Menurut
Supardi, besar ketergantungan dari dana transfer. Maka didorong kepada daerah
meningkatkan kemampuan daerah, agar tidak terjadi ketergantungan daerah kepada
pemerintah pusat.
“Perubahan tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja maka pemerintah daerah juga dituntut untuk bisa berbenah lantaran kebijakan ini bisa sangat mempengaruhi kapasitas mereka dalam penyelenggara an pembangunan sebagaimana telah disusun dalam APBD,” ujar Supardi. Lanjut Supardi akrab disapa Guru ini , kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
“Kebijakan dana
transfer ke daerah sangat penting untuk kebijakan penyusunan APBD tahun 2022.
Besar ketergantungan dari dana transfer. Maka didorong kepada daerah
meningkatkan kemampuan daerah, agar tidak terjadi ketergantungan daerah kepada
pemerintah pusat,”ujar Supardi.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pekerjaaan undang- undang merupakan kinerja bersama DPR RI dan Pemerintah.“Pembahasan UU diperlukan kompleksitas dan mencapai target Prolegnas,” ujar Puan Maharani
Menurut Puan Maharani, DPR RI memastikan pemerintah untuk hadir dalam penanganan pandemi covid-19.“Meningkatkan vaksinasinasi, Trecing, treatmen dan testing dan pengawasan orang asing masuk ke Indonesia di masa PPKM di Indonesia,” ujar Puan
Puan Maharani juga mengatakan ," pihaknya mendorong pemerintah memberikan pelayanan kesehatan, perekonomi an dan perizinan tetap berjalan baik sesuai protokol kesehatan.Dikatakan Puan Maharani, pihaknya men desak kepada pemegang kebijakan di daerah untuk memberikan contoh baik dalam menghentikan pe nyebaran Covid-19.
“Pengawasan keuangan Negara, tata kelola obat, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan lain sebagainya dalam pemulihan ekonomi,” ujar Puan.Lanjut Puan Maharani, pihaknya mendorong setiap personil aparat keamanan memberikan contoh humanis dalam penanganan pandemi covid-19 di Indonesia.
“Kita akan
sinergikan dan kolaborasi diperlukan bersama masyarakat dunia dalam penanganan
pandemi Covid-19 berakibat terjadi kemiskinan dan kelaparan meningkat, maka
delegasi mementingkan ke sejahteraan masyarakat, agar tidak terjadi kolonialisme
baru,” ujar Puan Maharani.
Dikatakan Puan,
diperlukan berbagai antisipasi fiskal dalam tahun 2022, karena pendemi covid-19
tidak berkesudahan. Angka kemiskinan meningkat di Indonesia, karena pandemi
Covid-19. DPR RI men dukung langkah pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2020.
“Rakyat
membutuhkan perlindungan kesehatan dan perekonomian dari pemerintah. DPR RI
mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memberikan upaya perlindungan
kesehatan kepada masyarakat di tengah pandemi. Kuartal III 2021 pertumbuhan
ekonomi akan tertekan, karena dampak diberlakukan PPKM,” ujar Puan.
Pertumbuhan ekonomi global dari IMF memproyeksikan 4, 9 persen dengn pandemi
Covid 19 diperkiran pertengahan 2022 belum akan berakhir berdasarkan kajian WHO.
“Dinamika dunia
Internasional akan terjadi kenaikan harga minyak dunia, seiring keinginan
pertumbuh an ekonomi global.Pemerintah diminta tingkat pendapatan daerah ,
memberlakukan perluasan sistim pajak, serta penggalian perpajakan, pengelolaan
aset, penerimaan deviden negara dan pelayanan pajak digital sesuai dengan UU,”
ujar Puan
Dijelaskan Puan, kekuatan Nasional untuk bergotong royong dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar pemulihan ekonomi kembali membaik.
Presiden RI Jokowi mengatakan, di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru, merupakanfondasi untuk membangun Indonesia Maju.“Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era Revolusi Industri 4.0 ini, agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif,” ujar Jokowi
Lebih lanjut Jokowi, mengatakan," adanya Pandemi Covid-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan.
“Selama satu
setengah tahun diterpa pandemi, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam
perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan
nasional kita,” ujar Jokowi.
Lanjut Jokowi, Kesadaran, partisipasi, dan kegotongroyongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi.“Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi,” ujar Jokowi.(*wrk)