Realitakini.com - Padang Panjang. Wali Kota Padang Panjang², H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menerima penghargaan Kategori Penggera...
Realitakini.com - Padang Panjang.
Wali Kota Padang Panjang², H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menerima penghargaan Kategori Penggerak Koperasi Madya dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) atas kiprahnya dalam membangun koperasi di Kota Padang Panjang.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita yang diterima Wako Fadly pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-76 di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Ahad (23/7).
Fadly mengatakan, penghargaan itu merupakan bentuk apreasiasi pemerintah terhadap insan koperasi di Tanah Air. Menanggapi pemberian penghargaan tersebut, dikatakan Fadly, kunci utama strategi pengembangan koperasi dan UKM adalah dengan kebersamaan dan gotong-royong.
“Kita mendapatkan penghargaan dari Dekopin karena kita memang sedang melakukan revitalisasi koperasi yang ada di Kota Padang Panjang menuju koperasi syariah. Apalagi Padang Panjang pada 2020 lalu sudah di-launching sebagai Kota Koperasi Syariah oleh Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan visi dan misi kami sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang,” tutur Fadly.
Ia mengatakan, dengan penghargaan tersebut pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan koperasi di Padang Panjang
“Penghargaan ini tidak semata untuk saya pribadi, tetapi ini penghargaan untuk para penggerak koperasi. Mulai dari unsur dinas, UMKM, juga masyarakat Padang Panjang,“ ungkapnya.
Dikatakannya lagi, beberapa program kegiatan yang sudah dilakukan untuk memajukan koperasi di Padang Panjang menuju koperasi syariah yaitu pendampingan koperasi syariah dari 2019 sampai sekarang. Sudah ada sekitar 36 koperasi yang dilakukan secara bertahap.
“Intinya dengan berdayanya koperasi dan makin kuatnya UKM, kami meyakini ini akan menjadi salah satu pemantik dari pertumbuhan ekonomi di Padang Panjang,” ucapnya.
KLA Kategori Utama
Sementara penghargaan bergengsi lainnya di tingkat nasional, Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) atas komitmennya mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Penghargaan ini diserahkan Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga kepada Wakil Wali Kota, Drs. Asrul di Padma Hotel Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/7) malam.
Wawako Asrul yang turut didampingi Kepala Bappeda selaku Ketua Gugus Tugas KLA, Rusdianto, SIP, M.M, Kadis Sosial PPKBPPPA, Drs. Osman Bin Nur, M.Si dan pengurus Forum Anak Kota Padang Panjang, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan dari Kemen PPPA ini. Penghargaan ini dinilai meningkat dari tahun sebelumnya yang memperoleh KLA Kategori Nindya dan saat ini berhasil memperoleh Kategori Utama.
"Alhamdulillah, meningkat dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan Pemko bersama stakeholder benar-benar hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga diapresiasi Pemerintah Pusat melalui Kemen PPPA," ujar Asrul.
Ia berharap komitmen mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak terus ditingkatkan. "Pemenuhan hak anak harus terus kita tingkatkan. Semoga tercipta generasi emas yang membawa kemajuan bangsa ini," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri PPPA yang akrab dipanggil Bintang Puspayoga ini mengatakan, mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara umum, anak memiliki empat hak dasar. Yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak partisipasi.
"Isu-isu yang melingkungi anak sangat kompleks dan multisektoral. Lintas sektoral menjadi sangat esensial dan menjadi syarat terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak," katanya.
Dikatakannya lagi, KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha.
Lebih lanjut Bintang mengatakan, dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia menjadi lebih kuat setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. KLA yang diamanatkan oleh UU Pemerintah Daerah sehingga diharapkan menjadi prioritas dalam Pemerintah Daerah.
Kementerian PPPA, ujarnya, memberikan apresiasi kepada daerah yang menerima penghargaan KLA.
"Segala upaya dan kerja sama telah diberikan, semoga penghargaan ini tidak hanya sebagai tujuan akhir tetapi sebagai penyemangat untuk melindungi anak di daerah masing-masing," tuturnya.
Dia berharap Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan dapat menjadi inspirasi, membagikan praktik-praktik baik kepada daerah lain dengan bergandengan tangan bersinergi, berkolaborasi. Pemangku kepentingan menciptakan lingkungan positif, sportif dan ramah anak. (*)
COMMENTS