Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor Polda Sumbar pada Senin (21/4) di aspirasi ketua DPRD Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, karena mengingat pentingnya etika dan dialog Menurut Muhidi, demon strasi adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Namun demikian, penyampaiannya tetap harus memperhati kan norma kesopanan dan nilai-nilai local,” ujar Muhid
“Undang-Undang membolehkan menyampai kan aspirasi, tapi di Sumbar kita punya falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, jadi tentu harus tetap saling menghargai,” ujarnya, Kamis (24/4).
Ia juga menekankan pentingnya substansi dalam aksi, yakni memiliki tema dan tujuan yang jelas. Muhidi menyayangkan penolakan ajakan dialog oleh mahasiswa saat Kapolda Sumbar membuka ruang diskusi.-
“Dialog itu penting sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah. Kalau ada ajakan dialog, itu semestinya dimanfaatkan dengan baik,” ucapnya.
Muhidi mengajak mahasiswa untuk tetap menyampaikan aspirasi secara santun, dengan memperhatikan etika, moral, dan ketertiban umum. “Kami DPRD siap menampung aspirasi, asalkan jelas dan konstruktif, agar bisa ditindaklanjuti sesuai fungsi dan kewenangan kami,” tutupnya. (*RK)
Tags:
DPRD Provinsi