DPRD Kota Bukittinggi terus menunjukkan komitmen terhadap trans paransi dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan rangkaian Rapat Paripurna selama tiga hari berturut-turut, dari 14 hingga 16 Juli 2025. Agenda utama meliputi penandatanganan nota persetujuan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, pembahasan awal RPJMD Tahun 2025–2030, serta penyampaian pandangan akhir dan umum dari fraksi-fraksi di DPRD.16 Juli 2025
Hari Pertama: Sahnya Ranperda APBD 2024 Paripurna yang digelar pada Senin (14/7) dibuka dengan penandatanganan nota persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bukittinggi juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, serta Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Hari Kedua: Fraksi-fraksi Sampaikan Pandangan Akhir APBD 2024 Rapat dilanjutkan pada Selasa (15/7) dengan penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD 2024. Se jumlah catatan penting pun mengemuka:
Fraksi NasDem menekankan penguatan pemulihan ekonomi masyarakat serta efisiensi belanja langsung.
Fraksi Demokrat menyetujui Ranperda, namun memberi catatan atas perlunya percepatan program prioritas.
Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya efektivitas anggaran dan akuntabilitas program.
Fraksi PPP–PAN menekankan belanja wajib, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PA–FKPS mengusulkan penekanan SiLPA dan alokasi belanja langsung ke sektor produktif.
Hari Ketiga: Fokus pada RPJMD 2025–2030
Rabu (16/7), giliran fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan RPJMD 2025–2030 dan perubahan KUA–PPAS. Keseluruhan fraksi mendukung rencana pembangunan jangka menengah ini, dengan berbagai penekanan strategis:
Fraksi PKB mengusulkan pembangunan berbasis kelurahan dan pemberdayaan masyarakat akar rumput.
Fraksi Golkar mendorong target pembangunan yang terukur, realistis, dan akuntabel.
Fraksi FKK menggarisbawahi pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah kota.
Fraksi PPP–PAN menegaskan prioritas di sektor pendidikan dan kesehatan.
Fraksi NasDem menekankan perlunya integrasi isu perubahan iklim dan transformasi digital.
Fraksi Gerindra mengajak sinkronisasi antara program prioritas dan kemampuan fiskal daerah.
Fraksi Demokrat mengusulkan indikator kinerja yang partisipatif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua DPRD: “RPJMD Bukan Sekadar Dokumen Formalitas”Ketua DPRD Kota Bukittinggi menyam- pai kan apresiasi terhadap semua fraksi yang telah memberikan pandangan konstruktif. Ia menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan fondasi arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“Kami berharap semua fraksi tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. RPJMD ini harus menjadi cerminan visi bersama antara pemerintah dan legislatif, serta menjawab kebutuhan nyata warga-- Bukittinggi, ” tegas Ketua DPRD.
Dengan tuntasnya rangkaian rapat ini, DPRD Bukittinggi menegaskan peran strategisnya sebagai mitra kritis Pemerintah Kota dalam merumuskan arah pembangunan yang inklusif, efisien, dan berbasis ke butuhan riil masyarakat.
Tags:
DPRD Bukittinggi