Realita Kini

Tingkatkan Keselamatan, KAI Divre II Sumbar Tutup Perlintasan Sebidang Liar Di Paulimah–Indarung

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqK7fvQsT2a48t_NvoaZtKAONLsEbcj2AKO9bBb2qQFKyV0Pdc-mzrSnyJpatcCPqxyeEU3YKf_VxzcBk_XGjrNz69bScMU73nZYtTV4tFNBa69LsNbCgGHBm3aL6g6wOBTQbU9nCt4zM0Qv90HgMTtqRN7-Ql08OPy2-tcF8jlhpZko9tLHvZ5-6cdv0/s500/%20Dai.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqK7fvQsT2a48t_NvoaZtKAONLsEbcj2AKO9bBb2qQFKyV0Pdc-mzrSnyJpatcCPqxyeEU3YKf_VxzcBk_XGjrNz69bScMU73nZYtTV4tFNBa69LsNbCgGHBm3aL6g6wOBTQbU9nCt4zM0Qv90HgMTtqRN7-Ql08OPy2-tcF8jlhpZko9tLHvZ5-6cdv0/w640-h384-rw/%20Dai.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Padang </span></b></div><div style="text-align: justify;">Perlintasan sebidang kereta api masih menjadi salah satu titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api serta pengguna jalan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat kembali melakukan penutupan perlintasan sebidang liar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penutupan kali ini dilakukan pada perlintasan sebidang liar di KM 12+600 petak jalan PaulimaIndarung pada Kamis (9/4). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, khususnya pada Pasal 5 dan 6.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menjelaskan bahwa perlintasan liar dengan lebar sekitar ±2 meter tersebut selama ini digunakan oleh pejalan kaki dan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan, baik bagi masyarakat maupun operasional perjalanan kereta api.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Penutupan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen KAI dalam meningkatkan keselamatan, sekaligus menindaklanjuti hasil koordinasi dan kesepakatan bersama warga setempat serta instansi terkait,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap perlintasan sebidang harus dikelola sesuai dengankelas jalan dan kewenangan pemerintah, serta dilakukan evaluasi secara berkala. Hasil evaluasi tersebut dapat berupa peningkatan fasilitas keselamatan, pembangunan perlintasan tidak sebidang, atau penutupan perlintasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan penutupan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa beserta jajar an, perwakilan BTP Kelas II Padang, Dinas Perhubungan Kota Padang, PT Jasa Raharja Kanwil Sumatera Barat, Camat Pauh, Lurah Limau Manis Selatan, unsur kewilayahan, serta tokoh masyarakat setempat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelaksanaan penutupan perlintasan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar berkat dukungan serta kola borasi seluruh pihak yang terlibat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KAI Divre II Sumatera Barat mencatat hingga saat ini terdapat 121 perlintasan sebidang resmi dan 156 perlintasan tidak resmi di wilayah operasionalnya yang terus dievaluasi secara berkala.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sepanjang tahun 2025, KAI bersama para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 18 perlintas an sebidang liar. Sementara itu, pada tahun 2026 hingga saat ini, telah dilakukan penutupan terhadap 2 perlintasan liar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI dalam meningkatkan keselamatan per jalanan kereta api serta meminimalkan potensi kecelakaan di perlintasan sebidang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Reza menegaskan bahwa terdapat tiga aspek utama dalam mewujudkan keselamatan di perlintasan kereta api, yaitu infrastruktur, penegakan hukum, dan budaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari sisi infrastruktur, evaluasi perlintasan harus dilakukan secara berkala oleh pemerintah dengan melibatkan KAI dan instansi terkait. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 94 ayat (2) yang menyatakan bahwa penutupan perlintasan sebidang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Upaya penutupan perlintasan sebidang ini memerlukan dukungan semua pihak. Keselamatan perjalan an kereta api maupun lalu lintas jalan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya satu pihak,” jelas Reza.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari sisi penegakan hukum, diperlukan tindakan tegas terhadap pelanggaran di perlintasan sebidang guna memberikan efek jera serta meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas yang memuat sanksi pidana bagi pelanggar, termasuk kewajiban berhenti saat sinyal berbunyi atau palang pintu mulai ditutup.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, dari sisi budaya, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan ke selamatan. Pengguna jalan diimbau untuk selalu mematuhi rambu dan isyarat saat melintasi perlintasan sebidang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KAI Divre II Sumbar terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam rangka menutup perlintasan liar yang berpotensi membahayakan, sekaligus memastikan adanya pe mahaman dan dukungan dari warga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KAI juga mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan perlintasan resmi yang telah dilengkapi fasilitas keselamatan, serta tidak membuka atau memanfaatkan perlintasan liar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu disiplin dan mematuhi aturan saat melintasi perlintasan sebidang. Kecelakaan yang terjadi tidak hanya merugikan pengguna jalan, tetapi juga ber dampak pada operasional perjalanan kereta api,” tutup Reza. Shahab Kepala Humas KAI Divre II (RK) Sumbar</div>

Tingkatkan Keselamatan, KAI Divre II Sumbar Tutup Perlintasan Sebidang Liar Di Paulimah–Indarung

Realitakini.com- Padang Perlintasan sebidang kereta api masih menjadi salah satu titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagai upa...

Polres Dharmasraya Terima Kunjungan Pemeriksaan Dan Gaktibplin Bid Propam Polda Sumbar

<b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy6im2Pqk6u0kdhTZydXhCae4uuc5l7RqJKe9DOQuwN5_7uiqzeEYWfSZ7SQE2_HpWDRCz5rtokgwpSet_QxIR3RAkrJik5X8X3XPIl00soQg6AOG5zonVLvicojqatJMI5VMrRwCOpJggvfkMsjMTe_y9lalZjFytJOr3e-AOStr7Hr4L5Vyj5O5B63w/s500/%20Jur.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy6im2Pqk6u0kdhTZydXhCae4uuc5l7RqJKe9DOQuwN5_7uiqzeEYWfSZ7SQE2_HpWDRCz5rtokgwpSet_QxIR3RAkrJik5X8X3XPIl00soQg6AOG5zonVLvicojqatJMI5VMrRwCOpJggvfkMsjMTe_y9lalZjFytJOr3e-AOStr7Hr4L5Vyj5O5B63w/w640-h384-rw/%20Jur.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Dharmasraya </b><div><div style="text-align: justify;">Polres Dharmasraya menerima kunjungan pemeriksaan dan Gaktibplin dari Bidang Profesi dan Peng amanan (Bid Propam) Polda Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026) pagi.Pemeriksaan  dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Sumbar, Kombes Pol Siswanto, S.I.K., M.H., bersama rombongan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedatangan tim disambut oleh Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., yang diwakili oleh Wakapolres Kompol Rizky Cholid, S.I.K., didampingi para pejabat utama serta personel Polres Dharmasraya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelum pelaksanaan pemeriksaan, Kabid Propam memberikan arahan kepada seluruh personel. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, mengingat setiap anggota Polri akan selalu berada dalam pengawasan, baik internal maupun eksternal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengingatkan bahwa seluruh tugas kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya terkait fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.“Kepada seluruh personel, agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jangan sampai ada laporan masyarakat yang tidak diterima dengan baik, karena hal tersebut dapat me rugikan institusi Polri,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penerimaan laporan masyarakat menjadi salah satu sorotan utama dan harus terus diperbaiki. Setiap laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, perwira diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota di lapangan, sehingga setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai prosedur dan tidak terjadi pelanggaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah memberikan arahan, Kabid Propam bersama rombongan melaksanakan kegiatan penanaman pohon di lingkungan Mako Polres Dharmasraya sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya menciptakan suasana yang asri di lingkungan kerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Usai kegiatan, pemeriksaan dilanjutkan terhadap personel, meliputi pengecekan sikap tampang, keleng kapan administrasi, serta pemeriksaan senjata api dinas sesuai aturan yang berlaku. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tim juga melaksanakan tes urine kepada personel sebagai bentuk pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba.Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta menjaga marwah institusi Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(* Fauzan)</div></div>

Polres Dharmasraya Terima Kunjungan Pemeriksaan Dan Gaktibplin Bid Propam Polda Sumbar

Realitakini.com-Dharmasraya Polres Dharmasraya menerima kunjungan pemeriksaan dan Gaktibplin dari Bidang Profesi dan Peng amanan (Bid Propa...

ISKADA Sumbar Memperkuat Sinergi Organisasi Perempuan Untuk Pembangunan Daerah

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkzWfc-qrqxFSHJKmyVStLuUkM3C10iMFFgdrw2Lq6t5Rp1HZ4rZ0FTRVcdX8RytYys301uAXUYROiznxa6Fg-uWqaQY8-MOaMmvqXa0KG94iRtWdkdwlls2YNXJ9cWfk4lCRpTr-LulQgjGdw2sdC3J43NUtUQfEQ_E7kW6_5ZKIgmlB3ophbfbJY8x4/s500/%20Ia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkzWfc-qrqxFSHJKmyVStLuUkM3C10iMFFgdrw2Lq6t5Rp1HZ4rZ0FTRVcdX8RytYys301uAXUYROiznxa6Fg-uWqaQY8-MOaMmvqXa0KG94iRtWdkdwlls2YNXJ9cWfk4lCRpTr-LulQgjGdw2sdC3J43NUtUQfEQ_E7kW6_5ZKIgmlB3ophbfbJY8x4/w640-h384-rw/%20Ia.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Solok Selatan </span></b></div><div><div style="text-align: justify;"> Pertemuan Istri Kepala Daerah (ISKADA) se-Sumatera Barat (Sumbar) kembali digelar sebagai wadah memperkuat sinergi dan kolaborasi organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Solok Selatan, Kamis (9/4/2026), ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertemuan yang rutin dilaksanakan setiap dua bulan tersebut dihadiri Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Ketua BKOW Provinsi Sumbar, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua TP PKK Provinsi Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi menegaskan pentingnya kegiatan ini kepada seluruh tamu yang hadir Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan apresiasi kepadaPemerintah merintah Kabupaten Solok Selatan beserta jajaran TP PKK, GOW, dan DWP atas kesiapannya sebagai tuan rumah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi forum berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, serta memperkuat kolaborasi antar organisasi perempuan di daerah,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengatakan TP PKK, BKOW, dan DWP memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat berdaya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi program yang terarah dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, penguatan peran perempuan dapat difokuskan pada isu-isu prioritas, seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, ketahanan ekonomi, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan sinergi yang kuat, kita harapkan program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Harneli juga mengajak seluruh organisasi perempuan untuk terus berinovasi dan adaptif menghadapi dinamika pembangunan, tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau yang menjunjung tinggi kebersamaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Melalui pertemuan ini, mari kita perkuat sinergi program dan solidaritas, sehingga menjadi energi positif dalam mendukung pembangunan di daerah masing-masing,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Ketua BKOW Provinsi Sumbar, Dianita Maulin Vasko menegaskan bahwa ISKADA menjadi ruang strategis dalam memperkuat sinergi lintas organisasi perempuan yang ada di Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyampaikan sejumlah kegiatan yangbtelah dilaksanakan BKOW untuk mendukung pem- bangunan daerah, termasuk penyaluran bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Solok.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Senada dengan itu Ketua DWP Provinsi Sumbar, Ny. Arimbi Arry menyebut pertemuan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia memaparkan berbagai kegiatan DWP, di antaranya peringatan HUT ke-26 melalui pelatihan content creator, senam massal dan talkshow kesehatan, serta penguatan kapasitas melalui digitalisasi pelaporan. Selain itu, DWP juga melaksanakan kegiatan keagamaan seperti buka bersama dan halal bihalal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ke depan, DWP Provinsi Sumbar masih akan melaksanakan sejumlah agenda sebagai upaya berkelanjut an dalam meningkatkan kualitas keluarga dan peran perempuan di Sumbar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui pertemuan ISKADA ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar organisasi perempuan di Sumatera Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keluarga berkualitas, masyarakat berdaya, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (adpsb/rmz/bud- RK)</div></div>

ISKADA Sumbar Memperkuat Sinergi Organisasi Perempuan Untuk Pembangunan Daerah

Realitakini.com-Solok Selatan Pertemuan Istri Kepala Daerah (ISKADA) se-Sumatera Barat (Sumbar) kembali digelar sebagai wadah memperkuat s...

Wabup Ahmad Fadly: Tanah Datar Terbuka Lebar bagi Investor Pro-Rakyat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTagk96FWp53x5b20zX18jNfbUM4mPvHtabWEdD2FCpqSKISp-Ma9C1Xsqh2jDFEv88a1VThRnemoMGXvc5clJrmlUyJmASkCRRTVfRdQnKX_X7NgwTUSZKTamdbdodTpRvN3A0eFEtE_QbrIbYtkEGNV-3-Qz8Of1hik3RqdVLT3-xknVBqNKZLrQcl2-/s716/IMG_20260409_212911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="716" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTagk96FWp53x5b20zX18jNfbUM4mPvHtabWEdD2FCpqSKISp-Ma9C1Xsqh2jDFEv88a1VThRnemoMGXvc5clJrmlUyJmASkCRRTVfRdQnKX_X7NgwTUSZKTamdbdodTpRvN3A0eFEtE_QbrIbYtkEGNV-3-Qz8Of1hik3RqdVLT3-xknVBqNKZLrQcl2-/w640-h640-rw/IMG_20260409_212911.jpg" width="640" /></a></div><div><br /></div><b>Realitakini.com Batusangkar </b><div><div style="text-align: justify;">– Pemerintah Kabupaten Tanah Datar secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap masuknya investor yang ingin menanamkan modal di wilayahnya. Komitmen ini bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan, memperkuat ekonomi daerah, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, S.Psi, saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran investor dari Koperasi Permata Mulya (KPM) di Aula Eksekutif Kantor Bupati, Rabu (8/4/2026). Pertemuan ini membahas rencana pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT PASCA untuk sektor agribisnis.</div><div><br /></div><div>Dorong PAD dan Lapangan Kerja</div><div style="text-align: justify;">Wabup Ahmad Fadly menyampaikan bahwa kehadiran investor sangat krusial dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis. Menurutnya, investasi ini tidak hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga membawa dampak sosial yang positif.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya tertarik dengan niat baik KPM yang akan memanfaatkan lahan di Nagari Sabu Andaleh, Kecamatan Batipuh. Selain fokus pada agribisnis, yang sangat menarik adalah adanya rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba. Kami sangat mendukung selama sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Wabup.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski menyambut baik, Wabup menekankan pentingnya aspek legalitas dan harmonisasi dengan masyarakat lokal. Pemerintah daerah akan melakukan pengkajian mendalam terkait perizinan dan meminta pihak investor melakukan sosialisasi kepada warga sekitar agar proyek ini berjalan lancar tanpa kendala sosial.</div><div></div><div style="text-align: justify;">Dalam paparannya, Manager KPM, Rudi Antoni, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan Pilot Project bertajuk Agroforestri Modern Triple Income. Proyek ini direncanakan berdiri di atas lahan potensial seluas 273 hektare, dengan tahap awal fokus pada pengembangan 100 hektare.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikut adalah poin-poin utama dari rencana investasi KPM:</div><div style="text-align: justify;">Komoditas Ekspor: Penanaman Kapulaga Hijau, Kopi Robusta Bagio, dan Avocado Hass.</div><div style="text-align: justify;">Tanaman Keras Berkelanjutan: Integrasi lahan dengan pohon Paulownia Hybrid dan Aren Kutim.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Integrasi Farming: Di tahun kedua atau ketiga, lahan akan dikembangkan menjadi kawasan peternakan dan pengolahan pupuk organik mandiri.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dampak Ekonomi: Diproyeksikan menyerap 45 tenaga kerja lokal dan berkontribusi pada PAD melalui PBB dan pajak usaha.</div><div><br /></div><div>Dimensi Sosial: Rehabilitasi dan Pemberdayaan</div><div style="text-align: justify;">Sisi unik dari investasi ini adalah integrasi antara bisnis pertanian dengan misi kemanusiaan. Dr. Kusman, selaku investor dari KPM, mengungkapkan bahwa sebagian lahan akan dialokasikan untuk pembangunan Rumah Puan Pulih Inklusif.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ini akan menjadi pusat rehabilitasi medis-sosial sekaligus pusat pemberdayaan perempuan bagi para penyintas narkoba dengan basis kegiatan bertani. Kami ingin mereka memiliki keterampilan hidup yang produktif sembari menjalani masa pemulihan," jelas Dr. Kusman.</div><div><br /></div><div>Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh:</div><div>Asisten Ekonomi dan Pembangunan: Ten Feri.</div><div>Tim TP4D: Abdul Hakim.</div><div>Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.</div><div>Kepala Bagian di lingkungan Setda Tanah Datar.</div><div></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap proyek ini dapat segera terealisasi sehingga mampu memberikan manfaat nyata, baik bagi lingkungan hidup maupun peningkatan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Batipuh dan sekitarnya. (MJ) </div><div><br /></div></div>

Wabup Ahmad Fadly: Tanah Datar Terbuka Lebar bagi Investor Pro-Rakyat

Realitakini.com Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap masuknya investor yang ing...

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi,:Ketidakpastian Ekonomi Global Dan Gejolak Geopolitik Telah Memberi Tekanan Serius Terhadap APBN

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwlJ0oGS9EJ1Lba-_XK48954clmhrLRrppT56QYS_qYov0PSOlY2bxdXUBUn1oc-IPMA3tOrknAYJgZr8rMG0FAbHRHtJ0NwqbOceC8TTBqGyrvuWzDO_dXpViDkcQnI3Yb_bXHEggYUYqkcTEtNA9RVcZnYlYvy-gAvDbcL6DAdWuglVE71PrqPwIkg4" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="309" data-original-width="500" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwlJ0oGS9EJ1Lba-_XK48954clmhrLRrppT56QYS_qYov0PSOlY2bxdXUBUn1oc-IPMA3tOrknAYJgZr8rMG0FAbHRHtJ0NwqbOceC8TTBqGyrvuWzDO_dXpViDkcQnI3Yb_bXHEggYUYqkcTEtNA9RVcZnYlYvy-gAvDbcL6DAdWuglVE71PrqPwIkg4=w640-h396-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Musrenbang RKPD 2027, Rabu (8/4/2026), sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, secara tegas mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa. Ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik telah memberi tekanan serius terhadap APBN, yang berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ruang fiskal kita semakin sempit. Ini menuntut kecermatan, inovasi, dan keberanian dalam mengambil terobosan kebijakan,” ujar Muhidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ditambahkannya, di saat bersamaan, Sumbar masih dibayangi kebutuhan besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis 2025. Dari total kerugian Rp33,5 triliun, kebutuhan ang garan pemulihan diperkirakan mencapai Rp22 triliun—angka yang menjadi tantangan berat bagi pe merintah daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kondisi ini membuat sinergi lintas sektor menjadi harga mati. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota hingga dunia usaha dan masyarakat diminta bergerak bersama untuk menjaga stabilitas pembangun an," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara nasional,RKP 2027 memasuki fase percepatan peletakan fondasi transformasi dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Selaras dengan itu, RKPD Sumbar 2027 mengusung tiga fokus utama: akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">" Arah ini akan diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian, transformasi ekonomi nagari, pengem bangan industri kecil, serta pariwisata berbasis budaya lokal," katanya.Namun, DPRD menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya pada program, tetapi juga pada kekuatan fiskal. Optimalisasi Pajak Air Permukaan menjadi sumber PAD sekaligus instrumen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, kemudian mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selain itu, kebijakan opsen pajak dinilai strategis untuk memperkuat hubungan fiskal antara provinsi dan daerah. Meski demikian, implementasi kebijakan ini menuntut integrasi data, digitalisasi sistem, serta pengawasan yang konsisten," ujarnya.Dari sisi belanja, DPRD menekankan pentingnya efektivitas anggaran. Setiap alokasi harus tepat sasar an dan berdampak nyata, terutama untuk pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi masyarakat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis nagari melalui Program Nagari Creative Hub, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tak kalah penting, penguatan ketahanan bencana dan perlindungan lingkungan menjadi agenda strategis di tengah meningkatnya potensi risiko bencana di Sumbar. RKPD 2027 harus menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami juga menegaskan bahwa, Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang im plementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat," harapnya.</div></div>

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi,:Ketidakpastian Ekonomi Global Dan Gejolak Geopolitik Telah Memberi Tekanan Serius Terhadap APBN

Realitakini.com-Padang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Musrenbang RKPD 2027, Rabu (8/4/2026), sebagai forum strategis untuk me...

Guna Membahas Potensi Strategis Peningkatan PAD Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat Menggelar Rapat Rutin

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgo12nFG22ZAGQaYf5RE1Jitd7olwXal-O8emQIAAXpYapq4CDVrfu0vdyForGZB1tjYv-wwNy4KJ5GTe3v8LVvqB0TN9cLFCTLhzOJ2IG7hKohe0At-bSduUclXrZzvuOOgN_8EHFBMSuSpCZraEPlpSs6bIsGlRmpUFVAErM-sxjRFib9XQougzPp02s" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgo12nFG22ZAGQaYf5RE1Jitd7olwXal-O8emQIAAXpYapq4CDVrfu0vdyForGZB1tjYv-wwNy4KJ5GTe3v8LVvqB0TN9cLFCTLhzOJ2IG7hKohe0At-bSduUclXrZzvuOOgN_8EHFBMSuSpCZraEPlpSs6bIsGlRmpUFVAErM-sxjRFib9XQougzPp02s=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </span></b><div><div style="text-align: justify;">Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat rutin guna membahas potensi strategis pening katan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui produksi pembenihan udang vaname di UPTD BPBALP Instalasi Sungai Nipah, Rabu (8/4), bertempat di ruang rapat khusus II DPRD Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, dan dihadiri oleh seluruh anggota tim ahli. Dalam pertemuan itu, berbagai aspek pengembangan sektor perikanan, khusus nya pembenihan udang vaname, menjadi fokus utama pembahasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diskusi yang berlangsung intens ini menyoroti pentingnya optimalisasi fasilitas dan sumber daya yang dimiliki UPTD BPBALP Instalasi Sungai Nipah sebagai salah satu sentra potensial dalam mendukung peningkatan produksi benih udang berkualitas. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita optimis upaya tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Sumatera Barat," ujar HM Nurnas.Selain itu, rapat juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, pe laku usaha, dan stakeholder terkait dalam mendorong pengembangan sektor perikanan yang berkelanjut an dan berdaya saing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran sektor perikanan sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui pembahasan ini, Tim Ahli DPRD Sumbar berharap dapat merumuskan rekomendasi konkret yang mampu meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD serta mendorong kesejahteraan masya- rakat pesisir di Sumatera Barat.(*-RK</div><div style="text-align: justify;">0</div><div><br /></div><div><br /></div></div>

Guna Membahas Potensi Strategis Peningkatan PAD Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat Menggelar Rapat Rutin

Realitakini.com-Padang Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat rutin guna membahas potensi strategis pening katan Pendapatan ...

Muhidi Serap Aspirasi Disabilitas Usai Musrenbang RKPD 2027.

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEib-6DpwGDLqrCIBuNPp-cqAdvxHUZ62OWWhC5Mss-T6HiJZ2ZScljKlIZTNFz-HBqM91-aft5ZHXMY6VPI7PM_cJ4PS8niAlZkFCggeMmTW6d6EsOO_6R7RAyJZPKuz-U684FxT_OBO4oLad2QIDxEzO1S-HNMiQQfSNCMjhSq54nyvignOSeB5RhMrVw" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEib-6DpwGDLqrCIBuNPp-cqAdvxHUZ62OWWhC5Mss-T6HiJZ2ZScljKlIZTNFz-HBqM91-aft5ZHXMY6VPI7PM_cJ4PS8niAlZkFCggeMmTW6d6EsOO_6R7RAyJZPKuz-U684FxT_OBO4oLad2QIDxEzO1S-HNMiQQfSNCMjhSq54nyvignOSeB5RhMrVw=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </span></b><div><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berdiskusi dengan perwakilan penyandang disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan singkat tersebut, Muhidi mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan terkait kebutuhan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi perhatian dan dikawal dalam penyusunan RKPD 2027 agar berpihak pada semua lapisan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Aspirasi yang disampaikan akan kita dorong masuk dalam perencanaan pembangunan, sehingga kebijak an yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Langkah ini menjadi bagian dari DPRD Sumbar untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan inklusivitas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat ( * RK)</div></div>

Muhidi Serap Aspirasi Disabilitas Usai Musrenbang RKPD 2027.

Realitakini.com-Padang Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berdiskusi dengan perwakilan penyandang disabilitas usai menghadiri Musy...

Pemprov Sumbar Resmi Terapkan Pola Kerja Skema Kombinasi, Setiap Jum'at ASN Pemprov WFH

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEZlnXiayvZThGhiv5s9xgjVOwC3D48SqO5Cm3i6IX7K9JPib-RzPks87hyNy29gC3_2ojIFI0-kS5t0zVaEE5o6bI0GdnfwOAcxrEFZjbPPsk8nHkCX6mSC2cs7VOXtUuWjJjYIufxtOtvRFcTZvBQi2cq_q0DbXBF9xCv0iJSiqDOA5gbSmUJ5XPL3E/s500/%20Asj.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEZlnXiayvZThGhiv5s9xgjVOwC3D48SqO5Cm3i6IX7K9JPib-RzPks87hyNy29gC3_2ojIFI0-kS5t0zVaEE5o6bI0GdnfwOAcxrEFZjbPPsk8nHkCX6mSC2cs7VOXtUuWjJjYIufxtOtvRFcTZvBQi2cq_q0DbXBF9xCv0iJSiqDOA5gbSmUJ5XPL3E/w640-h384-rw/%20Asj.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang</span></b></div></span></b><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menerapkan transformasi budaya kerja baru melalui skema kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan kebijakan ini bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Disamping menindaklanjuti arahan Mendagri, kebijakan transformasi ini juga diharapkan dapat mem buat birokrasi berjalan lebih efektif, efesien, dan berfokus pada dampak nyata untuk masyarakat," ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Rabu (8/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kebijakan tersebut, ASN di lingkungan Pemprov Sumbar melaksanakan WFH selama satu hari dalam satu minggu, yakni setiap hari Jumat, sementara hari kerja lainnya tetap dilaksanakan secara WFO. Mahyeldi menekankan fleksibilitas ini, harus diimbangi dengan tanggung jawab dan disiplin yang tinggi oleh setiap ASN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Fleksibilitas bukan berarti menurunkan kualitas kerja. Justru ini menjadi momentum untuk meningka tkan kinerja berbasis output,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur juga menggarisbawahi, dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN selama penerapan skema ini, pihaknya akan mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan e-office, tanda tangan elektronik, absensi digital, hingga sistem manajemen kepegawaian menjadi bagian integral dari transformasi ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Digitalisasi adalah kunci. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa bekerja lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus kita dorong,” tambah Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Mahyeldi memastikan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menjamin pelayanan tetap berjalan optimal tanpa penurunan kualitas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Jangan sampai ada keluhan karena perubahan pola kerja ini. Justru malah harus semakin baik, semakin responsif,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ada 12 kategori ASN Pemprov Sumbar yang dikecualikan dari kebijakan WFH ini dan tetap melaksanakan WFO, di antaranya :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya</div><div style="text-align: justify;">2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama</div><div style="text-align: justify;">3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</div><div style="text-align: justify;">4. Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)</div><div style="text-align: justify;">5. UPTD Laboratorium Lingkungan</div><div style="text-align: justify;">6. UPTD Persampahan dan UPTD Pengelolaan Limbah B 3 Medis pada Dinas Lingkungan Hidup</div><div style="text-align: justify;">7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</div><div style="text-align: justify;">8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</div><div style="text-align: justify;">9. Unit layanan kesehatan, yaitu: RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi; RSUD Prof.H.M.Yamin, S.H; RSJ Prof. HB. Saanin; RSUD M.Natsir; Rumah Sakit Paru Sumatera Barat; Rumah Sakit Mata Sumatera Barat, UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan; dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.</div><div style="text-align: justify;">10. SMA/ SMK/ SLB</div><div style="text-align: justify;">11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dan UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;</div><div style="text-align: justify;">12. UPTD Panti Sosial pada Dinas Sosial;</div><div style="text-align: justify;">13. Unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk pengurangan konsumsi energi dan biaya operasional kantor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk lebih hemat dan bijak dalam penggunaan anggaran, tanpa mengurangi kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam implementasinya, setiap pimpinan perangkat daerah diminta untuk menyusun rencana kerja harian ASN yang menjalankan WFH dengan target output yang jelas dan terukur. Sistem pengawasan dan pelaporan juga diperkuat melalui presensi digital dan pelaporan kinerja berbasis hasil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menutup keterangannya, Mahyeldi mengajak seluruh ASN menjadikan kebijakan ini sebagai langkah bersama dalam membangun birokrasi yang lebih modern dan berdaya saing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita ingin ASN Sumatera Barat menjadi teladan dalam perubahan, bekerja dengan niat ibadah, penuh tanggung jawab, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. InsyaAllah, dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkannya,” tutupnya. (adpsb/bud)</div></div>

Pemprov Sumbar Resmi Terapkan Pola Kerja Skema Kombinasi, Setiap Jum'at ASN Pemprov WFH

Realitakini.com-Padang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menerapkan transformasi budaya kerja baru melalui skema kom...

Kejar Pertumbuhan 6,9 Persen, Sumbar Dorong Pengoptimalan Hilirisasi Dan Investasi

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQcKzzxcgPgevE04CZe4uKyp9pGU84PiqDL_rAUZCtiSzKngkShrUIMqDQOYJkoVCTbHjkiov1VNyLJWIcCGCyWKK2ffS9jzz3EQlhfoMEqUKRPXK2SKviLAoIPoVBouK73C7jjuwYfl_Gd3iVFNKRlOAOWM5q8yW9HYHKWyfPYoJLjqVqzJHLyExUoYc/s500/%20SAy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQcKzzxcgPgevE04CZe4uKyp9pGU84PiqDL_rAUZCtiSzKngkShrUIMqDQOYJkoVCTbHjkiov1VNyLJWIcCGCyWKK2ffS9jzz3EQlhfoMEqUKRPXK2SKviLAoIPoVBouK73C7jjuwYfl_Gd3iVFNKRlOAOWM5q8yW9HYHKWyfPYoJLjqVqzJHLyExUoYc/w640-h384-rw/%20SAy.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9 persen pada periode 2026–2027 sebagai bagian dari kontribusi terhadap target nasional. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyebut strategi utama untuk mencapai target tersebut adalah melalui penguatan investasi dan hilirisasi ekonomi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita tidak bisa lagi bergantung pada konsumsi. Investasi harus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengungkapkan, struktur ekonomi Sumbar saat ini masih didominasi konsumsi rumah tangga lebih dari 50 persen, sementara peran investasi belum optimal. Padahal, nilai investasi telah menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp2,66 triliun pada 2022 menjadi Rp17,13 triliun pada 2025.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun demikian, tantangan muncul pada rendahnya penyerapan tenaga kerja. Karena peningkatan nilai nya masih didominasi investasi padat modal belum padat karya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita perlu mendorong investasi yang tidak hanya besar, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja ,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemprov Sumbar menargetkan nilai investasi di Sumbar akan terus bertumbuh secara konsisten mulai tahun 2026 hingga 2030, ditargetkan pada tahun 2027 mencapai Rp13,3 triliun dan meningkat hingga Rp18,8 triliun pada 2030. Pertumbuhan yang konsisten tersebut dapat menjadi mesin utama pemdorong kesejahteraan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Setiap daerah memiliki</div><div style="text-align: justify;">keunggulan dan potensi masing-</div><div style="text-align: justify;">masing yang jika disinergikan</div><div style="text-align: justify;">secara terintegrasi, akan</div><div style="text-align: justify;">mendorong perekonomian</div><div style="text-align: justify;">daerah naik ke level yang lebih</div><div style="text-align: justify;">tinggi, kita optimis untuk itu,”tegas Mahyeldi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Medrilzam juga menyarankan hal serupa kepada Pemprov Sumbar. Ia mendorong agar Sumbar mulai mengoptimalkan diversifikasi sumber-sumber ekonomi baru agar tidak bergantung pada aspek tertentu saja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, selama ini Sumbar masih terfokus pada aspek pertanian dan perkebunan dalam men dukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Bappenas menyarankan agar daerah tersebut mulai berani mencari sumber lain agar tidak bergantung pada pertanian dan perkebunan saja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita perlu melakukan diversifikasi (sumber ekonomi) yang lebih luas. Agar ekonomi Sumbar menjadi semakin tangguh," ucapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, Sumbar tidak boleh hanya memproduksi bahan-bahan mentah tetapi harus mulai mencip takan produk turunan. Selain mendukung hilirisasi yang digencarkan pemerintah pusat, langkah ini juga mendorong kemandirian daerah. (adpsb/nov/bud- RK)</div></div>

Kejar Pertumbuhan 6,9 Persen, Sumbar Dorong Pengoptimalan Hilirisasi Dan Investasi

Realitakini.com-Padang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9 persen pada periode 2...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama