DPRD Kabutaen Blitar Gelas Rapat Paripurna Bahas Dua Agebda RAPBD 2022


Realitakini.com-Blitar 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar RapatParipurna membahas dua agenda, Jumat (26/11/2021) malam. Kedua agenda itu, pertama, pem bacaan keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda Kabupaten Blitar tahun anggaran 2022.

Untuk agenda kedua, penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2022 dilanjutkan dengan persetujuan.


 
Rapat Paripurna yang diselenggarakan di ruang rapat kerja DPRD Kabupaten Blitar itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito didampingi Wakil Ketua DPRD, H. Abdul Munib, SIP, Susi Narulita K.D, SIP, Mujib, SM, juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Tampak hadir Bupati Blitar Rini Syarifah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Izul Marom, staf ahli, asisten dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Blitar.

“Paripurna pada malam hari ini membahas dua agenda, pertama penyampaian Propemperda untuk tahun 2022, ada sekitar 18 Ranperda yang nanti akan dibahas di tahun 2022, salah satunya termasuk ada lahan pertanian berkelanjutan,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito kepada awak media usai paripurna.

Untuk agenda kedua, sambungnya, per setujuan APBD, jadi setelah APBD dibahas, kemudian Banggar menyampaikan laporannya dan disetujui untuk menjadi Perda. Selanjutnya,nanti akan di bawa ke gubernur Jatim untuk dilakukan evaluasi."jelasnya. 

Lebih lanjut dikatan secara umum APBD kabupaten blitar terjadi defisit,dikarenakan berbagi hal seperti,penangangan covid, pemulihan ekonomi,juga ada kewajiban kewajiban mandat dari pusat yang memang harus di anggarkan mulai pendidikan yang harus 20 persen,kesehatan,jugaP3K yang sekarang dilakukan rekrutmen yang anggar annya harus disiapkan di tahun 2022 men datang. 

"Manakala nanti selesai pemberkasan dan proses,SK turun,maka saat itu juga anggaran untuk gajinya juga harus disiap kan ,"kata nya. 

Disamping itu,juga ada usulan Asosiasi pemerintah desa(APD)terkait kenaikan ADD dari awalnya 10 persen menjadi 12 persen .selanjutnya,untuk menyiapkan anggaran dalam rangka pembangunan lintas selatan ,termasuk untuk menyiapkan lahan kurang lebih 28 milyar.

Kemudian,sambungnya,soal surat keterang an tidak mampu(SKTM)yang dianggarkan 5 milyar, bagi masyarakat kabupaten blitar yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan beasiswa pendidikan yang dianggarkan kurang lebih sama 5 milyar. 

,"Harapannya,muda mudahan evaluasi dari gubernur nanti secepatnya terealisasi ,se hingga APBD segera berproses,juga diharap kani kedepan penyerapanya juga lebih baik dari pada tahun sebelum nya ,"imbuhnya.(edy).

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama