Realita Kini

Se 2026 Dan KEM-PPKF RAPBN 2027, Komite IV DPD RI Dorong Penguatan BPS Perkuat Data Statistik Daerah

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDD-Moc8vfwbkmT5PV5QT-8IXzrL9Ix8ROJ5aS_bKUZ3J32iirATcPj4HJQAMPNsRIQijjS-iLii_62UPkNbrv-fO_CyJnJIuX4sld20b-6xn8CcfYAQHIDrHZme3PC0637jWRJEQmWZAwPqI2ajKKaWXIYtPCO_TDWsY7QEJdj8c8f6tHQAeZU6Ug_6Y/s500/%20Paket.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDD-Moc8vfwbkmT5PV5QT-8IXzrL9Ix8ROJ5aS_bKUZ3J32iirATcPj4HJQAMPNsRIQijjS-iLii_62UPkNbrv-fO_CyJnJIuX4sld20b-6xn8CcfYAQHIDrHZme3PC0637jWRJEQmWZAwPqI2ajKKaWXIYtPCO_TDWsY7QEJdj8c8f6tHQAeZU6Ug_6Y/w640-h384-rw/%20Paket.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Komite IV DPD RI melakukan agenda Kunjungan Kerja dan pertemuan dengan BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Tangerang Selatan  (poto </span></span><span style="font-size: x-small;">Irwanto, S.STP., M.M (Kepala Bagian Set. Komite IV)</span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Tangerang Selatan,<br /></span></b></div><div><div style="text-align: justify;"> Komite IV DPD RI melakukan agenda Kunjungan Kerja dan pertemuan dengan BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Tangerang Selatan guna menegaskan pentingnya penguatan kualitas data statistik daerah sebagai fondasi penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 serta persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 20206 (SE2026). Dalam pertemuan tersebut, pimpinan Komite IV bersama jajaran BPS pusat dan daerah menyampaikan sejumlah poin strategis terkait akurasi data, keamanan informasi, hingga tantangan pengumpulan data lapangan. 10 Juni 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi, menegaskan bahwa statistik merupakan instrumen negara yang harus dijaga independensinya. “Statistik harus bersifat netral dan berbasis data, jangan sampai dipengaruhi unsur politis,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko cyber attack, baik dari dalam maupun luar negeri, serta menekankan perlunya back up data manual untuk menjaga keberlanjutan layanan statistik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua Komite IV, Novita Anakotta menekankan bahwa data BPS menjadi rujukan utama dalam penyusunan indikator ekonomi makro KEM PPKF. Senator asal Maluku tersebut mempertanyakan apakah terdapat perubahan metodologi mengingat perubahan perilaku masyarakat, serta mendorong BPS memperkuat literasi statistik seperti halnya OJK dalam literasi keuangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edi Machmud, menegaskan komitmen BPS dalam menjaga kualitas data dan mendukung penyusunan KEM PPKF. Ia menjelaskan bahwa BPS telah memperkuat keamanan data melalui koordinasi dengan BSSN, serta menyiapkan Disaster Recovery Center (DRC) di Kalimantan Selatan sebagai pusat pemulihan data jika terjadi bencana. “BPS berkomit men menjaga kualitas data dan terus memperkuat sinergi antar K/L,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, memaparkan bahwa data statistik menjadi kompas pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. Namun, ia mengakui masih terdapat disparitas data sektoral, penolakan responden, serta tantangan pemutakhiran data di beberapa wilayah. BPS Banten sendiri kini tengah mengembangkan Small Area Estimation (SAE) dan Big Data untuk meng hasilkan statistik tematik yang lebih presisi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala BPS Kota Tangerang Selatan, Agung Erianto Juliandono, menyoroti karakteristik wilayah Tangsel yang ditopang sektor real estat, perdagangan, dan industri. Ia menjelaskan bahwa pe ngumpulan data menghadapi tantangan, terutama pada penghuni apartemen dan tenant mall yang me miliki tingkat privasi tinggi. “Kami terus berkomitmen memberikan literasi kepada responden tentang pentingnya pengisian data,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran BPS sebagai wali data nasional, sekaligus memastikan bahwa penyusunan KEM PPKF 2027 berbasis pada data daerah yang akurat, inklusif, dan aman. Komite IV DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas data statistik di seluruh daerah ( Siaran Pers-RK).</div></div>

Se 2026 Dan KEM-PPKF RAPBN 2027, Komite IV DPD RI Dorong Penguatan BPS Perkuat Data Statistik Daerah

Komite IV DPD RI melakukan agenda Kunjungan Kerja dan pertemuan dengan BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Tangerang Selatan (poto Irwanto, S...

Pemprov Sumbar Tegaskan Pengecekan STNK Di SPBU Bersifat Selektif, Bukan Untuk Seluruh Pembeli BBM Subsidi

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNAkUVzCbn482eUoCqsz9mLbDexqAHeN2kkTePoGtQoFucTuJ35cGnewg0bt7bUfxLN3mCAj6REDUtUCZiyWPZuEkH2mIgBBIke8Sgfe007uspvO7mVwQ1dzhIK-maYyqYYiZoEAlTDcU5_JovbXjtjsr7usOYMSKz3TIyJzodQLpsbotqeBrVUt4HdB4/s500/%20Say.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNAkUVzCbn482eUoCqsz9mLbDexqAHeN2kkTePoGtQoFucTuJ35cGnewg0bt7bUfxLN3mCAj6REDUtUCZiyWPZuEkH2mIgBBIke8Sgfe007uspvO7mVwQ1dzhIK-maYyqYYiZoEAlTDcU5_JovbXjtjsr7usOYMSKz3TIyJzodQLpsbotqeBrVUt4HdB4/w640-h384-rw/%20Say.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Pemprov Sumbar Tegaskan Pengecekan STNK Di SPBU Bersifat Selektif, Bukan Untuk Seluruh Pembeli BBM Subsidi ( Poto adpsb)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</span></b><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan rekomendasi pengecekan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak diberlakukan kepada seluruh kendaraan yang melakukan pengisian di SPBU. Pengecekan tersebut hanya dilakukan secara selektif terhadap kendaraan yang terindikasi atau dicurigai melakukan penyalahgunaan dalam pembelian BBM subsidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto mengatakan ter dapat kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait salah satu rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) kepada BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga yang digelar beberapa waktu lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, rekomendasi yang meminta SPBU melakukan pengecekan STNK dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan tambahan untuk memastikan kesesuaian antara data kendaraan dengan QR Code yang digunakan dalam pembelian BBM subsidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Perlu kami tegaskan bahwa pengecekan STNK bukan dilakukan kepada setiap kendaraan yang mengisi BBM subsidi. Pemeriksaan hanya dilakukan secara selektif apabila ditemukan indikasi atau kecurigaan adanya ketidaksesuaian data maupun dugaan penyalahgunaan,” kata Helmi di Padang, Kamis (11/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, selama ini masih ditemukan berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan, seperti penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan, pemanfaatan iden- titas kendaraan lain, hingga berbagai bentuk manipulasi yang berpotensi merugikan masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena itu, menurut Helmi, pengecekan STNK diperlukan sebagai dokumen pendukung untuk mem verifikasi identitas kendaraan apabila petugas menemukan kondisi yang dinilai tidak wajar saat proses pengisian BBM berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tujuan utamanya bukan mempersulit masyarakat. Justru sebaliknya, kita ingin memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Helmi menambahkan, rekomendasi tersebut lahir dari hasil pembahasan bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPH Migas, Pertamina serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengawasan distribusi BBM subsidi di Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menilai penguatan pengawasan di tingkat SPBU menjadi salah satu langkah penting untuk menutup celah penyalahgunaan yang selama ini masih ditemukan di berbagai daerah.“Pengawasan di lapangan perlu diperkuat agar potensi penyalahgunaan dapat dicegah sejak awal. Karena itu,diperlukan instrumen verifikasi yang dapat digunakan ketika ditemukan indikasi pelanggaran,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemprov Sumbar memastikan bahwa masyarakat yang melakukan pembelian BBM subsidi sesuai ke tentuan tidak perlu khawatir. Aktivitas pengisian BBM tetap berjalan sebagaimana biasa dan tidak ada kebijakan pemeriksaan STNK secara menyeluruh terhadap seluruh konsumen di SPBU.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui pengawasan yang lebih terukur dan tepat sasaran, Pemprov Sumbar berharap distribusi BBM subsidi dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan berkeadilan sehingga manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (adpsb/bud)</div></div>

Pemprov Sumbar Tegaskan Pengecekan STNK Di SPBU Bersifat Selektif, Bukan Untuk Seluruh Pembeli BBM Subsidi

Pemprov Sumbar Tegaskan Pengecekan STNK Di SPBU Bersifat Selektif, Bukan Untuk Seluruh Pembeli BBM Subsidi ( Poto adpsb) Realitakini.com-Pad...

Perkuat Sinergi Dan Kolaborasi Antar KWSB Dengan Pemprov Sumbar, KWSB Audiensi Dengan Diskominfotik Sumbar

Perkuat Sinergi Dan Kolaborasi Antar KWSB Dengan Pemprov Sumbar, KWSB Audiensi Dengan Diskominfotik Sumbar

Rombongan audiensi diterima oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Gubernur Mahy...

Prabowo dan Bahlil Bahas Ketahanan Energi, Harga BBM Subsidi Tetap

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSumA1Gn8GiywnoiqJNtv-qSMr2kJ5Y1EB4RBynZkl8JbTnsDk5ue21e7SsMscVDzDvA8jVV-ha96lfGZryZxZjqK80DANWp_67EpHS5-3yiHBM50rr_J8enbE_Nr8BqnxOlUZYFmW8qkEcY6Ra-cJrA3P_a-VbSKbFkOJZAoT6Tj2s_VV3hpTKXM4sLUu/s694/FB_IMG_1781241157349_compress96.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="694" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSumA1Gn8GiywnoiqJNtv-qSMr2kJ5Y1EB4RBynZkl8JbTnsDk5ue21e7SsMscVDzDvA8jVV-ha96lfGZryZxZjqK80DANWp_67EpHS5-3yiHBM50rr_J8enbE_Nr8BqnxOlUZYFmW8qkEcY6Ra-cJrA3P_a-VbSKbFkOJZAoT6Tj2s_VV3hpTKXM4sLUu/w640-h426-rw/FB_IMG_1781241157349_compress96.jpg" width="640" /></a></div>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 11/6/2026. (Foto BPMI Setpres)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Realitakini.com-- Jakarta </b></span></div><div style="text-align: justify;">Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dihimpun dari BPMI Setpres,  dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan pengembangan berbagai sumber energi alternatif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa penguatan sektor energi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menghadapi tantangan global dan memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat serta dunia usaha.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Presiden memberikan arahan agar program-program strategis di sektor energi terus dipercepat, terutama yang berkaitan dengan pengembangan energi alternatif dan peningkatan ketahanan energi nasional," ujar Bahlil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu agenda prioritas yang dibahas adalah percepatan program peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG). Program tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, pemerintah juga membahas pendataan sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan. Pendataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan yang sama, Presiden dan Menteri ESDM turut mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan industri tetap terpenuhi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait harga energi, pemerintah memastikan tidak akan ada perubahan harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi internasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah akan tetap menerapkan mekanisme penyesuaian sesuai perkembangan harga pasar yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi, sekaligus mempercepat transformasi menuju sistem energi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing. (*)</div>

Prabowo dan Bahlil Bahas Ketahanan Energi, Harga BBM Subsidi Tetap

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kam...

Anggota Komisi V DPRD Sumbar Dari Politisi Partai Demokrat : Kesehatan Mental Remaja Menjadi Isu Yang Perlu Mendapat Perhatian Serius

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBta-0sNqwKV9hB2PRwWZ83tk21nWWeMBLywdH8-TdxYTFteohRgidjuLlUGgb72AuVQ0_lMqVg_pDINj_KzoBnE0kgTRaC3BYeDPd_DvDLaFQ58gFuJxXMhKMSNpdan_2cYxvGVlHk41nTz_NVMFM94UufAdSarZgNtpO9kil-zZVx1lxr4582YiUNY/s500/%20YES.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBta-0sNqwKV9hB2PRwWZ83tk21nWWeMBLywdH8-TdxYTFteohRgidjuLlUGgb72AuVQ0_lMqVg_pDINj_KzoBnE0kgTRaC3BYeDPd_DvDLaFQ58gFuJxXMhKMSNpdan_2cYxvGVlHk41nTz_NVMFM94UufAdSarZgNtpO9kil-zZVx1lxr4582YiUNY/w640-h384-rw/%20YES.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anggota Komisi V DPRD  Sumbar Dari Politisi Partai Demokrat  (Poto U- RK)</td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Bukittinggi</span></b></div><div style="text-align: justify;">Politisi Partai Demokrat yang sekarang ini Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, menilai kesehatan mental remaja menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak.Ia menyebut--- lingkung an sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan ketahanan mental generasi muda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yesi Endriani, menegaskan pentingnya peran guru dalam mendeteksi dan mendampingi persoalan ke sehatan mental yang dialami siswa di lingkungan sekolah.Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Bimbing an Teknis (Bimtek) Guru Wali Kelas Angkatan II yang kembali digelar pada Kamis(11/6/2026) di Bukittinggi sebagai upaya memperkuat kepedulian terhadap kesehatan mental remaja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Yesi, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar di kelas, tetapi juga menjadi sosok yang paling dekat dengan siswa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Karena itu, guru perlu memiliki kemampuan untuk mengenali perubahan perilaku dan kondisi psikologis peserta didik sejak dini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Guru bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga sosok yang mampu mengenali perubahan dan menjadi tempat pertama bagi siswa untuk merasa didengar. Dengan bekal pengetahuan tentang deteksi dini depresi dan berbagai permasalahan psikologis, para guru diharapkan dapat memberikan pendampingan yang lebih tepat dan penuh empati,” ujar Yesi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena itu, kata Yesi, upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman tidak dapat dilaku kan oleh sekolah semata. Diperlukan kolaborasi antara keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Generasi yang sehat, cerdas, dan ceria lahir dari lingkungan yang peduli. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah menjadi kunci untuk menciptakan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi setiap anak,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yesi berharap pelaksanaan Bimtek Guru Wali Kelas Angkatan II dapat memberikan manfaat nyata bagi para pendidik dalam menjalankan tugas pendampingan terhadap siswa, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan psikologis yang berkembang saat ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga optimistis peningkatan kapasitas guru melalui kegiatan tersebut akan berkontribusi dalam men cetak generasi muda yang lebih tangguh, bahagia, dan siap menghadapi masa depan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Semoga Bimtek Angkatan II ini menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan generasi muda yang  lebih  kuat, sehat secara mental, dan mampu menyongsong masa depan dengan optimisme,” tutupnya. ( RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Anggota Komisi V DPRD Sumbar Dari Politisi Partai Demokrat : Kesehatan Mental Remaja Menjadi Isu Yang Perlu Mendapat Perhatian Serius

Anggota Komisi V DPRD Sumbar Dari Politisi Partai Demokrat (Poto U- RK) Realitakini.com-Bukittinggi Politisi Partai Demokrat yang sekarang...

Kelompok Siaga Bencana Kota Padang Akan Mengikuti Jambore KSB Di Bumi Perkemahan ABG, Lubuk Minturun, Padang.

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0MWDVw9oiwzrHVoBLQFvGpVDyxIbUEHiJ64VsIC2D9XILHVqCCqR2bIU1r2_8gKIQLDLDxxx7ku91hzrBm1_eISRsC66fMbFrVqWJ0o9WsV3x-or9bz2Iqaln6gmr2xA9V6SjlSNAx1BYhrmaQr9TKbybyyCjnpenl4Wnn_WQG2ofpLim4vF_BfdZxEY/s500/%20Hen.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0MWDVw9oiwzrHVoBLQFvGpVDyxIbUEHiJ64VsIC2D9XILHVqCCqR2bIU1r2_8gKIQLDLDxxx7ku91hzrBm1_eISRsC66fMbFrVqWJ0o9WsV3x-or9bz2Iqaln6gmr2xA9V6SjlSNAx1BYhrmaQr9TKbybyyCjnpenl4Wnn_WQG2ofpLim4vF_BfdZxEY/w640-h384-rw/%20Hen.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton (Foto:  Charli-RK))</span>  </td></tr></tbody></table></span></b><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang</span></b><div><div style="text-align: justify;">Sebanyak 700 relawan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di Kota Padang akan mengikuti Jambore KSB. Jika tidak ada halangan, kegiatan itu dilangsungkan 12-14 Juni 2026 di Bumi Perkemahan ABG, Lubuk Minturun, Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan seluruh jajaran kepanitiaan tengah bekerja maksimal agar kegiatan berjalan lancar dan sukses.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Alhamdulillah, saat ini persiapan terus kita lakukan. Tinggal menghitung waktu menuju pelaksanaan Jambore KSB Kota Padang Tahun 2026. Sekitar 700 relawan akan hadir mengikuti kegiatan ini. Kami bersama panitia terus berbenah dan mematangkan seluruh kebutuhan agar pelaksanaan jambore berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta," ujarnya, Kamis (11/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sampai saat ini pembenahan sarana dan prasarana di lokasi perkemahan dilakukan secara intensif.Fokus persiapan mencakup kesiapan area pendirian tenda, lokasi simulasi dan pelatihan, fasilitas kebersihan pendukung, hingga pengaturan teknis kedatangan peserta dari berbagai wilayah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jambore KSB Kota Padang tidak sekadar ajang berkumpul, melainkan momentum krusial untuk me ningkatkan kapasitas para relawan yang selalu menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat saat krisis melanda. Di samping sebagai wadah pelatihan teknis, kegiatan ini dirancang untuk mem pererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat jaringan koordinasi antarrelawan KSB se-Kota Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tiga hari digelar, sejumlah agenda telah disiapkan. Seperti latihan manajemen posko darurat, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD), tata cara penggunaan gergaji mesin (chainsaw) dan radio komunikasi (handy talky), malam keakraban, serta aksi nyata berupa pengabdian kepada masyarakat sekitar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Seluruh kegiatan itu kita harapkan nantinya dapat mendongkrak kemampuan teknis, sinergi, dan soli daritas para relawan kebencanaan," harap Kalaksa BPBD.Jambore KSB 2026 diharapkan mampu me lahirkan sosok relawan yang semakin tangguh, bekerja secara profesional, dan memiliki daya respons cepat ketika ancaman bencana terjadi di tengah permukiman warga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"KSB merupakan ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat masyarakat. Karena itu, peningkat an kapasitas dan kekompakan relawan menjadi hal yang sangat penting untuk terus kita perkuat," tegas Hendri Zulviton.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang tangguh terhadap bencana, Jambore KSB Tahun 2026 ini merupakan salah satu kegiatan keben- canaan terbesar yang pernah dihelat di Kota Padang. Sesuai jadwal, perhelatan edukatif ini direncana kan akan dibuka secara langsung oleh Wali Kota Padang. (Charlie- RK)</div></div>

Kelompok Siaga Bencana Kota Padang Akan Mengikuti Jambore KSB Di Bumi Perkemahan ABG, Lubuk Minturun, Padang.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton (Foto: Charli-RK)) Realitakini.com-Padang Sebanyak 700 relawan Kelompok Sia...

Pemprov Sumbar dan Ombudsman RI Perkuat Sinergi Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDDvUK8v_BuEiYsJbk_u_sKT90yFIYp2qloC6_AMVc6YM9XJYzMmdvQtoe6BTIFGn3JJEZJZ48HUiabMtOBeTF6HBvDczFs3I_D2W24tfQ5Kly77l8qcGH8kwZQftqT5LIHPz9jFeU9UQErqtoeRIJwy2E-ltdLrgTsKlhPskcewp6UjQW_8F83KvNC5s/s1280/IMG-20260611-WA0113.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="373" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDDvUK8v_BuEiYsJbk_u_sKT90yFIYp2qloC6_AMVc6YM9XJYzMmdvQtoe6BTIFGn3JJEZJZ48HUiabMtOBeTF6HBvDczFs3I_D2W24tfQ5Kly77l8qcGH8kwZQftqT5LIHPz9jFeU9UQErqtoeRIJwy2E-ltdLrgTsKlhPskcewp6UjQW_8F83KvNC5s/w640-h373-rw/IMG-20260611-WA0113.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">perkuat sinergi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Auditorium Gubernur, Kamis (11/6/2026) (Poto adpsb)</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang<div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Ombudsman Republik Indonesia memperkuat sinergi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Auditorium Gubernur, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, tepat sasaran, serta meminimalkan potensi maladminis trasi di lingkungan pemerintahan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rakor tersebut menghadirkan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Maneger Nasution dan Kepala Perwakilan Ombuds man RI Sumbar Adel Wahidi. Selain itu, juga hadir seluruh staf ahli gubernur, para asisten dan seluruh kepala perangkat daerah, serta sekretaris pe rangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar ,  Arry Yuswandi yang hadir mewakili Gubernur Sumbar menilai forum ini men jadi momentum penting untuk mem perkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mempercepat perbaikan kualitas pelayan an publik di Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia beserta jajaran yang hadir langsung ke Sumatera Barat. Kegiatan seperti ini men jadi kesempatan berharga bagi kami di Sumbar untuk memperkuat sinergi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Arry.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan itu, Arry juga menyam nyampaikan permohonan maaf karena Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan agenda pemerintahan di luar daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Arry menegaskan kualitas pelayanan publik kini menjadi salah satu indikator utama bagi masyarakat dalam menilai keberhasilan pemerintah. Menurutnya, masyarakat semakin kritis dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Keberhasilan pemerintah hari ini tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menghadir kan pelayanan yang cepat, mudah, adil, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengakui masih terdapat persepsi di tengah masyarakat bahwa kualitas pelayan an pemerintah belum sepenuhnya mampu melampaui standar pelayanan sektor swasta. Karena itu, peningkatan kualitas layanan harus menjadi agenda bersama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Arry, salah satu misi pembangun an daerah itu adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif melalui penguatan reformasi birokrasi serta peningkatan akuntabilitas kinerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita harus mengubah budaya defensif terhadap kritik. Jawaban terbaik atas kritik bukan mencari pembenaran, tetapi men nunjukkan pelayanan publik yang semakin baik. Jangan sampai budaya menghindar dari evaluasi masih dipertahankan,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengajak seluruh organisasi pe rangkat daerah menjadikan Ombudsman sebagai mitra strategis dalam proses perbaikan layanan publik secara berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau memang kurang, katakan kurang dan segera perbaiki. Tetapi jika sudah baik, tunjukkan capaian itu secara terbuka. Pemerintah harus membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap evaluasi, kritik, dan masukan,” tambah Arry.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution menegaskan bahwa pelayanan publik tidak cukup hanya berjalan efektif, tetapi juga harus tepat sasaran, bebas penyimpangan, dan diawasi secara konsisten.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita ingin pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat. Selain efektif, layanan juga harus tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Maneger, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen peng awasan, baik internal maupun eksternal, mulai dari BPK, BPKP, inspektorat hingga Ombudsman. Namun banyaknya lembaga pengawas tersebut belum otomatis me nutup ruang terjadinya maladministrasi maupun praktik korupsi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Nilai dasar pengawasan itu universal, yakni independensi, integritas, tidak ber pihak, imparsial, dan profesional. Tetapi yang paling berat sesungguhnya adalah menjaga kejujuran,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menekankan bahwa perbaikan regulasi dan digitalisasi sistem pelayanan harus berjalan beriringan dengan penguat an integritas aparatur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Peraturan bisa bagus, sistem bisa diper baiki, penghasilan bisa ditingkatkan. Tetapi kalau yang muncul adalah keserakahan, maka itu persoalan yang jauh lebih sulit diselesaikan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena itu penguatan etika dan integritas menjadi fondasi utama,” tutupnya.Melalui rakor tersebut,Pemerintah ProvinsiSumbar dan Ombudsman RI berharap terbangun kolaborasi yang se makin kuat dalam me wujudkan pelayanan publik yangresponsif, akuntabel, ber integritas, serta berorientasi pada kepuas an masyarakat. (adpsb/cen/bud)</div>

Pemprov Sumbar dan Ombudsman RI Perkuat Sinergi Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas

perkuat sinergi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di ...

Pemko Padang Adakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Penilaian Kabupaten/ Kota Sehat Tahun 2026.

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaSaYj2bm92Dm0LQSLXCAe61SgikLw0smov0X8JCZMr2ycqexa_ZP_shS78Ou7xXklob6V2VZN8Ut0qX8rZWrF4i4jBqSW9ZRtZE9jFTZQesKvIQIdBs0ZhHDuMIxHMWaIY2McJGYqW_oysSk_fn-ptfdwvgphHL-OzYvYt-PbCcnKxj-arJ7fF6Itfw0/s500/%20Pemn.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaSaYj2bm92Dm0LQSLXCAe61SgikLw0smov0X8JCZMr2ycqexa_ZP_shS78Ou7xXklob6V2VZN8Ut0qX8rZWrF4i4jBqSW9ZRtZE9jFTZQesKvIQIdBs0ZhHDuMIxHMWaIY2McJGYqW_oysSk_fn-ptfdwvgphHL-OzYvYt-PbCcnKxj-arJ7fF6Itfw0/w640-h384-rw/%20Pemn.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pe- nyelenggaraan KKS yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Kota Padang, Kamis (11/6/2026). (Poto Ist)<br /></span></td></tr></tbody></table></span></b><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang </span></b><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan persiapan dalam rangka penilaian Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) Tahun 2026. Langkah ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pe- nyelenggaraan KKS yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Kota Padang, Kamis (11/6/2026).Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Kota Sehat untuk membahas pemenuhan berbagai indikator penting.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang, dr Srikurnia Yati, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi wadah krusial untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti kesiapan Kota Padang yang bertumpu pada sembilan tatanan penilaian Kota Sehat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan pertemuan koordinasi dengan seluruh OPD terkait. Banyak hal yang memang harus kita tindak lanjuti bersama terkait dengan sembilan tatanan penilaian," ujar Sri Kurnia Yati seusai rapat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam diskusi tersebut, sejumlah OPD diminta untuk segera melengkapi dokumen bukti (evidence) serta mempercepat pemenuhan indikator di sektor masing-masing. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain, Sektor Pendidikan berupa emenuhan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh jenjang sekolah serta percepatan realisasi Sekolah Ramah Anak.Infrastruktur dan fasilitas publik berupa penyiapan trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas serta optimalisasi program Car Free Day di Kota Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, bidang permukiman melalui Dinas Perkim, Pemko Padang berkomitmen mewujudkan kawasan pemukiman yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.Srikurnia Yati menegaskan bahwa status Kota Sehat tidak akan bisa dicapai jika hanya mengandalkan satu instansi. Diperlukan sinergi yang kuat antarlini pemerintah serta kesadaran penuh dari masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu OPD saja, perlu kolaborasi. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga sangat penting untuk mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Sehat, sesuai dengan misi Wali Kota kita," tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melihat progres dan komitmen yang ditunjukkan sejauh ini, Dinas Kesehatan Kota Padang optimistis peluang Kota Padang untuk meraih penghargaan tertinggi KKS, yaitu Swasti Saba Wistara, sangat terbuka lebar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Optimisme ini didasari oleh kuatnya komitmen dari Wali Kota Padang Fadly Amran, keseriusan para kepala OPD, serta aktifnya pergerakan Forum Kota Sehat Kota Padang yang menjangkau hingga tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan sampai ke lini RT/RW.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan sisa waktu persiapan yang ada, Pemko Padang bersama seluruh elemen masyarakat berkomit men untuk bergerak bersama demi mewujudkan lingkungan kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk ditinggali. (Taufik / Charlie)</div></div>

Pemko Padang Adakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Penilaian Kabupaten/ Kota Sehat Tahun 2026.

Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pe- nyelenggaraan KKS yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Kota Padang, Kamis (11/6/2026). (Poto Ist) Realitak...

Satgas PRR Pascabencana Alam Sumatera, Monev Di Kota Pariaman

<div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;"> S</b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="font-size: large; font-weight: bold; margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4_JFga6nx9ZF-WMEpNRdT9AITr63-hd21ErDvXPthcv-hAHAhvL-dpGqIxSpc1wrcx5zxvMAybmlSwQufd3FLqOKlzHmngupVmCFbkQT73wIMa0bR2acsd6AvsM1S47nXUdGvmr7kk-tHt0w9BHDmBLLlcbWNtnPEgv6Le3bSW__jpUZqik1CvBxwvLw/s500/%20Kuter.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4_JFga6nx9ZF-WMEpNRdT9AITr63-hd21ErDvXPthcv-hAHAhvL-dpGqIxSpc1wrcx5zxvMAybmlSwQufd3FLqOKlzHmngupVmCFbkQT73wIMa0bR2acsd6AvsM1S47nXUdGvmr7kk-tHt0w9BHDmBLLlcbWNtnPEgv6Le3bSW__jpUZqik1CvBxwvLw/w640-h384-rw/%20Kuter.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Sumatera, Kunjungi Kota Pariaman</span></span><span style="font-size: small; font-weight: 400; text-align: justify;"> ( Poto Ist)</span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Kota Pariaman </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Sumatera, Kunjungi Kota Pariaman untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kota yang terkenal dengan budaya Tabuik nya ini, sekaligus meninjau berbagai Proges Pembangunan Infrastruktur dan bantuan kemasyarakatan terdampak bencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tim Supervisi Satgas PRR Pascabencana Alam Sumatera, dipimpin oleh Wakil II Pos Komando Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma (Pamen Mabesad), Anggota Pos Komando Analisis dan Evaluasi Satgas PRR, Gatot Satria Wijaya (Analis Kebencanaan Ahli Madya, Kedeputian Bidang Pe nanganan Darurat BNPB), Anggota Pos Komando Data Satgas PRR, Sertu Tri Wahyu Hadiyanto, Kodim 0308 Pariaman, Polres Pariaman, Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Kepala OPD terkait serta BPS Kota Pariaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya Tim Satgas PRR, melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi yang di Monev, di antaranya peninjauan lokasi Rumah Relokasi Percontohan Sepablock di Desa Sintuak, Kecamatan Pariaman Utara. Peninjauan Sekolah di SDN 01 Desa Balai Naras dan SMPN 7 Pariaman di Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara. Peninjauan Rumah Terdampak Bencana di Desa Punggung Ladiang Ke camatan Pariaman Utara, serta Peninjauan infrastuktur yang rusak di berbagai tempat di wilayah Kota Pariaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelahnya Tim Satgas PRR Pascabencana Alam Sumatera ini mengadakan rapat koordinasi bersama unsur TNI-Polri dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Wali Kota Pariaman Yota Balad, yang membahas berbagai langkah percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana dan solusi yang perlu diambil setelah peninjauan dilapangan, di rumah dinas walikota pariaman, Kamis sore (11/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kegiatan ini, bertujuan untuk melihat langsung kondisi daerah terdampak sekaligus melakukan pe ngecekan serta Monev terhadap berbagai infrastruktur terdampak bencana 2025 lalu, mulai dari infra stuktur Pendidikan sekolah yang rusak, Pengecekan bantuan Hunian tetap dan sementara masya rakat yang masuk rehab rekon, serta infrastruktur Kesehatan dan bantuan sosial yang telah diserahkan ke masyarakat melalui Kementerian Sosial,” ungkap Yota Balad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui kunjungan ini, Yota Balad berharap agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Pariaman dapat berjalan lebih optimal, sehingga pembangunan infrastruktur  dan bantuan yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat dapat lebih dirasakan dengan cepat oleh masyarakat serta dukungan pemulihan kehidupan secara menyeluruh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kedepan, diharapkan melalui Monev yang dilaksanakan oleh Tim Satgas PRR Pascabencana Alam Sumatera yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini, dapat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana khususnya di Kota Pariaman dapat berjalan lebih optimal,” tutupnya. (J)</div></div>

Satgas PRR Pascabencana Alam Sumatera, Monev Di Kota Pariaman

S Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Sumatera, Kunjungi Kota Pariaman ( Poto Ist) Realit...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama