Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar mengatakan pemerintah daerah merupakan pihak yang ber wenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pe ngelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Pembahasan ranperda tentang pengelolaan zampah terus dioptimalkan. Perda ini salah satunya akan mengatur tentang kerjasama anyar kabupaten/kota dalam provinsi.
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa, kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sampah, diantaranya yakni menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah se suai dengan kebijakan pemerintah, memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah,
Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. "Kemudian, memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten / antarkota dalam satu provinsi," katanya.
Irsyad mengatakan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat di Sumbar maka volume dan jenis sampah yang merupakan limbah dari kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat tersebut terus meningkat.
Dengan demikian, tambah dia, beban pengelolaan sampah juga mengalami peningkatan setiap tahunya. Ia menilai, pengelolaan sampah membutuhkan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan.
"Kebiasaan selama ini bahwa pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir saatnya ditinggalkan dan diganti dengan kebiasaan baru dalam pengelolaan sampah, yakni memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis dalam lingkungan, seperti untuk energi, kompos, pupuk maupun bahan baku industri," ujarnya lagi.
Selain itu, pengelolaan sampah dilakukan dari hulu sampai ke hilir yang dimulai dari fase produk sampai menjadi sampah, dan selanjutnya dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Oleh karena itu, lanjut Irsyad, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan kompre hensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah provinsi untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk perda.(RK*)
Tags:
DPRD Provinsi