Realitakini.com-Blitar
Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) melakukan aksi unjuk rasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar kamis (06/01/2122) Unjuk rasa terkait dengan adanya dugaan pungutan di sekolah dasar maupun SMP. Aksi demo ini juga mendapat kan penjagaan ketat dari aparat kepolisian.
Ketua GPI Joko Prasetyo mengatakan bahwa dari hasil temuan yang ada dilapangan. Masih banyak adanya pungutan yang dilaku kan oleh sekolah dengan memakai kedok sumbangan. Tidak hanya sekolah juga akan mempersulit siswa jika sumbangan itu tidak dibayar.
"Joko juga mengatakan bahwa ada dugaan bahwa pengangkatan kepala sekolah SD tidak sesuai dengan aturan. Karena ada guru yang tidak bersertifikat diangkat menjadi kepala sekolah.
“Kami tidak ingin dunia pendidikan dijadi kan ladang bisnis bagi orang orang yang saat ini memanfaatkan kesempatan.” Kata Joko.
Setelah berorasi di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, untuk 10 orang perwakilan disuruh masuk kedalam ruang kantor kemudian diminta untuk menyampaikan aspirasinya dan Perwakilan tersebut ditemui oleh Kepala Dinas Pendidi kan Luhur Sejati, Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso dan pihak kepolisian serta kejaksaan.
Dalam audiensi terkait dengan masalah pendidikan, pertanyaan yang disampaikan oleh perwakilan massa unjuk rasa tersebut terkait dengan berbagai pungutan sekolah yang dikemas dalam bentuk sumbangan, pengangkatan kepala sekolah serta terkait dengan maraknya dugaan bisnis LKS dan alat tulis yang dilakukan oleh kolega Bupati Blitar.
Kepala Dinas Pendidikan Kab Blitar, Luhur Sejati mengatakan bahwa adanya informasi pungutan yang ada di sekolah SD dan SMP tersebut, pihaknya akan menelusuri kebenar an itu. Sedangkan untuk masalah pe ngangkatan kepala sekola yang belum ber sertifikat tersebut. Luhur menjelaskan bahwa saat ini memang kekurangan kepala sekolah sehingga sebanyak 150 orang dan harus segera dilaksanakan agar pembelajar an sekolah SD bisa tetap berlangsung." Kata Luhur
Menanggapi terkait dengan profesionalitas pengangkatan, Luhur menjelaskan bahwa semuanya sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan.
Sementara itu di tempat yang sama Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso memberikan jawaban saat audiensi bahwa jika memang terjadi pemungutan ataupun sumbangan yang memberatkan kepada siswa SD dan SMP untuk memberikan info tersebut me lalui gawai pribadinya yang nanti akan ditindak lanjuti." Tegas Wabup Blitar.
Secara tegas Rohmat Santoso Wabub Blitar memberi pesan kepada 10 perwakilan unjuk rasa bahwa Jika memang di temukan pungutan tersebut maka silahkan japri ke saya untuk di tindak lanjuti,”ujar Wabup.(edy)
Tags:
Jatim