Seluruh Fraksi DPRD Kota Padang, Setujui Ranperda Pertangung Jawaban APBD Tahun 2020

Realitakini.com- Padang

Rapat paripurna dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Padang beragenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2020. Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani itu pun diikuti para Wakil Ketua DPRD Padang bersama Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan anggota DPRD Padang. Di hadiri  lansung waliota Padan Hendr Septa .Selain itu juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang, stakeholder dan pimpinan OPD terkait baik langsung maupun virtual. di ruang sidang utama, Senin (21/06/2021).

Seluruh fraksi di DPRD Kota Padang menyatakan setuju terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Padang tahun anggaran 2020. Persetujuan itu disampaikan melalui rapat paripurna dewanKetua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan, meski semua Fraksi di DPRD Padang menyetujui Ranperda dimaksud. Namun sejumlah fraksi memberikan catatan dan saran terhadap sejumlah OPD di lingkungan Pemko Padang. Terutama OPD yang menghasilkan pendapatan di bawah target PAD yang ditetapkan.

“ DPRD  berharap agar pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap OPD yang masih rendah pencapai an PAD-nya, baik dinasnya, personalnya maupun kegiatannya,”ungkap Syafrial Kani.Sedangkan Wali Kota Padang Hendri  Septa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Padang atas disetujui nya  Hendri mengatakan, meski Ranperda tersebut telah disetujui, saya akan tetap menekankan kepada seluruh OPD untuk me nindaklanjuti catatan, saran dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD."Kepada semua pimpinan OPD terkait agar menyikapi masukan dan saran yang disampaikan 6 fraksi pada kesempatan ini. Kita tentu berharap, pelaksanaan APBD Kota Padang senantiasa dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan. Ini semua demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang yang kita cintai," tekan nya.Lebih lanjut pemimpin milenial itu memaparkan, terkait laporan keuangan sejatinya merupa kan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pemerintah daerah kepada masyarakat

"Dalam lapor an pertanggungjawaban yang kami sampaikan pada Ranperda ini memberikan gambaranr ealisasi keuangan dari kegiatan Pemko Padang selama tahun 2020 serta posisi keuangan per 31 Desember 2020," cetusnya.Diantara isi laporan itu ungkapnya, yaitu terdiri dari laporan realisasi anggar an, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan."Laporan tersebut telah di audit oleh BPK RI Perwakilan Sumbar. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK telah mem berikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemko Padang di tahun anggar an 2020, yang merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah," jelas Wako.

" Allamdulillah tahun ini yang kedelapan kalinya Pemko Padang menerima opini WTP, dimana tujuh kali diraih secara berturut-turut. Hal ini merupakan prestasi kita yang didukung penuh oleh DPRD Padang dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah," terang wako lagi.Lebih lanjut wako juga membeber kan beberapa hal yang telah dan terus dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan pengelolaan ke uangan daerah yang valid, akuntabel dan transparan

.Diantaranya penyajian laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah."Selanjutnya melakukan peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi keuangan daerah oleh semua SKPD. Begitu juga seiring meningkatnya komitmen semua elemen pendukung pelaksanaan administrasi keuangan daerah," imbuhnya.

Di akhir sambutan, Wako memaparkan sekaitan realisasi APBD Kota Padang TA 2020 yang terdiri dari total pendapatan dengan target sebesar Rp2,38 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp2,17 triliun atau 90,92 persen."Dari PAD Kota Padang TA 2020 ditargetkan sebesar Rp 664,27 miliar dengan realisasinya yaitu sebesar Rp 499,89 miliar atau 75,26 persen. Untuk penerimaannya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan serta PAD yang sah," pungkas wako mengakhiri.

Sementara itu Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan, meski semua Fraksi di DPRD Padang menyetujui Ranperda dimaksud, namun sejumlah fraksi memberikan catatan dan saran terhadap sejumlah OPD di lingkungan Pemko, terutama OPD yang menghasilkan pendapatan di bawah target PAD yang ditetapkan.

"Kita minta Pemko Padang menindaklanjuti semua catatan yang diberikan agar pelaksanaan APBD Kota Padang terus berjalan optimal dan sesuai harapan. Ini semua adalah demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Padang," harapnya.(w/s)