Semakin maraknya pangan berbahaya yang beredar di tengah masyarakat, mendorong Pemko Padang melakukan upaya salah satunya membangun Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD). Melalui JKPD
diharapkan, semua stakeholder dapat bersinergi untuk meningkatkan keamanan pangan, yang nantinya masing-masing berperan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Pengawasan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, dengan tujuan melindungi masyarakat dari produk pangan yang mengandung bahan atau zat berbahaya dapat terlaksana dengan optimal. Demikian disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Fakri sewaktu mewakili wali kota saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang tahun 2018 di Ruang Abu Bakar Ja'ar Balaikota Padang, Kamis (13/12).
"Mari kita saling bersinergi menyikapi kondisi dan permasalahan ketahanan pangan di kota yang kita cintai ini," imbau Dian dihadapan peserta Rakor yang terdiri dari anggota Dewan Ketahanan Pangan, stakeholder terkait serta unsur lainnya itu.
Seperti diketahui, permasalahan ketahanan pangan di Kota Padang yang dihadapi saat ini cukup banyak dan beragam. Antara lain seperti tingginya tingkat pertumbuhan penduduk menyebabkan tingkat kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Lalu belum stabilnya harga pangan pokok terutama pada saat musim panen raya, panceklik dan menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN).
Tak hanya itu, konsumsi pangan masyarakat yang masih kurang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal juga menjadi masalah. Terlebih terdapatnya pangan yang beredar di masyarakat yang belum terjamin mutu dan keamanannya disertai terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan pangan yang beredar."Berdasarkan permasalahan tersebut juga diperlukan strategi dalam pencapaian pemantapan ketahanan pangan," cetusnya.
Strategi dimaksud kata Dian, seperti melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. Kemudian mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar. Kemudian mendorong peran swasta, masyarakat dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan sekaligus memberdayakan masyarakat agar dapat memecahkan permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi.
"Pada Rakor Dewan Ketahanan Pangan tahun 2018 ini tentunya diharapkan dukungan seluruh OPD agar dapat memperkuat sinergi program kegiatan demi mengatasi isu krusial pangan yang ada. Mari manfaatkan Rakor ini semaksimal mungkin untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dan membangun kerjasama dalam rangka membangun ketahanan pangan bagi masyarakat," ujarnya.
Plt Kepala Dinas Pangan Kota Padang Syahrial Kamat mengatakan, tujuan utama Rakor tersebut yaitu untuk mensinkronkan kebijakan dan kegiatan seluruh stakeholder terkait di bidang ekonomi untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi serta seimbang dengan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
"Pada Rakor ini kita menghadirkan beberapa pemateri. Diantaranya unsur Dinas Pangan Sumbar dengan materi pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Selanjutnya Balai Besar POM Padang membahas situasi
dan strategi dalam peningkatan pengawasan pangan jajan anak sekolah, dan Dinas Kesehatan Kota Padang terkait dampak mengkonsumsi pangan yang tidak aman bagi kesehatan," terang Syahrial.(David)
Tags:
Padang