Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Dodi Hendra naik pitam, Senin (2/8/2021), ketika dirinya menemukan Rumah Dinas (Rumdis) yang biasa di pakai untuk melakukan kegiatan bertemu dengan masyarakat, ataupun dengan tamu lainnya dalam rangka menerima masukan dan menyerap aspirasi tiba-tiba digembok.
Tidak hanya rumah dinas yang digembok, Dodi Hendra juga menduga Sekretaris DPRD Kabupaten Solok juga menyuruh pulang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas yang biasanya memberikan pelayanan dan kebersihan di Rumdis tersebut.
"Ini benar-benar Zolim, hari ini Senin 2 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 WIB saya akan melakukan pertemuan dengan kawan-kawan wartawan dan juga masyarakat, tapi inilah yang terjadi, rumah dinas saya digembok," papar Dodi Hendra.
Dodi Hendra mengatakan, dia mencoba menghubungi pihak Sekretariat DPRD mulai dari Kasubag Rumah Tangga dan Kabag Umum DPRD, akan tetapi mereka tidak menjelaskan alasan kenapa Rumah Dinas tersebut digembok.
"Sudah kita hubungi semua, mulai dari Kasubag Rumah tangga sampai Kabag Umum, mereka tidak mau menerangkan. Mereka beralasan karena Tenaga Harian Lepas (THL) diistirahatkan," ucap Dodi Hendra.
Disampaikan Dodi Hendra, ia mengaku kecewan dan dizolimi, sebab tidak hanya kewenangannya di DPRD saja yang diganggu, namun juga fasilitas jabatan yang diamanahkan kepadanya juga turut diganggu.
"Ini sangat zolim sekali. Memang saat ini sedang ada permasalahan dengan Bupati Solok, tapi tidak boleh juga mereka yang ASN ikut terpancing dalam urusan ini, saya berharap ASN tetap berpijak pada aturan yang berlaku sebagai penggerak roda pemerintahan," katanya.
Dikatakan Dodi Hendra, ia akan membuat surat terbuka kepada Gubernur Sumbar, Mendagri, Komisi ASN serta KPK dan BPK untuk turun ke Kabupaten Solok dalam menanggapi permasalahan ini.
"Segera, kita akan buat surat kepada Komisi ASN, Gubernur, Mendagri, KPK dan BPK. Kita ingin semuanya bisa turun dan melihat berbagai persoalan di Kabupaten Solok ini," tutupnya. (Syafri)
