Realitakini.com-Blitar
DPRD Kota Blitar memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan kinerja Pemerintah Kota Blitar melihat dari pelaksanaan APBD 2021. Disampaikan dalam rapat paripurna persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertang gungjawaban Pelaksanaan ABPD Tahun Anggaran 2021 yang digelar Jumat (24/6/2022).
Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim mengatakan rekomendasi diberikan DPRD ini memberikan sejumlah penekanan dari hasil evaluasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pasalnya rapat paripurna ini di dahului hasil evaluasi BPK untuk selanjut nya dirembukkan bersama dewan untuk menemukan saran perbaikan.
“Penekanan dari kami yang krusial yaitu dana bergulir dari tahun ke tahun yang menjadi temuan karena memang belum terselesaikan. Kalau gak salah sejak tahun 2017 hingga 2018 dana bergulir dari dinas koperasi sampai saat ini belum bisa tertagih ,” ungkap Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim kepada awak media usai memimpin rapat.
Syahrul meminta agar Pemerintah Kota Blitar segera melakukan penyelesaian dari apa yang telah disampaikan DPRD. Agar mencari asal mula permasalahan untuk dicarikan solusi pemecahannya.
“Kita sampaikan untuk bisa segera diselesai kan. Namun kalau ternyata juga tidak bisa karena memang syarat-syarat penyelesaian atau istilahnya pemutihan, tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu misal yang bersangkutan meninggal dunia ataub pailit harus ada penetapan pengadilan dan lain sebagainya. Untuk segera dipenuhi syarat itu agar tidak jadi catatan lagi,” ujarnya.
Bila catatan-catatan DPRD tidak segera ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin pada tahun mendatang bisa menjadi temuan BPK kembali. Hal ini pun mempengaruhi dari rapor penggunaan keuangan pemerintah.
“Akibatnya capaian Kota Blitar tidak maksimal hanya 92 persen, karena ada yang nggandol di masalah itu,” sebutnya.
Syahrul menambahkan selain dana bergulir tersebut ada catatan lain yang krusial antara lain terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Blitar. Di sini ada Bank Artha Praja dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar.
“Kalau PADA sudah ada perkembangan baik meski belum maksimal. Kalau BPR Artha Praja harus dimaksimalkan lagi,” tegasnya.
Sementara Walikota Blitar Santoso memberi kan tanggapannya terkait beberapa rekomendasi diberikan DPRD. Pihaknya bakal segera menyampaikan hasil rekomendasi yang telah disetujui bersama kepada Gubernur Jawa Timur untuk dimintakan evaluasi.
“Kamis sudah memberikan tanggapan terhadap beberapa yang direkomendasi dewan. Kami segera kirim hasilnya ke gubernur untuk evaluasi dan segera ditetap kan menjadi perda,” kata Walikota Santoso.
Selanjutnya, Berkas persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD Tahun Anggaran 2021 dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur. Hasil evaluasi dari gubernur maksimal selesai dalam 14 hari kerja dan bisa disahkan menjadi Perda Kota Blitar.(edy)
Tags:
Jatim