Rapat Paripurna DPRD, Jawaban Bupati Tanah Datar Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Tahun 2023

Realitakini.com Tanah Datar     
                        -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Jawaban Bupati Tanah Datar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tanah Datar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna, Jum'at (11/11/2022) di ruang rapat utama DPRD setempat dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra, langsung dihadiri Bupati Eka Putra dan Wakil Bupati Richi Aprian bersama Sekda Iqbal Ramadi Payana, Asisten I, II dan III, para staf ahli Bupati, kepala OPD, Kabag dan Kabid di lingkungan Setda serta undangan lainnya.

Bupati Eka Putra yang kemudian dilanjutkan Wabup Richi Aprian dalam penyampaian jawabannya diawali dari Fraksi PPP, kemudian Fraksi Demokrat, Fraksi Pernjuangan Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Hanura dan Fraksi Nasdem.

Menjawab pertanyaan Fraksi PPP tentang berapa persen target capaian RPJMD dan Progul Pemerintah Daerah Tahun 2023, Bupati menjelaskan capaian tersebut disesuaikan dengan target pada dokumen RPJMD Tanah Datar Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021 dan Roadmap Pelaksanaan Program Unggulan yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022.

Kemudian Eka juga menjawab pertanyaan tentang berapakah rancangan/perkiraan defisit APBD 2023 dan langkah persiapan apa yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait adanya isu resesi ekonomi tahun 2023.

"Dapat dijelaskan bahwa rancangan/perkiraan defisit pada rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp150.025.375.100. Dan terkait isu akan adanya resesi ekonomi tahun 2023, tentu perlu menyusun langkah-langkah penanggulangan sehingga dapat meminimalisir dampaknya terhadap perekonomian masyarakat," sampainya.

Bupati kemudian menjawab pertanyaan tentang apakah dalam APBD 2023 mengakomodir Progul peningkatan dana operasional KAN, LKAAM, bundo kandung dan organisasi keagamaan, dan berapa besaran  peningkatan dari tahun sebelumnya.

"Untuk Progul peningkatan dana operasional KAN, LKAAM, bundo kandung dan organisasi keagamaan tahun 2022 dianggarkan Rp.623 juta, sedangkan pada Ranperda Tahun 2023 dianggarkan Rp.757 juta atau terjadi kenaikan 22%," kata Eka.

Kemudian pertanyaan tentang upaya dan langkah serta kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, dijelaskan Bupati Eka, telah dilakukan upaya dan langkah pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah retribusi daerah, kemudian meningkatkan pelayanan pajak dan pemutakhiran data wajib pajak, melakukan pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah," terangnya.

Selanjutnya Bupati Eka juga menerangkan sejauh mana kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak tahun 2023 dan menjawab isu akan dilakukan penundaan sementara Pilwana Serentak.

"Anggaran pelaksanaan Pilwana Serentak telah dialokasikan pada RAPBD Tahun Anggaran 2023. Terkait isu penundaan, sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari Pemerintah Pusat, kita akan terus berkoordinasi. Jika ada pemberitahuan moratorium tersebut sudah dikeluarkan, maka proses dan tahapan pilwana serentak tahun 2023 akan disesuaikan dengan kebijakan tersebut," ujarnya.

Jawaban Bupati Tanah Datar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD yang disampaikan bergantian Bupati Eka Putra dan Wabup Richi Aprian setebal 38 halaman menjawab secara gamblang pertanyaan 8 fraksi yang selanjutkan akan dilaksanakan sidang lanjutannya seminggu mendatang. (Prk/M)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama