“Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia( ADPSI) diharapkan menjadi wadah yang mampu meng harmonisasikan kebijakan lintas wilayah, memastikan pembangunan nasional berjalan lebih efektif dan merata sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Evi Yandri. Wakil Ketua DPRD ketika menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang diselenggara kan di Kota Bandung, pada Selasa (6/5/25).
Dalam kesempatan tersebut, Evi Yandri juga menyampaikan pentingnya koordinasi yang lebih baik antar-DPRD provinsi untuk mengoptimalkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam pembagian dana transfer dari pemerintah pusat yangdirasa belum adil, terutama bagi daerah dengan kondisi geografis yang menantang seperti Sumatera Barat.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, daerah seperti Sumatera Barat yang memiliki topografi berbukit dan wilayah administratif yang tersebar membutuhkan perhatian khusus dalam alokasi dana transfer agar lebih proporsional dan adil.
“Keadilan fiskal sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif di seluruh pe losok daerah,” tambahnya.
Munas ADPSI kali ini dihadiri oleh 34 delegasi DPRD provinsi dari seluruh Indonesia dan membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan otonomi daerah, transparansi anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pusat yang berdampak langsung pada daerah.
Dalam sidang pleno, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, terpilih sebagai Ketua Umum ADPSI yang baru.
Buky Wibawa, dalam pidato perdananya, menegaskan pentingnya ADPSI sebagai penghubung antara suara rakyat di daerah dan kebijakan pemerintah pusat. “ADPSI harus menjadi jembatan antara daerah dan kebijakan nasional, serta mendukung visi besar pemerintahan,” ujarnya.
Dengan diadakannya Munas ADPSI, diharapkan dapat memperkuat peran legislatif daerah dalam mencapai pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan (* RK)
Tags:
DPRD Provinsi