Bupati Pesisir Selatan Terus Berupaya Tuntaskan Anak Putus Sekolah

Realitakini.com-Painan 
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terus berupaya menuntaskan angka anak putus sekolah diseluruh wilayah 'Negeri Berjuluk Sejuta Pesona' ini.Bupati Rusma Yul Anwar mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan upaya melakukan pendataan dan hasilnya sementara mencatat 5.988 orang anak keluarga miskin di Pessel tidak bersekolah.

"Mengenai anak putus sekolah dan hasilnya sementara kami temukan sebanyak 5.988 orang," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Musrenbang di Kantor Perencanaan Penelitian dan Pembangun an (Bapetlitbang) Selasa (15/3/2022).

Data itu juga selaras dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Pessel sebanyak 5.988 ribu lebih anak yang putus sekolah."Itulah tugas kami akan berupaya semaksimal munkin untuk melakukan pendataan kembali sesuai data BPS," tuturnya.

Ia berharap, agar semua stakeholder bisa bekerjasama dalam bentuk koordinasi data yang ada, seperti Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapetlitbang) Pessel, Dinas Sosial dan PMD, Kecamatan dan Nagari.

Sebab ini bagian dari program Bupati dan Wakil Bupati Takalar, untuk penuntusan Wajib Belajar dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Takalar."Pastinya kami berharap dan menargetkan di tahun 2022-2023 mendatang berhasil menuntaskan anak putus sekolah itu," ujarnya lagi.

Ia menjelaskan, faktor pendidikan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas kerja.Seiring itu, kebutuhan mendasar dalam mewujudkan visi daerah tidak saja dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana fisik. Tapi juga melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Dua hal itu dilakukan secara bersamaan agar kualitas SDM masyarakat Pessel secara umum benar-benar bisa tercapai sesuai visi-misi daerah. 

"Untuk tahap awal, kita telah menggratiskan biaya pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP itu diluncur kan pada tanggal 2 Mei 2021 lalu, dengan besar anggaran yang digelontorkan melalui APBD Rp2,7 miliar , dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp5,4 miliar selama satu tahun," jelasnya.

Mantan Wakil Bupati itu, menjelaskan bahwa pendidikan gratis tersebut adalah realisasi dari visi setelah terpilih menjadi Bupati Pessel, sebagaimana tertuang dalam visi-misi janji politiknya saat kampanye Pilkada 2020, lalu.Rusma memang menargetkan angka rata-rata lama sekolah pada 2026 nanti masuk pada 5 besar dari 19 kabupaten/kota di Sumatra Barat (Sumbar).

"Program pendidikan gratis merupakan salah satu upaya untuk menuntaskan anak putus sekolah, di samping untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi penerus bangsa yang berakhlak dan beriman. Makanya ini menjadi prioritas utama bagi kami," ungkapnya.

Menurutnya, pendidikan gratis di Pesisir Selatan disebut dengan tagline Pendidikan ‘Tacelak’, yaitunya Tangguh, Cerdas dan Berakhlak, yang dalam kamus Minang-Indonesia, Tacelak berarti terlihat jelas atau memiliki daya tarik.

Adapun makna Tangguh, lanjut bupati, bermakna sukar dikalahkan, andal dan berdaya saing. Tak hanya regional, tapi juga nasional dan internasional. Cerdas, dalam artian sempurna perkembangan akal budi nya untuk berpikir. Tajam pemikirannya untuk berpikir dan memiliki nilai-nilai kreativitas yang tinggi. Sedangkan Berakhlak bermakna memiliki budi pekerti yang luhur, dengan dasar keimanan.

"Saya berharap ini harus menjadi cita-cita dan semangat bersama. Karena mendapatkan jaminan pendidikan merupakan hak bagi semua warga yang semestinya harus diakomodir dari sejak lama," ucapnya.

Ia menjelaskan, untuk tingkat SMA/SMK akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab perkiraan dana yang dibutuhkan untuk menjangkau semua tingkatan, mulai dari SD hingga SMA/SMK mencapai Rp 16 miliar.

"Program pendidikan gratis melalui alokasi anggaran sebesar Rp5,4 miliar untuk 1 tahun yang sudah digunakan sebesar Rp2,7 miliar sejak Juni 2021 lalu itu adalah untuk menyubsidi kekurangan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari APBN. Ternyata ini sangat membantu, sebab sekarang tidak ditemui lagi anak usia 15 tahun yang putus sekolah di daerah ini," tuturnya lagi.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama