Tuntutan Transparansi Anggaran Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat menjadi salah satu yang paling vokal dalam mendukung, namun dengan catatan tegas. Melalui juru bicaranya, Wendri Aswil, fraksi ini menyambut baik Ranperda, tetapi menekankan agar pemerintah daerah memegang teguh prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
"Kami mendukung perubahan, tetapi pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel," ujar Wendri. Ia juga menambahkan bahwa alokasi anggaran yang diajukan harus benar-benar tepat sasaran agar manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat.
Program Bank Sampah Dipertanyakan
Isu lingkungan juga menjadi sorotan. Fraksi Ummat Golkar, yang diwakili oleh Adrison Dt. Parpatiah, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan data yang akurat dan transparan.
Selain itu, Adrison secara spesifik mempertanyakan kelanjutan program strategis pemerintah: "satu nagari satu bank sampah". Ia meminta penjelasan mengenai berapa banyak nagari (desa) yang telah siap melaksanakan program tersebut dan langkah-langkah persiapan yang sudah dilakukan.
Kepastian Nasib Tenaga Harian Lepas (THL)
Poin yang paling menyentuh adalah mengenai status Tenaga Harian Lepas (THL). Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Bupati Eka Putra karena telah mendengarkan aspirasi para THL yang berharap diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Namun, apresiasi ini disertai dengan desakan untuk segera memberikan kepastian. Juru bicara Fraksi PAN, Felly Endra, secara lugas mempertanyakan, "Kami pertanyakan sudah sejauhmana prosesnya dan kapan realisasinya?" Pertanyaan ini mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap penyelesaian masalah tenaga kerja honorer yang telah lama menggantung.
Semua pandangan, saran, dan pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tersebut akan dijawab oleh Bupati dalam agenda Rapat Paripurna selanjutnya. (**)
Mailis J