Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., bersama jajaran Badan Anggaran - (Banggar) DPRD Sumbar, melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Wilayah I Sumatera Barat di Kota Bukittinggi, Rabu (2/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Dalam kunjungannya, Ketua DPRD menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam memastikan anggar an daerah, khususnya di sektor pendidikan, benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami ingin melihat bagaimana pelaksanaan anggaran berjalan secara nyata di lapangan. Sektor pendidik an menjadi prioritas utama, karena menyangkut masa depan generasi muda kita. Setiap anggaran yang di keluarkan harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Muhidi.
Kegiatan ini tak hanya sebatas inspeksi, namun juga menjadi forum dialog antara DPRD dan jajaran Dinas Pendidikan Wilayah I. Dalam pertemuan tersebut, berbagai hal dibahas, mulai dari capaian program kerja, tantangan yang dihadapi di lapangan, hingga kebutuhan strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penganggaran ke depan.
“Dari diskusi ini, kita bisa mendapatkan gambaran konkret mengenai apa yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam proses evaluasi dan penyusunan anggaran berikutnya,” jelas Muhidi.
Ia menambahkan bahwa kunjungan lapangan semacam ini adalah wujud nyata dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya program pembangunan daerah.
“DPRD Sumbar akan terus memperkuat peran pengawasan dan penganggaran demi memastikan trans paransi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan akhirnya tentu adalah peningkatan layanan publik, terutama dalam dunia pendidikan,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini sekaligus menunjukkan komitmen DPRD dalam membangun sinergi dengan mitra eksekutif, khususnya dalam mendorong terwujudnya tata kelola anggaran yang profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(*RK)
Tags:
DPRD Provinsi