_aZMAXsrfsGmJE-97Gmc8fTFhAdEVDBdU5BZGLV9Mwy-8Z2JNoQgfytT9LLiomrn75W1oc5LJHT7no/s500/%20BOW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjChCqDIEgXZGQ0KGZ5xhe2x9MzOof_F5ARydF4mfSfOYtXX8dXdTS5ozCwwS7lwJBuWydBa6ulMpZOjVfkzoVMuHX4jOYt6mLbC9l045BsY_yhc_aZMAXsrfsGmJE-97Gmc8fTFhAdEVDBdU5BZGLV9Mwy-8Z2JNoQgfytT9LLiomrn75W1oc5LJHT7no/w640-h384-rw/%20BOW.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Agam</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (18/12/2025). Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat, pemulihan lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak berjalan cepat dan tepat sasaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Presiden meninjau permukiman warga yang terdampak material banjir berupa lumpur dan kayu, se kaligus berdialog langsung dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan rasa syukur karena kondisi di lapangan mulai menunjukkan perbaikan, meskipun situasi masih memprihatinkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya bersyukur keadaan sudah mulai membaik. Memang kondisinya masih memprihatinkan, tetapi kita semua bekerja keras untuk memulihkan keadaan,” ujar Presiden Prabowo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Presiden mengungkapkan kegembiraannya melihat proses pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak yang telah mulai berjalan. Hunian tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan agar masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal yang lebih layak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya gembira melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun.Ditargetkan selesai dalam satu bulan, supaya Bapak dan Ibu bisa tinggal di tempat yang lebih layak,” kata Presiden.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Presiden memastikan bahwa setelah hunian sementara rampung, pemerintah akan segera melanjutkan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Setelah itu, kita akan bangun hunian tetap. Saya lihat rancangannya cukup bagus,” tambahnya.Presiden juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pe nanganan dan pemulihan pascabencana, mulai dari relawan, Tim SAR, TNI, Polri, hingga jajaran pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya mengucapkan terima kasih kepada relawan, Tim SAR, TNI, Polri, para pejabat, mulai dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta kementerian dan lembaga. Saya lihat semuanya turun, bahu-membahu untuk pemulihan,” ungkap Presiden.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Presiden Prabowo juga menyoroti semangat masyarakat Palembayan yang tetap kuat di tengah keter batasan akibat bencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya melihat semangat yang luar biasa. Dalam keadaan susah, saudara-saudara masih menyambut kehadiran saya dengan gembira. Saudara-saudara tidak sendiri. Kami semua terus berpikir setiap hari bagaimana memulihkan keadaan ini secepatnya,” tegas Presiden.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menutup keterangannya, Presiden mengajak masyarakat untuk tetap bersabar dan saling menguatkan dalam menghadapi musibah tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tetap sabar, kita akan bersama-sama mengatasi ini semua,” pungkasnya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah yang mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut menjelaskan, sejak hari pertama kejadian, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten, TNI, Polri, dan relawan telah bergerak cepat melakukan evakuasi, pendataan korban, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Banjir bandang ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi. Fokus kami saat ini adalah memastikan se luruh warga tertangani dengan baik, sekaligus menyiapkan langkah-langkah pemulihan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara bertahap,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur juga menyampaikan Pemprov Sumbar telah mengoordinasikan normalisasi aliran sungai serta perbaikan lingkungan terdampak sebagai bagian dari upaya mitigasi agar kejadian serupa dapat di minimalkan di masa mendatang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadiran langsung Presiden Prabowo di Palembayan. Menurutnya, kehadiran Presiden menjadi penguat moral bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami bersyukur atas kehadiran Bapak Presiden. Ini menjadi penguat bagi masyarakat bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini,” ungkap Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Ke pala BNPB; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia; Panglima TNI; Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo; Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (adpsb/bud)</div></div>

Presiden Prabowo Kuatkan Warga Palembayan, Hunian Sementara Ditargetkan Rampung Sebulan

Realitakini.com-Agam Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Nagari Salareh Aia, ...

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Lepas Kepulangan Presiden Prabowo Usai Tinjau Dampak Bencana

<b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPBDaaYDwS7ywoVbB02abP3NipkM-mO6qyCxCAQu1sBZvrzH4Q9UMIluAG-SgEs1Z9xGV5BWQ-4nN16dMw6MQwnfcmni8WXRIi2ePEn5t5TJUgIpXLyjs-II10YvkwEI9D3hXXQtDOq5jJxADdZfjpjv7eDG1jNuDZ7UKMCxL6-Q9kqKwyuFyeBJibPGM/s500/%20Mis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPBDaaYDwS7ywoVbB02abP3NipkM-mO6qyCxCAQu1sBZvrzH4Q9UMIluAG-SgEs1Z9xGV5BWQ-4nN16dMw6MQwnfcmni8WXRIi2ePEn5t5TJUgIpXLyjs-II10YvkwEI9D3hXXQtDOq5jJxADdZfjpjv7eDG1jNuDZ7UKMCxL6-Q9kqKwyuFyeBJibPGM/w640-h384-rw/%20Mis.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang Pariaman </b><div>Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy melepas kepulangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (18/12/2025).<div><br /></div><div style="text-align: justify;">Usai kegiatan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangka ian kunjungan Presiden selama berada di Sumbar. Menurutnya, kehadiran Presiden Prabowo memberi kan penguatan moril bagi masyarakat yang tengah menghadapi musibah bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kehadiran Bapak Presiden menjadi penguat bagi masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa warga Sumatera Barat tidak sendiri menghadapi musibah ini. Alhamdulillah, seluruh agenda Presiden selama dua hari di Sumbar berjalan lancar. Semoga kunjungan ini membawa manfaat besar bagi percepatan pemulihan Sumbar pascabencana,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi menjelaskan, Presiden Prabowo melaksanakan kunjungan kerja di Sumbar selama dua hari, yakni pada 17 hingga 18 Desember 2025. Selama berada di Sumbar, Presiden didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dalam mengikuti sejumlah rangkaian agenda strategis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada hari pertama, Presiden menggelar rapat terbatas di Markas Kodam XX Tuanku Imam Bonjol. Sementara pada hari kedua, Presiden melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak bencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lokasi terdampak bencana yang dikunjungi Presiden antara lain posko pengungsian dan hunian sementara (huntara) di kawasan SD Negeri 5 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam; dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan Jembatan Bailey Padang Mantuang di Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman; serta meninjau kondisi ruas jalan nasional yang putus di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan langsung kepada Presiden terkait kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana, khususnya penambahan jembatan Bailey di sejumlah titik terdampak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saat ini masih terdapat kekurangan sekitar 20 unit jembatan Bailey di beberapa lokasi, termasuk di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok. Penambahan jembatan ini penting agar konektivitas masyarakat dapat segera pulih,” jelas Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain jembatan, Mahyeldi menyoroti pentingnya percepatan pemulihan jalur-jalur utama, seperti jalur Lembah Anai yang menghubungkan Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Payakumbuh, termasuk jalur Malalak, Padang Lua, serta jalur strategis lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur juga menegaskan perlunya normalisasi sungai dan saluran irigasi sebagai langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi kawasan pertanian, baik sawah maupun lahan darat, serta sektor perikanan masyarakat yang terdampak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemulihan sektor pertanian sangat krusial, terutama menjelang bulan puasa. Infrastruktur irigasi dan lahan harus segera diperbaiki agar produksi padi dan komoditas pangan tetap terjaga,” tegas Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo menjadi dorongan kuat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat langkah-langkah pemulihan pascabencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kehadiran Presiden memberi energi dan arah yang jelas bagi kami di daerah. Ini memperkuat ko ordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan masyarakat pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan terukur,” ujar Vasko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Vasko menegaskan, Pemprov Sumbar siap mengawal seluruh tindak lanjut hasil kunjungan Presiden bersama para pemangku kepentingan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah terdampak.(adpsb/cen/bud)</div></div>

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Lepas Kepulangan Presiden Prabowo Usai Tinjau Dampak Bencana

Realitakini.com-Padang Pariaman Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy melepas...

Presiden Prabowo Tinjau Langsung Jalan Nasional Putus Di Lembah Anai

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPefF9WzgCyR7nKGi0QhTv02I0uRjC_uF0JrhqLdS23cKcwFoukhyphenhyphenukzbYL3g9T5xdi9oFpUWkORE6OHAc_q5dvSIYgRVtTf9482yhdmI58OlKv0rkWDFdNSMlXu1F5htUfE_C6n8p13H9H680xehrmCk-8LukISyC_JPgdTIZeqKzn4O3jNR_IwNNZXs/s500/%20MIR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPefF9WzgCyR7nKGi0QhTv02I0uRjC_uF0JrhqLdS23cKcwFoukhyphenhyphenukzbYL3g9T5xdi9oFpUWkORE6OHAc_q5dvSIYgRVtTf9482yhdmI58OlKv0rkWDFdNSMlXu1F5htUfE_C6n8p13H9H680xehrmCk-8LukISyC_JPgdTIZeqKzn4O3jNR_IwNNZXs/w640-h384-rw/%20MIR.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Tanah  Datar </span></b></div><div style="text-align: justify;">Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi jalan nasional yang putus total akibat bencana hidrometeorologi di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (18/12/2025).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung dampak kerusakan infrastruktur strategis yang menjadi salah satu jalur penghubung utama arus orang dan barang dari dan menuju Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Presiden berkeliling lokasi peninjauan untuk mencermati kondisi badan jalan, struktur tebing, serta area terdampak lainnya akibat bencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam peninjauan tersebut, Presiden tidak menyampaikan pernyataan resmi, namun memastikan kondisi lapangan terpantau langsung sebagai dasar percepatan penanganan dan pemulihan akses jalan nasional yang terdampak. Kepada awak media yang meliput kegiatan tersebut, Presiden Prabowo sempat menyampaikan ucapan terima kasih sembari meninjau area terdampak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Terima kasih semuanya ya,” ucap Presiden singkat.Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah yang mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut, menjelaskan putusnya jalan nasional di kawasan Lembah Anai berdampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat serta arus logistik antarwilayah di Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sejak kejadian, kami langsung melakukan pengalihan arus lalu lintas dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta instansi terkait. Jalur Lembah Anai ini menjadi perhatian utama karena perannya sangat strategis bagi perekonomian dan mobilitas masyarakat di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur juga menegaskan kesiapannya dalam mendukung penuh percepatan penanganan dan per baikan jalan, termasuk dukungan lapangan, koordinasi lintas sektor. Pemprov Sumbar siap mendukung dan mensukseskan proses pengerjaan dilapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy menyampaikan ke hadiran langsung Presiden Prabowo di lokasi menjadi sinyal kuat bahwa penanganan infrastruktur terdampak bencana mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami optimistis, dengan perhatian dan pemantauan langsung Bapak Presiden, penanganan jalan nasional di kawasan Lembah Anai dapat dipercepat sehingga aktivitas masyarakat dan distribusi logistik bisa kembali berjalan normal,” ungkap Vasko.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya Infrastruktur, Aji Prasetyanti menyampaikan bahwa ruas jalan nasional yang putus di kawasan Lembah Anai saat ini tengah dalam proses penanganan. Untuk mendukung percepatan perbaikan, pihaknya telah mengerahkan 23 unit alat berat jenisekskavator dan 1 unit bore pile untuk pembangunan pondasi dalam melalui skema pengeboran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kendati demikian, sejak 16 Desember lalu, ruas jalan ini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat dengan sistem buka-tutup,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ke depan, pihaknya juga akan menambah 7 unit bore pile guna mempercepat proses penanganan. Penyelesaian perbaikan secara permanen ditargetkan rampung pada Juli 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Ke pala BNPB; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia; Panglima TNI; Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo; Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.(adpsb/bud)</div>

Presiden Prabowo Tinjau Langsung Jalan Nasional Putus Di Lembah Anai

Realitakini.com-Tanah Datar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi jalan nasional yang putus total akibat...

Komisi II DPRD Kota Padang Komitmen Menjalankan Fungsinya Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik

<div style="text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEvqcifufvLBcnxwHs-BV8XPmirg04tG8vwYWvU0ptplnVN8n1bIuPmNM4vYMisk7e36-F6tMHOROlGivNrkCGMxSlMzMToMZJv391CZSo8BS2VQyxBomPz1GBwFynoMACFYj0CkPYcFIpdIMXBHDFp1HoFZGZi0irL4cLKx5-syM-PwngYYW4cw78e58/w640-h384-rw/%20RIciki.jpg" width="640" /></div><div style="text-align: justify;"><b style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang </span></b></div><div style="text-align: justify;">Sebagai bentuk keseriusan, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang bersama Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, Ketua Komisi III, serta sejumlah anggota DPRD Kota Padang, melakukan peninjauan langsung ke SPAM IKK Taban di Lubuk Minturun, Kota Padang. pada Kamis, 18 Desember 2025,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Komisi II DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi dalam  melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelayanan publik, khususnya layanan air bersih pascabencana banjir bandang yang melanda Kota Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Melalui langkah konkret di lapangan sekaligus dorongan kebijakan yang berpihak pada masyarakat pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota PadangKunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur air minum serta memastikan kesiapan fasilitas dalam mendukung pemulihan distribusi air bersih bagi pelanggan PDAM.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEvqcifufvLBcnxwHs-BV8XPmirg04tG8vwYWvU0ptplnVN8n1bIuPmNM4vYMisk7e36-F6tMHOROlGivNrkCGMxSlMzMToMZJv391CZSo8BS2VQyxBomPz1GBwFynoMACFYj0CkPYcFIpdIMXBHDFp1HoFZGZi0irL4cLKx5-syM-PwngYYW4cw78e58/s500/%20RIciki.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEvqcifufvLBcnxwHs-BV8XPmirg04tG8vwYWvU0ptplnVN8n1bIuPmNM4vYMisk7e36-F6tMHOROlGivNrkCGMxSlMzMToMZJv391CZSo8BS2VQyxBomPz1GBwFynoMACFYj0CkPYcFIpdIMXBHDFp1HoFZGZi0irL4cLKx5-syM-PwngYYW4cw78e58/s500/%20RIciki.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVJpIbozO5KI8YjtEK0kqfQN7HKM1q2Tlm7eTPq2yoqhmneMXqhH8W7_mQ25rtFYy0AjmpaclI4p_jwJCwQVf2ugUS7I2QMlhCVF35m6Lv_4ky_K3nxdwo02XWWFleb4-xgc1Q_Pg3hmQd2ObEnZUQrMNPnW60l_C4v7VY955a80-VbhICA9xcEXyelFE/s500/%20Rici.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVJpIbozO5KI8YjtEK0kqfQN7HKM1q2Tlm7eTPq2yoqhmneMXqhH8W7_mQ25rtFYy0AjmpaclI4p_jwJCwQVf2ugUS7I2QMlhCVF35m6Lv_4ky_K3nxdwo02XWWFleb4-xgc1Q_Pg3hmQd2ObEnZUQrMNPnW60l_C4v7VY955a80-VbhICA9xcEXyelFE/w640-h384-rw/%20Rici.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam agenda yang sama, jajaran DPRD Kota Padang juga menyambut kunjungan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Ibu Diana Kusumastuti, di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Palukahan, Lubuk Minturun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadiran Wamen PU tersebut dinilai strategis untuk mendorong dukungan pemerintah pusat dalam perbaikan dan penguatan sistem penyediaan air minum di Kota Padang pascabencana.Ketua Komisi II DPRD Padang menegaskan bahwa peninjauan lapangan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melain kan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelayanan air bersih kembali berjalan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami ingin memastikan langsung bahwa sistem penyediaan air minum benar-benar berfungsi, se- kaligus mengetahui kendala teknis yang dihadapi Perumda AM. Ini adalah bentuk keseriusan Komisi II DPRD Padang dalam mengawal hak pelanggan,” ujarnya</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7bl0o8_TlaskJx76TswqcUfr3cjuC_MG4Hl2_tkuhfOio3hDH3hxA9Qs6wBIGdkJcyWrY3e3w2QvUGeqb6ihU41LLoVpZSlInJYLwhj-pqYvJJLTr4KQz1z-6JwQ3wL6-X2hwilaounz5YH1CNtI7CIBwRmPGE53bcFEidraXxh0tHYnPmD8ulnH_Afk/s500/%20Ricik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7bl0o8_TlaskJx76TswqcUfr3cjuC_MG4Hl2_tkuhfOio3hDH3hxA9Qs6wBIGdkJcyWrY3e3w2QvUGeqb6ihU41LLoVpZSlInJYLwhj-pqYvJJLTr4KQz1z-6JwQ3wL6-X2hwilaounz5YH1CNtI7CIBwRmPGE53bcFEidraXxh0tHYnPmD8ulnH_Afk/w640-h384-rw/%20Ricik.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain melakukan pengawasan langsung, Komisi II DPRD Padang juga secara tegas memperjuangkan hak pelanggan yang terdampak gangguan layanan air bersih.Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, mendesak Perumda AM Kota Padang agar memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang mengalami mati air sejak bencana banjir bandang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Komisi II DPRD Padang Kawal Pemulihan Layanan Air Bersih PascabencanaMenurut Rachmad, kondisi darurat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pelanggan, terlebih masyarakat selama ini telah menjalankan kewajibannya membayar layanan air secara rutin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ribuan warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ini jelas merugikan masyarakat. Perbaikan intake memang berjalan, tetapi hak pelanggan tetap harus dipenuhi melalui kompensasi,” tegas Rachmad Wijaya, politisi Partai Gerindra.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, direksi Perumda AM harus bersikap proaktif dan responsif. Upaya perbaikan infra struktur, menurutnya, harus berjalan seiring dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Perbaikan tetap jalan, tapi kompensasi itu wajib. Jangan sampai pelanggan menanggung beban sendirian,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rachmad juga mencontohkan praktik sejumlah perusahaan layanan publik nasional yang memberikan kompensasi saat terjadi gangguan besar sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUX4yL5gl0-iPjMaoRjEJTbbQ1WlJYXjm5j1B9mvb-0nEBwgc01-xcj1HjrsL9IFevdBZPD8GKMYfYxYC368KGqcKoI5ABDYsN0eb7NsOtKMafbHCIVJqGdiwHijgSgPaZnO6GKfb-TDcyLwK1Cw0Np6RWaJwIDOvWcIbEgQ1dAeK68_R6X_ZgrSl8sNc/s500/%20RIC.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUX4yL5gl0-iPjMaoRjEJTbbQ1WlJYXjm5j1B9mvb-0nEBwgc01-xcj1HjrsL9IFevdBZPD8GKMYfYxYC368KGqcKoI5ABDYsN0eb7NsOtKMafbHCIVJqGdiwHijgSgPaZnO6GKfb-TDcyLwK1Cw0Np6RWaJwIDOvWcIbEgQ1dAeK68_R6X_ZgrSl8sNc/w640-h384-rw/%20RIC.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Banyak perusahaan layanan publik berani memberi diskon atau layanan gratis saat terjadi gangguan. Perumda AM juga harus berani mengambil langkah serupa. Jangan hanya melihat kondisi keuangan, karena masyarakat jauh lebih dirugikan,” kata Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu.</div><div style="text-align: justify;">Selain mendorong kompensasi, Komisi II DPRD Padang menegaskan kesiapannya untuk mengawal percepatan pemulihan layanan air bersih, termasuk melalui dukungan penganggaran daerah serta men jembatani bantuan dari pemerintah pusat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami di DPRD Padang siap membantu percepatan pemulihan, baik melalui APBD maupun koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang terpenting, jangan biarkan masyarakat terlalu lama menderita,” ujar Ketua Alumni SMA 6 Padang tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dorongan Komisi II DPRD Padang tersebut sejalan dengan langkah konkret Pemerintah Kota Padang, yang menetapkan pemotongan tarif air minum sebesar 50 persen bagi pelanggan Perumda AM Kota Padang terdampak bencana hidrometeorologi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kebijakan ini berlaku untuk tagihan air bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada Januari 2026.</div><div style="text-align: justify;">Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah resmi ditandatangani dan menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwizGSpHEc1J0CSDj9U85SJtI0z9gMVN7SrosnqqOka1CKVwkTXRJcntSYRUQgV845CYg-WGttoRqtWe7kM9D-x-kcgrxQ_uCrqNK_nVlG6vPxpBE0fGyReHApOZXSZl6blx1RblyZyTJWRIc7p_WGYNGoLLK3ZTT-Qo0eS80GI0duiFr4iO9A2WtQSOo/s500/%20RI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwizGSpHEc1J0CSDj9U85SJtI0z9gMVN7SrosnqqOka1CKVwkTXRJcntSYRUQgV845CYg-WGttoRqtWe7kM9D-x-kcgrxQ_uCrqNK_nVlG6vPxpBE0fGyReHApOZXSZl6blx1RblyZyTJWRIc7p_WGYNGoLLK3ZTT-Qo0eS80GI0duiFr4iO9A2WtQSOo/w640-h384-rw/%20RI.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Di saat Perumda kita belum bisa melayani masyarakat 100 persen sesuai kapasitas normal, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi yang meringankan masyarakat,” ujar Fadly.</div><div style="text-align: justify;">Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 817 Tahun 2025 tentang Pem berian Pengurangan Tarif Air Minum bagi Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Akibat Banjir dan Longsor Tahun 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Langkah ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Rita, pelanggan Perumda AM Kota Padang di wilayah Tabing, mengaku terbantu dengan kebijakan pengurangan tarif tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Air PDAM sempat mati beberapa hari, dan kalau hidup masih bergilir. Jadi cukup adil diberikan- potongan tarif. Semoga PDAM segera beroperasi normal lagi, apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadhan,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Komisi II DPRD Padang berharap, kombinasi antara pengawasan lapangan, dorongan kebijakan, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan pusat ini dapat mempercepat pemulihan layanan air bersih, se kaligus meningkatkan kualitas pelayanan Perumda AM Kota Padang ke depan.Dengan demikian, ke percayaan publik tetap terjaga dan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. (adv)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Komisi II DPRD Kota Padang Komitmen Menjalankan Fungsinya Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik

Realitakini.com-Padang Sebagai bentuk keseriusan, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang bersama Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, Ketua Komi...

Mulyadi Buka Rakor Jamsostek Bersama Camat, Kepala Desa Dan Lurah Se-Kota Pariaman

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDtJfZPMKvZZuJ4hTXyV38KoLUmCOkAlFXHjVJAflbvL6Fr4orBp11YBisx265jAoGrrf0Z0Jw5_Q4kyKPacw8vqdlNa-F9Ha5dyTCBf62ovm5-getTRN4RnxN8uKAC7LgLyiWua7Hdfw_KfMd6kCtL9nOyS68c_nBPYt0KxIrqsl89a1UrBeSmviE8jw/s500/Em.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDtJfZPMKvZZuJ4hTXyV38KoLUmCOkAlFXHjVJAflbvL6Fr4orBp11YBisx265jAoGrrf0Z0Jw5_Q4kyKPacw8vqdlNa-F9Ha5dyTCBf62ovm5-getTRN4RnxN8uKAC7LgLyiWua7Hdfw_KfMd6kCtL9nOyS68c_nBPYt0KxIrqsl89a1UrBeSmviE8jw/w640-h384-rw/Em.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Kota Pariaman </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi membuka Rapat Koordinasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Bersama Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Kota Pariaman di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (18/12/2025).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Mulyadi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen terhadap perlindungan sosial.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Data menunjukkan bahwa cakupan perlindungan Jamsostek di Kota Pariaman masih berada di angka 37%. Angka ini merefleksikan kerentanan yang masif di masyarakat kita.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Untuk itu, kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah, sebagai eksekutor kebijakan ini dipaling bawah, saya menginstruksikan agar semua dapat mengintegrasikan data dan memastikan data pekerja rentan teri ntegrasi  dengan data kemiskinan di daerah”, ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mulyadi juga mendorong perluasan jamsostek bagi aparatur yang berada di Desa dan Kelurahan se-Kota Pariaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Perlindungan sosial bagi perangkat desa merupakan kewajiban dan prioritas. Bagaimana mungkin, kita meminta mereka bekerja dengan maksimal membangun desa, sementara keselamatan dan masa depan mereka tidak terjamin. Karena itu, dari Rakor hari inilah kita menghasilkan komitmen penganggaran untuk melindungi dua kelompok penting yang bekerja keras digarda terdepan pembangunan desa, yakni anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kader desa di lingkungan Desa/Kelurahan”, terangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan adanya komitmen penganggaran yang kita lakukan ini, menjadi cerminan keseriusan kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang menjamin kesejahteraan aparaturnya”, tutupnya. (rika</div></div>

Mulyadi Buka Rakor Jamsostek Bersama Camat, Kepala Desa Dan Lurah Se-Kota Pariaman

Realitakini.com-Kota Pariaman Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi membuka Rapat Koordinasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Bersama ...

Sinkronisasi RIPJ PID Dan RPJMD 2025-2029: Pemkab Bengkalis Gandeng BRIN Dan Polbeng Perkuat Ekosistem Inovasi Daerah

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigorXTu3cpkOTimEnDoGPylOwfYWW-lOZqqUNuEx0ePmjVxAaT-ctILS0DlRIb8EZd3kFuGR0U6jLCN9zjOdtNcU-hkxXfElux0t6nO5LMOByI3AtUy6CN2fkjtlz7vyRYo2IyfkIjPGb5Yn-tk2ehQxLh8ktfSFU4npTnHpZNs7O6CC2l0Gnlr3sbW4o/s500/%20Aman%20.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigorXTu3cpkOTimEnDoGPylOwfYWW-lOZqqUNuEx0ePmjVxAaT-ctILS0DlRIb8EZd3kFuGR0U6jLCN9zjOdtNcU-hkxXfElux0t6nO5LMOByI3AtUy6CN2fkjtlz7vyRYo2IyfkIjPGb5Yn-tk2ehQxLh8ktfSFU4npTnHpZNs7O6CC2l0Gnlr3sbW4o/w640-h384-rw/%20Aman%20.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Bengkalis </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menggelar- Seminar Akhir Sinkronisasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ PID) 2025-2029. Kamis, 18 Desember 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Politeknik Negeri Bengkalis ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan IPTEK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2025–2029.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara ini menghadirkan narasumber ahli, yakni Ir. Atang Sulaiman dari Badan Riset dan Inovasi-- Nasional (BRIN) dan Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkalis, Syahruddin. Turut hadir Bupati- Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah dan Sumber Daya Manusia Johansyah Syafri, Kepala BRIDA Bengkalis, Fadhlan Fuad Daulay. serta ketua tim penyusun dari Polbeng, Dr. Eng. Noerdin Basir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan institusi riset nasional ini dinilai sebagai bukti nyata kolaborasi dalam membangun daerah berbasis data dan pengetahuan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"RIPJ PID bukan sekadar dokumen teknis, melainkan kompas strategis untuk memastikan setiap- langkah pembangunan di Kabupaten Bengkalis berlandaskan pada ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi," ujar Bupati </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, ditegaskan bahwa sinkronisasi ini merupakan upaya mengejar visi "Bengkalis Bermarwah, Maju, dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia". Salah satu tema super prioritas yang diangkat adalah dukungan terhadap "Gerakan 1.000 UMKM dan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Kabupaten Bengkalis".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Johan memaparkan, melalui dokumen ini, IPTEK akan dijadikan tumpuan utama dalam mendorong digitalisasi UMKM, industrialisasi produk unggulan daerah, serta peningkatan daya saing pelaku usaha lokal. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Harapannya, melalui pola pelatihan, inkubasi bisnis, dan penguatan pusat inovasi, Kabupaten Bengkalis tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi produsen pengetahuan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala BRIDA Bengkalis, Fadhlan Fuad Daulay mengungkapkan gerakan 1000 UMKM dan kawasan industri terpadu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan dukungan penuh dari riset dan inovasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"kami berharap program ini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Bengkalis," ucapnya.( Kmf- RK)</div></div>

Sinkronisasi RIPJ PID Dan RPJMD 2025-2029: Pemkab Bengkalis Gandeng BRIN Dan Polbeng Perkuat Ekosistem Inovasi Daerah

Realitakini.com-Bengkalis Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menggelar- Seminar Akhir Sinkronisa...

Ratusan Massa AMPERA Gelar Aksi Hakordia Di Blitar, Bawa Keranda Mayat Sebagai Simbol Matinya Penindakan Korupsi

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUBGXiFSLxL2KZhxKZjDM1XnnWOPhH-naag6t_OQw_WeFynQUUWslG7TziGrIqqYxHJ6M6vl_lgcI_YIXbaxzIJe4lPH_ec6wfOUM5ciQTXjIYkxvJ4654uylgHaJqBSqyvhwAL0i5uvzBWVkseZ7JUxfU2AApt74OIH8JA3J-GyjLot3qXBoPHMmGrT8/s500/%20dem.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUBGXiFSLxL2KZhxKZjDM1XnnWOPhH-naag6t_OQw_WeFynQUUWslG7TziGrIqqYxHJ6M6vl_lgcI_YIXbaxzIJe4lPH_ec6wfOUM5ciQTXjIYkxvJ4654uylgHaJqBSqyvhwAL0i5uvzBWVkseZ7JUxfU2AApt74OIH8JA3J-GyjLot3qXBoPHMmGrT8/w640-h384-rw/%20dem.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Blitar</span></b></div><div style="text-align: justify;">Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pendukung Reforma Agraria (AMPERA) menggelar aksi penyampaian aspirasi di sejumlah titik strategis di Blitar Raya, Kamis (18/12/2025). Aksi tersebut menyasar Kantor Kejaksaan Negeri Kota Blitar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, serta Kantor ATR/BPN Kabupaten Blitar.</div><div style="text-align: justify;">Blitar kamis (18/12/2025)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejak awal aksi, perhatian publik tertuju pada keranda mayat yang dibawa oleh massa aksi. Keranda tersebut dijadikan simbol matinya penindakan terhadap praktik korupsi, khususnya korupsi di sektor agraria yang dinilai terus dibiarkan tanpa penanganan yang tegas dan transparan. Simbolisasi ini di perkuat dengan poster dan selebaran berisi tuntutan pembongkaran mafia tanah, mafia hutan, dan mafia hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Koordinator Aksi AMPERA, Muhammad Erdin Subchan, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mendalam masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Keranda ini adalah simbol. Kami ingin menunjukkan bahwa penindakan terhadap korupsi seolah-olah sudah mati. Banyak laporan publik yang tidak jelas ujungnya, dibiarkan tanpa kepastian, dan akhirnya menguap begitu saja,” tegas Erdin dalam orasinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Erdin, yang dilawan oleh AMPERA bukanlah proses hukum itu sendiri, melainkan kabutproses , yakni situasi ketika penanganan perkara tidak memiliki kejelasan tahapan, tidak transparan, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kondisi tersebut, lanjutnya, justru membuka ruang kompromi , transaksi, hingga pembusukan moral aparat penegak hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam aksinya, AMPERA menyoroti sedikitnya tiga bentuk kejahatan sistemik yang dinilai nyata dirasakan masyarakat Blitar Raya. Pertama, mafia tanah, yang diduga beroperasi melalui penguasaan lahan secara tidak patut, manipulasi administrasi, serta pembiaran konflik agraria agar terus berlarut-larut. Kedua, mafia hutan, yang memanfaatkan kawasan hutan dan skema perhutanan sosial untuk kepentingan segelintir pihak, sehingga tujuan reforma agraria dan keadilan lingkungan menjadi kabur. Ketiga, mafia hukum, yang ditandai dengan dugaan intervensi proses hukum, lambannya penanganan perkara, hingga praktik membuat masyarakat lelah dan akhirnya menyerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Erdin juga menyinggung sejumlah kasus agraria di Kabupaten Blitar yang dinilai mencerminkan ke tidakadilan struktural, termasuk belum tuntasnya pendistribusian lahan hasil redistribusi kepada masyarakat penerima manfaat. AMPERA mempertanyakan kejelasan sekitar ±30 hektare lahan yang hingga kini belum terealisasi pembagiannya, meskipun telah memiliki dasar kebijakan yang jelas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jika negara sungguh-sungguh hadir, tidak boleh ada ruang gelap dalam reforma agraria. Semua harus terbuka dan bisa diawasi rakyat,” ujar Erdin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain isu mafia tanah, massa juga mengkritisi pelaksanaan program nasional seperti Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH) dan perhutanan sosial yang dinilai rawan disusupi praktik monopoli, manipulasi data, serta penyalahgunaan kewenangan. AMPERA mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan ATR/BPN untuk bekerja secara profesional, akuntabel, serta menjunjung kepastian hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aksi yang diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat sipil tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan relatif tertib. Melalui momentum Hakordia, AMPERA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penegakan hukum dan keadilan agraria di Blitar Raya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hakordia bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah pengingat bahwa negara wajib hadir dan berpihak kepada rakyat, bukan kepada mafia,” pungkas Erdin.(*)</div>

Ratusan Massa AMPERA Gelar Aksi Hakordia Di Blitar, Bawa Keranda Mayat Sebagai Simbol Matinya Penindakan Korupsi

Realitakini.com-Blitar Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat...

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman Minta Satpol PP Sumbar Timdak ASN Pelaku Hubungan Sesama Jenis Di Bungus

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRsD3VyRrrmGKQPqeemtSgSrAQZ40tycJdB0jVqf_LW584w-AVOD_8Q7ed6ix9d4vfz7dSom2GOiHNwBlVD6-HvSUUlOQG82yGf-NaNemRHfrkymAeZgxXRDduPLqS2IhOhRlg5x_mqxuDrbA7YbEYOPqhNzBY5YhlWX4L1ZTZYRj4hwh5cR8u_zFXNHs/s500/%20NIK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRsD3VyRrrmGKQPqeemtSgSrAQZ40tycJdB0jVqf_LW584w-AVOD_8Q7ed6ix9d4vfz7dSom2GOiHNwBlVD6-HvSUUlOQG82yGf-NaNemRHfrkymAeZgxXRDduPLqS2IhOhRlg5x_mqxuDrbA7YbEYOPqhNzBY5YhlWX4L1ZTZYRj4hwh5cR8u_zFXNHs/w640-h384-rw/%20NIK.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b><div style="text-align: justify;">“Perda Nomor 5 Tahun 2020  dengan tegas melarang perilaku melanggar kesusilaan. Satpol PP me miliki kewenangan menindak.Untuk itu Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, men desak penegak hukum memproses oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku dugaan hubungan sesama jenis di Bungus, Kota Padang, melalui jalur hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tidak bisa dilepas begitu saja. Perbuatan ini merusak moral. Pembiaran akan menciptakan preseden buruk bagi kehidupan bermasyarakat di Kota Padang,” kata Evi Yandri Rajo Budiman, Kamis (18/12/2025).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, meski Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak selalu menjerat, pelaku tetap me langgar aturan lain yang berlaku. Ia menyebut norma adat Minangkabau dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketenteraman,KetertibanUmum,dan Perlindung an Masyarakat. Saya berharap Satpol PP Sumbar segera memproses,” ujarnya.Evi Yandri juga mengajak warga Bungus melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Satpol PP Sumbar. Laporan warga membuka ruang pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar proses berjalan cepat dan terukur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia memaparkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur sanksi perbuatan cabul di ruang publik, perbuatan dengan paksaan, serta muatan pornografi.Aturan lainnya, Perda Sumbar Nomor 5 Tahun 2020 juga melarang perilaku pasangan sesama jenis di fasilitas umum dan penyimpang an seksual. Sanksi kurungan dan denda dapat diterapkan bila pelanggaran berulang atau sanksi administratif diabaikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pasal 24 tegas menyatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan atau ke sopanan di fasilitas umum. Berperilaku sebagai pasangan sesama jenis di fasilitas umum yang me langgar kesusilaan atau kesopanan; dan/atau,"tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan itu maka, pelakunya diancam dengan pasal Pasal 57 dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS mewajibkan integritas dan keteladanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelanggaran berdampak negatif pada negara dapat berujung hukuman disiplin berat, mulai penurunan jabatan hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.Dalam konteks adat Minang kabau, Evi Yandri menilai perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sanksi sosial komunal berlaku sesuai nagari, berupa pembinaan adat, sanksi sosial, denda adat, hingga pengucilan atau diminta meninggalkan nagari,"katanya.Selain diproses secara hukum, Evi Yandri juga mendorong Pemprov Sumbar untuk memecat pelaku dari pengajar di sekolah, termasuk dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Harus dipecat, tidak hanya dari guru, tapi diberhentikan dari dari PNS,"tegasnya.Diketahui sebelum nya, Seorang oknum guru SMA pria di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), digerebek saat sedang berdua an dengan pria muda di dalam toilet sebuah masjid, diduga sedang berbuat perilaku menyimpang. Video penggerebekan oknum guru yang diduga melakukan perbuatan mesum itu beredar luas di media sosial.</div><div style="text-align: justify;">Kemudian setelah mendapatkan pemeriksaan dari Satpol PP Padang, keduanya dilepaskan.(* RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman Minta Satpol PP Sumbar Timdak ASN Pelaku Hubungan Sesama Jenis Di Bungus

Realitakini.com-Padang “Perda Nomor 5 Tahun 2020 dengan tegas melarang perilaku melanggar kesusilaan. Satpol PP me miliki kewenangan menind...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama