Hal itu dikemukakan Suwirpen Suib Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga politisi
Demokrat dihadap an masyarakat di salah satu RT di Kelurahan Pampangan, Kota
Padang, saat lakukan reses perorangan anggota DPRD Sumbar ke daerah
pemilihannya, Rabu sore (16/2/22).
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib meminta pemkab dan pemko untuk lebih teliti dan cermat dalam lakukan pendataan masyarakat yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).Pasalnya, informasi yang dia dapat, menyebutkan banyak dalam penyaluran program itu tidak tepat sasaran.
Ia menyebut, salah sasarannya penyaluran PKH itu akibat salah pendataan oleh
petugas yang mendata di lapangan dan juga adanya kesalahan dalam menginput
data.Misalnya bagi keluarga yang sudah mampu, masuk dalam data penerima PKH,
mestinya tidak dibolehkan lagi menerima PKH maupun bantuan sembako, KIS dan
lainnya.Jadi, lanjut Suwirpen, harus diperbarui lagi datanya, tidak bisa lagi
menggunakan data penerima PKH yang lama.
" Petugas yang melakukan pendataan calon penerima PKH harus lebih
serius, jangan asal jadi karena ini
amanah masyarakat yang diputar balikan karena kepentingan seseorang,"
tegas Politis Demokrat Sumbar ini
Selain mengulas masalah PKH, saat reses perorangan itu, Suwirpen juga
menyalurkan sembako murah bagi warga setempat. Sembako murah yang diperuntukan
bagi masyarakat itu antara lain telur, beras 5 liter, minyak goreng (migor) 4
liter, dan gula 2 kg.
"Bila dikonversikan, harga sembako yang dibagikan masyarakat Pampangan
ini seharga Rp200 ribu. Namun masyarakat bisa mendapatinya dengan harga Rp100
ribu, karena sembako yang disediakan untuk masyarakat itu sudah disubsidi
separuhnya melalui dana pokir saya," ujar Suwirpen.
Sementara itu, salah seorang , warga setempat menyampaikan program PKH bagi
warganya sangat diharapakan, mengingat warga di RT itu umumnya bekerja sebagai
buruh harian lepas.