Menindaklanjuti penetapan Status Tanggap Darurat Provinsi Sumatera Barat yang berlaku pada 25 November hingga 8 Desember 2025, Walikota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, bersama Wakil Walikota (Wawako), Ketua DPRD Kota Solok, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala OPD terkait, menggelar rapat koordinasi penanganan bencana, Kamis (27/11/2025).
Rapat tersebut difokuskan pada upaya percepatan penanganan bencana, khususnya dalam menghadapi potensi banjir dan tanah longsor yang rawan terjadi akibat cuaca ekstrem.
Walikota Solok menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah, mulai dari kesiapan personel di lapangan, ketersediaan logistik, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
“Dalam kondisi tanggap darurat, seluruh unsur harus bergerak sigap dan responsif. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, sehingga koordinasi antar instansi harus berjalan optimal,” tegas Ramadhani Kirana Putra.
Selain itu, rapat juga membahas langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak bencana, termasuk pemetaan wilayah rawan, sistem peringatan dini, serta penyiapan posko dan jalur evakuasi bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah Kota (Pemko) Solok turut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca, serta mengikuti arahan dan imbauan dari petugas selama masa tanggap darurat berlangsung.
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses penanganan dan mengurangi risiko bencana di Kota Solok. (Sy)
Tags:
Solok Kota