Rapat Paripurna DPRD, Bupati Sampaikan Nota Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022



Realitakini.com TanahDatar                               -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap Ranperda Perubahan APBD Tanah Datar Tahun 2022, Jum'at (02/09/2022) di Aula Rapat Kantor DPRD setempat.

Dihadiri Bupati Eka Putra, rapat paripurna dipimpin ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt Bungsu, SE didampingi Wakil ketua Saidani dan Anton Yondra serta Anggota DPRD. Dan turut serta dalam rapat tersebut Forkopimda, Sekda Iqbal Rama Dipayana, Staf Ahli, Asisten, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi menyampaikan bahwa agenda rapat hari ini dengan agenda nota penjelasan bupati terhadap ranperda Perubahan APBD tahun 2022

"Setelah mendengarkan nota penjelasan Bupati, pembahasan akan dilanjutkan pembicaraan sesi II Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar  Tahun  Anggaran 2022 pada Senin mendatang," ujarnya.

Bupati Tanah datar Eka Putra  dalam sambutannya menyampaikan enyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, merupakan kerangka kebijakan yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat, tertuang dalam perubahan pendapatan, perubahan belanja, dan perubahan pembiayaan.

"Nota keuangan dan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar  Tahun  Anggaran 2022 disusun berdasarkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah yang telah disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi," sampai Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam sidang paripurna DPRD, Jumat (2/9) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar setempat.

Bupati juga menyampaikan, bahwa rancangan perubahan ini juga disesuaikan dengan penyusunan Ranperda Perubahan APBD tahun Anggaran 2022, berpedoman pada pokok-pokok kebijakan yang mendasar, seperti perubahan kebijakan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta perubahan kebijakan belanja daerah.

Eka Putra menjelaskan, pendapatan daerah pada Ranperda Perubahan APBD diperkirakan sebesar Rp1.182.403.656.526,00  terjadi penambahan sebesar Rp 21.575.400.718,00 atau 1,86% dibandingkan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.160.828.255.808,00.

Dikatakan Eka Putra, pendapatan daerah sendiri merupakan komponen dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya.

“Dalam rinciannya, Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp124.394.142.650,00 secara umum terjadi penambahan sebesar Rp7.465.918.432,00 atau (6,39%) dibandingkan APBD 2022.,” jelasnya.

Sedangkan, anggaran belanja daerah pada Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2022 ini sebesar Rp.1.283.901.245.671,27 terjadi kenaikan sebesar Rp.71.771.330.788,27 atau 6% dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.212.129.914.883,00.

Bupati juga sampaikan, dalam rangka pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien dan mengakomodir penyesuaian perkembangan asumsi kebijakan Umum Anggaran (KUA), maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2022 masih mengutamakan  belanja untuk pemulihan ekonomi daerah terdampak pandemi covid-19, program prioritas dan program unggulan daerah dan belanja diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, serta mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk urusan pemerintah daerah diantaranya belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan penyediaan pelayanan publik.

Diakhir penjelasannya, Bupati  berharap agar Ranperda perubahan APBD ini dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (**)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama