Pencapaian ini merupakan respons cepat terhadap Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program KMP sendiri bertujuan untuk menghidupkan kembali ekonomi desa, memerangi kemiskinan ekstrem, dan mengendalikan harga bahan pokok melalui koperasi modern sebagai pusat produksi dan distribusi.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, turut mengapresiasi upaya tersebut, mengingat target nasional adalah membentuk 80.000 unit KMP di seluruh Indonesia yang ditargetkan selesai pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Secara nasional, musyawarah desa khusus untuk pembentukan KMP sudah menembus lebih dari 65 ribu unit.
Tanah Datar Bergerak Cepat
Dalam forum dialog yang turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati dan Walikota se-Sumbar, Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, melaporkan progres signifikan di wilayahnya.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menargetkan pembentukan 75 KMP di seluruh nagari (desa) yang tersebar di 14 kecamatan. Sampai saat ini, 65 nagari telah terbentuk, 10 nagari sedang dalam proses, dan 8 di antaranya sudah memiliki akta notaris.
Wabup Ahmad Fadly berharap koperasi ini akan menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di tingkat nagari, mulai dari pengelolaan bahan pokok murah hingga distribusi pangan. Sementara itu, Mendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa setelah proses pembentukan rampung, fokus pemerintah akan beralih pada pendampingan dan pengawalan keberlanjutan koperasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, petani, nelayan, dan pelaku usaha di akar rumput.
Prestasi Sumatera Barat ini menjadi motivasi bagi daerah lain untuk segera merampungkan pembentukan KMP, sekaligus menghormati semangat Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, yang berasal dari Bukittinggi. (**)
Mailis