Workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar digelar pada Rabu, 24 September 2025 di Auditorium Istana Gubernur Sumbar.
“Pengelolaan DAS Anai dalam Mitigasi Risiko Bencana Hidrometeorologi sekaligus Pengukuh an Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Barat.”Workshop ini hadiri oleh Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI: Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M. Tourism ,Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS: Ibu Nurul Iftitah, S.Hut, M.Si,Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat
Ketua Forum DAS Provinsi Sumatera Barat, Ketua KKMD Provinsi Sumatera Barat,Kepala OPD Lingkup Pemprov Sumbar,Direktur Semen Padang,Manager PLN UP3 Padang,Rektor atau yang mewakili,Kepala Kantor,Kepala Balai, Kepala Dinas terkait dari Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman
Direktur PDAM Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman ,Ke tua LKAAM Provinsi Sumatera Barat. Kepala KPHL dan KPHP, Ketua LSM Sumatera Barat,Wali Nagari;Rekan-rekan media cetak dan televisi
Gubernur menyampaikan,”Terkait Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Anai
1. DAS Anai dengan panjangnya ±682,4 km² meliputi Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman,
dan Kota Padang.
2. Saat ini DAS tersebut menghadapi tekanan akibat aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, dan
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya DAS.
3. Akibat dari itu terjadi kerusakan DAS berupa banjir, longsor, erosi, kekeringan, serta terganggunya
ekosistem sungai.
4. "Menurut Gubernur ada 4 langkah utama yang bisa dilakukan untuk penyelamatan DAS. Di antara
nya rehabilitasi & konservasi, penegakan supremasi hukum bagi yang melanggar, penertipan peman
faatan sesuai dengan RTRW, peningkatan kesadaran kolektif seluruh pihak." Ujar Mahyeldi.
5. Agar kerusakan DAS tidak semakin parah, Gubernur mengajak seluruh pihak memperkuat kolaboasi
lintas sektor agar tercapainya keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Terkait Pengukuhan KKMD Gubernur menyampaikan :
1. Memperkuat aksi konservasi & rehabilitasi mangrove.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat.
3. Wadah koordinasi serta pemantauan dan evaluasi program mangrove di tingkat provinsi sesuai amanat Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
Gubernur memandang ada 2 hal yang saat ini tantangan dan permasalahan mangrove di Sumbar :
* Masih adanya praktik penebangan ilegal, alih fungsi lahan, pencemaran sampah dan limbah
* Konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan pesisir.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI: Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism menyampaikan
1. Fokus mendorong partisipasi publik sebagai aksi nyata.
2. Diversifikasi pembiayaan inovatif.
3. Harapan KKMD Sumbar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.
4. Harapan agar Pemda berkomitmen kuat dalam pengelolaan DAS dan mangrove, dengan melibatkan
pusat-daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan LSM.( adpsb- RK)
Tags:
Sumbar